Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pengelolaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas fixed rebate dan conditional rebate oleh PT AKB sebagai supplier menjadi fokus analisis di tengah ketidakpastian regulasi. Meskipun Surat Edaran (SE) Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-24/PJ/2018 bertujuan memberikan klarifikasi, implementasinya di lapangan masih menimbulkan multitafsir terkait klasifikasi rebate, yang berdampak pada perbedaan pengenaan tarif PPh Pasal 23 oleh Wajib Pajak. Penelitian studi kasus pada PT AKB ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dengan berbagai narasumber yang relevan yang dipilih menggunakan teknik purposive. Hasilnya menunjukkan bahwa PT AKB menerapkan siklus manajemen pajak yang terstruktur: (1) Perencanaan pajak dengan menetapkan strategi pemotongan Rebate sebagai penghargaan (dengan tarif PPh Pasal 23 sebesar 15%); (2) Pengorganisasian pajak melalui sistem informasi dan kordinasi lintas fungsi; (3) Pelaksanaan pajak yang efektif dalam mengimplementasikan kebijakan hingga ke tingkat akuntansi; dan (4) Pengendalian risiko pajak melalui budgeting dan strategi prosedural. Meskipun canggih, strategi yang mengandalkan praktik informal sangat rentan terhadap prinsip substance over form dan lex specialis derogat legi generali dalam hukum pajak. Disimpulkan bahwa di tengah grey area regulasi, diperlukan peraturan yang lebih tinggi dan mengikat untuk memberikan kepastian hukum. PT AKB disarankan untuk menyempurnakan setiap fungsi manajemennya, terutama dengan memperkuat dokumentasi formal dan mendiferensiasikan perlakuan rebate berdasarkan substansinya.

---

The management of Article 23 Income Tax (PPh Pasal 23) on fixed and conditional rebates by PT AKB as a supplier is the focus of analysis amidst regulatory uncertainty. Although the Director General of Taxes Circular Letter (SE) Number SE-24/PJ/2018 aims to provide clarification, its implementation in the field still generates multiple interpretations regarding rebate classification, impacting the imposition of different PPh Pasal 23 rates by taxpayers. This case study on PT AKB employs a qualitative approach, with data collected through in-depth interviews with various relevant informants selected using purposive sampling. The results indicate that PT AKB implements a structured tax management cycle: (1) Tax planning by establishing a strategy to treat rebates as 'awards' (with a 15% PPh Pasal 23 rate); (2) Tax organizing through information systems and cross-functional coordination; (3) Effective tax actuating in implementing policies down to the accounting level; and (4) Tax risk controlling through budgeting and procedural strategies. Although sophisticated, this strategy, with its reliance on informal practices, is highly vulnerable to the principles of substance over form and lex specialis derogat legi generali in tax law. It is concluded that amidst the regulatory 'grey area,' higher and more binding regulations are needed to provide legal certainty. It is recommended that PT AKB enhances each of its management functions, particularly by strengthening formal documentation and differentiating rebate treatments based on their substance."

"Perbedaan penafsiran yang terjadi dalam memaknai fixed rebate menyebabkan terjadinya perbedaan dalam pemajakannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlakuan pajak terhadap fixed rebate yang diterima perusahaan ritel (PT ABC), menjelaskan perbedaan yang terjadi terhadap pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas fixed rebate yang diterima PT ABC sebagai akibat adanya perbedaan penafsiran, dan menjelaskan implikasi yang terjadi akibat perbedaan tersebut. Penafsiran yang terjadi di PT ABC adalah fixed rebate yang dianggap sebagai hadiah atau penghargaan dan imbalan atas jasa manajemen. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Setelah dilakukan penelitian, hasilnya adalah perlu diketahui dengan jelas skema penagihan fixed rebate-nya sehingga dapat diketahui perlakuan pajaknya. Terkait fixed rebate yang diterima PT ABC adalah sebagai bentuk hadiah/penghargaan sehingga merupakan objek Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dipotong dengan tarif 15%. Implikasi dari perbedaan pemajakan atas fixed rebate dirasakan sangat besar oleh supplier sebagai pihak yang memotong pajaknya.

