Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian functional diversity pohon, tiang dan pancang dilakukan pada pinggir, tengah dan danau Hutan Kota Universitas Indonesia, Depok dengan 21 plot masing-masing berisi kuadran 20x20m, 10x10 dan 5x5m untuk mengetahui perbedaan plant functional trait (PFT) setiap spesies di ketiga bagian Hutan Kota UI, serta menentukan kelas-kelas PFT sebagai alat seleksi pohon kota. Penentuan seleksi pohon kota dilakukan dengan Dendrogram Clustering dengan Software RStudio menjadi kelas-kelas PFT dan assesmen ruang tanam dan kriteria pertimbangan lainnya seperti nilai estetika, konservasi, serta potensi bahaya spesies. Bagian tengah Hutan Kota UI cenderung memiliki spesies dengan nilai PFT yang lebih besar dibandingkan dengan bagian hutan lainnya, sementara itu bagian danau memiliki jumlah spesies terbanyak. Penelitian ini menghasilkan 4 kelas PFT. PFT Kelas 1 berisi tumbuhan yang hanya dapat ditanam pada ruang non-limited. PFT kelas 2 berisi tumbuhan yang dapat ditanam pada tree pit dan planting strip, namun tidak optimal karena berisi tumbuhan dengan canopy cover rendah. PFT kelas 3 berisi tumbuhan yang paling optimal untuk tree pit dan planting strip. PFT kelas 4 berisi tumbuhan yang dapat ditanam pada ruang tanam non-limited dan planting strip tanpa halangan vertikal. Penelitian lebih lanjut mengenai struktur bawah tanah tumbuhan perlu dilakukan untuk seleksi pohon kota yang lebih baik.

---

Trees, poles and sappling’s functional diversity research is done on the edges, inner and lakes of the Universitas Indonesia’s city forest in Depok with a total of 21 sample plots filled with quadrants of 20x20m, 10x10m and 5x5m to evaluate the difference of plant functional traits (PFT) of every species found in all three parts of the forest and also evaluating them into seperate PFT classes for urban tree selection. The urban tree selection is done by dendrogram-clustering PFTs into PFT classes then evaluating them based on urban planting spaces and criterias such as aesthethic and conservation value, and potential dangers. The inner forest tend to have bigger PFTs while lake parts have more plant species. Four PFT classes were assessed in this research. PFT class 1 consists of plants that can only be planted in non-limited planting spaces. PFT class 2 has plants that can be used on tree pits and planting strips but won’t be optimal due to low canopy cover. PFT class 3 consists of plants that are most optimal in tree pits and planting strips. PFT class 4 consists of plants that can be used in non-limited planting spaces or planting strips with no vertical obstacles."

"Ruang Terbuka Hijau (RTH) memiliki peran vital dalam mendukung kehidupan manusia dan pembangunan kota berkelanjutan, terutama melalui manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan. Di Kota Depok, pesatnya urbanisasi menyebabkan penurunan luas RTH, sehingga berdampak negatif terhadap kualitas lingkungan. Hutan Kota Universitas Indonesia (UI) menjadi salah satu kawasan RTH yang penting  berfungsi sebagai penyangga ekologi, dengan luas 69,45 hektar dan berbagai fungsi ekologis, seperti meningkatkan kualitas udara, mengatur iklim mikro, serta menjaga keanekaragaman hayati. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji keanekaragaman vegetasi dan melakukan valuasi ekonomi di Hutan Kota UI menggunakan pendekatan Indeks Nilai Penting (INP) dan metode Nilai Ekonomi Total (NET). Analisis dilakukan untuk memahami persebaran, dominansi spesies, serta manfaat ekonomi yang dihasilkan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam penyusunan kebijakan pengelolaan dan konservasi hutan kota, serta memperkuat upaya menjaga keberlanjutan ekosistem di tengah tekanan urbanisasi di Kota Depok.

