Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Globalisasi ekonomi melahirkan konsep yang sekarang kita kenali sebagai fleksibilitas pasar tenaga kerja. Keberadaannya menguntungkan pengusaha dan pemberi kerja, dan merupakan alternatif yang baik bagi pekerja apabila dipilih secara sukarela. Namun, fleksibilitas yang dialami pekerja hanyalah ilusi. Berkembang jenis-jenis hubungan kerja non-standar sebagai konsekuensi dari pasar tenaga kerja fleksibel. Di Indonesia, para pekerja dihadapkan pada hubungan kerja non-standar berbentuk kontrak sementara, PKWT, dan outsourcing, bahkan di sektor formal. Pasca diinstitusionalisasikan pertama kali dalam UU No. 13 Tahun 2003, peraturan perundang-undangan ini sekilas melindungi, namun implementasinya masih kurang pengawasan, sehingga pekerja tidak terhindar dari pengalaman ketidakpastian kerja. Hampir 10 tahun berlalu, Indonesia dihadapkan pada urgensi meningkatkan investasi asing untuk pembangunan ekonomi. Pemerintah membuat paket regulasi bernama UU Omnibus Law Cipta Kerja dengan menunjuk kelompok pekerja sebagai pasangan kerja samanya. PKWT dan outsourcing terdampak semakin meluas akibat dihapusnya pasal-pasal yang semula membatasi. Pemerintah dan pengusaha yang sama-sama memiliki kepentingan investasi berambisi membuat aturan ketenagakerjaan semakin fleksibel. Menggunakan perspektif Pierson (2011) tentang negara sebagai pembuat kebijakan ekonomi, dan Jessop (2010) negara sebagai relasi sosial, penelitian ini berkesimpulan bahwa 1) Negara berperan aktif dalam pembentukan struktur ekonomi liberal, dan 2) Negara secara selektif membuka akses pada aktor dominan yang mampu menyesuaikan strategi mereka.

---

Economic globalization promotes labor market flexibility, benefiting businesses and

offering workers voluntary alternatives. However, this flexibility is often illusory, leading to non-standard employment like temporary contracts (PKWT) and outsourcing, even in Indonesia’s formal sector. Although Law No. 13/2003 initially seemed protective, weak enforcement leaves workers vulnerable to job precarity. A decade later, Indonesia prioritizes foreign direct investment, introducing the Omnibus Law on Job Creation, which deregulates labor markets. Restrictions on PKWT and outsourcing were loosened, favoring employer flexibility. The government, aligning with business interests, aims to attract investment by making labor laws more adaptable. Using Pierson’s (2011) view of the state as an economic policymaker and Jessop’s (201) perspective on the state as a social relation, this study finds: 1) The state actively shapes liberal economic structure that promotes flexibility to attract capital, and 2) The state selectively empowers dominant actors (business associations) while marginalizing labor protections."

"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kebijakan fleksibilitas pasar kerja dalam bentuk alih daya tenaga kerja (outsourcing) dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang terjadi dewasa ini membawa banyak dampak negatif, seperti ketidakpastian hubungan kerja, ketidakstabilan pemberian upah, dan ketiadaan jenjang karir dalam bekerja. Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit, alih-alih menjadi suatu forum penyelesaian masalah ketenagakerjaan, terkadang malah memunculkan masalah baru dalam usaha penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Tujuan penelitian ini disusun adalah untuk menjelaskan pengaturan dan peran Lembaga Kerja Sama Tripartit; menganalisis penerapan dan permasalahan fleksibilitas pasar tenaga kerja di Indonesia dewasa ini; serta menjelaskan peran dan permasalahan yang dihadapi Lembaga Kerja Sama Tripartit dalam penyelesaian kasus perselisihan hubungan industrial awak mobil tangki Pertamina. Metode penelitian yang diguanakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis-normatif dengan menggunakan data sekunder melalui studi kepustakaan, didukung dengan wawancara kepada informan. Bentuk penelitian ini adalah deskriptif analisis dan pengolahan data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan Lembaga Kerja Sama Tripartit telah tertuang secara lengkap dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2005. Namun, Lembaga Kerja Sama Tripartit masih menemui berbagai permasalahan dalam menghadapi dampak negatif kebijakan fleksibilitas pasar kerja, khususnya yang terjadi dalam kasus awak mobil tangki Pertamina.

---

This research is motivated by the policy of labor market flexibility in the form of outsourcing and fixed-time employment agreements (PKWT) which are currently occurring with many negative impacts, such as the uncertainty of employment relationships, instability of wages, and absence of career paths at work. The Tripartite Cooperation Institution (LKS), instead of being a forum for the resolution of labor problems, sometimes even raises new problems in efforts to resolve industrial relations disputes. The purpose of this research is compiled to explain the arrangements and roles of the Tripartite Cooperation Institution; analyze the application and problems of labor market flexibility in Indonesia today; as well as explaining the roles and problems faced by the Tripartite Cooperation Institution in resolving industrial relations dispute cases for Pertamina tanker crews. The research method used in this research is the juridical-normative method using secondary data through literature study, supported by interviews with informants. The form of this research is descriptive analysis and data processing is done qualitatively. The results of this study indicate that the arrangements for the Tripartite Cooperation Institution have been completely contained in the Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 8 of 2005. However, the Tripartite Cooperation Institution still faces various problems in dealing with the negative impact of the labor market flexibility policy, especially in the case of Pertamina’s tank car crews."

