Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan upaya Serona Coffee dalam menentang stigma buruk mengenai penyandang disabilitas dalam kompetensi bekerja. Studi sebelumnya menjelaskan bagaimana Serona Coffee telah mengimplementasikan ketentuan hukum melalui pemberdayaan terhadap penyandang disabilitas tunarungu. Adapun studi lainnya yang menjelaskan bahwa charity model, sebagai salah satu pendekatan dalam pemberdayaan penyandang disabilitas, justru memperkuat stigma dan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas. Mengembangkan kedua kelompok studi tersebut, penelitian ini melihat bagaimana Serona Coffee berupaya mengimplementasikan pendekatan yang lebih inklusif, yang juga mencerminkan upaya untuk keluar dari kecenderungan pemberdayaan penyandang disabilitas yang bersifat charity model. Penelitian ini menggunakan konsep counter hegemony dari Antonio Gramsci, untuk menginvestigasi sejauh mana upaya yang dilakukan oleh Serona Coffee dalam mengubah persepsi masyarakat yang pada awalnya memandang disabilitas dengan belas kasihan (charity model), menjadi sosok yang setara. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui studi literatur, observasi, dan wawancara mendalam dengan pemilik, barista/karyawan, dan konsumen Serona Coffee.

---

This study aims to examine Serona Coffee’s efforts in challenging negative stigma against persons with disabilities in the context of work competence. Previous studies have highlighted how Serona Coffee has implemented legal provisions through the empowerment of deaf individuals. Other studies have also shown that the charity model, commonly used in disability empowerment, can in fact reinforce stigma and discrimination. Building upon these two strands of research, this study explores how Serona Coffee adopts a more inclusive approach that seeks to move beyond the charity model. Using Antonio Gramsci’s concept of counter hegemony, this research investigates the extent to which Serona Coffee’s initiatives have transformed public perceptions, from seeing people with disabilities as objects of pity to recognizing them as equals. This study employs a qualitative method, incorporating literature review, observation, and in-depth interviews with the owner, baristas/employees with disabilities, and Serona Coffee customers."

"ABSTRAKPenyandang disabilitas tunanetra sampai saat ini masih mengalami berbagai hambatan dalam menjalani kehidupannya. Secara internal, penyandang disabilitas tunanetra masih merasa terhina, rendah diri, tak berguna, dan berbagai perasaan inferior lainnya. Sementara di lingkungan sosial, masyarakat juga masih memberikan stigma negatif kepada penyandang disabilitas tunanetra. Penelitian ini melakukan analisis strategi pemberdayaan komunitas tunanetra yang tergabung dalam komunitas KTPB Komunitas Tunanetra Peduli Bangsa Kota Tangerang Selatan. Konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep pemberdayaan diri sendiri self-help dan dukungan sosial social support yang dibangun oleh KTPB. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metodologi kualitatif.Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa kekuatan internal KTPB dan anggotanya dalam membangun self-help dan memperkuat dukungan sosial social support kepada mereka sangat dinamis. Kondisi self-help dan kemampuan memperkuat social support KTPB masih cukup lemah dan perlu diperkuat. Karena itu, upaya yang perlu dilakukan selain memperkuat self-help dan social support adalah meningkatkan kapasitas kelembagaan KTPB itu sendiri, baik aspek kepemimpinan, mekanisme kerja komunitas, jaringan dan kerjasama, serta kapasitas operasional dan adaptasi dari KTPB, sehingga akan mampu melakukan pemberdayaan anggotanya secara lebih baik. Kata kunci: penyandang disabilitas tunanetra, pemberdayaan, self-help, social support, KTPB, kelembagaan.