---

Green Open Space (GOS) plays a vital role in supporting human life and sustainable urban development, especially through economic, social, and environmental benefits. In Depok City, rapid urbanization has caused a decrease in the area of ​​GOS, thus negatively impacting environmental quality. The University of Indonesia (UI) City Forest is one of the important areas that functions as an ecological buffer, with an area of ​​69,45 hectares and various ecological functions, such as improving air quality, regulating microclimate, and maintaining biodiversity. This study aims to examine vegetation diversity and conduct economic valuation in the UI City Forest using the Importance Value Index (IVI) approach and the Total Economic Value (TEV) method. The analysis was conducted to understand the distribution, dominance of species, and the economic benefits generated. The results of this study are expected to contribute to the formulation of urban forest management and conservation policies, as well as strengthen efforts to maintain ecosystem sustainability amidst the pressures of urbanization in Depok City. "

"Penelitian estimasi cadangan karbon pada vegetasi tegakan tiang dilakukan di Hutan Kota Universitas Indonesia, Depok. Penelitian bertujuan untuk mengestimasi cadangan karbon pada vegetasi tegakan tiang Hutan Kota UI, yang terbagi menjadi tiga zona yaitu Wales Barat, Wales Timur dan Vegetasi Alami. Selain itu, penelitian dilakukan untuk mengetahui spesies dari vegetasi tegakan tiang yang menyimpan cadangan karbon terbesar. Penelitian dilakukan pada bulan Agustus-Desember 2017. Penelitian dilakukan dengan metode nondestruktif. Jumlah plot yang digunakan adalah 75 plot, yang dibagi kedalam tiga zona, masing-masing 25 plot berukuran 10x10m. Nilai cadangan karbon tegakan tiang diperoleh dengan menghitung biomassa dari data lingkar batang tiang setinggi dada DBH. Penghitungan biomassa vegetasi tegakan tiang dilakukan dengan persamaan allometrik B = 0,11 D 2 0,62 Ketterings, dkk. 2001. Persamaan tersebut melibatkan berat jenis kayu tiap spesies yang didata. Rata-rata cadangan karbon vegetasi tegakan tiang di Hutan Kota UI adalah 11,505 ton/ha, dengan cadangan karbon terbesar pada Wales Timur 17,262 ton/ha dan terkecil pada Vegetasi Alami 6,876 ton/ha. Cadangan karbon rata-rata vegetasi tegakan tiang terbesar di Hutan Kota UI terdapat pada Hopea sp. Merawan dengan nilai 0,327 ton/ha.

---

The study of carbon stock estimation on pole veget was done in the urban forest of Universitas Indonesia, Depok. The aims of this study are to estimate the carbon stock of pole stage in Urban Forest of Universitas Indonesia, which divided into three zones Wales Barat, Wales Timur and Vegetasi Alami. In addition, this study was conducted to determine species in pole stage that hold the largest carbon stock. The research was done in August December 2017 by non destructive method. The carbon stock value obtained from the biomass calculation based on poles diameter at breast height DBH. The Biomass calculation was done using an allometric equation B 0.11 D 2 0.62 Ketterings, et al., 2001. Allometric equation that used involves wood density of every species that found. Number of plots that used is 75, and then divided to 3 zones, 25 plots each with 10x10 m2 wide. The average of carbon stock value in Urban Forest of Universitas Indonesia is 11.505 ton ha, with Wales Timur have largest carbon stock 17.262 ton ha and Vegetasi Alami have smallest carbon stock 6.876 ton ha. Species of pole stage with largest average carbon stock in Urban Forest UI is Hopea sp. Merawan with 0,327 ton ha."

"The contents also highlight efforts to conserve and promote traditional forest management practices that balance the environmental, economic and social objectives of forest management. It places these efforts in the context of recent trends towards the devolution of forest management authority in many parts of the world.The book includes regional chapters covering North America, South America, Africa, Europe, Asia and the Australia-Pacific region. As well as relating the general factors mentioned above to these specific areas, these chapters cover issues of special regional significance, such as the importance of traditional knowledge and practices for food security, economic development and cultural identity. Other chapters examine topics ranging from key policy issues to the significant programs of regional and international organisations, and from research ethics and best practices for scientific study of traditional knowledge to the adaptation of traditional forest knowledge to climate change and globalisation."