"Dengan menggunakan metode kuantitatif dari data IFLS5 dan metode tambahan dengan melakukan wawancara lapangan di Desa Pelumutan, studi ini menguji efek pola perkawinan terhadap partisipasi kerja perempuan dan efek tingkat pendidikan terhadap jam kerja di kelompok perempuan yang melakukan perkawinan asortatif dalam aspek pendidikan. Studi ini menunjukkan bahwa perempuan yang memiliki suami dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi dibandingkan dirinya secara signifikan mengurangi probabilitasnya untuk masuk ke pasar kerja sebesar 3,0 persen hingga 3,4 persen, sebaliknya perempuan yang tingkat pendidikannya lebih tinggi dibanding suaminya memiliki probabilitas 3.7 hingga 4.1 persen lebih tinggi dibandingkan perempuan yang melakukan perkawinan asortatif dalam aspek pendidikan, ceteris paribus. Selain itu dalam kelompok responden yang melakukan perkawinan asortatif, peningkatan satu tahun sekolah akan mengurangi jam kerja sebesar 0.86 jam. Hasil wawancara lapangan menunjukkan bahwa jam kerja juga ditentukan berdasarkan sektor ekonomi dari pekerjaan yang dilakukan responden.

---

Using quantitative method on IFLS5 data and the additional method by field interview in Pelumutan Village, the study examines how marriage pattern affects female labor participation and how educational attainment affects women rsquo s working hour in an educational assortative mating group. The study shows that women who ldquo marry up rdquo are less likely to participate in labor force by about 3.0 percent to 3.4 percent, while women who ldquo marry down rdquo are more likely to participate by about 3.7 percent to 4.1 percent than those who are married as educational assortative mating, ceteris paribus. Moreover, only in an educational assortative mating group, increasing one year of schooling would decrease women rsquo s working hour by 0.86 hour, ceteris paribus. The field interview shows that the working hour is also differs by the economic sector in respondent rsquo's job."

"Aturan penetapan upah minimum yang setiap tahunnya mengalami peningkatan akan mempengaruhi penyerapan tenaga kerja dalam seluruh kelompok usia. Formulasi perhitungan upah minimum di Indonesia sendiri sudah mengalami beberapa kali perubahan. Dalam penelitian ini menggunakan variabel realisasi investasi serta pertumbuhan ekonomi untuk melihat faktor lain selain upah yang akan mempengaruhi variabel dependen. Penelitian ini menggunakan data panel dengan metode fixed effect. Hasilnya ditemukan bahwa variabel upah minimun tidak berpengaruh signifikan dalam penyerapan tenaga kerja usia 15-18 tahun, 19-24 tahun, namun signifikan berdampak pada pekerja nonmuda dimasa pandemi. Nilai investasi dan PDRB berpengaruh signifikan dalam mengurangi pekerja usia 15-18 tahun. Tingkat pendidikan dan sertifikat pelatihan berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja usia muda. Pandemi covid-19 berpengaruh negatif dalam penyerapan tenaga kerja muda usia 19-24 tahun.

---

The minimum wage which increases every year will affect the absorption of young workers. The formula for calculating the minimum wage in Indonesia itself has undergone several changes. This study also uses the variables of investment and economic growth to see other factors besides wages that will affect the dependent variable using panel data with the fixed effect method. The results found that the minimum wage variable didn’t have significant effect on the absorption of workers aged 15-18 years, 19-24 years on pandemic but has a significant on non-young workers. Investment value and GRDP have a significant effect on reducing workers aged 15-18 years. The level of education and training certificates have a positive effect on the absorption of young workers. Covid-19 pandemic have had a negative effect on the absorption of young workers ages 19-24 years."

