Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Generally trading dispute resolution between WTO's member settled by mediation of dispute settlement body (DSB). Can thus body solved objectively the dispute between developing country and developed country? can thr DSB' s decision fairly implemented? What's next step if the DSB's decision has not been realised by defeated country till deadline what's next step ? how is the procedure if retaliation as the last effort to be chosen and permitted by the DSB?...."

"ABSTRAKTesis ini membahas masalah penyelesaian sengketa dagang antaranegara-negara maju dengan negara-negara berkembang sesuai denganketentuan yang telah diatur dalam World Trade Organization (WTO).Indonesia sebagai salah satu negara berkembang telah menyetujui tentangperjanjian WTO tersebut dan menjadikannya sebagai hukum positif yaitu UUNo. 7 Tahun 1994. Pada tahun 1996, pemerintah Orde Baru mengeluarkanInstruksi Presiden tentang Pembangunan Industri Mobil Nasional yangdikenal dengan Inpres No. 2 Tahun 1996. inpres inilah yang memicuterjadinya sengketa dagang dalam bidang industri otomotif. Tiga negaraprinsipal yaitu Amerika Serikat, Jepang dan Uni Eropa menggugat Indonesiakarena telah melakukiin tindakan diskriminatif dan melanggar ketentuanyang diatur WTO. Indonesia harus menghadapi gugatan tersebut dansebelum panel WTO dibentuk, pemerintah telah berusaha menyelesaikansengketa tersebut dengan cara bilateral kepada masing-masing negara.Indonesia gagal dan ketiga negara tersebut mengadukan masalah ini keBadan Penyelesaian Sengketa (DSB) untuk membentuk panel. Dalam forumWTO, Indonesia menyampaikan argumentasi, bahwa kebijakan yangdikeluarkan pemerintah adalah untuk membangun industri otomotif yang "murni". Sebagai negara berkembang Indonesia memanfaatkan hal tersebutdengan subsidi yaitu memberikan kebebasan kepada PT Timor Nasionaluntuk mendatangkan produk otomotif dalam bentuk utuh (siap pakai),. komponen-komponen dari Korea Selatan tanpa dibebani pajak barangmewah dan bea masuk. Argumentasi Indonesia ditolak oleh ketiga negaraprinsipal. Panel menyimpulkan bahwa kebijakan otomotif dan subsidi jelasmelanggar ketentuan "Non Discrimination" dan "National Treatment" dariGATT serta TRIM's. konsekuensinya DSB mengharuskan Indonesiamencabut kebijakan tersebut pada bulan Januari 1998 dan diberi batas waktuselama 12 bulan sampai tgl. 23 Juli 1999. Pemerintah harus menerimakenyataan ini dan mencabut hal tersebut pada tanggal 23 Juli 1998."

"Negerally trading dispute resolution between WTO's membersettled by mediation of dispute settlemen body (DSB) . Can thus body solved objectively the dispute between developing country and developed country? con the DSB's decision fairly implemented? what's next step if the DSB's decision has not been realised by defeated country till deatline what's next step? how is the procedure if retaliation as the last effort to be chosen and permitted by the DSB? ...."

"Sejak pertengahan 1990-an, semakin banyak negara berkembang yang menempuh Integrasi Ekonomi Regional (REI) dengan negara maju melalui Perjanjian Perdagangan Regional (RTA). Negara anggota perjanjian tersebut memberikan perlakuan yang lebih menguntungkan terhadap satu sama lain daripada terhadap mitra dagang lainnya yang bukan negara anggota. Perlakuan diskriminatif ini jelas tidak konsisten dengan kewajiban perlakuan Most Favoured Nation (MFN) WTO. Meskipun kewajiban perlakuan MFN merupakan prinsip dasar, namun WTO memperkenankan anggotanya untuk mengesampingkan prinsip tersebut dan menempuh REI berdasarkan Pasal XXIV GATT 1994 untuk RTA, Pasal V GATS untuk Perjanjian Integrasi Ekonomi (EIA) dan Klausul Enabling. Penelitian ini menganalisa mengapa WTO memberikan pengecualian tersebut. Selain itu, penelitian ini mengeksplorasi kecenderungan di kalangan negara berkembang menempuh REI dengan negara maju serta meneliti bagaimana negara berkembang dapat mengambil keuntungan tanpa mengucilkan sistem perdagangan multilateral WTO. Berdasarkan analisis hukum, REI sangat bermanfaat bagi negara berkembang WTO. Penelitian ini mendesak KTT APEC ke-21 dan Konferensi Tingkat Menteri ke-9 WTO di Bali untuk digunakan sebagai kesempatan untuk menunjukkan peran aktif dari masing-masing negara berkembang terutama tuan rumah, Indonesia, dalam mempromosikan liberalisasi perdagangan dan investasi secara regional dan global. Penelitian ini menyimpulkan bahwa REI diperlukan untuk mengambil langkah lebih lanjut dalam mewujudkan tujuan WTO untuk menciptakan perdagangan yang bebas dan adil. Selain itu, negara berkembang disarankan untuk menggunakan REI sebagai pilihan kebijakan terbaik kedua dan terus menempatkan prioritas tertinggi pada WTO dengan berkomitmen terhadap modus operandi WTO.

