Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sejak kekalahan Partai Kuomintang (KMT) dalam Perang Saudara Tiongkok pada 1949, Taiwan dan Tiongkok merupakan dua aktor yang kerap bersaing terkait status politik Pulau Taiwan. Pada masa kontemporer, Tiongkok mendorong Konsensus 1992, yang berisikan prinsip “One China,” untuk mengukuhkan klaimnya atas Taiwan. Akan tetapi, konsensus tersebut dimaknai berbeda oleh masing-masing pemimpin Taiwan yang menyebabkan perbedaan sikap dalam hubungan lintas Selat. Pada masa Tsai Ing-wen, kebijakan luar negeri Taiwan dalam konteks hubungan lintas Selat dengan Tiongkok mengalami perubahan signifikan. Berbeda dengan kebijakan rapprochement pada masa Ma Ying-jeou yang cenderung menghasilkan stabilitas dalam hubungan lintas Selat, Tsai Ing-wen mengambil kebijakan yang cenderung asertif terhadap Tiongkok. Sebagai small states, kebijakan asertif dapat membahayakan Taiwan, terutama menimbang kapabilitas ekonomi dan milliter Tiongkok yang semakin meningkat. Hal ini memunculkan pertanyaan mengenai alasan pergeseran kebijakan lintas Selat Taiwan. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penelitian ini menggunakan teori realisme neoklasik sebagai kerangka analisis. Realisme neoklasik mendorong bahwa faktor domestik memiliki pengaruh sebagai variabel intervensi dalam pengambilan hasil akhir kebijakan luar negeri. Melalui studi kasus komparatif dan studi literatur, penelitian ini menemukan bahwa terdapat perbedaan faktor domestik pada masa Ma Ying-jeou dan Tsai Ing-wen. Faktor domestik yang prominen pada masa Ma Ying-jeou adalah persepsi pemimpin dan konsensus elite. Kedua faktor tersebut saling melengkapi dan berimplikasi pada realisasi kebijakan sesuai dengan kepentingan Ma Ying-jeou. Di sisi lain, pada masa Tsai Ing-wen, faktor domestik yang prominen adalah persepsi pemimpin dan opini publik. Kedua faktor tersebut mendorong kebijakan asertif Tsai Ing-wen melalui tekanan untuk menjaga status quo sekaligus menjaga kedaulatan Taiwan dari ancaman Tiongkok. Melalui hal tersebut, komparasi terhadap dua masa kepemimpinan menunjukkan bahwa kehadiran opini publik dan konsensus elite pada masing-masing masa jabatan mendorong perbedaan kebijakan meskipun stimulus sistemik sama-sama menunjukkan peningkatan power Tiongkok.

---

Since the defeat of the Kuomintang (KMT) in the Chinese Civil War in 1949, Taiwan and China have been two actors frequently contesting the political status of Taiwan Island. In the contemporary era, China has promoted the 1992 Consensus, which contains the “One China” principle, to assert its claim over Taiwan. However, this consensus is interpreted differently by each Taiwanese leader, resulting in divergent stances in cross-Strait relations. During Tsai Ing-wen’s administration, Taiwan’s foreign policy in the context of cross-Strait relations with China underwent significant changes. Unlike the rapprochement policy during Ma Ying-jeou’s administration, which tended to foster stability in cross-Strait relations, Tsai Ing-wen adopted a more assertive approach toward China. As a small state, an assertive policy could endanger Taiwan, especially considering China’s growing economic and military capabilities. This situation raises the question of the causes that underlies the shift in Taiwan’s cross-Strait policy. To address this question, this research employs neoclassical realism as the analytical framework. Neoclassical realism posits that domestic factors act as intervening variables influencing the final outcome of foreign policy decisions. Through comparative case studies and literature review, this research finds that different domestic factors were prominent during the administrations of Ma Ying-jeou and Tsai Ing-wen. During Ma Ying-jeou’s tenure, the dominant domestic factors were leader perception and elite consensus. These two factors complemented each other and influenced policy implementation in accordance with Ma Ying-jeou’s interest. In contrast, during Tsai Ing-wen’s administration, the prominent domestic factors were leader perception and public opinion. These factors propelled Tsai Ing-wen’s assertive policy through pressure to maintain the status quo while safeguarding Taiwan’s sovereignty against China’s threats. This comparison between the two leadership periods demonstrates that the presence of public opinion and elite consensus in each administration contributed to the differences in policy, despite similar systemic stimuli indicating China’s increasing power."