---

Differences in interpretation that occurs in interpreting fixed rebate causes a difference in taxation. This study aims to analyze the tax treatment of fixed rebate received by retail companies (PT ABC), explaining the difference that occurs to the imposition of Income Tax Article 23 on fixed rebate received by PT ABC as a result of different interpretation, and explain the implications that occur due to the difference. Interpretation that occurs in PT ABC is a fixed rebate which is considered as a gift/reward and a reward for management services. The method used in this research is qualitative. After the research, the result is clearly known to the fixed rebate billing scheme so that it can be known the tax treatment. Related to fixed rebate received by PT ABC is as a form of gifts / awards so that the object of Article 23 Income Tax is deducted at a rate of 15%. The implications of the difference in taxation on fixed rebate are greatly felt by the supplier as the party who withholds the tax."

"Perusahaan bertujuan untuk mencari laba dan kewajiban perpajakan menjadi beban yang perlu diefisiensikan oleh perusahaan. Tujuan penelitian skripsi adalah untuk mencari tahu bagaimana implementasi manajemen pajak atas kredit Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT X. Metode penelitian yang digunakan di dalam skripsi adalah metode post-positivist dan studi kasus dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi literatur. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan melalui teori manajemen pajak yang mencakup empat aspek, disimpulkan berikut ini. Untuk aspek pertama (planning), disimpulkan bahwa masih terdapat kekurangan khususnya di bidang perpajakan. Untuk aspek kedua (organizing), disimpulkan bahwa sudah baik tapi masih bisa diperbaiki lebih lanjut. Untuk aspek ketiga (Leading), disimpulkan bahwa sudah berjalan dengan baik. Untuk aspek keempat (Controlling), disimpulkan bahwa sudah berjalan dengan baik. Berdasarkan kesimpulan tersebut, saran penelitian diuraikan berikut ini. Untuk aspek pertama (planning), disarankan bahwa membuat rencana yang dapat mengantisipasi permasalahan dalam bidang perpajakan. Untuk aspek kedua (organizing), disarankan bahwa membuat divisi khusus yang dapat menangani permasalahan pajak seperti divisi litigasi pajak.

---

Company aims to seek profits, and tax obligations become a burden that needs to be streamlined by the company. The objective of this thesis research is to investigate the tax management implementation for crediting Article 23 Income Tax at PT X. The research method employed in this thesis is post-positivist and utilizes a case study approach, with data collection through in-depth interviews and literature review. Based on the analysis conducted using the tax management theory, which encompasses four aspects, the following conclusions have been drawn. For the first aspect (planning), it is concluded that there are still deficiencies, particularly in the field of taxation. For the second aspect (organizing), it is concluded that it is already good but can still be further improved. For the third aspect (leading), it is concluded that it is functioning well. For the fourth aspect (controlling), it is concluded that it is working well. Based on these conclusions, the following research recommendations are outlined. For the first aspect (planning), it is recommended to create plans that can anticipate issues in the field of taxation. For the second aspect (organizing), it is recommended to establish a dedicated division that can handle tax-related issues, such as a tax litigation division."

"Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh Pasal 23), yaitu pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan Wajib Pajak Dalam Negeri atau Bentuk Usaha Tetap yang menerima atau memperoleh penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggara kegiatan selain yang telah dipotong pajak. Laporan magang ini membahas tentang Pajak Penghasilan Pasal 23 PT IPC Terminal Petikemas dimana yang pada umumnya langsung dipotong tetapi pada PT IPC Terminal Petikemas menggunakan metode pengembalian (reimbursement). Metode tersebut digunakan untuk mempermudah proses bisnis PT IPC Terminal Petikemas. Analisis dilakukan atas kesesuaian dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan dan Peraturan Menteri Keuangan 141 tahun 2015 tentang Jenis Jasa Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf C angka 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 serta dampak dari perlakukan metode reimbursement tersebut. Dampak tersebut muncul akibat beberapa kondisi yang belum sesuai dengan peraturan pajak yang ada. Pada laporan ini juga menyertakan masukan yang dapat dilakukan oleh PT IPC Terminal Petikemas dalam mengatasi dampak yang diakibatkan dari proses reimbursement pajak PPh Pasal 23.

