Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Permukiman tidak hanya terbentuk dari sekumpulan bangunan hunian masyarakat, namun juga melibatkan sistem kompleks berkaitan dengan manusia, aktivitasnya, dan lingkungan sekitar dalam suatu ekologi sosial. Jalan tol Solo-Yogyakarta yang ditujukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan konektivitas wilayah Joglosemar, pembangunannya menggusur dan membentuk efek penghalang pada area permukiman, salah satunya di Kecamatan Ngawen. Hal ini menyebabkan perubahan unit hunian, sekaligus memicu perubahan pada aspek sosial masyarakatnya. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perubahan unit hunian Kecamatan Ngawen akibat pembangunan infrastruktur jalan tol Solo-Yogyakarta, dan menganalisis perubahan ikatan sosial masyarakat Kecamatan Ngawen jika dikaitkan dengan perubahan unit huniannya. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan teori ekistiks dari Doxiadis yang telah dimodifikasi oleh Paertsemlidis, yang tidak hanya mencakup elemen dasar permukiman network, nature, shells, man, dan society, tetapi juga melibatkan institusi sebagai teknologi sosial yang dibangun oleh masyarakatnya. Teknik wawancara digunakan dalam pengumpulan data primer, kemudian dianalisis secara deskriptif dengan pendekatan keruangan (spasial). Hasilnya menunjukkan bahwa pembangunan jalan tol menyebabkan perubahan unit hunian yang berbeda antara permukiman satu dengan lainnya yang dikategorikan menjadi tiga yaitu perubahan besar, sedang, dan ringan. Perubahan besar cenderung terjadi pada area permukiman yang sebelumnya berupa satu kesatuan besar kemudian mengalami pembelahan, terjadinya dua dampak lingkungan berupa banjir dan polusi/longsoran, lebih dari setengah jumlah jalan mengalami perubahan fungsi jalan menjadi non-aktif. Pada perubahan sedang, hanya salah satu dari tiga elemen dasar permukiman yang mengalami perubahan secara signifikan. Sedangkan perubahan ringan cenderung terjadi pada area permukiman di mana jalan tol hanya melintas dan menggusur bagian ujung dari suatu area permukiman. Kemudian hasil kedua menunjukkan bahwa perubahan ikatan sosial membentuk pola yang beragam terhadap perubahan unit huniannya. Perubahan ikatan sosial ke arah negatif dan ikatan sosial tidak berubah mayoritas terletak pada unit hunian yang mengalami perubahan besar. Namun ikatan sosial tidak berubah terletak pada jarak yang relatif lebih jauh dari pembangunan jalan tol. Adanya peran institusi kemasyarakatan berupa komunitas keagamaan sebagai faktor pengikat, menarik individu untuk terus berinteraksi ke lingkungan permukiman lamanya sehingga ikatan sosial dapat terus terjalin meski terelokasi oleh pembangunan jalan tol. Sedangkan perubahan ikatan sosial ke arah positif terletak pada unit hunian yang mengalami perubahan ringan.

---

Settlements are not only formed from a collection of residential buildings, but also involve complex systems related to humans, their activities, and the surrounding environment in a social ecology. The Solo-Yogyakarta toll road, which is intended to encourage economic growth and connectivity in the Joglosemar region, has displaced and created a barrier effect on residential areas, one of which is in Ngawen District. This causes changes in residential units, as well as triggering changes in the social aspects of its people. Therefore, this study aims to analyze changes in residential units in Ngawen District due to the construction of the Solo-Yogyakarta toll road infrastructure, and to analyze changes in social ties in the Ngawen District community if they are associated with changes in residential units. To achieve this goal, this study uses the ekistiks theory from Doxiadis which has been modified by Paertsemlidis, which not only includes the basic elements of network, nature, shells, man, and society settlements, but also involves institutions as social technologies built by its people. Interview techniques were used in collecting primary data, then analyzed descriptively with a spatial approach. The results show that the construction of toll roads causes different changes in residential units between one settlement and another, which are categorized into three, namely major, moderate, and minor changes. Major changes tend to occur in residential areas that were previously one large unit then experienced division, two environmental impacts in the form of flooding and pollution/landslides, more than half of the number of roads experienced changes in road function to become inactive. In moderate changes, only one of the three basic elements of the settlement experienced significant changes. While minor changes tend to occur in residential areas where the toll road only passes and displaces the end of a residential area. Then the second result shows that changes in social ties form a variety of patterns towards changes in residential units. Changes in social ties towards negative and social ties do not change are mostly located in residential units that experience major changes. However, social ties do not change located at a relatively further distance from the construction of the toll road. The role of community institutions in the form of religious communities as a binding factor, attracts individuals to continue to interact with their old residential environment so that social ties can continue to be established even though they are relocated by the construction of the toll road. Meanwhile, changes in social ties towards the positive are located in residential units that experience minor changes."