---

ABSTRACTVisually impaired persons with disabilities is still experiencing various obstacles in their lives. Internally, the blind people still feel humiliated, inferior, useless, and various other inferior feelings. While in the social environment, people are still giving a negative stigma for persons with visual impairment. This research analyzes the community empowerment strategy who are incorporated in the organization of KTPB Studies in the Community of Visually Impaired Person for Concern of the Nation in the City of Tangerang Selatan. The concept used in this study is self help and social support. The methodology used in this study is a qualitative methodology.The result of this study shows that the internal strength of KTPB and its members in building self help and strengthen social supportis very dynamic. The condition of self help and the social support ability of KTPB still quite weak and need to be strengthened. Therefore, the efforts need to be done in addition to strengthening the self help and social support is to improve the institutional capacity of KTPB, both aspects of leadership, the working mechanism of the organization, networking and cooperation, as well as the operational capacity and adaptability of KTPB, so the organization will be able to better empower of its members. Keywords visually impaired persons with disabilities, empowerment, self help, social support, KTPB, institution."

"Dalam upaya untuk meningkatkan partisipasi penyandang disabilitas sebagai pekerja di sektor formal, Pemerintah Indonesia telah menetapkan kebijakan kuota minimum melalui UU No.8 Tahun 2016. Melalui kebijakan tersebut, institusi pemerintahan ataupun yang berkaitan dengan pemerintan layaknya BUMN atau BUMD wajib mempekerjakan 2% penyandang disabilitas dari total pekerja. Sedangkan perusahaan swasta wajib mempekerjakan 1% penyandang disabilitas dari total pekerja. Penelitian ini menganalisis pengaruh Kebijakan Kuota Minimum terhadap proporsi pekerja penyandang disabilitas di sektor formal pada tingkat kabupaten/kota di Pulau Jawa. Menggunakan model fixed effect, hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan kuota berkorelasi positif dan signifikan secara statistik terhadap proporsi pekerja penyandang disabilitas di sektor formal. Namun, tren proporsi pekerja penyandang disabilitas di sektor formal periode 2017 – 2022 justru mengalami penurunan. Temuan ini menunjukkan bahwa perlunya upaya lebih lanjut dalam implementasi kebijakan secara komprehensif agar dapat meningkatkan proporsi pekerja penyandang disabilitas di sektor formal.

---

In order to increase the participation of person with disabilities as workers in the formal sector, the Indonesian government has established a minimum quota policy through Law No. 8 of 2016. Under this policy, the government, state-owned enterprises (BUMN), and regional government-owned enterprises (BUMD) are required to employ 2% disabled individuals out of the total workforce. Meanwhile, private companies are required to employ 1% disabled individuals out of the total workforce. This study analyses the impact of the Minimum Quota Policy on the proportion of disabled workers in the formal sector at the regency/city level in Java Island. Using a fixed effect model, the results of the study indicate that the quota policy is positively correlated and statistically significant to the proportion of disabled workers in the formal sector. However, the trend of the proportion of workers with disabilities in the formal sector during the period 2017 – 2022 actually experienced a decline. This finding indicates the need for further efforts in the comprehensive implementation of policies to increase the proportion of workers with disabilities in the formal sector."

"PPCI sebagai organisasi payung yang fungsi utamanya adalah sebagai koordinator bagi organisasi-organisasi kecacatan di bawahnya memiliki peran yang sangat strategis untuk mensinergikan hubungan antara PPCI, organisasi anggota, instansi pemerintah dan masyarakat umum untuk mewujudkan P5 HAM bagi penyandang cacat.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui penelusuran catatan-catatan atau dokumen-dokumen yang dimiliki PPCI, observasi dan wawancara mendalam terhadap beberapa informan yang berada pada lingkungan ekstemal PPCI dan lingkungan internal PPCI.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perjuangan untuk mewujudkan P5 HAM bagi penyandang carat pada seluruh instansi yang benwenang dan masyarakat yang peduli terhadap penyandang cacat belum efektif, padahal peranan pemerintah untuk mewujudkan P5 HAM bagi penyandang carat memiliki posisi yang cukup sentral sebagai koordinator terhadap masalah-masalah penyandang carat, terutama dalam masalah dana, sosialisasi kebijakan atau Undang-undang yang berhubungan dengan penyandang cacat dan sosialisasi kegiatan-kegiatan organisasi penyandang cacat yang tujuannya untuk meningkatkan kepedulian masyarakat luas terhadap masalah-masalah penyandang carat.Berdasarkan temuan di atas maka disarankan agar PPCI memaksimalkan kinerja atau performa organisasinya yang berfungsi sebagai koordinator, dan memaksimalkan sinerginya dengan masyarakat dan instansi pemerintah. Dengan efektifnya hasil-hasil kegiatan PPCI pada masyarakat luas akan meningkatkan peran sosial penyandang cacat, yang secara otomatis akan meningkatkan ketahanan sosial penyandang cacat itu sendiri.

---

PPCI as an umbrella organization has it main function as coordinator to its members. PPCI has a strategic function because in an ideal world, it can effectively coalesce the correlation between PPCI, its members, government institution and society to accomplish the appreciation, improvement, align, fulfillment and protection on human rights for people with disability. The purpose of this research is to study some of management function that PPCI carry out (planning, coordinating and evaluation). Data were collected qualitatively with documents review in PPCI, tangible observation with an in-depth interview with one of PPCI and member organization's staff, and also with three workers to see their perception about people with disability.

It is shown in this study that the great effort to accomplish the appreciation, improvement, straighten up, fulfillment and protection on human rights for people with disability on government institution is not effective up till now, fortunately the government's responsibility to accomplish those rights for people with disability has a central position as the coordinator to the people with disability's problems, mainly in funds, in the dissemination of the regulation about people with disability and the spreading of the PPC: and its members' activity to improve society awareness to the problem of people with disability. It is recommended for PPCI to make best use of its organization's performance as coordinator and to maximize its relationship with government institution and society. With the constructive of PPCI's activity result in the society, it will improve the social role of the people with disability, which consequentially will improve the social defense of the people with disability itself."

"ABSTRAKSebagai bagian dari kelompok disabilitas, tunanetra seringkali terpinggirkan, termasuk dalam akses terhadap media. Padahal kenyataannya, beberapa penelitian menemukan bahwa mereka juga memiliki keinginan penggunaan media yang tinggi. Skripsi kualitatif ini melakukan wawancara mendalam dengan anggota perpustakaan Mitra Netra tentang pemanfaatan media oleh tunanetra di Jakarta, Pemanfaatan media yang diteliti meliputi pemilihan dan penggunaan media berdasarkan tujuan yang diinginkan serta kaitannya dengan klasifikasi kebutaan seseorang. Temuan penelitian menunjukkan bahwa tunanetra tetap memiliki tingkat konsumsi media yang tinggi meskipun memiliki hambatan penglihatan. Dengan masalah aksesibilitas yang mereka hadapi, tunanetra kemudian menjadi khalayak aktif yang mencari solusi agar dapat menggunakan media. Penelitian ini juga menemukan fakta bahwa pemanfaatan media berdasarkan klasifikasi kebutaan bersifat kontekstual dan tidak terjadi dalam setiap tujuan pemanfaatan media.

---

ABSTRACTAs part of the disabled group, people with visual impairment are often marginalized, including in access to media. Although in fact, several studies have found that people with visual impairment have high desire in media utilization. This qualitative thesis conducted in-depth interviews with library members of Mitra Netra about media utilization of the visually impaired in Jakarta. Media utilization in this research involves media usage and choice based on the desired goals and also its relation with one’s visual impairment classification. The finding in this research is that the visually impaired shows a rather high level of media consumption, despite the fact that they have difficulties in seeing. With the lack of accessibility to media, the visually impaired are forced to become an active audience, where they have to find solutions to continue using the media. Another fact that is found in this research is that media utilization based on visual impairment classification is very contextual and does not apply in every case."