---

This internship report discusses Article 23 Income Tax that imposed on income for Domestic Taxpayer or Permanent Establishment that receives or obtains income derived from capital, delivery of services, or organizer of activities other than those tax deductible. This apprenticeship report discusses the flow of article 23 income tax at PT IPC Terminal Petikemas which is generally directly cut but at PT IPC Terminal Petikemas uses the method of reimbursement. This method is used to simplify the business process of PT IPC Terminal Petikemas. Analysis was carried out on compliance with Law Number 7 of 1983 concerning Income Tax and 2015 Minister of Finance Regulation concerning Other Types of Services as referred to in Article 23 paragraph (1) letter C number 2 of Act Number 7 of 1983. The tax return at PT IPC Terminal Petikemas starts from the issuance of the Service Note that is made based on the Letter of Agreement up to the submission of tax refund requests in the financial section."

"PT X merupakan pemotong PPh pasal 23 dan/atau 26. Pada bulan Agustus 2020 DJPmengeluarkan peraturan yang mewajibkan seluruh Wajib Pajak melakukan pelaporanpajak melalui aplikasi e-Bupot mulai masa September 2020. Terkait kewajibanperpajakan tersebut, timbul implikasi bahwa biaya kepatuhan akan mengalamiperubahan. Penelitian ini menganalisis perubahan biaya yang terjadi dengan adanyakewajiban e-Bupot. Skripsi ini menggunakan metode kualitatif melalui observasi teknispenerapan e-Bupot dan wawancara dengan internal accounting di PT X untukmenganalisis dampak penerapan aplikasi e-Bupot terhadap biaya kepatuhan. Biayakepatuhan yang akan dianalisis terdiri dari biaya yang berhubungan dengan uang, biayayang berhubungan dengan waktu, dan biaya yang berhubungan dengan psikologis. Hasildari penelitian ini menunjukkan perubahan biaya kepatuhan yang terjadi akibat daripenerapan aplikasi e-Bupot

---

PT X is a withholding income tax article 23 and / or 26. In August 2020, the DGT issued

a regulation requiring all taxpayers to report tax through the e-Bupot application starting

from September 2020. Regarding these tax obligations, an implication arises that costs

will change. This study analyzes changes in costs that occur with e-Bupot obligations.

This thesis uses qualitative methods through observation of the application of e-Bupot

and interviews with PT X's internal accounting for the impact of the application of the e-

Bupot application on cost compliance. Compliance costs will be analyzed from costs

related to money, costs related to time, and costs related to psychological. The results of

this study indicate changes as a result of the application of e-Bupot"

"Biaya komisi reasuransi merupakan biaya yang tidak terpisahkan dari bisnis reasuransi dengan komposisi biaya yang cukup besar, termasuk bisnis reasuransi yang dilakukan oleh PT RIU. Melalui mekanisme withholding tax dalam sistem pajak di Indonesia yang diatur dalam Pasal 23 UU PPh, DJP mengenakan PPh pasal 23 atas komisi reasuransi melalui proses pemeriksaan pajak, sehingga menimbulkan sengketa pajak antara DJP dan PT RIU. Penelitian ini merupakan studi kasus dengan metode kualitatif yang bertujuan untuk menganalisis aspek perpajakan atas biaya komisi reasuransi melalui sengketa pajak yang dihadapi PT RIU, dengan melihat substansi dari biaya komisi reasuransi melalui proses pencatatan dan penerapan perpajakan, kronologis sengketa pajak, manajemen pajak perusahaan dalam menghadapi sengketa, dan analisis pendapat para ahli, untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi PT RIU dalam mementukan apakah komisi reasuransi merupakan objek PPh Pasal 23 atau bukan merupakan objek PPh Pasal 23. Penelitian ini juga bertujuan untuk mencari solusi agar sengketa pajak atas biaya komisi reasuransi tidak terjadi secara berulang di masa mendatang. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa komisi reasuransi bukan merupakan objek PPh Pasal 23 dengan melihat substansi dari transaksi, serta Putusan hasil sengketa yang dimenangkan oleh PT RIU untuk periode sengketa lima tahun berturut-turut yang memberikan kekuatan hukum tetap atas kasus komisi reasuransi. Hal ini mengindikasikan bahwa DJP harus lebih terbuka dalam memahami model bisnis dan proses bisnis perusahaan, dan petugas lapangan DJP agar lebih cermat dalam menerapkan suatu aturan perpajakan secara tepat.