"Tingginya mobilitas di Kota Depok diperlukan perkembangan infrastruktur jalan salah satunya dengan pembangunan infrastruktur jalan tol. Tertulis dalam Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, terdapat 4 proyekpembangunan jalan tol yang berlokasi di Kota Depok salah satunya adalah Jalan Tol Depok-Antasari. Kehadiran jalan tol Depok-Antasari dapat mengurangi kemacetan di Kota Depok terutama di Jalan Raya Cinere dan Jalan Raya Margonda. Hal ini akibat banyak pengendara mengalihkan rute jalannya dengan memanfaatkan jalan tol Depok-Antasari melalui pintu tol Sawangan dan pintu tol Krukut. Selain itu, dengan hadirnya pintu tol akan merubah pada fungsi bangunandi sekitar area pintu tol. Perubahan fungsi bangunan juga akan berdampak pada perubahan kondisi masyarakatnya. Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui pola spasial perubahan fungsi bangunan serta keterkaitan perubahanfungsi bangunan dengan perubahan kondisi masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis spasial dan deskriptif statistik untuk mengetahui pola perubahan fungsi bangunan berdasarkan fungsi jalan serta hubungan antaraperubahan fungsi bangunan dan kondisi masyarakat. Hasil penelitian menujukkan bahwa secara spasial baik di sekitar pintu tol Sawangan dan pintu tol Krukut bahwa semakin jauh jarak dari pintu tol maka perubahan fungsi bangunan menjadikomersial akibat pembangunan jalan tol semakin berkurang. Perubahan fungsi bangunan di pintu tol Krukut baik di jalan lokal maupun kolektor didominasi dengan perubahan fungsi bangunan hunian menjadi hunian dan komersial sertakomersial menjadi komersial. Hal ini akibat di sekitar wilayah pintu tol Sawangan merupakan kawasan komersial serta kawasan permukiman. Sedangkan, di pintu tol Krukut perubahan fungsi bangunan yang didominasi adalah perubahan fungsibangunan hunian menjadi hunian dan komersial. Hal ini akibat kawasan sekitar pintu tol Krukut merupakan kawasan permukiman. Pada pintu tol Sawangan semakin jauh jarak dari pintu tol memiliki perubahan masyarakat cenderung tinggisedangkan di pintu tol Krukut baik pada radius 500 meter dan 1000 meter memiliki tingkat perubahan masyarakat yang tinggi.

---

The high mobility in Depok City requires infrastructure development One way is by developing toll road infrastructure. Written in Acceleration of Implementation of National Strategic Projects, there are 4 projects One of the construction of toll roads located in Depok City is Jalan Depok-Antasari toll road. The presence of the Depok-Antasari toll road can reduce

congestion in Depok City, especially on Jalan Raya Cinere and Jalan Raya Margonda. This is due to many motorists diverting their route by take advantage of the Depok-Antasari toll road through the Sawangan toll gate and the toll gate Krukut. In addition, the presence of the toll gate will change the function of the building around the toll gate area. Changes in the function of the building will also have an impact on changes in the condition of the people. This research aims to know the spatial pattern of changes in building function and the interrelationships of changes

function of the building with changes in community conditions. Research methods that used is spatial analysis and descriptive statistics to determine patterns

changes in building function based on road function and the relationship between changes in the function of buildings and conditions of society. The research results show

that spatially both around the Sawangan toll gate and the Krukut toll gate that the farther the distance from the toll gate, the change in the function of the building becomes

commercially due to the construction of toll roads is decreasing. Function changes buildings at the Krukut toll gate both on local and collector roads are dominated

by changing the function of residential buildings to residential and commercial as well commercial to commercial. This is due to the vicinity of the Sawangan toll gate area

It is a commercial area and a residential area. Meanwhile, at the door Krukut toll road changes in the function of buildings that are dominated are changes in function

residential buildings to residential and commercial. This is due to the surrounding area Krukut toll gate is a residential area. At the Sawangan toll gate the farther the distance from the toll gate, the higher the change in society while at the Krukut toll gate both at a radius of 500 meters and 1000 meters has a high level of social change."