"Partisipasi kerja penyandang disabilitas di Indonesia masih mengalami tantangan yang signifikan dibandingkan dengan bukan penyandang disabilitas. Pelatihan kerja dianggap sebagai salah satu strategi yang efektif untuk meningkatkan keterampilan dan peluang kerja mereka. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan pelatihan terhadap partisipasi kerja penyandang disabilitas di Indonesia dengan menggunakan data SAKERNAS tahun 2021. Metode regresi logistik digunakan dalam penelitian ini untuk menguji hubungan antara pelatihan dan partisipasi kerja penyandang disabilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelatihan berhubungan positif dan signifikan sebesar 6,8% terhadap kecenderungan peningkatan probabilitas bekerja penyandang disabilitas. Penelitian ini mendorong pihak pemerintah maupun non-pemerintah untuk meningkatkan akses pelatihan bagi penyandang disabilitas di Indonesia.

---

The employment participation of people with disabilities in Indonesia still faces significant challenges compared to those without disabilities. Job training is considered one effective strategy to enhance their skills and employment opportunities. This research aims to analyze the relationship between training and the employment participation of people with disabilities in Indonesia using data from the 2021 SAKERNAS (National Labor Force Survey). Logistic regression method is employed in this study to examine the association between training and the employment participation of people with disabilities. The research findings indicate that training is positively and significantly related, with a 6.8% increase in the likelihood of employment for people with disabilities. This study encourages both governmental and non-governmental entities to improve access to training for people with disabilities in Indonesia."

"Penyediaan layanan khusus penyandang disabilitas dewasa ini merupakan sebuah tren khususnya dalam bidang pelayanan publik. Penelitian ini hambatan yang ada dalam penyediaan layanan khusus penyandang disabilitas berdasarkan perspektif petugas baik front line officer maupun top line management level. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist. Data primer diperoleh melalui kuesioner, sedangkan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan, wawancara, dan hasil observasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam penyediaan layanan khusus penyandang disabilitas di MPP Provinsi DKI Jakarta terdapat beberapa hambatan yang terjadi khususnya bagi pemohon dan petugas, yaitu adanya hambatan arsitektural, hambatan komunikasi & informasi, hambatan terprogram, serta tekonologi. Tidak hanya itu terdapat beberapa hambatan juga yang mendukung terjadinya 4 hambatan yang telah disebutkan yaitu hambatan sosialisasi, hambatan waktu, dan hambatan kebijakan. Maka peningkatan dan penyempurnaan layanan sangatlah diperlukan guna memberikan pelayanan yang lebih baik dan wajar bagi disabilitas.

---

The provision of special services for people with disabilities is a special trend in the field of public services. Research on existing constraints in the provision of special services for persons with disabilities is based on the perspectives of officers both at the front line and at the top management level. This study uses a post-positivist approach. Primary data is obtained through questionnaires, while secondary data is obtained from library studies, interviews, and observations. The results of this study indicate that the provision of special disability services in the MPP of DKI Jakarta Province is related to several problems relating to applicants and officers, namely the existence of architectural barriers, communication & information, programmed obstacles, and technology. Not only related to a number of obstacles that also support the changes that have been made regarding socialization, time constraints, and policy barriers. hence the improvement and improvement of services is needed to provide better and more reasonable services for disability."