---

Since mid-1990s, developing countries are increasingly pursuing Regional Economic Integration (REI) with developed countries through Regional Trade Agreements (RTA). In this case, the parties to such agreements offer each other more favourable treatment than they offer to other trading partners that are nonparties. Clearly, such discriminatory treatment is inconsistent with the Most Favoured Nation (MFN) treatment obligation of the WTO. Although MFN treatment obligation is a fundamental principle, the WTO does allow WTO members to set aside the principle and pursue REI under Article XXIV of the GATT 1994 for RTA, Article V of the GATS for Economic Integration Agreement (EIA) and the Enabling Clause. With that being said, this research analyses why does the WTO provides such exception. In addition, it explores the tendency among developing countries to pursue REI with developed countries and and examines how can those developing countries benefit from their pursuit without undermining the multilateral trading system of the WTO.

Based on a legal analysis, this research argues that REI will be highly beneficial for developing countries of the WTO. Furthermore, the research urges the 21st APEC Summit and the 9th Ministerial Conference of the WTO in Bali to be used as an opportunity to demonstrate an active role of each developing economy especially the host, Indonesia, in promoting regional and global trade and investment liberalisation. This research concludes that REI is necessary to take further steps towards realising the goal of the WTO to have a fair and freer trade. Moreover, developing countries are recommended to consider REI as the second best policy option and continue to place the highest priority on the WTO by committing to modus operandi of the WTO."

"ABSTRAKSejak reformasi di Indonesia pada tahun 1998, bermunculan serikat pekerja. Di perusahaan milik negara, misalnya PTPN VIII pun dibentuk Serikat Pekerja, yang sebelumnya tidak pernah ada. Penelitian ini akan mencoba melihat bagaimana peranan Serikat Pekerja tersebut dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja, sebagaimana salah satu tujuan pendiriannya.Penelitian yang diadakan bertujuan untuk mengetahui faktor yang menyebabkan pembagian kerja antara pekerja laki-laki dan pekerja perempuan di Perkebunan teh Gunung Mas, mengidentifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya sistem pekerja tetap dan pekerja lepas di perkebunan teh Gunung Mas, mengidentifikasi pelaksanaan hak-hak pekerja perempuan di perkebunan teh Gunung Mas, mengetahui pengaruh perdagangan teh internasional dan produksi perkebunan Gunung Mas terhadap tingkat upah dan jaminan sosial para pekerjanya, mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan tidak adanya tuntutan buruh perempuan untuk perbaikan nasib mereka.Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis normatif dan metode penelitian empiris yang bersifat kualitatif. Pertama, penelitian akan mengacu kepada norma-norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian normatif ini bersifat kualitatif akan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati."

"ABSTRAKSejak reformasi di Indonesia pada tahun 1998, bermunculan serikat pekerja. Di perusahaan milik negara, misalnya PTPN VIII pun dibentuk Serikat Pekerja, yang sebelumnya tidak pernah ada. Penelitian ini akan mencoba melihat bagaimana peranan Serikat Pekerja tersebut dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja, sebagaimana salah satu tujuan pendiriannya.Penelitian yang diadakan bertujuan untuk mengetahui faktor yang menyebabkan pembagian kerja antara pekerja laki-laki dan pekerja perempuan di Perkebunan teh Gunung Mas, mengidentifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya sistem pekerja tetap dan pekerja lepas di perkebunan teh Gunung Mas, mengidentifikasi pelaksanaan hak-hak pekerja perempuan di perkebunan teh Gunung Mas, mengetahui pengaruh perdagangan teh internasional dan produksi perkebunan Gunung Mas terhadap tingkat upah dan jaminan sosial para pekerjanya, mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan tidak adanya tuntutan buruh perempuan untuk perbaikan nasib mereka.Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis normatif dan metode penelitian empiris yang bersifat kualitatif. Pertama, penelitian akan mengacu kepada norma-norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian normatif ini bersifat kualitatif akan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati."