Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penerimaan pajak rokok di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2023 mengalami penurunan di saat cukai hasil tembakau mengalami peningkatan tarif dan persentase perokok yang meningkat. Hal tersebut menyebabkan fungsi regulerend yang bertujuan untuk mengatur dan fungsi budgetair yang bertujuan untuk mendapatkan penerimaan dari pajak rokok tidak tercapai. Selain itu, dapat diidentifikasi bahwa dengan penurunan penerimaan pajak rokok dan peningkatan persentase perokok terdapat subjek dan/atau objek pajak rokok yang hilang. Hal terbesar yang dapat melatarbelakangi hal tersebut adalah peredaran rokok ilegal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab penurunan tersebut, mengidentifikasi faktor pendorong dan penghambat dalam optimalisasi pajak rokok, serta merumuskan strategi untuk meningkatkan penerimaan pajak. Menggunakan pendekatan kualitatif, data dikumpulkan melalui wawancara dengan informan kunci dan penelitian terkait. Temuan menunjukkan bahwa penurunan penerimaan pajak rokok disebabkan oleh maraknya peredaran rokok ilegal, kenaikan tarif cukai yang mendorong konsumen beralih ke rokok ilegal, strategi produsen untuk menghindari tarif baru, dan ketidakpatuhan wajib pajak. Faktor penghambat meliputi koordinasi antarinstansi yang lemah, peredaran rokok ilegal, dan keterbatasan sumber daya manusia. Sedangkan faktor pendorong mencakup kebijakan cukai, penegakan hukum, dan partisipasi masyarakat. Strategi yang diusulkan meliputi penguatan penegakan hukum terhadap rokok ilegal, peningkatan pengawasan produksi rokok, optimalisasi penerimaan cukai, dan efisiensi pelaporan dana alokasi oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bapenda). Penelitian ini merekomendasikan koordinasi yang lebih baik antara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, serta pemanfaatan dana earmarking untuk mendukung penegakan hukum dan edukasi masyarakat guna mengurangi dampak rokok ilegal dan meningkatkan penerimaan pajak rokok.

---

Cigarette tax revenue in DKI Jakarta Province in 2023 experienced a decline despite an increase in tobacco excise rates and a rising percentage of smokers. This resulted in the failure to achieve the regulatory function aimed at control and the budgetary function aimed at generating revenue from cigarette taxes. Additionally, it can be identified that the decline in cigarette tax revenue and the increase in the percentage of smokers indicate a loss of taxable subjects and/or objects. The primary factor contributing to this is the circulation of illegal cigarettes. This study aims to analyze the factors causing this decline, identify driving and inhibiting factors in optimizing cigarette tax revenue, and formulate strategies to increase tax revenue. Using a qualitative approach, data were collected through interviews with key informants and related studies. The findings indicate that the decline in cigarette tax revenue is caused by the rampant circulation of illegal cigarettes, increased excise rates prompting consumers to switch to illegal cigarettes, manufacturers' strategies to evade new tariffs, and taxpayer non-compliance. Inhibiting factors include weak inter-agency coordination, the circulation of illegal cigarettes, and limited human resources. Meanwhile, driving factors include excise policies, law enforcement, and community participation. The proposed strategies include strengthening law enforcement against illegal cigarettes, enhancing oversight of cigarette production, optimizing excise revenue collection, and improving the efficiency of fund allocation reporting by the Regional Revenue Management Agency (Bapenda). This study recommends better coordination between the Directorate General of Customs and Excise, the Directorate General of Fiscal Balance, and the DKI Jakarta Provincial Government, as well as the utilization of earmarked funds to support law enforcement and public education to reduce the impact of illegal cigarettes and increase cigarette tax revenue. "