"Tugas karya akhir ini membahas mengenai kebijakan luar negeri yang diambil oleh Presiden Ma Ying-jeou pada masa kepresidenannya yang pertama dari tahun 2008-2012 dalam hubungan antar selat Taiwan dan Cina. Secara spesifik, kebijakan luar negeri yang dibahas merupakan kebijakan luar negeri di bidang keamanan, ekonomi, dan identitas. Di bawah Presiden Ma Ying-jeou, Taiwan berusaha memperbaiki hubungan antar-selat yang memburuk ketika Taiwan dipimpin oleh Presiden Chen Shui-bian. Beberapa kebijakannya, seperti pengakuan kembali Konsensus 1992, dimulainya kembali dialog antara SEF dan ARATS, serta pembentukan ECFA merupakan contoh bagaimana Taiwan mencoba memperbaiki hubungan antar-selat. Menggunakan kerangka konsep Realisme Defensif di bidang keamanan, Neoliberal Institusionalisme di bidang ekonomi, dan konsep Identitas di bidang identitas, tugas karya akhir ini mencoba mencari mengapa Presiden Ma Ying-jeou mengambil kebijakan luar negeri yang bertujuan memperbaiki hubungan antar-selat tersebut. Hasil yang didapatkan menunjukkan bagaimana kebijakan luar negeri Taiwan di bidang keamanan dan ekonomi sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor di level sistem, terutama dari reaksi Cina terhadap inisiatif yang diberikan oleh Taiwan. Pada bidang identitas, faktor eksternal memiliki pengaruh yang cukup besar, dan dilengkapi oleh faktor-faktor dalam negeri, ikut membentuk kebijakan di bidang identitas.

---

This final assignment discusses the foreign policy of Taiwan under President Ma Ying-jeou under his first term (2008-2012) in Cross-strait Relation between Taiwan and China. Specifically, the policies discussed are those in the aspect of security, economic, and identity. Under President Ma, Taiwan tries to repair the cross-strait relation that was worsening under the previous Taiwan President, President Chen Shui-bian. Some of President Ma's policies, such as the official recognition of 1992 Consensus, the resumption of SEF-ARATS dialogue, and the creation of ECFA, are examples of the effort Taiwan made to repair the relation between Taiwan and China.

Using three theoretical frameworks, which are Defensive Realism in security, Neoliberal Institutionalism in economy, and Identity Concept in identity, this final assignment tries to find why President Ma created foreign policy that tries to repair the cross-strait relation.

The discussion concludes that foreign policy of Taiwan in Security and Economic aspect is shaped by factors in systemic level, especially from the reaction of China to initiatives given by Taiwan. In identity aspect, external factors play a big role, and complemented by domestic factors, in shaping the policy in identity aspect."

"