"Dalam pembangunan ekonomi Indonesia yang menjadi salah satu masalah pokok yang sering dibahas dewasa ini adalah masalah Sumber Daya Manusia (SDM). Semua orang mengetahui akan pentingnya SDM yang bermutu tinggi, mengingat SDM yang bermutu tinggi. dapat memacu akselerasi pertumbuhan ekonomi. Masih kurangnya SDM yang bermutu tinggi di Indonesia maka Sumber Daya Manusia yang bermutu tinggi sangat diperlukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek).Tenaga kerja terdidik tingkat tinggi merupakan faktor utama untuk mempercepat pembangunan ekonomi suatu negara. Yang perlu diperhatikan dengan -meningkataya jumlah tenaga kerja tersebut adalah Cara penggunaan atau pemanfaatan dalam pasar tenaga kerja. Secara umum dalam ilmu ekonomi dinyatakan bahwa permintaan dan penawaran tenaga kerja akan disesuaikan secara otomatis dengan mekanisme pasar.Tenaga kerja itu sendiri tidak selalu homogen, faktor pendidikanlah yang banyak memberikan variasi sehingga tercipta tenaga kerja terdidik, sehingga terjadi `perubahan kualitatif dalam pasar tenaga kerja. Penyesuaian antara permintaan dan penawaran tenaga kerja terdidik tingkat tinggi akan menjadi sulit karena adanya interaksi antara peningkatan pendidikan dan perubahan struktural pasar tenaga kerja. Kecenderungan ini akan semakin terlihat jelas dengan adanya kemajuan teknologi dimasa akan datang sehingga penyesuaian atas pennintaan dan penawaran tenaga kerja semakin sulit. Dalam hal ini sering muncul keadaan dimana tingkat penggunaan tenaga."

"Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan keterlekatan moral dalam transaksi pasar Tenaga Kerja Asing (TKA) asal Tiongkok di Indonesia, menggunakan tipologi perilaku moral dalam pasar Beckert (2005). Berbeda dari penelitian sebelumnya tentang tenaga kerja Tiongkok yang cenderung menggunakan perspektif ekonomi, penelitian ini menggunakan perspektif moral yang lebih sosiologis dalam menjelaskan tanggungjawab sosial dalam transaksi pasar. Penelitian ini berkontribusi dalam kebaruan metode melalui pendekatan digital dalam proses pengumpulan data kualitatif, termasuk wawancara online, data Twiter, dan data media online yang diproses menggunakan perangkat lunak NVIVO. Textual Network Analysis (TNA) dan Social Network Analysis (SNA) digunakan sebagai teknik analisis. Penelitian ini menunjukkan bahwa transaksi pasar tenaga kerja asal Tiongkok adalah trojan terhadap pemerintah Indonesia dan masyarakat, terutama pekerja lokal. Studi ini juga mengungkap jaringan pejabat pemerintah dalam diskursus terkait transaksi TKA Tiongkok. Dalam waktu yang bersamaan, hasil penelitian menunjukkan bahwa efisiensi hasil pasar berhubungan dengan sejauh mana moral merekat dalam pasar. Dalam hal trojan, semakin tidak melekat moral dalam pasar, maka tiingkatan trojan yang dialami semakin parah.

---

The research aims to analyze the moral embeddedness of the labor market using the typology of moral behavior in market exchange by Beckert (2005). In contrast to previous studies on Chinese migrant workers that use the economic perspective, this study applies the moral perspective that is more sociological and discusses the social responsibility of market actions. This study contributes to methodological novelty through a digital approach to the qualitative data collection process, including online interviews, Twitter data, and online news media, then processed using Nvivo software. Textual Network Analysis (TNA) and Social Network Analysis (SNA) are used to analyze the moral embeddedness of labour market transactions of Chinese migrant workers. This study shows that Chinese labor market transactions are a trojan to the Indonesian government and society, particularly local workers. This study also reveals the networks of government officials in the discourse of Chinese worker transactions. At the same time, the findings show that efficiency in market outcomes is related to what extent markets are more or less embedded. In terms of trojan, if the moral market is less embedded, trojan's implication will be more harmful."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh kesetaraan gender pada pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Selain menggunakan Indeks Ketimpangan Gender (IKG) yang umum digunakan pada penelitian-penelitian sejenis sebelumnya, penelitian ini menambahkan Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) sebagai variabel utama yang menggambarkan kesejahteraan dan pemberdayaan berdasarkan gender agar analisis dapat dilakukan lebih komprehensif. Dengan menggunakan unit analisis di level provinsi di Indonesia selama periode 2018-2023 dan model estimasi fixed effect, hasil estimasi menunjukkan bahwa IKG dan IDG berkorelasi positif tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sedangkan IPG berkorelasi positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Oleh sebab itu, penelitian ini mendukung program-program kesetaraan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup menurut gender yang pada akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

---

This study aims to examine the impact of gender equality on economic growth in Indonesia. In addition to using the Gender Inequality Index (GII), which is commonly used in similar studies, this research incorporates the Gender Development Index (GDI) and the Gender Empowerment Index (GEI) as main variables that reflect gender-based well-being and empowerment, enabling a more comprehensive analysis. Using a provincial-level analysis unit in Indonesia over the period from 2018 to 2023 and a fixed-effect estimation model, the results indicate that GII and GEI have a positive but statistically insignificant correlation with economic growth. Meanwhile, GDI shows a positive and significant correlation with economic growth. Therefore, this study supports gender equality programs aimed at improving gender-based quality of life, which can ultimately boost economic growth."