"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh potensi penerimaan pajak restoran di Provinsi DKI Jakarta melalui ekonomi digital namun hanya sedikit pelaku usaha ekonomi digital yang melakukan pembukuan untuk administrasi yang berdampak pada minimnya penerimaan pajak restoran atas transaksi online. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi optimalisasi pajak restoran berbasis transaksi online di Provinsi DKI Jakarta. Metode penelitian ini menggunakan paradigma post-positivist didukung studi kepustakaan dan studi lapangan atau wawancara mendalam. Hasil dari penelitian ini adalah strategi optimalisasi pemungutan pajak restoran di Provinsi DKI Jakarta dilakukan dengan dua upaya yakni, intensifikasi dan ekstensifikasi. Upaya intensifikasi dilakukan dengan meningkatkan pengawasan; memperkuat proses pemungutan pajak; melakukan koordinasi dengan instansi terkait; meningkatkan efisiensi administrasi pajak. Upaya ekstensifikasi dilakukan dengan memperluas basis penerimaan. Strategi optimalisasi pemungutan pajak restoran berbasis transaksi online di Provinsi DKI Jakarta didukung berbagai faktor, seperti kesadaran akan digitalisasi sistem pemerintahan, kerja sama dengan pemerintah pusat, pembaruan peraturan pajak restoran. Sedangkan, strategi optimalisasi pemungutan pajak restoran berbasis transaksi online di Provinsi DKI Jakarta mengalami kendala yang disebabkan berbagai faktor seperti kesadaran wajib pajak rendah, Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta tidak punya regulasi hukum untuk akses informasi keuangan, Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta terhalang oleh perizinan untuk melakukan kerja sama dengan pihak eksternal, tidak ada pasal pidana dalam ketentuan perpajakan daerah di Provinsi DKI Jakarta.

---

This research is based on the potential for restaurant tax revenue in DKI Jakarta Province through the digital economy, but only a few digital economy business actors do account for administration which has an impact on the lack of restaurant tax revenue on online transactions. This study aims to analyze restaurant tax optimization strategies based on online transactions in DKI Jakarta Province. This research method used a post-positivist paradigm supported by literature studies and field studies or in-depth interviews. The results of this study are the optimization strategy of restaurant tax collection in DKI Jakarta Province is conducted with two measures, intensification and extensification. Intensification efforts are conducted by increasing supervision through local tax regulations in the digital sector; strengthening the tax collection process; establishing cooperation with the central government and the private sector; increasing the efficiency of tax administration. Extensification efforts are conducted by expanding the revenue base. The strategy of optimizing online transaction-based restaurant tax collection in DKI Jakarta Province is supported by various factors, such as awareness of the digitalization of the government system, cooperation with the central government, updating restaurant tax regulations. Meanwhile, the strategy of optimizing online transaction-based restaurant tax collection in DKI Jakarta Province experiences obstacles caused by various factors such as low taxpayer awareness, the DKI Jakarta Province Government does not have legal regulations for access to financial information, the DKI Jakarta Province Government is hindered by permits to collaborate with external parties, there is no criminal article in the provisions of local taxation in DKI Jakarta Province."

"Salah satu bentuk pengalokasian dari penerimaan daerah sektor pajak adalah kebijakan earmarking tax atas Pajak Rokok di Provinsi DKI Jakarta batas minimum pengalokasian tersebut adalah 70% dari penerimaan Pajak Rokok yang digunakan untuk pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukumoleh aparat. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan implemetasi kebijakan earmarking tax atas Pajak Rokok di Provinsi DKI Jakarta.Pendekatanpenelitianyang digunakan adalahkualitatifdengan teknik pengumpulan data kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan earmarking tax atas Pajak Rokok di Provinsi DKI Jakarta belum terpenuhi karena alokasi dana dari pajak rokok tidak dianggarkan khusus melainkan sudah digabungkan dengan Anggaran Perencanaan Belanja Daerah. Permasalahan yang timbul adalah kebijakan tersebut tidak terlaksana di Provinsi DKI Jakarta karena atas pengalokasian dana untuk alokasi dana pelayanan kesehatan dan penegakan hukum oleh aparat berasal dari keseluruhan penerimaan daerah, bukan hanya berdasarkan penerimaan dari Pajak Rokok.

