Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Di bawah kepengurusan baru pasca-Muktamar ke-34, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) secara tegas menyatakan bahwa NU bukan milik partai tertentu dan berupaya menjauh dari pengaruh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Di waktu yang sama, PKB terus mendekati warga nahdiyin sebagai konstituen utama guna mempertahankan elektabilitasnya dalam menyambut Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transformasi sikap PBNU terhadap PKB setelah beralihnya kepemimpinan PBNU dari K.H. Said Aqil Siroj ke K.H. Yahya Cholil Staquf pada akhir tahun 2021. Meski PBNU dan PKB memiliki akar historis dan kultural yang terikat kuat, hubungan keduanya memasuki fase konflik yang semakin intens dibuktikan dengan maraknya jual-beli argumen di muka publik antarelite organisasi. Fenomena tersebut memantik sebuah pertanyaan penelitian mengenai penyebab terjadinya konflik antara PBNU dan PKB menjelang Pemilu 2024. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan desain deskriptif-analitis, tulisan ini berupaya mengidentifikasi peristiwa politik aktual dan menguji tiga asumsi sementara mengenai faktor yang melatarbelakangi konflik antara PBNU dan PKB. Pertama, konflik ini dipandang sebagai kelanjutan dari ketegangan masa lampau antarelite organisasi. Kedua, terdapat perbedaan kepentingan dan keberpihakan politik yang memicu konflik di kalangan sesama nahdiyin. Ketiga, adanya intervensi bermuatan politis dari rezim petahana yang berpengaruh signifikan terhadap konflik PBNU dan PKB dalam menyambut Pemilu 2024. Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa penyebab konflik yang terjadi dititikberatkan pada upaya memperebutkan posisi strategis dalam pemerintahan (office-seeking) yang semakin diperburuk dengan adanya ketegangan historis antarelite PBNU-PKB serta campur tangan rezim. Bagi nahdiyin, ketidakselarasan manuver politik yang dilakukan oleh figur PBNU dan PKB merupakan hal yang kontraproduktif dan tidak sesuai dengan harapan akar rumput yang lebih menghendaki konsolidasi elite demi kemaslahatan umat. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan agar PBNU dan PKB melakukan rekonsiliasi untuk menghindari eskalasi konflik yang dapat melahirkan instabilitas berkepanjangan intrakelompok nahdiyin terutama di masa sesudah Pemilu 2024.

---

Under the new leadership following the 34th Congress, the Nahdlatul Ulama Executive Board (PBNU) has firmly declared that NU does not belong to any particular political party and seeks to distance itself from the influence of the National Awakening Party (PKB). At the same time, PKB continues to approach nahdiyin members as its primary constituency in an effort to maintain its electability in anticipation of the 2024 General Election. This study aims to analyze the transformation of PBNU’s stance toward PKB after the leadership transition from K.H. Said Aqil Siroj to K.H. Yahya Cholil Staquf in late 2021. Despite the strong historical and cultural ties between PBNU and PKB, their relationship has entered a phase of escalating conflict, as evidenced by the increasing public exchange of arguments between the elites of both organizations. This phenomenon raises a research question about the causes of the conflict between PBNU and PKB ahead of the 2024 General Election. Using a qualitative approach and a descriptive-analytical design, this paper seeks to identify the current political events and test three preliminary assumptions regarding the factors underlying the conflict between PBNU and PKB. First, the conflict is seen as a continuation of past tensions between the elites of the two organizations. Second, there are differences in political interests and alignments that trigger conflicts among the nahdiyin. Third, the political intervention of the incumbent regime plays a significant role in influencing the conflict between PBNU and PKB as they approach the 2024 General Election. The findings of this study indicate that the cause of the conflict is primarily focused on the competition for strategic positions within the government (office-seeking), which is further exacerbated by historical tensions between PBNU and PKB elites and the intervention of the regime. For the nahdiyin, the misalignment of political maneuvers by PBNU and PKB figures is seen as counterproductive and inconsistent with the grassroots expectations, which seek elite consolidation for the greater good of the people. Therefore, this study recommends that PBNU and PKB reconcile to avoid escalating the conflict, which could result in prolonged instability within the nahdiyin community, especially in the period following the 2024 General Election."