"Penelitian dilakukan pada Formasi Cimapag di pantai Tanjung Layar, Kabupaten Lebak, Banten. Penelitian kali ini bertujuan untuk mengetahui kondisi geologi struktur pada daerah pantai Tanjung Layar, Kabupaten Lebak, Banten. analisis yang dilakukan merupakan analisis yang berfokus pada objek struktur geologi yang berada pada permukaan daerah penelitian. Metode yang digunakan adalah pemetaan lapangan dan juga analisis dengan metode fry yang diharapkan dapat menjawab kondisi tektonik pada daerah penelitian. Pada daerah penelitian disimpulkan terdapat pola perlipatan dengan ditemukannya deformasi dalam bentuk kompaksi akibat dari regangan murni. Deformasi kompaksi telah mengurangi volume dari singkapan Formasi Cimapag sebesar 56.8 %.

---

The research was conducted in the Cimapag Formation on the coast of Tanjung Layar, Lebak Regency, Banten. This research aims to determine the geological conditions of the structure in the coastal area of Tanjung Layar, Lebak Regency, Banten. The analysis carried out is an analysis that focuses on the geological structure objects that are on the surface of the research area. The method used is field mapping and analysis with themethod fry which is expected to answer the tectonic conditions in the research area. In the research area, it was concluded that there was a folding pattern with the discovery of deformation in the form of compacting due to pure strain. The compacting deformation has reduced the volume of the outcrop of the Cimapag Formation by 56.8%."

"Indonesia memiliki wilayah hutan terbesar ketiga di Dunia, tetapi tutupan hutannya juga terus menurun karena deforestasi. Diketahui bahwa di Wilayah Gunung Patuha yang terletak antara Kecamatan Pasirjambu, Kecamatan Ciwidey, dan Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung mengalami perubahan tutupan hutan pada tahun 2011-2017. Selain perubahan kawasan hutan, Wilayah Gunung Patuha memiliki potensi kayu yang melimpah seperti kayu putih, rasamala, dan puspa yang juga digunakan oleh masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola perubahan tutupan hutan yang terjadi di Kawasan Gunung Patuha dan hubungannya dengan pemanfaatan kayu yang dilakukan oleh masyarakat. Penelitian ini menggunakan teknologi penginderaan jauh, yaitu citra satelit Landsat 5 dan Landsat 8 dari tahun 1990 hingga 2018. Dengan interpretasi visual dan overlay, dilakukan untuk melihat perubahan tutupan hutan. Selain itu dalam penelitian ini juga diterapkan metode wawancara mendalam secara kualitatif untuk mengetahui pola perilaku spasial pemanfaatan kayu oleh masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan tutupan hutan terjadi karena faktor ekonomi, faktor sosial, dan kebijakan pemerintah. Perubahan tutupan hutan sebagai akibat dari kegiatan pemanfaatan hutan oleh masyarakat. Area perubahan tutupan hutan berada di dekat lokasi pemanfaatan kayu. Ada hubungan antara lokasi perubahan tutupan hutan dan lokasi pemanfaatan kayu oleh masyarakat.

---

Indonesia has the third largest forest area in the World, but its forest cover also continues to decline due to deforestation. It is known that in the Mount Patuha Region which is located between Pasirjambu District, Ciwidey District, and Rancabali District, Bandung District experienced changes in forest cover in 2011-2017. In addition to changes in forest areas, the Mount Patuha Region has abundant wood potential such as eucalyptus, rasamala, and puspa which are also used by the community.

This study aims to determine the pattern of changes in forest cover that occur in the Mount Patuha Region and its relationship with the use of wood by the community. This research uses remote sensing technology, namely Landsat 5 and Landsat 8 satellite imagery from 1990 to 2018. With visual interpretation and overlays, conducted to see changes in forest cover. In addition, this study also applied qualitative in-depth interview methods to determine the spatial behavior patterns of wood utilization by the community.