"Aksesibilitas di lingkungan pendidikan bagi kaum difabel merupakan hal mendesak dikarenakan oleh meningkatnya jumlah kaum difabel dari hari ke hari. Kedisabilitasan mereka memiliki hubungan yang kuat dengan lingkungan fisik. Oleh karena itu, menghilangkan penghalang di lingkungan fisik dengan mengaplikasikan prinsip-prinsip “universal design” sangatlah penting. Tidak hanya kaum difabel yang akan menikmati hal ini, namun semua orang akan merasakan dampak positifnya. Namun, lingkungan pendidikan di Indonesia masih tidak dapat diakses oleh kaum difabel. Ini menjadi alasan utama mengapa kaum difabel tidak dapat mendapatkan pendidikan dan kehidupan yang layak.Fokus dari penulisan ini adalah penyediaan fasilitas penghubung di lingkungan pendidikan bagi kaum difabel. Mobilitas merupakan hal yang sangat penting bagi pengguna fasilitas ini. Harvard University menjadi parameter bagi penelitian ini karena Harvard University telah memiliki fasilitas penghubung yang layak bagi mahasiswa, dosen, karyawan, dan bahkan pengunjung di wilayah kampus mereka. Hal ini akan digunakan untuk mengevaluasi penyediaan fasilitas penghubung di Universitas Indonesia, Depok.Berdasarkan hasil analisis, penyediaan fasilitas penghubung di Universitas Indonesia masih belum dapat diakses oleh kaum difabel. Hal ini menghalangi mereka untuk berpindah dengan mudah dan mandiri. Namun, Universitas Indonesia memiliki potensi untuk memiliki lingkungan pendidikan yang dapat diakses oleh kaum difabel dengan mengaplikasikan standar desain dan petunjuk teknis yang telah disusun oleh pemerintah. Perubahan yang kecil dapat memberikan dampak positif yang sangat berarti. Dengan begitu, Universitas Indonesia akan diakui sebagai sebuah intitusi pendidikan yang dapat diakses oleh siapapun, tak terkecuali oleh kaum difabel.

---

Accessibility in educational environments for people with different abilities is an urgent matter since the number is increasing day by day. Their disabilities have a strong relation with the physical environment. So, it is important to remove the physical barriers by applying the principles of universal design. It is not only people with different disabilities who will be pleased by this, but also everyone in general. However, the educational environment in Indonesia is still not accessible for people with disabilities. It becomes the main reason why they cannot have a proper education and life.

The focus of this writing is about the provision of linkage facilities in the educational environment. It is very important for the mobility of the users. It helps them to move around and travel from one place to another. Harvard University will set the parameters about this research since they have a very good linkage facility for students, faculties, employees, and even visitors in their campus area. It will be used to evaluate the provision of linkage facility in Universitas Indonesia Campus in Depok.

Based on the analysis, the linkage facility in Universitas Indonesia Campus is inaccessible for people with different abilities. It restricts them to move around easily and independently. However, it has potential to become accessible by applying the design standards and technical guidelines that has been set by the government. The minor changes in the design will give a big impact about the level of accessibility for each element on linkage facility. Then, an accessible educational environment in Universitas Indonesia can be realized and everyone with diverse abilities can enjoy it."

"Pokok permasalahan tesis ini adalah ?apakah terdapat hubungan yang positif dan signitikan antara karaktenstik rnasalh, daya dukung kebijakan dan faktor-faktor di luar kebijakan dengan prdses implementasi kebijakan upaya peningkatan kesejahteraan sosial periyandang carat di Jakarta Selatan?Metode penelitian yang digunakan untuk meneliti permasalahan tersebut adaiah metode survei. Permasalahan ini selanjutnya dianalisis dengan menggunakan tedri yang dikemukakan oleh Paul A. Sabatier dan Daniel Mazmanian yang menyatakan bahwa proses implementasi kebijakan dipengaruhi oleh karakteristik masalah, daya dukung kebijakan dan falctor-faktor di luar kebijakan.Setelah dilakukan penelitian terhadap persepsi para penyandang cacat di Jakarta Selatan, dapat disimpuikan bahwa terdapat hubungan yang positif dan signilikan antara karakteristik masalah, daya dukung kebijakan dan faktor-faktor di luar kebijakan dengan proses implementasi kebijakan upaya peningkatan kesejahteraan sosial penyandang cacat di Jakarta Selatan.

---

The main issue of the thesis is ?are there any positive and significant correlations between the problem characterize, the supportive policy and the non-policy factors with the implementation process of disable social welfare improvement efforts policy in South Jakarta".The research method used is the survey method. The issue is then analyzed with the policy implementation theory by Paul A. Sabatier gand Daniel Mazmanian: "the policy implementation process is influenced by the problem characterize, the supportive policy and the non-policy factors".After the research on the perception of disable in South Jakarta, we may conclude that there are positive and significant correlations between the problem characterize, the supportive policy and the non-policy factors with the implementation process of disable social welfare improvement efforts policy in South Jakarta."