"Pemerintah Indonesia melalui Proyek Strategis Nasional sedang melakukan perecepatan pembangunan guna menangani kemacetan di Kota Bekasi akibat mobilitas tinggi penduduk yang bekerja di Jakarta. Fokus penelitian pada ruas jalan tol antara Gerbang Tol Marga Jaya dan Jakasampurna, wilayah administrasi Kota Bekasi. Penelitian ini mendesak dengan menyediakan landasan pengetahuan kuat untuk pengembangan kebijakan pembangunan berkelanjutan dan perencanaan wilayah adaptif. Metode analisis spasial-temporal menggunakan data seri waktu citra satelit Worldview 2 (2013) dan Maxar (2023) dengan overlay GIS, serta analisis regresi linier sederhana terkait variabel jarak terhadap ruas jalan tol dan gerbang tol. Hasil menunjukkan perubahan distribusi penggunaan lahan signifikan pada 2013 dan 2023, terutama konversi lahan non terbangun menjadi terbangun di pusat kota, pinggiran kota, dan sekeliling CBD. Pembangunan jalan tol memengaruhi konversi lahan di pinggiran kota dengan variabel jarak terhadap ruas jalan tol dan gerbang tol. Penelitian ini memberikan dasar untuk kebijakan dan perencanaan wilayah berkelanjutan di masa depan, menyoroti dampak signifikan Pembangunan Jalan Tol Becakayu terhadap perubahan penggunaan lahan.

---

The Indonesian government, through the National Strategic Project, is accelerating development to address congestion in Bekasi City due to the high mobility of residents working in Jakarta. The research focuses on the toll road section between Marga Jaya Toll Gate and Jakasampurna, within the administrative region of Bekasi. This study is urgent in providing a strong knowledge foundation for sustainable development policy and adaptive spatial planning. The spatial-temporal analysis method utilizes time-series data from Worldview 2 (2013) and Maxar (2023) satellite images with GIS overlay, along with simple linear regression analysis related to variables such as distance to the toll road and toll gate. The results indicate significant changes in land use distribution in 2013 and 2023, particularly the conversion of non-built-up areas into developed ones in the city center, suburbs, and around the CBD. The construction of the toll road influences land conversion in the suburbs based on the distance variables to the toll road and toll gate. This research forms the basis for future sustainable development policies and spatial planning, highlighting the significant impact of the Becakayu Toll Road Development on land use changes."

"Pada tahun 2000 wilayah Kabupaten Jembrana menjadi wilayah dengan luasan hutan paling luas di Provinsi Bali, namun hal ini berubah seiring perkembangan penduduk dan kebutuhan masyarakat. Adanya aktivitas masyarakat dalam mengubah hutan menjadi bentuk lainnya seperti sawah dan kebun menjadi andil utama pada perubahan hutan yang ada di Jembrana. Aktivitas ngawen atau kegiatan merambah hutan demi memanfaatkan hutan sebagai lahan produktif membuat wilayah hutan di Jembrana sedikit demi sedikit berkurang. Ngawen menyebabkan perubahan pada wilayah yang dahulu merupakan tutupan lahan hutan berubah menjadi tutupan lahan non-hutan. Guna meneliti perubahan tutupan lahan di Jembrana, klasifikasi data berdasarkan citra tahun 2000 hingga 2020 dilakukan dengan metode klasifikasi terbimbing menggunakan citra Landsat 7. Selain itu, dilakukan pula proses wawancara serta observasi guna memeroleh data terkait aktivitas ngawen oleh masyarakat. Berdasarkan hasil pengolahan data citra, didapatkan bahwa tutupan lahan hutan di Jembrana berkurang hingga sekitar 30 ribu hektar pada kurun waktu 20 tahun yakni dari tahun 2000 hingga tahun 2020. Melalui hasil analisa fragmentasi juga nampak bahwa wilayah Jembrana telah mengalami fragmentasi pada 34 persen wilayahnnya dan 12 persen diantaranya termasuk dalam kategori sangat tinggi. Adanya perubahan pada tutupan lahan ini berakibat pada terjadinya peristiwa kebencanaan seperti banjir dan tanah longsor yang belum lama ini terjadi. Berdasarkan penuturan informan, peristiwa bencana ini terjadi pasca maraknya aktivitas ngawen yang ada di wilayah hutan Jembrana. Perubahan tutupan lahan di Jembrana sebenarnya sudah berusaha dicegah dan diatur oleh pemerintah melalui upaya pembentukan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jembrana tahun 2012-2032. Namun berdasarkan hasil pemodelan di tahun 2032 wilayah Jembrana diprediksikan tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang disusun oleh pemerintah. Wilayah hutan yang direncanakan menutupi 53 persen wilayah Jembrana, berdasarkan pemodelan hanya mampu menutupi sekitar 32 persen dari keseluruhan wilayah Jembrana.

