Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini mengkaji kebijakan visa Indonesia dalam konteks mobilitas global, keamanan perbatasan dan human security dengan tujuan untuk memahami perubahan konsep dan konstruksi kebijakan visa Indonesia, respons terhadap tren mobilitas global, dan rekonsepsi kebijakan visa untuk meningkatkan keamanan perbatasan dan kontrol migrasi internasional. Dengan menggunakan metode analisis komparatif komparatif (comparative policy analysis atau CPA) dan analisis isi (content analysis), penelitian ini menganalisis kebijakan visa Indonesia dalam kerangka hukum dan kebijakan keimigrasian, serta membandingkannya dengan kebijakan visa di negara-negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, dan Australia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan visa Indonesia masih cenderung selektif dan restriktif, dengan fokus pada keamanan nasional dan kepentingan ekonomi. Namun, pendekatan ini belum sepenuhnya mengakomodasi prinsip tata kelola migrasi global, seperti keadilan akses, partisipasi publik, dan tanggung jawab kemanusiaan. Penelitian ini juga menemukan bahwa kebijakan visa Indonesia belum optimal dalam menyeimbangkan keamanan negara dengan human security, karena lebih mengutamakan aspek kontrol ketat terhadap akses masuk tanpa memadai perlindungan hak asasi dan kesejahteraan pengunjung asing. Penelitian ini merekomendasikan rekonsepsi kebijakan visa Indonesia dengan mengintegrasikan konsep perbatasan eksternal, pendekatan berbasis risiko, dan teknologi digital untuk meningkatkan efektivitas kontrol migrasi dan keamanan perbatasan. Selain itu, penelitian ini juga menekankan pentingnya mempertimbangkan prinsip human security dalam kebijakan visa, termasuk perlindungan hak asasi manusia, pemanfaatan human capital, dan penciptaan lingkungan migrasi yang aman dan inklusif. Sebagai novelty, penelitian ini mengusulkan implementasi "One Visa Regime" yang menyederhanakan jenis visa dan indeks berdasarkan tujuan dan kegiatan, sehingga meningkatkan efisiensi dan efektivitas kontrol migrasi. Dengan demikian, kebijakan visa Indonesia dapat lebih adaptif dan responsif terhadap tantangan migrasi global, serta dapat meningkatkan keamanan dan kesejahteraan bagi semua pihak yang terlibat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan kebijakan visa Indonesia yang lebih adaptif, responsif, dan strategis dalam menghadapi tantangan migrasi global.

---

This research examines Indonesia's visa policy in the context of global mobility, human security and border security, aiming to understand the changes in the concept and construction of Indonesia's visa policy, its response to global mobility trends, and the reconceptualization of visa policy to enhance border security and international migration control. Using comparative policy analysis (CPA) and content analysis methods, this study analyzes Indonesia's visa policy within the framework of immigration law and policy, comparing it with visa policies in neighboring countries such as Malaysia, Singapore, and Australia. The findings indicate that Indonesia's visa policy remains selective and restrictive, focusing on national security and economic interests. However, this approach has not fully incorporated the principles of global migration governance, such as access justice, public participation, and humanitarian responsibility. The study also reveals that Indonesia's visa policy has not optimally balanced national security with human security, prioritizing strict control over entry without adequate protection of foreign visitors' human rights and welfare. This research recommends a reconceptualization of Indonesia's visa policy by integrating the concept of external borders, risk-based approaches, and digital technology to enhance the effectiveness of migration control and border security. Additionally, the study emphasizes the importance of considering human security principles in visa policy, including human rights protection, human capital utilization, and creating a safe and inclusive migration environment. As a novelty, this research proposes the implementation of a "One Visa Regime" that simplifies visa types and indexes based on purpose and activity, thereby increasing the efficiency and effectiveness of migration control. Indonesia's visa policy can be more adaptive and responsive to global migration challenges, enhancing security and welfare for all parties involved. This research is expected to contribute to the development of Indonesia's visa policy that is more adaptive, responsive, and strategic in addressing global migration challenges."

"Penelitian ini membahas bagaimana pentingnya mitigasi potensi ancaman terhadap implementasi golden visa di Indonesia terhadap keamanan nasional. Kebijakan golden visa sudah banyak dilakukan oleh banyak negara guna menghadapi persaingan global yang disebabkan oleh derasnya arus globalisasi. Namun, dalam perkembangannya banyak negara yang kemudian menghentikan atau memberikan evaluasi pada kebijakan tersebut menyusul kekhawatiran atas potensi ancaman yang menganggu keamanan nasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan intelijen serta collaborative governance sebagai kerangka analisis. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan pengumpulan data penelitian dilakukan dengan melakukan wawancara terhadap key informan serta studi literatur terhadap sumber terbuka. Hasil penelitian menunjukan golden visa dapat memberikan dampak terhadap perekonomian nasional, akan tetapi untuk menghadapi potensi ancaman yang dapat muncul seperti tindak pidana pencucian uang, konflik sosial, pendanaan terorisme, serta pelanggaran keimigrasian maka kolaborasi dalam melakukan analisis intelijen melalui wadah Timpora memiliki suatu peran yang strategis. Memaksimalkan Timpora dalam melakukan analisis intelijen diantara akan dapat memberikan optimalisasi terhadap upaya mitigasi potensi ancaman golden visa di Indonesia serta memberikan implikasi pada ketahanan nasional yang dimiliki.

---

This research discusses the importance of mitigating potential threats to the implementation of the golden visa in Indonesia on national security. The golden visa policy has been implemented by many countries to face global competition caused by the rapid flow of globalization. However, in the course of its development, many countries then stopped or evaluated this policy following concerns over potential threats that could disrupt national security. This research uses an intelligence and collaborative governance approach as an analytical framework. This research uses qualitative methods and research data collection is carried out by conducting interviews with key informants and studying literature on open sources. The research results show that the golden visa can have an impact on the national economy, however, to deal with potential threats that could arise such as money laundering crimes, social conflicts, terrorism financing, and immigration violations, collaboration in conducting intelligence analysis through Timpora has a strategic role. . Optimizing Timpora in conducting intelligence analysis will be able to provide optimization of efforts to mitigate the potential threat of the golden visa in Indonesia as well as have implications for national resilience."

"Kebijakan bebas visa kunjungan yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia sejak tahun 2015 telah menyebabkan adanya beberapa masalah yang mempengaruhi kualitas implementasi kebijakan. Permasalahan yang muncul didominasi oleh penyalahgunaan izin tinggal kunjungan lewat batas waktu atau over stay yang dilakukan para WNA. DKI Jakarta sebagai wilayah menjadi pusat bisnis memiliki jumlah pelanggaran over stay cukup tinggi yang terdapat di setiap wilayahnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis empat dimensi yang terdapat dalam implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh Bhuyan, Jorgensen, & Sharma (2010). Peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Berdasarkan hasil analisis keempat dimensi dalam implementasi kebijakan tersebut dapat dinyatakan bahwa kebijakan bebas visa kunjungan belum terlaksana dengan baik karena kebijakan yang dihasilkan telah menyebabkan peningkatan pelanggaran keimigrasian, tidak tercapainya asas timbal balik dan tidak sesuai dengan kebijakan selektif keimigrasian. Pada implementasinya Imigrasi telah melakukan upaya melalui peran kepemimpinan, melibatkan aktor lain, dan memanfaatkan penggunaan teknologi dalam melakukan pengawasan terhadap orang asing yang menggunakan Izin Tinggal Kunjungan (ITK). Meskipun demikian masih terdapat beberapa permasalahan yang ditemukan seperti lambatnya kinerja Imigrasi DKI Jakarta dalam memproses permohonan izin tinggal orang asing, ketidaksesuaian data SIMKIM, dan pengurangan anggaran yang berdampak pada kualitas pengawasan yang dilakukan kepada orang asing.