---

The allocation of the reception area is the tax sector earmarking tax policy on Cigarette Taxes in Jakarta minimum allocation limit is 70% of the Cigarette Tax revenues used for public health services and law enforcement by the authorities. This study aims to describe the implementation of earmarking tax policy on Cigarette Taxes in Jakarta. The research approach used is qualitative with qualitative data collection techniques. The results of this study showed that the implementation of the policy of earmarking tax on Cigarette Taxes in Jakarta has not been met because the allocation of funds from cigarette taxes are not specifically budgeted but has been merged with the Regional Expenditure Budget Planning. The problem that arises is the policy did not take place in Jakarta due to over allocation of funds for health care and the allocation of funds by the law enforcement officers come from the entire reception area, not only by the reception of Cigarette Taxes."

"Pandemi Covid-19 memberikan dampak yang besar terhadap penerimaan Pajak Hotel di DKI Jakarta sebagai pusat perekonomian. Industri hotel di DKI Jakarta pada saat Pandemi Covid-19 mengalami keterpurukan seperti penurunan tingkat okupansi hotel. Namun jika melihat realisasi penerimaan Pajak Hotel tahun 2020 mencapai target realisasi. Skripsi ini mengkaji strategi apa saja yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mengoptimalkan penerimaan Pajak Hotel di DKI Jakarta selama Pandemi Covid-19 beserta kendala-kendala yang dihadapi dalam menerapkan optimalisasi tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan wawancara mendalam, observasi dan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa strategi yang berbeda dilakukan untuk mengoptimalkan penerimaan Pajak Hotel pada masa Pandemi Covid-19 adalah meningkatkan okupansi hotel dengan memanfaatkan hotel untuk isolasi mandiri pasien Covid-19 serta pemberian kebijakan insentif pajak. Selain itu upaya intensifikasi seperti meningkatkan sosialisasi dan penyuluhan; meningkatkan kepatuhan pajak; pengintegrasian perizinan; meningkatkan pengawasan; pengembangan pendataan objek pajak dan meningkatkan pemeriksaan pajak. Kendala-kendala yang dihadapi dalam optimalisasi penerimaan Pajak Hotel pada masa Pandemi Covid-19 di DKI Jakarta adalah faktor tingkat perekonomian; kesadaran wajib pajak; dan kurangnya kuantitas sumber daya manusia.

---

The Covid-19 Pandemic has a big impact on local tax revenues especially Hotel Tax in DKI Jakarta as the center of the capital city. The hotel industry in DKI Jakarta during the Covid-19 Pandemic had a bad impact such as a decrease in hotel occupancy rates. But if we look at the realization of Hotel Tax revenue in 2020, it has reached the realization target. This thesis focus on DKI Jakarta Local Government’s effort to optimize Hotel Tax in DKI Jakarta during Pandemic Covid-19 along with its obstacles which encountered in implementing that optimization. This research is conducted using qualitative approach with by depth interviews, observations, and literature studies. The result of the research showed that the different strategy to optimize hotel tax during Covid-19 Pandemic are increasing of hotel occupancy by utilizing hotels for selfisolation of Covid-19 patients and issuance of regulations providing tax stimuli. Intensification is done by increase socialization; increasing tax compliance; Strengthening Identification System; increasing monitoring; development of data collection on tax objects, and increasing supervision. The obstacles that are faced in optimizing hotel tax revenue during Covid-19 Pandemic in DKI Jakarta are economic level factors; Lacking of taxpayers compliance, and lacking quantity of human"

"PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan di Provinsi DKI Jakarta memiliki potensi yang cukup besar bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan penerimaan pajak. Namun, penerimaan PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan dalam waktu tujuh tahun terakhir belum optimal dan ditambah dengan adanya kebijakan baru atas tarif PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan tertentu yang mengalami kenaikan. Penelitian skripsi ini menganalisis mengenai upaya yang dilakukan bapenda Provinsi DKI Jakarta dalam mengoptimalkan penerimaan pajak atas hiburan dan kendala yang dihadapi dalam melakukan upaya optimalisasi tersebut. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan post positivist dengan studi lapangan dan studi literatur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan dalam melakukan optimalisasi penerimaan PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan dapat berupa upaya ekstensifikasi dan intensifikasi. Upaya ekstensifikasi dapat dilakukan dengan cara memperluas basis penerimaan melalui identifikasi wajib PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan baru dan perbaikan basis data objek PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan. sementara upaya intensifikasi dapat dilakukan dengan memperkuat proses pemungutan melalui penyesuaian tarif, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia; meningkatkan pengawasan dengan melakukan pemeriksaan dengan membuat audit plan, pemasangan plang stiker, penerapan sanksi administrasi kepada wajib pajak dan sanksi kedisiplinan untuk pegawai petugas pajak; efisiensi administrasi dengan memanfaatkan digital dalam pelayanan perhitungan dan pelaporan pajak; menjalin hubungan koordinasi melalui perjanjian Kerjasama dengan berbagai lembaga daerah, instansi, dan pihak ketiga dalam mempercepat dan memudahkan proses penerimaan pajak. Kendala yang dialami oleh Bapenda Provinsi DKI Jakarta dalam melakukan optimalisasi penerimaan PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan yaitu kurangnya jumlah sumber daya manusia dan kurangnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak.

---

Entertainment tax (PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan) in DKI Jakarta Province has enormous potential for local governments to increase tax revenues. However, entertainment tax revenues in the last seven years have not been optimal, and this has been compounded by the existence of new policies regarding specific entertainment tax rates, which have increased. This thesis research analyzes the efforts made by the DKI Jakarta Province Revenue Agency in optimizing tax revenues for entertainment and the obstacles faced in carrying out these optimization efforts. This research method uses a post-positivist approach with field studies and literature studies. This research indicates that the efforts made to optimize entertainment tax revenues can take the form of extensification and intensification efforts. Extensification efforts can be carried out by expanding the revenue base by identifying new entertainment taxpayers and improving the entertainment tax object database. While intensification efforts can be made by strengthening the collection process through tariff adjustments and improving the quality of human resources; increasing supervision by carrying out inspections by making audit plans, installing sticker signs, applying administrative sanctions to taxpayers and disciplinary sanctions to tax officers; administrative efficiency by utilizing digital in tax calculation and reporting services; establishing coordination relationships through Cooperation agreements with various regional institutions, agencies, and third parties to speed up and facilitate the tax revenue process. The obstacles experienced by the DKI Jakarta Provincial Revenue Agency in optimizing entertainment tax revenues are the lack of human resources and lack of taxpayer awareness and compliance."

"

Potensi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di DKI Jakarta sangat besar. Hal tersebut dibuktikan dengan jumlah wajib pajak kendaraan bermotor yang selalu meningkat setiap tahunnya. Skripsi ini membahas mengenai upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mengoptimalkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di DKI Jakarta beserta kendala-kendala yang dihadapi dalam menerapkan optimalisasi tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan post positivist dengan studi lapangan dan studi literatur. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa upaya yang dilakukan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak kendaraan bermotor adalah intensifikasi dan ekstensifikasi. Intensifikasi dilakukan dengan memperluas basis penerimaan dengan cara memperbaiki basis data objek PKB; memperkuat proses pemungutan dengan cara peningkatan sumber daya manusia di Bapenda dan UPP PKB DKI Jakarta; meningkatkan pengawasan dengan cara razia, door to door, penempelan stiker, program tax clearance, penerapan sanksi, pendekatan pelayanan dan pembayaran pajak ke wajib pajak; efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan dengan cara pembayaran PKB secara online melalui e-samsat dan Samolnas; meningkatkan kapasitas penerimaan dengan cara koordinasi dengan pihak lain. Sedangkan ekstensifikasi dilakukan dengan mempercepat waktu pelayanan di Kantor Samsat dan pemberian keringanan pokok dan penghapusan sanksi administrasi BBN-KB atas penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya. Kendala-kendala yang dihadapi dalam optimalisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di DKI Jakarta diantaranya adalah kurangnya kuantitas sumber daya manusia di UPP PKB DKI Jakarta, sarana dan prasana yang tidak terbarukan, dan kurangnya kepatuhan wajib pajak.