---

Reinsurance commission fees are costs that are inseparable from the reinsurance business with a fairly large cost composition, including the reinsurance business carried out by PT RIU. Through the withholding tax mechanism in the Indonesian tax system which is regulated in Income Tax Article 23, Directorat General Tax (DGT) Officer imposes Income Tax article 23 on reinsurance commissions through a tax audit process, giving rise to a tax dispute between DGT and PT RIU. This research is a case study with a qualitative method which aims to analyze the tax aspects of reinsurance commission fees through tax disputes faced by PT RIU, by looking at the substance of reinsurance commission fees through the process of recording and implementing taxation, chronology of tax disputes, company tax management in dealing with disputes , and analysis of expert opinions, to solve the problems faced by PT RIU in determining whether the reinsurance commission is an object of Income Tax Article 23 or not an object of Income Tax Article 23. This research also aims to find a solution so that tax disputes over reinsurance commission fees do not occur repeatedly in the future. The results of this research show that the reinsurance commission is not an object of Income Tax Article 23 by looking at the substance of the transaction, as well as the dispute result decision won by PT RIU for a consecutive five year dispute period which gives permanent legal force to the reinsurance commission case. This indicates that DGT must be more open in understanding the company's business model and business processes, and that DGT field officers must be more careful in implementing tax regulations appropriately."

"Laporan Magang ini bertujuan untuk mengevaluasi proses pelaporan PPh Pasal 15 dan PPh Pasal 23. Proses yang dievaluasi adalah proses pengenalan objek pajak, penghitungan beban pajak, pembuatan Surat Keterangan Pemotongan Pajak, dan Pemantauan Jumlah PPh. Evaluasi dilakukan berdasarkan peraturan perundang- undangan yang mendasarkan kewajiban pelaporan PPh Pasal 15 & PPh Pasal 23 dan Standar Prosedur yang dimiliki oleh perusahaan. Metode penulisan laporan ini adalah membandingkan antara peraturan dan standar prosedur dengan praktek nyata yang dilakukan di tempat magang. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa sebagian besar proses pelaporan sudah sesuai dengan undang-undang dan Standar Prosedur, tetapi salah satu proses tidak sesuai dengan Standar Prosedur karena kurangnya pekerja dan tugas yang berlebihan. Laporan ini juga menjelaskan tentang refleksi diri penulis selama masa magang di PT. XYZ. Pengalaman menjadi landasan bagi proses pengembangan penulis di masa yang akan datang.

---

.This Internship report aims to evaluate the Withholding process of Income Tax Article 15 and Income Tax Article 23. The process that are evaluated is the tax object recognition process, the calculation of tax expense, the making of the Certificate of Withholding Tax, and Income Tax Monitoring Process. The evaluation was carried out by the rules and regulations that based the obligation of both Income Tax Article 15 & Income Tax Article 23 and the Standard of Procedure that are owned by the company. The method of this report is to compare between the regulations and the standard of procedure with the real practice that conducted in the internship. The evaluation result shows that most of the Withholding process is in accordance with the law and the Standard of Procedure, but one of the processes did not complies with the Standard of Procedure due to lack of worker and overwhelming task. This report also explains about the author’s self-reflection during the internship period at PT. XYZ. The experience become the foundation of the author’s development process in the future."