"MAIIRUS ALI. Dinamika Nandlatul Ulama Menuju Partai Kebangkitan gsa:Telaah Pergerakan Organisasi Islam di Indonesia. (Dibawah bimbingan Juhdi rif, M.IIum. dan Hamdan Basyar, SS). Fakultas Sastra Universitas Indonesia. 2M ("

"Skripsi ini membahas tentang penurunan perolehan suara PKB pada pemilihan umum 2009. PKB merupakan partai yang memiliki ikatan moral dan historis dengan Nahdlatul Ulama (NU) yang merupakan organisasi kemasyarakatan islam terbesar di Indonesia. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) merupakan salah satu pendiri PKB dan pernah memiliki peranan penting dalam tubuh partai sampai kemudian tersingkir dari kepengurusan PKB secara struktural pada tahun 2008 akibat konflik internal partai. Pada pemilu 2009 suara PKB mengalami penurunan yang begitu besar dibandingkan dengan dua pemilu sebelumnya pada tahun 1999 dan 2004 yang berhasil menjadi partai islam terbesar di Indonesia dari segi perolehan suara. Hal ini tentu tidak lepas dari konflik internal partai yang terus menerus terjadi serta kinerja PKB sebagai partai politik itu sendiri.

---

This thesis discusses the decreasing of PKB’s electoral vote in the 2009 elections. PKB is a party that has a moral and historical ties with the Nahdlatul Ulama (NU) which is the largest Islamic mass organizations in Indonesia. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) was one of the founders of PKB and has an important role within the party until then knocked out of the stewardship from PKB structurally in 2008 due to internal party conflict. In the 2009 general election PKB’s electoral vote decreased so large compared to the two previous elections in 1999 and 2004 who managed to become Indonesia's largest Islamic party in terms of votes. It is certainly ties with the party's internal conflicts that continue to occur and the lack performanceof PKB itself as a political party."

"Sebagai partai politik baru yang lahir dalam arus gelombang demokratisasi di awal reformasi 1998, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) berhasil meraih kemenangan pada pemilu 1999 dengan menempati urutan ketiga. Namun, fenomena konflik internal PKB yang silih berganti kurun waktu antara tahun 2001 hingga 2011 berdampak pada penurunan suara PKB di pemilu 2004 dan 2009. Terakhir, konflik internal PKB terjadi tahun 2008-2011 yang menjadi fokus studi dalam penelitian ini. Tujuan penelitian adalah menjelaskan penyebab terjadinya fenomena konflik internal PKB serta mekanisme penyelesaian konfliknya. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe eksploratif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam sebagai data primer dan studi literatur sebagai data sekunder. Kerangka teori yang digunakan adalah konsep partai politik, konflik politik, dan resolusi konflik. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa konflik internal PKB tahun 2008-2011 adalah konflik yang berawal dari keluarnya surat keputusan yang memberhentikan Muhaimin Iskandar sebagai Ketua Umum Dewan Tanfidz DPP PKB melalui Rapat Pleno yang dikendalikan Gus Dur sebagai Ketua Umum Dewan Syuro DPP PKB. Pembagian kekuasaan yang tidak seimbang, kuatnya pragmatisme kekuasaan, tidak berjalannya fungsi manajemen konflik serta lemahnya penegakkan konstitusi partai menjadi akar penyebab terjadinya konflik internal PKB. Mekanisme penyelesaian konflik internal PKB ditempuh melalui cara organisasi, kultural, politik, dan hukum.

---

As a new political party was born in the current wave of democratization in the beginning of the 1998 reform, the National Awakening Party (PKB) managed to win the 1999 elections with a third place. However, the phenomenon of internal conflict PKB successive period between 2001 and 2011 contributed to the decline in voice PKB 2004 and 2009 elections. Finally, internal conflicts PKB occurs in 2008-2011 which is the focus of this research study.

The purpose of research is to explain the causes of the phenomenon of internal conflict PKB and conflict resolution mechanisms. Methods of research used a qualitative approach with exploratory type. Data was collected through in-depth interviews as the primary data and literature as secondary data. Theoretical framework used is the concept of political parties, political conflict, and conflict resolution.

Results of the study showed that PKB internal conflict in 2008-2011 was a conflict that began in the issuance of a decree to dismiss Muhaimin Iskandar as Chairman of the Tanfidz Council DPP PKB through controlled Plenary Meeting of Gus Dur as Chairman of the Syuro Council DPP PKB. Unequal distribution of power, strength pragmatism of power, not the functioning of conflict management and weak enforcement of the party constitution at the root causes of internal conflict PKB. Internal conflict resolution mechanisms PKB reached by way of organizational, cultural, political, and legal."

"Skripsi ini membahas mengenai konflik yang terjadi didalam tubuh Partai Buruh Australia. Fokus utama dalam penelitian ini adalah konflik internal elit Partai Buruh Australia antara Kevin Rudd dengan Julia Gillard. Konflik yang melibatkan elit Partai Buruh Australia ini berakibat timbulnya perpecahan didalam partai. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori partai dan ideologi dari Allan Ware yang menjadi dasar untuk menganalisis adanya perbedaan pandangan dari kedua orang yang terlibat konflik. Penelitian ini juga menggunakan teori elit dari Monte Palmer dan William R. Thomson untuk melihat siapa saja yang menjadi elit dalam Partai Buruh Australia. Metode yang digunakan untuk menjelaskan konflik ini adalah kualitatif. Temuan yang didapat dari penelitian ini adalah konflik ini melibatkan adanya faksi yang ada didalam Partai Buruh Australia dan adanya perubahan kepemimpinan dalam menghadapi pemilihan umum Australia tahun 2013.

---

This thesis discusses the conflict in Australian Labor Party. The main focus in this thesis is an internal conflict between Kevin Rudd and Julia Gillard as the elite of the Australian Labor Party. The partys and ideology of Allan Ware applied in this thesis to analize a difference view of the people involved in the conflict. This thesis also uses the theory of elite Monte Palmer and William R. Thomson to see who are the elite of the Australian Labor Party. This thesis used qualitative research method. The invention of this thesis is the conflict involved in the presence of the faction and change of leadership to face of Australian general election 2013."

"Penelitian tentang konflik polilik kiai NU sangat penting dan masih sedikit jumlahnya. Penelitian ini penting karena di Iingkungan NU, frekwensi konflik politik antar kiai sangat tinggi. Sejarah mencatat, bahwa konflik di kalangan kiai dan elit NU sudah terrjadi mulai ketika NU memutuskan keluar dari Masyumi dan saat NU menjadi partai politik pada tahun l952. Suasana konflik juga terjadi ketika NU masih aktif berfusi di Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada tahun 1973 - I984. Ketika NU memutuskan kembali ke khittah 1926 pada tahun 1984 para kiai dan elit NU juga terlibat konflik politik, dan konflik itu semakin mengeras saat masa reformasi, khususnya pada Pemilihan Presiden 2004 secara langsung.Dalam penelitian ini difokuskan pada masalah konflik politik kiai NU pada Pemilihan Presiden 2004, khususnya dalam hal pencalonan KH. Hasyim Muzadi sebagai calon wakil presiden. Kontflik politik yang terjadi di kalangan kiai tidak terjadi konflik secara fisik, telapi konflik yang dilatarbelakangi oleh adanya dukung-mendukung para klai terhadap pasangan calon presiden dan wakil presiden tertentu. Pada Pemilu Presiden 2004 yang dilaksanakan secara langsung yang pertama kali di Indonesia membuat para kiai dan elit NU terlibat dalam urusan politik praktis dan perebutan kekuasaan. Minimal ada dua elit yang berlomba untuk merebutkan kekuasaan, di antaranya KH. Hasyim Muzadi, sebagai Ketua Umum Tanfidziyah PBNU, sebagai calon wakii presiden yang mendampingi Megawati, calon presiden dari PDIP. Yang kedua adalah KH. Sholahuddin Wahid. Ketua Tanfidziyah PBNU. sebagai calon wakil presiden mendampingi Wiranto dari Partai Golkar. Untuk menguraikan masalah tersebut, dalam penelitian ini menggunakan teori konflik elit dan teori elit. Kedua teori tersebut digunakan untuk menganalisa tipe konflik yang terjadi di kalangan kiai dan elit NU.Dengan menggunakan teknik wawancara, mengumpulkan dokumen dan data-data yang berkaitan dengan masalah tersebut yang kemudian dianalisa dengan menggunakan pendekatan analisa kualitatif Dari analisa tersebut penulis menemukan bahwa ada dua faktor dominan yang menyebabkan terjadinya konflik politik kiai NU pada Pemilu Presiden 2004. Pertama, ada dua elit PBNU yang mencalonkan diri menjadi calon wakil presiden sehingga timbul aksi dukung mendukung di antara kiai. Kedua, adanya perbedaan di kalangan elit dan kiai tentang penafsiran tentang teks khittah NU.

---

The research on political conflict of NU?s Kiais (Islamic Leaders) is important and less in number. This research is important because within NU environment NU, the Frequency of the political conflicts among kiai 'is extremely high. The history recorded that the conflict among kiais and elite of NU occurred since NU decided departing from Masyumi and when NU became political party in 1952. The conflicting atmosphere also happened when NU was still actively in Fusion with the Partai Persatuan Pernbangunan (PPP, Development Unity Party) in 1973 - l984. When NU decided returning to the 1926 khittah (original statement of vision and mission) in l984, the kiais and elite of NU were also involved in such political conflict, and this conflict was in the climax point in the reform era, especially in the 2004 presidency election.

This research focused on the political conflict of NU Kiais in the 2004 Presidency Election, especially in the case of KH. Hasyim Muzadi candidacy as the vice president. The political conflict that occurred among kiai was not physical conflict but grounded on the Kiai support to their president and vice president candidates. The 2004 presidency election that was the first time conducted in Indonesia caused many kiais and elit of NU engaged in the practical political affairs. At least there were two elites who competed to win the power, including KH. Hasyirn Muzadi, the General Chairman of PBNU, as the vice president to accompany Megawati, the president candidate from PDIP. The second figure was KH Sholahuddin Wahid, the Chairman of PBNU, as the vice president to accompany Wiranto From Partai Golkar. To study this case, this research used theory of conflicting elite and the theory of elite. The two theories were employed to analyze the type of conflict which took place among kiai and elite of NU.

Using the interview techniques, the collected document and data related with the problem were analyzed with qualitative analysis approach. From the analysis, the writer found that there were two dominant factors that cause the political conflict of NU?s kiais in the 2004 Presidency Election. First, there were two elite of PBNU who come forward as the president candidate so the one another supporting among the kiais took place. Second, there was difference interpretation of NU Khittah text among the elite and kiais."

"ABSTRAKNahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah sebagai dua Ormas yang memiliki dan mengelola lembaga pendidikannya masing-masing di Indonesia memperjuangkan kepentingannya masing-masing terlibat dalam konflik kepentingan implementasi Permendikbud 23/2017 tentang Hari Sekolah. NU sebagai kelompok yang menolak aturan lima hari sekolah menganggap aturan tersebut berpotensi menggerus eksistensi Madrasah Diniyah sebagai lembaga pendidikan yang dikelola NU. Sementara Muhammadiyah menyetujui aturan yang dikeluarkan oleh Mendikbud Muhadjir yang juga merupakan kader terbaik Muhammadiyah. Selain itu, kebijakan lima hari sekolah telah lama diterapkan disekolah-sekolah Muhammadiyah. Tesis dengan metode penelitian kualitatif ini berupaya menganalisis bagaimana konflik kepentingan terjadi di antara kedua kelompok penekan ini dan bagaimana keduanya memperjuangkan kepentingan masing-masing hingga lahir Perpres 87/2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter.Penelitian ini menemukan bahwa konflik kepentingan yang terjadi diakibatkan oleh adanya ideologi penyelenggaraan pendidikan yang berbeda antara NU dan Muhammadiyah serta ancaman kebijakan bagi NU. Pada akhirnya, NU menjadi kelompok yang memiliki kekuatan lobbying paling besar sehingga memengaruhi pembuat kebijakan untuk melahirkan Perpres 87/2017 yang banyak mengakomodasi kepentingan NU. Hal ini sekaligus mengonfirmasi teori grup Earl Latham. Penelitian ini juga menemukan bahwa isu sentimen terkait erat juga dengan polemik ini mengiringi konflik realistis berupa perebutan aturan hari sekolah. Hal ini juga mengonfirmasi pandangan Lewis A. Coser terkait teori konflik kelompok.

---

ABSTRACTNahdlatul Ulama (NU) and Muhammadiyah as the two CSOs owning and managing their respective educational institutions in Indonesia are fighting for their respective interests involved in the conflicts of interest in the implementation of Permendikbud 23/2017 on School Day. NU as a group that reject the rule of five school days consider the rule has the potential to erode the existence of Madrasah Diniyah as an educational institution managedby NU. While Muhammadiyah approved the rules issued by Mendikbud Muhadjir who is also the best cadre of Muhammadiyah. In addition, the five-day school policy has been implemented in Muhammadiyah schools before the Permendikbud issued. This qualitative research analyzes how the conflict of interest takes place between these two pressere groups and how the two struggle for their respective interests until the birth of Presidential Decree87/2017 on Strengthening Character Education.This study found that the conflict of interest that occurred due to the differentideology of education between NU and Muhammadiyah and also the threat of policy for NU. In the end, NU became the group with the greatest lobbying power that influenced policy makers to issue the Presidential Regulation 87/2017 which accommodated NU's interests. This study confirms Earl Latham group theory. This study also found that the issue of sentiment is closely related to this polemic accompanying realistic conflict in the form of school day rule. This also confirms Lewis A. Coser's view of the theory of group conflict."