---

In 2000 the Jembrana Regency area became the area with the largest forest area in Bali Province, but this changed with the development of the population and community needs. The existence of community activities in turning forests into other forms such as rice fields and gardens is the main contribution to the changes in forests in Jembrana. Ngawen activities or activities to penetrate forests to use forests as productive land make the forest area in Jembrana gradually reduced. Ngawen caused changes in the area that used to be forest land cover turned into non-forest land cover. To examine changes in land cover in Jembrana, the classification of data based on imagery from 2000 to 2020 was carried out by guided classification method using Landsat 7 imagery. In addition, there is also an interview and observation process to obtain data related to authorized activities by the community. Based on the results of processing image data, it was found that forest land cover in Jembrana was reduced to about 30 thousand hectares in the period of 20 years, from 2000 to 2020. Through the results of fragmentation analysis, it also appears that the Jembrana region has experienced fragmentation in 34 percent of its territory and 12 percent of them fall into a very high category. The existence of changes in land cover resulted in disaster events such as floods and landslides that recently occurred. Based on the informant's account, this disaster event occurred after the rise of ngawen activities in the Jembrana forest area. Changes in land cover in Jembrana have actually tried to be prevented and regulated by the government through efforts to establish a Spatial Plan for Jembrana Regency in 2012-2032. However, based on the results of modeling in 2032, the Jembrana region is predicted to be not in accordance with the spatial plan drawn up by the government. The planned forest area covers 53 percent of Jembrana area, based on modeling is only able to cover about 32 percent of the entire Jembrana area.

"

"Kesenjangan hukum terjadi pada saat pembangunan Jalan Tol Bawen–Yogyakarta, diketahui bahwa dalam pembangunan Jalan Tol Bawen-Yogyakarta terdapat tanah sultan ground yang termasuk rencana pembangunan Jalan Tol Bawen–Yogyakarta. Negara Indonesia menginginkan tanah sultan ground dapat berpindah hak kepemilikannya, yang semula berada pada wilayah Yogyakarta menjadi milik Negara Indonesia. Dalam hal ini, Negara Indonesia berlandaskan pada Pasal 5 Undang-undang Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan umum. Pasal tersebut berisikan kewajiban bagi pihak yang berhak atas tanah yang akan digunakan dalam pengadaan tanah bagi kepentingan umum untuk melepaskan tanahnya pada saat pelaksanaan pengadaan tanah bagi kepentingan umum dengan pemberian ganti rugi. Sementara, sultan ground merupakan sebuah keistimewaan yang diberikan oleh Negara kepada wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Yogyakarta mendapatkan hak keistimewaan, terdapat pada Pasal 6 Undang-undang Keistimewaan Yogyakarta yang berisikan kewenangan keistimewaan mencakup kebudayaan, pertanahan, dan tata ruang. Dalam kewenangan istimewa mengenai pertanahan, wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki kepemilikan terhadap Sultan Ground. Sehingga pihak Yogyakarta tidak berkenan untuk memindahkan hak kepemilikan Sultan Ground kepada negara dalam rangka untuk melindungi kearifan lokal Yogyakarta. Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah berkaitan dengan terjadinya kesenjangan hukum dalam rangka pembangunan Jalan Tol Bawen–Yogyakarta serta mengenai penyelesaian masalah berkaitan dengan kendala normatif dalam kesenjangan hukum yang terjadi dalam rangka pembangunan Jalan Tol Bawen–Yogyakarta. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian doktrinal. Penelitian ini bertujuan menganalisis mengenai kesenjangan hukum yang terjadi dalam pembangunan Jalan Tol Bawen–Yogyakarta, dan menganalisis penyelesaian masalah terkait dengan kendala normatif dalam kesenjangan hukum yang terjadi dalam pembangunan Jalan Tol Bawen–Yogyakarta. Dalam pengadaan tanah pembangunan Jalan Tol Bawen-Yogyakarta, ditemukan kesenjangan hukum antara Negara dengan wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Alternatif penyelesaian permasalahan yang dapat dilakukan dalam kasus kesenjangan hukum ini adalah penggunaan sistem sewa menyewa atau penggunaan sistem bagi hasil.