"Laporan magang ini bertujuan untuk mengevaluasi pengujian rinci atas Pemotongan Pajak Penghasilan pasal 21, pasal 23, dan pasal 4 ayat 2 pada PT KNY periode tahun 2022 yang dilakukan berdasarkan program audit KAP PKX dan refleksi diri terhadap aktivitas selama kegiatan magang. PT KNY merupakan perusahaan yang bergerak di bidang konsultan pada bidang pelayanan jasa teknik dan manajemen konstruksi. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan prosedur pengujian rinci atas Pemotongan Pajak Penghasilan pasal 21, pasal 23, dan pasal 4 ayat 2 pada PT KNY berdasarkan program audit KAP PKX dengan prosedur pengujian rinci dalam buku referensi Auditing dan Standar Audit yang diterbitkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Berdasarkan evaluasi yang dilakukan, pengujian rinci atas Pemotongan Pajak Penghasilan pasal 21, pasal 23, dan pasal 4 ayat 2 pada PT KNY telah sesuai dengan prosedur pengujian rinci dalam buku referensi Auditing dan Standar Audit yang berlaku serta dapat memenuhi asersi yang diuji.

---

This internship report aims to evaluate a detailed review of the Withholding Tax Article 21, Article 23, and Article 4 paragraph 2 at PT KNY for the 2022 period which was carried out based on the KAP PKX audit program and self-reflection on activities during the internship. PT KNY is a company engaged in the field of consulting in the field of engineering services and construction management. The evaluation was carried out by comparing the detailed testing procedures for Withholding Tax Article 21, Article 23, and Article 4 paragraph 2 at PT KNY based on the KAP PKX audit program with the detailed testing procedures in the Auditing reference book and Auditing Standards issued by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants (IAPI). Based on the evaluation carried out, the detailed examination of the Withholding Tax Article 21, Article 23, and Article 4 paragraph 2 at PT KNY complies with the detailed testing procedures in the applicable Auditing reference book and Auditing Standards and can fulfill the assertions being tested."

"Laporan ini bertujuan untuk mengevaluasi proses rekapitulasi PPh (Pajak Penghasilan) Pasal 23 yang harus disetorkan oleh PT J selaku pemotong. Hasil rekapitulasi PPh 23 memudahkan PT J dalam melakukan perhitungan dan penyetoran PPh 23 dan pelaporan SPT Masa PPh 23. Berdasarkan hasil evaluasi, proses rekapitulasi PPh 23 yang dilakukan oleh PT J telah sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku.

---

This report evaluates the recapitulation process of Article 23 Income Tax Payable, which should be settled by PT J as a collector. The result of recapitulation of Article 23 Income Tax Payable assist PT J in calculation and settle Article 23 Income Tax Payable and periodic tax return submission. Based on the result of evaluation, the recapitulation process performed by PT J has complied with the tax regulation."

"Laporan ini mengevaluasi proses rekapitulasi PPh (pajak penghasilan) Pasal 23 yang harus disetorkan oleh PT AMI selaku pemotong. Dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sehubungan dengan PPh Pasal 23, PT AMI dibantu oleh PT SSRT mulai dari proses rekapitulasi hingga pelaporan SPT Masa. Proses rekapitulasi yang dilakukan terdiri atas tiga aktivitas utama, yakni memeriksa invoice dari vendor PT AMI, menghitung pajak penghasilan, dan memeriksa bukti pendukung reimbursement. Berdasarkan hasil evaluasi, proses rekapitulasi yang dilakukan oleh PT SSRT telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

---

This report evaluates the recapitulation process of Article 23 of the Income Tax, which has to be settled by PT AMI as a collector. In fulfilling its tax obligation regarding Article 23 of the Income Tax, PT AMI is assisted by PT SSRT from recapitulation process to periodic tax returns submission. The recapitulation process consists of three main activities, which are reviewing invoices from vendors, calculating the income tax, and checking the supporting evidence for reimbursement. The result showed that the recapitulation process performed by PT SSRT has complied with the tax regulations."