Penelitian ini mengkaji tentang respon yang diberikan oleh Taiwan pada masa pemerintahan Presiden Tsai Ing Wen, dalam menghadapi penguatan regional-power Tiongkok di Asia. Kajian tersebut berkaitan dengan konflik politik internasional Taiwan dengan Tiongkok dalan isu cross-strait relations. Penelitian ini pun melihat bahwa Taiwan pada masa pemerintahan Tsai Ing Wen mengalami tantangan politik domestik terkait isu cross-strait relations pada hubungannya dengan Tiongkok. Kemudian dengan menggunakan metode analisis process-tracing, pergantian pemerintahan ke Presiden Tsai Ing Wen dan Partai Democratic Progressive Party, serta perkembangan tuntutan ekonomi domestik masyarakat untuk melepas ketergantungan ekonomi dengan Tiongkok menjadi mekanisme kausal yang menunjukkan adanya hubungan sebab-akibat dari kebijakan Tsai Ing Wen dalam isu cross-strait relations. Hal itu dikaji melalui konsep perbedaan besaran power oleh Detlef Nolte, bahwa terdapat perbedaan besaran power antara Taiwan dan Tiongkok di tingkat regional. Taiwan merupakan minor-power dan Tiongkok merupakan regional-power. Teori yang digunakan adalah teori small-state oleh Tom Long untuk menganalisis kebijakan yang dilakukan Tsai Ing Wen di tengah penguatan minor-power Taiwan, sebagai bentuk respon terhadap penguatan regional-power Tiongkok. Penelitian ini pun menemukan bahwa Tsai merespon penguatan regional-power Tiongkok melalui kebijakan strategis yang termasuk dalam bentuk collective power, derivative power, dan particular-intrinsic power yang juga ditujukan untuk mengatasi isu ekonomi domestik.

 

Kata kunci: cross-strait relations, minor-power, regional-power, Tsai Ing Wen, small-state

 

---

The research examines the responses of Taiwan during President Tsai Ing Wen goverment towards China’s emerging regional-power in Asia, relating to the cross-strait relations conflict occured between Taiwan and China as a lasting international politics issue. This research then argues that Taiwan during the government of President Tsai Ing Wen has been facing several domestic challenges relating to the cross-strait relations at the cost of its international politics with China. Through the method of process-tracing method, the switch of Taiwan’s government to Presiden Tsai Ing Wen and the Democratic Progressive Party and the emerging domestic economic challenges to unfold dependency to China, have become the causal mechanisms to show a cause-and-outcome relations in Tsai’s policies towards the cross-strait relations. This research uses the theory of power by Detlef Nolte that both Taiwan and China have different power in regional level, positioning Taiwan as minor-power and China as regional-power. To analyze about the policies made by Tsai in those conditions, this research uses the theory of small-state by Tom Long to look for the policies towards cross-strait relations towards China’s emerging regional power. The finding from this research is that during her government, Tsai responds to China’s emerging regional power by implementing three major policies: collective-power, derivative-power, and particular intrinsic power in order to also satisfy the existing domestic politics in Taiwan.

 

Key words:

cross-strait relations, minor-power, regional-power, Tsai Ing Wen, small-state

 

"

"Penelitian ini menganalisis perjanjian kerja sama antara China dan Iran dalam kerangka kebijakan Belt and Road Initiative (BRI). Permasalahan utama yang diangkat adalah bagaimana China memanfaatkan BRI untuk memperkuat posisinya melalui diplomasi energi, khususnya di Iran, meskipun menghadapi tantangan politik dari Amerika Serikat. Kerangka analisis yang digunakan adalah teori Realisme Neoklasik yang menekankan pentingnya persepsi pemimpin negara dalam menentukan kebijakan luar negeri. Metode penelitian yang diterapkan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data sekunder melalui studi kepustakaan, melibatkan buku, jurnal, dan sumber online terpercaya. Argumen utama dari penelitian ini adalah bahwa diplomasi energi China di bawah BRI merupakan strategi untuk memastikan kestabilan suplai energi sekaligus meningkatkan hegemoni ekonomi di Timur Tengah. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kerjasama China-Iran tidak hanya didorong oleh kebutuhan energi tetapi juga oleh ambisi geopolitik untuk menyaingi pengaruh Amerika Serikat di kawasan tersebut. Kesimpulannya, BRI memainkan peran penting dalam upaya China untuk mengamankan kepentingan nasionalnya melalui diplomasi energi dan memperkuat posisinya di arena internasional.

---

This research analyzes the cooperation agreement between China and Iran within the framework of the Belt and Road Initiative (BRI) policy. The main issue addressed is how China utilizes BRI to strengthen its position through energy diplomacy, particularly in Iran, despite facing political challenges from the United States. The analytical framework used is Neoclassical Realism theory, which emphasizes the importance of leaders' perceptions in determining foreign policy. The research method applied is a qualitative approach with secondary data collection techniques through literature studies, involving books, journals, and reputable online sources. The main argument of this study is that China's energy diplomacy under BRI is a strategy to ensure energy supply stability while enhancing economic hegemony in the Middle East. The findings show that the China-Iran cooperation is driven not only by energy needs but also by geopolitical ambitions to rival U.S. influence in the region. In conclusion, BRI plays a crucial role in China's efforts to secure its national interests through energy diplomacy and strengthen its position on the international stage."

"Penelitian ini bermula dari pengamatan bahwa dalam konteks Indonesia, banyak kebijakan regulasi dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah atau keputusan presiden sebagian atau seluruhnya tidak terimplementasikan. Untuk memahami realitas implementasi kebijakan, penelitian dimulai dengan mengkaji landasan paradigmatis dari literatur penelitian implementasi kebijakan. Analisis dalam kajian menyoroti masalah paradigma positivisme yang menyebabkan rendahnya daya penjelasan penelitian implementasi.Peneliti mengalihkan perhatiannya ke paradigma baru yang potensial: realisme kritis. Paradigma ini menekankan perbedaan penting antara penelitian dasar dan penelitian terapan dengan retroduksi dan retrodiksi sebagai metode inferensi masing-masing. Analisis juga menyimpulkan bahwa jarak teori-praktik yang relatif besar dalam konteks negara-negara berkembang membuat peluang penelitian empirik di negara berkembang berkontribusi teoretik menjadi lebih kecil.Penelitian studi kasus berdasarkan paradigma realisme kritis kemudian dilakukan terutama menggunakan pendekatan kualitatif pada implementasi kebijakan teknologi industri sebagaimana diundangkan dalam UU No 3/2014 tentang Perindustrian. Mengikuti pendekatan retrodiktif dari realisme kritis, penelitian kemudian menggunakan kerangka kerja konseptual berdasarkan literatur yang ada. Kerangka kerja pada dasarnya menyatakan bahwa implementasi kebijakan yang berhasil akan tergantung pada 5K: Klien dan Koalisi, Konten, Konteks, Komitmen dan Kapasitas.Penelitian ini menemukan bahwa dalam upaya implementasi Perindustrian, memang ada sejumlah masalah di masing-masing 5K. Khususnya, komitmen pembuat kebijakan tingkat tinggi dan kapasitas kebijakan yang diperlukan masih kurang.

---

This Research starts from the observation that in the Indonesian context, many of regulative policies in the forms of law, government regulation or presidential decree are partially or totally not implemented. To understand the reality of policy implementation, the research starts with investigating the paradigmatic foundation of existing policy implementation research literature. It highlights paradigmatic problems of positivism that led to the low explanation power of implementation research.The reserach turns its attention to a new potential paradigm: critical realism. It emphasizes the important distinction between basic research and applied research with retroduction and retrodiction as its major inference method respectively. Critical realism also concludes that the relatively large distance of theory-practice in the context of developing countries makes the chances of empirical research in developing countries to contribute theoretically to the body of knowledge realtively small.Empirical case study research, based on critical realism, is then carried out mainly using a qualitative approach on the implementation of industrial technology policy as promulgated in the Law of Industry No 3/2014. Following the retrodictive approach of critical realism, the research then utilized a conceptual framework based on the existing literature. The framework basically maintains that the successful policy implementation will be depended on the 5C: Client and Coalition, Content, Context, Commitment and Capacity.The research found that in the implementation attempts of the Law No 3/2014, there are indeed a number of problems in each of the 5C. Particularly, commitments of high-rank policy makers and necessary capacities are lacking."

"Tugas Karya Akhir ini membahas tentang dibuatnya kebijakan transformasi industri di Taiwan, yaitu kebijakan 5+2 yang dibuat pada tahun 2016 di Taiwan. Pada tulisan ini penulis ingin menganalisa bagaimana pemerintah berperan dalam implementasi model pengembangan dalam bidang ekonomi dan teknologi di Taiwan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dalam menganalisa implementasi kebijakan 5+2 di Taiwan. Penelitian ini menggunakan konsep developmental state untuk menganalisa studi kasus pada tulisan ini. Hasil temuan menunjukkan bahwa, berdasarkan model pengembangan pemerintahannya, Taiwan merupakan developmental state. Hal tersebut didukung oleh bagaimana implementasi kebijakan 5+2 mencerminkan karakteristik dari developmental state.

---

This final paper examines the making of Taiwan’s indusrial transformation policy, which is called 5+2 policy that has been made in 2016. In this paper, the writter wants to analise how goverment play a role in the development model implementation in economy and technology sectors in Taiwan. This research used qualitative method in analising the implementation of 5+2 policy in Taiwan. This research used the concept of developmental state for analising the case study in this paper. The findings in this paper showed that, based on the government’s development model, Taiwan is a developmental state, the findings is also supported by how is the 5+2 policy implementation reflects the characteristic of the developmental states."

"Peran hakim dalam pengaplikasian hukum di masyarakat sangatlah berpengaruh. Hakim sebagai penegak hukum diharapkan dapat membawa hukum kedalam ranah yang lebih efektif dan efisien melalui putusannya. Peran hakim dalam pengaplikasian hukum di masyarakat sangatlah berpengaruh. Hakim sebagai penegak hukum diharapkan dapat membawa hukum kedalam ranah yang lebih efektif dan efisien melalui putusannya. Serta hakim harus dapat menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pengadilan guna untuk menciptakan kondisi yang stabil. Akan tetapi, jika kedudukan hakim dalam pengadilan tidak memiliki kebebasan dan kemandirian dalam menginterpretasikan atau menafsirkan kasus hukum maka yang terjadi adalah hukum akan berjalan kurang efisien dan efektif. Oleh sebab itu, diperlukannya suatu pemikiran baru mengenai kedudukan hakim dalam pengadilan untuk menjadi lebih bebas dan mandiri, sebagai suatu solusi atas lambatnya perkembangan peraturan perundang-undangan yang berakibat pada keefisienan dan keefektifan hukum. Sehingga penelitian ini menawarkan pemikiran aliran realisme hukum sebagai bentuk respon atas keterlambatan perkembangan peraturan perundang-undangan, dan ketidakefesienan dan keefektifan hukum. Metode yang digunakan adalah analisis kritis konseptual sebagai metode utamanya dengan pembacaan buku-buku atau teks-teks yang berkaitan dengan aliran realisme hukum. Melalui pembacaan teks-teks tersebut, aliran realisme hukum akan dikaji dan dikritisi kembali dan dapat disimpulkan bahwa kedudukan hakim memang miliki pengaruh besar terhadap perkembangan hukum, keefektifan dan keefesienan serta nilai putusan yang terbuka dan adil

---

The role of the judge in the application of law in the community is very influential. Judges as law enforcers are expected to bring the law into a more effective and efficient domain through their decisions. The role of the judge in the application of law in the community is very influential. Judges as law enforcers are expected to bring the law into a more effective and efficient domain through their decisions. And judges must be able to maintain public trust in the court in order to create stable conditions. However, if the judge 39 s position in the court does not have freedom in interpreting legal cases, what happens is that the law will run less efficiently and effectively. Therefore, a new thought is needed about the position of judges in the courts to become more free and independent, as a solution to the slow development of legislation that results in the efficiency and effectiveness of the law. So that this research offers the thought of the legal realism as a form of response to delays in the development of laws and regulations, and inefficiencies and ineffectiveness of the law. The method used is conceptual critical analysis as the main method with reading books or texts relating to the legal realism. Through reading these texts, the legal realism will be reviewed and criticized again and it can be concluded that the position of judges does have a major influence on the development of the law, effectiveness and efficiency and the value of decisions that are open and fair. "