The results showed that changes in forest cover occur due to economic factors, social factors, and government policies. Changes in forest cover as a result of community forest use activities. The area of ​​forest cover change is near the timber utilization location. There is a relationship between the location of changes in forest cover and the location of community use of wood."

"Penelitian ini membahas mengenai resentralisasi tata kelola hutan di Indonesia. Permasalahan yang dikaji adalah tentang mengapa urusan kehutanan kembali disentralisasi berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah UU No. 23 Tahun 2014 dan bagaimana seharusnya resentralisasi tata kelola hutan yang integratif dan berkelanjutan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan historis, perundang-undangan dan konseptual yang berkaitan dengan sentralisasi dan desentralisasi urusan kehutanan di Indonesia. Jawaban yang diperoleh dari hasil penelitian, pertama, Pemerintah melakukan resentralisasi urusan kehutanan karena kerusakan sumber daya hutan yang semakin parah di era kebijakan desentralisasi diterapkan. Pada praktiknya penyelenggaraan desentralisasi selama ini, baik sebelum maupun setelah rezim UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, hanya menambah beban ekonomi biaya tinggi, dikarenakan pemerintah kabupaten/kota tidak menjalankan fungsi pengawasan dengan benar dan justru menjadi pusat suap dalam hal perizinan kehutanan. Kedua, kebijakan resentralisasi tata kelola hutan yang integratif dan berkelanjutan seharusnya dibangun dengan pendekatan bioregion dan pembangunan berkelanjutan, lintas batas administratif managing transboundary resourches , serta penyelenggaraan prinsip tata kelola hutan yang baik good forest governance.Kebijakan resentralisasi demikian mensyaratkan beberapa unsur antara lain: 1 transparansi dan akuntabilitas; 2 partisipasi; dan 3 koordinasi dan supervisi. Pada tataran implementasi, penyelenggaraan resentralisasi tata kelola hutan yang integratif dan berkelanjutan berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 akan menemui beberapa tantangan. Pertama, tantangan untuk mempercepat proses pelaksanaan pengukuhan hutan, khususnya dalam hal penentuan tata batas, agar tidak kalah cepat dengan proses perambahan. Kedua, tantangan kelembagaan KPH dan cabang dinas provinsi di tingkat kabupaten/kota, menyangkut pula aspek kesiapan sumber daya manusia dan pendanaan. Ketiga, penguatan peran stakeholder, khususnya pemerintah provinsi. Selain itu juga penguatan peran masyarakat adat atau lokal dan masyarakat sipil, misalnya dalam memberi masukan atau review perizinan.

---

This research aims to analyse about re centralization of forest governance in Indonesia. The problem is focused on why forestry affairs are re centralized based on Law Number 23 Year 2014 on Regional Governance Law No. 23 2014 and how re centralization of integrative and sustainable forest governance should be. This type of research is normative legal research that has a prescriptive nature. This research use a historical, legal and conceptual approach related to the centralization and decentralization of forestry affairs in Indonesia. The answer of the research is the first one, The Goverment do re centralization because the increasingly severe damage to forest resources in the era of decentralization policies. In practice the implementation of decentralization so far, both before and after the regime of Law No. 22 1999 on Regional Governance, only adds to the burden of high cost economy, because the district city government does not perform proper supervisory functions and instead becomes the center of bribery in forestry licensing. The second one, integrative and sustainable forest management decentralization policies should be developed with bioregion and sustainable development, managing transboundary resourches, and good forest governance principles approach.

The concept of re centralization has several elements including 1 transparency and accountability 2 participation 3 coordination and supervision. At the implementation level, re centralization of integrative and sustainable forest governance based on Law No.23 2014 will meet some challenges. The first one, the challenge to accelerate the implementation process of forest empowerment, especially in terms of setting boundaries, so as not to lose quickly with the process of encroachment. The second one, the challenges of KPH empowerment and branches of provincial services at the district city level, concerning aspects of human resource and funding readiness. The third one, strengthening the role of stakeholders, especially the provincial government. In addition, strengthening the role of indigenous or local peoples and civil society, for example in giving input or review of permissions. "