---

Legal gaps occurred during the construction of the Bawen-Yogyakarta Toll Road. It was known that during the construction of the Bawen-Yogyakarta Toll Road there was sultan ground land which included the Bawen-Yogyakarta Toll Road construction plan. The Indonesian state wants the sultan's ground land to be able to transfer its ownership rights, which were originally in the Yogyakarta region, to become the property of the State of Indonesia. In this case, the State of Indonesia is based on Article 5 of Law Number 02 of 2012 concerning Land Acquisition for Development for the Public Interest. The article contains obligations for parties entitled to land to be used in the acquisition of land for public use with compensation. Meanwhile, sultan ground is a privilege granted by the State to the territory of the Special Region of Yogyakarta based on Law Number 13 of 2012 concerning the Privileges of the Special Region of Yogyakarta. Yogyakarta gets privileges, contained in Article 6 of the Yogyakarta Special Law, which includes special authority covering culture, land, and spatial planning. In the special authority regarding land, the territory of the Special Region of Yogyakarta has ownership of the Sultan Ground. So that Yogyakarta is not willing to transfer the ownership rights of Sultan Ground to the state in order to protect Yogyakarta's local wisdom. The problems to be discussed in this study are related to the occurrence of legal gaps in the framework of the construction of the Bawen-Yogyakarta Toll Road and regarding the resolution of problems related to normative constraints in the legal gaps that occur in the context of the construction of the Bawen-Yogyakarta Toll Road. The research method used in this study is doctrinal research method. This study aims to analyze the legal gap that occurs in the construction of the Bawen-Yogyakarta Toll Road and analyze the resolution of problems related to normative constraints in the legal gap that occurs in the construction of the Bawen-Yogyakarta Toll Road. In the acquisition of land for the construction of the Bawen-Yogyakarta Toll Road, a legal gap was found between the State and the Special Region of Yogyakarta. An alternative solution that can be made in the case of this legal gap is the use of a lease system or the use of a profit-sharing system. Keywords: Legal gaps, Land acquisition, and Development in the public interest."

"ABSTRACTSkripsi ini membahas Dampak pembangunan jalan tol Tangerang - Merak terhadap Kabupaten Tangerang. Sebelum adanya jalan tol Tangerang - Merak, Daerah Kabupaten Tangerang merupakan daerah agraris. Akan tetapi perubahan terjadi setelah dibangunnya jalan tol Tangerang - Merak sebagai realisasi penerapan Jabotabek. Daerah Kabupaten Tangerang perlahan berubah menjadi daerah industri. Perubahan ini dikarenakan oleh pembangunan jalan tol Tangerang - Merak yang dibangun tahun 1990. Jalan tol Tangerang - Merak terbagi dua tahap, tahap pertama menghubungkan Tangerang Barat hingga Ciujung, dan tahap kedua menghubungkan Ciujung hingga Merak. Jalan tol Tangerang - Merak selesai dibangun pada tanggal 23 Oktober 1996. Dampak dari pembangunan jalan tol Tangerang - Merak bagi Kabupaten Tangerang adalah pertumbuhan industri dan perumahan. Industri yang tumbuh di Kabupaten Tangerang merupakan industri pengolahan. Industri di Kabupaten Tangerang tersebar di daerah Cikupa, Balaraja, Pasar Kemis, Legok dan Serpong. Selain industri, perumahan di Kabupaten Tangerang mulai bermunculan seperti Citra Raya, Kota Tigaraksa, BSD, dan Alam Sutera. Dari segi masyarakat, jumlah penduduk di Kabupaten Tangerang bertambah banyak. Hal ini disebabkan oleh pendatang yang mencari kerja di Kabupaten Tangerang. Selain itu, Indeks Pembangunan Manusia IPM di Kabupaten Tangerang meningkat tajam. Hal ini menandakan Daerah Kabupaten Tangerang lebih baik setelah dibangun jalan tol Tangerang - Merak.

---

ABSTRACTThis research discusses the growth of Tangerang Merak toll road, in Tangerang Regency which was an agrarian region. However, the change occurred after the construction of Tangerang Merak toll road as the realization of Jabotabek implementation, Tangerang Regency slowly turned to become more industrious. This was mainly due to the construction of Tangerang Merak toll road in 1990. The construction was divided into two phases, the first one connected Ciujung to Merak. It was finished in 23 Oktober 1996. The outcome of the construction of Tangerang Merak toll road construction to the Tangerang Regency is the industrial and housing growth. The major industry sector in Tangerang Regency is process manufacturing. This is widely spread in regions such as Cikupa, Balaraja, Pasar Kemis, Legok and Serpong. Besides industry, some of the housings had became to arise are Citra Raya, Kota Tigaraksa, BSD and Alam Sutera. From the demographic section, this caused population growth, mainly to the fact that there are many newcomers who are looking for occupations in Tangerang Regency. Furthermore, the Human Development Index HDI in Tangerang Regency is getting improved significantly. This is as a result of the economic growth of the newcomers, which showed that the Tangerang Regency was improved by the Tangerang Merak toll road."

"Indikasi permasalahan dalam penelitian ini adalah gejala kepadatan lalu lintas di jalur utara dan selatan Pulau Jawa, sehingga perjalanan dari Bandung menuju Cilacap membutuhkan jarak dan waktu yang cukup panjang. Untuk mengantisipasi dan mengatasi permasalahan tersebut, ditempuh dengan membangun jaringan jalan baru oleh pemerintah. Jalan baru yang rencananya akan dibangun, yaitu Jalan Tol Bandung- Cilacap. Adapun penelitian ini memiliki tujuan guna mengetahui hasil kelayakan finansial dalam aspek investasi pembangunan dan biaya operasional kendaraan (BOK) serta nilai waktu tempuh. Dalam rangka untuk mencapai tujuan penelitian ini, maka metodologi yang digunakan adalah cost and benefit analysis dengan didukung pendekatan deskriptif melalui pendekatan dan perbandingan pra dan pasca beroperasinya jalan tol Bandung-Cilacap yang akan dibangun.Hasil penelitian menunjukan bahwa: a) nilai NPV pembangunan jalan tol Bandung-Cilacap dalam kondisi optimis sebesar Rp. 9.027.723.657.346 dan kondisi pesimis sebesar Rp. (27.685.054.512.133) dari nilai investasi awal sebesar Rp. 54.288.071.000.000 dengan keterangan NPV > 0 untuk sekenario kondisi optimis dan NPV < 0 untuk sekenario kondisi pesimis; b) IRR dalam kondisi optimis sebesar 11% dan kondisi pesimis sebesar 5,65%; c) PBP dalam kondisi optimis didapat 19 tahun setelah proyek pembangunan berjalan dan kondisi pesimis setelah 29 tahun setelah proyek pembangunan berjalan. Sedangkan hasil pengeluaran BOK seluruh jalan eksisting dari Bandung menuju Cilacap atau sebaliknya sebesar Rp. 5.262.310,35/km, namun ketika jalan tol Bandung-Cilacap beroperasi pengeluaran BOK hanya sebesar Rp. 1.277.065,88/km. Sedangkan untuk total pengeluaran nilai waktu seluruh jalan eksisting dari Bandung menuju Cilacap atau sebaliknya sebesar Rp. 130.682,56/kendaraan, namun ketika Jalan Tol Bandung-Cilacap nantinya beroperasi akan mengefisiensikan pengeluaran nilai waktu sebesar Rp. 71.323,24/kendaraan. Maka dapat disimpulkan selisih nilai waktu sebesar Rp. 59.359,32/kendaraan.Berdasarkan hasil analisis hitung tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa rencana pembangunan proyek Jalan Tol Bandung-Cilacap layak secara finansial. Dalam rangka mempercepat pengembangan wilayah dan penguraian kemacetan serta kepadatan kendaraan di bagian utara Pulau Jawa dan jalan yang tersedia di selatan Pulau Jawa, maka rencana pembangunan Jalan Tol Bandung-Cilacap harus disegerakan pada Tahun 2019 dan dipredikasi beroperasi pada tahun 2024.

---

The indication of problems in this study is the complexity of traffic on the north and south lines of Java Island, so that the journey from Bandung to Cilacap requires a considerable distance and time. To anticipate these problems, it needs to be taken by building new roads by the government. The new road planned to be built is the Bandung-Cilacap Toll Road. The purpose of this study was to determine the financial feasibility of investment development aspects and vehicle operating costs (BOK) and travel time values. To achieve these objectives, quantitative analysis techniques are used, supported by a descriptive approach through several approaches and comparisons of pre- and post- operation of the toll roads to be built.The results showed that: a) the NPV of the construction of the Bandung-Cilacap toll road in an optimistic condition is Rp. 9.027.723.657.346 and pessimistic conditions is Rp (27.685.054.512.133) from the initial investment value is Rp. 54.288.071.000.000 with NPV information for optimistic condition scenario is > 0 and NPV < 0 for pesemistic condition scenario; b) IRR in an optimistic conditions is 11% and pessimistic conditions is 5,65%; c) PBP in an optimistic condition is 19 years after the construction project was running and the pessimistic conditions is 29 years after the construction project was underway. While the results of the expenditure of BOK of all the existing roads from Bandung to Cilacap or vice versa is Rp. 5,262,310.35/km, but when the Bandung-Cilacap toll road operates the expenditure of BOK is only Rp. 1,277,065.88/km. Whereas for the total expenditure of the time value of all the existing roads from Bandung to Cilacap or vice versa, Rp. 130,682.56/vehicle, but when the Bandung-Cilacap Toll Road operates later it will streamline the expenditure of the time value of Rp. 71,323.24/vehicle. Then, the conclusion of the analysis of time value is Rp. 59,359.32/vehicle.Based on the results of the analysis above, it can be concluded that the planned development of the Bandung-Cilacap Toll Road project is financial feasible. In order to accelerate regional development and decompose traffic congestion and congestion in the north of Java Island and existing roads in the south of Java, the plan to construct the Bandung-Cilacap Toll Road must be hastened in 2019."

"

Pergerakan lalu lintas kota Jakarta dihubungkan dengan jalan Tol Jakarta Outer Ring Road (JORR). Jaringan jalan ini memiliki volume lalu lintas tinggi karena terintegrasi dengan jalan tol lainnya yang menghubungkan antar kota dengan kota Jakarta. Kecenderungan jalan dengan volume lalu lintas padat apabila terjadi perbaikan jalan akan menimbulkan hambatan perjalanan mulai dari meningkatnya waktu perjalanan hingga tundaan panjang arus lalu lintas pada window time. Tundaan perjalanan tersebut menyebabkan kerugian bagi pengguna jalan. Penelitian ini mengkaji dampak perubahan kecepatan di zona kerja (work zone) dengan membagi dua area perkerjaan. Dari dua tipe ini dapat diketahui biaya yang dikeluarkan oleh pengguna jalan akibat tundaan perjalanan. Namun dari kerugian tersebut terdapat biaya perbaikan jalan yang menjadi tanggungan bagi pengelola jalan. Survey lalu lintas telah dilakukan di Jalan Tol Jakarta Outer Ring Road (JORR) seksi S menggunakan alat roadpod metrocount. Alat ini dapat menghitung penurunan kecepatan beserta volume lalu lintas pada dua lokasi zona kerja. Kerugian pengguna jalan akibat tundaan perjalanan dihitung dari biaya operasional kendaraan. Hasil dari penelitian ini didapat diketahui perubahan kecepatan rata-rata sebesar 53 km/h dan 59 km/h, kenaikan biaya operasional kendaraan sebesar 169 % dan 206 % akibat adanya penurunan kecepatan yang disebabkan oleh hambatan atau perbaikan jalan dan kenaikan total biaya pengguna jalan dengan biaya perbaikan jalan apabila mengalami tundaan penanganan.

---

The Jakarta city traffic movement is linked to the Jakarta Outer Ring Road (JORR) Toll Road. This road network has a high traffic volume because it is integrated with other toll roads that connect between cities and the city of Jakarta. The trend of roads with heavy traffic volume in the event of road repairs will cause travel obstacles starting from increasing travel time to the long delay in traffic flow at the window time. The travel delay caused losses to road users. This study examines the impact of changes in speed in the work zone by dividing the two work areas. From these two types, it can be seen the costs incurred by road users due to the delay in travel. However, from these losses there are costs for road repairs that are borne by road managers. Traffic surveys have been carried out on the Jakarta Outer Ring Road Toll Road (JORR) section S using the roadpod metrocount tool. This tool can calculate the decrease in speed along with the volume of traffic in the two locations of the work zone. Loss of road users due to travel delay is calculated from vehicle operating costs. The results of this study are known to change the average speed of 53 km/h and 59 km/h, an increase in vehicle operating costs by 169% and 206% due to a decrease in speed caused by road repairs and an increase in total road user costs with the cost of repairing the road if a delay occurs.

"

"Salah satu bentuk perubahan yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia adalah pemberlakuan sistem pembayaran non tunai pada semua pintu tol di seluruh Indonesia pada tahun 2017, dimana seluruh gerbang tol tak lagi melayani transaksi tunai. Selain untuk mengurangi antrean, pelayanan transaksi elektronik di semua gerbang tol bertujuan untuk meningkatkan cashless society. Upaya yang dilakukan pemerintah sehubungan dengan akan diterapkannya transaksi non tunai di jalan tol adalah dengan menerbitkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16/PRT/M/2017 tentang Transaksi Non Tunai di Jalan Tol. Menarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai efektivitas pengaturan dan perlindungan hukum terhadap pengguna jalan tol sehubungan dengan terjadinya perubahan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan tersebut tidak sepenuhnya berlaku efektif karena hanya berhasil menjalankan sebagian dari ketentuannya saja. Hal ini telah menimbulkan ketidakpastian hukum. Perlindungan hukum yang diberikan kepada pengguna jalan tol adalah dengan dilaksanakannya seluruh ketentuan hukum dalam Peraturan Menteri tersebut yang dilakukan dengan melakukan sosialisasi dan edukasi, juga adanya jaminan tersedianya uang elektronik yang didukung dengan fasilitas top up/isi ulang, kemudian perlindungan hukum diberikan dengan adanya jaminan peningkatan pelayanan di jalan tol sesuai SPM Jalan tol, beserta ditegakannya ketentuan dalam peraturan perundang-undangan terkait lainnya dengan memperhatikan kejelasan tata cara penangan masalah/komplain yang dihadapi pengguna jalan tol dan jugaperlindungan hukum dari kemungkinan terjadinya suatu keadaan memaksa yaitu kedaruratan, kealpaan hingga terjadi suatu keadaan yang menyebabkan kerusakan/error pada mesin pembaca uang elektronik, yang dapat merugikan pengguna tol tersebut, sehingga tetap perlu dibuka jalur khusus yang menerima pemnbayaran tunai.

---

One form of change made by the Government of Indonesia is the implementation of a non-cash payment system on all toll gates throughout Indonesia in 2017, where all toll gates no longer serve cash transactions. In addition to reducing the queue, electronic transaction services at all toll gates aim to increase the cashless society. The efforts made by the government in connection with the implementation of non-cash transactions on toll roads are by issuing Minister of Public Works and Public Housing Regulation No. 16/PRT/M/2017 concerning Non-Cash Transactions on Toll Roads. It is interesting to examine further the effectiveness of legal arrangements and protection of toll road users in connection with the occurrence of these changes. This study uses normative legal research methods. The results of the study indicate that the regulation does not fully apply because it only succeeded in running part of the provisions. This has caused legal uncertainty. Legal protection provided to toll road users is the implementation of all legal provisions in the Ministerial Regulation which are carried out by conducting socialization and education, as well as guaranteeing the availability of electronic money supported by top up/refill facilities, then legal protection is provided with guaranteed increase services on toll roads in accordance with toll road SPM, along with the enforcement of the provisions in other relevant laws and regulations with due regard to the clarity of procedures for handling problems/complaints faced by toll road users and also legal protection from the possibility of a forceful situation namely emergency, negligence until a situation occurs which causes damage/error in the electronic money reader machine, which can be detrimental to the toll user, so it still needs to be opened a special line that accepts cash payments."

"Infrastruktur jalan merupakan bagian penting dalam mendukung rencana pemerintah dalam mewujudkan pemerataan pembangunan dan pengembangan wilayah di Indonesia. Seiring dengan pertambahan ruas jalan tol di Indonesia, maka perusahaan operator jalan tol harus memastikan proses bisnis berjalan dengan efektif dan efisien agar selalu memberikan pelayanan prima (service excellence) khususnya pengendalian proses komunikasi permintaan bantuan dan pengaduan gangguan lalu lintas pengguna jalan tol (Command Center). Tujuan dari penelitian ini antara lain evaluasi proses bisnis (As-is Process), analisis Business Process Improvement pada Integrasi Command Center (To-be Process) menggunakan metode ESIA (Eliminate, Simplify, Integrate, and Automate) dan analisis pengaruh Integrasi Command Center terhadap durasi proses dan biaya operasional layanan menggunakan simulasi Bizagi Modeler serta analisis SWOT & TOWS melalui In-Depth-Interview dalam memformulasikan strategi implementasinya. Dimana data simulasi dan analisis menggunakan sistem deterministik. Hasil analisis pada model proses bisnis (To-be Process) menunjukkan bahwa adanya potensi efisiensi waktu sebesar 33,33% (52 menit) dan efisiensi biaya operasional sebesar 46,57% (Rp 2,32 Milliar) pada proses komunikasi permintaan bantuan dan pengaduan gangguan lalu lintas pengguna jalan tol sehingga dapat mendukung perusahaan dalam meningkatkan kepuasan pelanggan dan kinerja perusahaan dalam memberikan layanan

---

.Road infrastructure is an important part of the Indonesian government's plan for regional and equitable development. As the number of toll roads in Indonesia grows, the companies must make sure their business processes run effectively and efficiently so they can provide excellent service. The research aims to assess the current business processes (the as-is Process) and analyze potential improvements in the integration of the Command Center (the to-be Process) using the ESIA method (Eliminate, Simplify, Integrate, and Automate). Additionally, the study examined the effects of Command Center integration on process duration and service operating costs through simulation using Bizagi Modeler. Furthermore, a SWOT and TOWS analysis was conducted through In-Depth Interviews to formulate an implementation strategy. Data simulation and analysis are utilized in deterministic systems. The findings from the analysis conducted on the business process model, specifically the To-be Process, indicate that there exists a potential time efficiency improvement of 33,33% (equivalent to 52 minutes) and operating cost efficiencies of 46,57% (equivalent to 2,32 billion rupiah) in the communication process for handling requests for help and complaints related to traffic distractions by road toll users. These improvements have the potential to enhance customer satisfaction and overall company performance by delivering excellent service."