---

Potential of vehicle tax revenue in DKI Jakarta is very high. That is evidenced by the number of vehicle taxpayers which always increases every year. This thesis focus on DKI Jakarta Local Government’s effort to optimize vehicle tax in DKI Jakarta along with its obstacles which encountered in implementing that optimization. This study use the post positivist approach by conducting field and literature research. The results show that the effort to optimize vehicle tax revenue are intensification and extensification. Intensification is done by expanding revenue basis by improving database of PKB’s objects; strengthening collection process by increasing the quality of human resources in Bapenda and UPP PKB DKI Jakarta; increasing supervision by raids, door to door, sticker attachments, tax clearance program, applying tax penalties, service approaches and tax payments to taxpayers; increasing administration efficiency and reducing collection fees by PKB payments online throught e-samsat and Samolnas; and increasing revenue capacity by coordinating with other institute. While extensification is done by speeding up service time at Samsat office and granted basic relief and exemption of administrative sanction BBN-KB of the second vehicle and so on. The obtacles that are faced in optimizing vehicle tax revenue in DKI Jakarta are lacking quantity of human resources in UPP PKB DKI Jakarta, facilities and infrastructure that are not renewable, and lacking of taxpayers compliance.

"

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi dan kendala serta optimalisasi pajak parkir terhadap penerimaan pajak daerah di Provinsi DKI Jakarta. Penerimaan pajak parkir di Provinsi DKI Jakarta selama tiga tahun tidak mencapai target maka penulis ingin melihat bagaimanakah potensi pajak parkir dan upaya optimalisasi pajak parkir di Provinsi DKI Jakarta. Analisis dilakukan dengan menghitung potensi pajak parkir dari tahun 2010 sampai dengan 2012. Penilaian potensi pajak parkir menunjukkan hasil bahwa pajak parkir di Jakarta adalah pajak yang cukup potensial untuk meningkatkan penerimaan daerah. Peneliti menyarankan agar Dinas Pelayanan Pajak melakukan sosialisasi kepada wajib pajak, mengintensifkan online system kepada wajib pajak, mengintensifkan pemeriksaan pajak parkir, dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

---

This study purposed to analyze the potential and problem and optimization of the parking tax to the local tax revenue in Jakarta. Parking tax revenue in Jakarta for three years did not reach the target, the authors wanted to see how the potential tax and parking tax optimization efforts parking in Jakarta. Analysis is performed by calculating the potential of the parking tax from 2010 to 2012. Potential assessment results show that the parking tax parking tax in Jakarta is considerable potential for tax revenue generation. Researchers suggested that the Tax Agency outreach to taxpayers, intensifying the online system to taxpayers, intensifying the parking tax audit, and improve services to the public."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi pajak hiburan, kendala, dan upaya optimalisasi pajak hiburan yang ada di Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penilaian potensi pajak hiburan dengan menggunakan Kriteria Davey menunjukkan hasil bahwa pajak hiburan di Jakarta pada tahun 2008 adalah pajak yang potensial untuk meningkatkan penerimaan daerah. Sedangkan untuk tahun 2009 kurang potensial untuk meningkatkan penerimaan daerah. Tahun 2010 menunjukkan hasil bahwa penerimaan pajak hiburan potensial untuk meningkatkan penerimaan daerah. Sedangkan tahun 2011 tidak potensial untuk meningkatkan penerimaan daerah. Peneliti menyarankan agar Dinas Pelayanan Pajak melakukan koordinasi yang lebih baik dengan pihak terkait khususnya Dinas Pariwisata dan BPKD, mengintensifkan sosialisasi online system kepada wajib pajak, menerapkan mekanisme penagihan aktif, mengintensifkan pemeriksaan pajak hiburan, dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

---

This study aimed to analyze the potential of entertainment tax, constraints and efforts to optimizing entertainment tax in Jakarta. This study is a qualitative research. Assessment of potential entertainment tax by using the criteria that disclosed by Davey, shows that entertainment tax in 2008 was a potential tax for local revenue in DKI Jakarta. Whereas in 2009 was less potential to increase the local revenue. In 2010, shows that the entertainment tax is potential to increase the local revenue. On the other hand, entertainment tax in 2011 was not potential. Researcher suggested that the Dinas Pelayanan Pajak to have a better coordination with the parties concerned, especially the Dinas Pariwisata and BPKD, intensifying socialization online system for taxpayers, implements active billing mechanism, intensifying the entertainment tax audit, and improve service to the public."

"Meningkatnya angka perokok di DKI Jakarta dan daerah lainnya di Indonesia dari tahun ke tahun membuat upaya pengendalian konsumsi rokok perlu dilakukan. Hal ini membuat pemerintah, baik pusat ataupun daerah perlu untuk melakukan upaya pengendalian konsusmi rokok. Salah satu pungutan negara atas rokok adalah Pajak Rokok. Di Indonesia, Pajak Rokok tidak hanya ditujukan sebagai sumber pendapatan daerah, namun juga digunakan untuk pendanaan pelayanan kesehatan serta penegakan hukum. Penelitian ini difokuskan untuk menganalisi efektivitas kebijakan earmarked tax pada pajak rokok di DKI Jakarta. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan post positivist. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan earmarked tax pada pajak rokok dalam pengendalian konsumsi rokok dan produk tembakau lainnya di DKI Jakarta belum efektif. Tidak adanya regulasi di Indonesia yang mengatur mengenai penganggaran atas dana earmarking serta tidak adanya petunjuk teknis khusus yang mengatur mengenai penggunaan pajak rokok untuk pengendalian konsumsi rokok membuat DKI Jakarta tidak menjalankan implementasi earmarked tax pajak rokok yang ideal.

---

The increasing number of smokers in Jakarta and other regions in Indonesia from year to year make efforts to control cigarette consumption needs to be done. This makes the Government, both central and local governments need to make efforts to control the consumption of cigarettes. One of the state levies on tobacco is cigarette tax. In Indonesia, Cigarette Tax is not only intended as a source of local revenue, but also used for funding health services and law enforcement. This study is focused on analyzing the effectiveness of the earmarked tax policy on tobacco tax in DKI Jakarta. This research is carried out with a post positivist approach. The results of this study indicate that the implementation of earmarked tax policy on tobacco tax in controlling the consumption of cigarettes and other tobacco products in DKI Jakarta has not been effective. The absence of regulations in Indonesia regarding the budgeting of earmarking funds and the absence of specific technical guidelines regarding the use of cigarette taxes for cigarette consumption controls made DKI Jakarta not ideally implement the policy of earmarked tax on cigarette tax."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi peningkatan pengelolaan pajak reklame di DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data kualitatif melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Strategi sangat penting untuk melihat sejauh mana pajak reklame dapat terealisasi melalui strategi tersebut. Penelitian ini bertujuan menganalisis strategi peningkatan pengelolaan pajak reklame di DKI Jakarta. Peneliti berkesimpulan bahwa strategi yang dilakukan dinas pelayanan pajak adalah dengan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak. Kemudian ada faktor pendukung dan penghambat dalam pengelolaan pajak reklame. Faktor pendukungnya seperti adanya sistem informasi reklame dan petugas yang memahami wilayah pemungutan pajak reklamenya. Factor penghambat, salah satunya adalah masih maraknya reklame liar.

---

ABSTRACT

This research aims to discuss the strategy to improve the original local revenues by billboard tax management in DKI Jakarta. This research uses a qualitative data collection techniques through in-depth interviews and literature study. The strategy is very important to see how far billboard tax can be with those strategy. Because of that, this research aim to analyze the strategy to improve the original local revenues. Researchers concluded that there are two strategy to improve original local revenues by billboard tax, extensification strategy and intensification strategy. There are so many factors that influence billboard tax revenues. Positive factors such as billboard online service system and the negative factors there is so many illegal billboard."