---

The visa exemption policy implemented by the Indonesian government since 2015 has caused several problems that affect the quality of policy implementation. The issues that arise are dominated by the misuse of stay permits for visits or overstay by foreigners. DKI Jakarta, as a business center area has a high number of overstay violations in each region. This thesis aims to analyze the four dimensions contained in the implementation of policies developed by Bhuyan, Jorgensen, & Sharma (2010). The researcher used a quantitative approach with data collection techniques carried out through in-depth interviews and literature studies. Based on the results of the analysis of the four dimensions in the policy implementation, it can be stated that the visa exemption policy has not been implemented properly because the resulting policy has led to an increase in immigration violations, the principle of reciprocity is not achieved and is not following the selective immigration policy. In its implementation, Immigration has made efforts through leadership roles, involving other actors, and utilizing the use of technology in supervising foreigners who use Visit Stay Permits (ITK). However, there are still some problems found, such as the slow performance of the DKI Jakarta Immigration in processing requests for residence permits for foreigners, discrepancies in SIMKIM data, and budget reductions that have an impact on the quality of supervision carried out on foreigners."

"Kebijakan Australia yang menolak masuknya Kapal Motor Tampa berbendera Norwegia yang membawa ratusan orang yang terdampar di perairan dekat wilayah Australia pada tahun 2001 telah menimbulkan berbagai kritikan dari dalam dan luar negeri. Peristiwa yang lebih dikenal dengan "Kasus Tampa" tersebut telah menimbulkan kritik dari dalam negeri maupun dari dunia internasional mengenai kebijakan Australia yang dianggap telah mengabaikan aspek kemanusiaan. Kasus tersebut menarik untuk dikaji, terutama untuk melihat adanya hubungan antara kebijakan Australia mengenai migrasi ilegal pada masa pemerintahan PM. John Howard pada tahun 1996-2001, dengan tekanan internasional dan tekanan domestik. Pendekatan yang digunakan dalam tesis ini adalah pendekatan pluralisme, khususnya untuk menjelaskan hubungan antara tekanan internasional dan tekanan domestik dengan kebijakan luar negeri Australia dalam masalah imigran gelap. Kebijakan Australia mengenai migrasi ilegal merupakan kebijakan yang ditujukan kepada negara asal dan negara transit imigran gelap. Selain itu kebijakan tersebut merupakan respon terhadap kecenderungan masuknya imigran gelap ke Australia yang memanfaatkan kebijakan Australia mengenai pemberian suaka politik.Teori yang digunakan untuk menjelaskan hubungan antara tekanan internasional dan tekanan domestik terhadap kebijakan luar negeri suatu negara adalah teori Howard H. Lemtner mengenai foreign and domestic determinants on foreign policy. Tekanan masyarakat merupakan salah satu faktor domestik panting, yang dalam konsep domestic determinants dari Howard K. Lemtner dapat dikategorikan sebagai unstable determinant dari suatu kebijakan luar negeri. Dalam kategori ini, maka peranan faktor domestik tersebut hanya bersifat sementara, berlaku pada situasi dan kondisi tertentu, dan didukung oleh faktor eksternal yang sejalan. Faktor eksternal yang turut mendukung pengaruh tekanan domestik tersebut adalah adanya tekanan masyarakat internasional yang kuat pada saat yang bersamaan, yang menuduh Australia telah melanggar tanggung jawab internasional sesuai dengan Konvensi mengenai pengungsi. Kemampuan Howard memanfaatkan momentum pemilihan umum telah memberikan kontribusi bagi terbentuknya kebijakan Australia mengenai migrasi ilegal. Perubahan kebijakan Australia mengenai migrasi ilegal pada masa pemerintahan Howard mempunyai kaitan dengan tekanan internasional dan tekanan publik Australia terhadap pemerintab. Dengan mengambil kebijakan yang tegas dalam mencegah dan menghalau imigran gelap, maka Howard mempunyai peluang untuk meningkatkan kredibilitasnya sebagai figur pemimpin yang mampu melindungi kepentingan nasional dan kedaulatan Australia, sehingga mendorong Howard dalam memenangkan pemilihan umum 2001."

"Indonesia is one of the countries which has many maritime security issues that needs to be managed appropriately through defense diplomacy approach, including the ASEAN framework. ADMM Plus on Maritime Security as the highest defense forum and dialog in ASEAN on maritime security issues is expected to be able to build confidence building measures and mutual trust between ASEAN member states and non-member states in solving maritime security issues. However, some goals have not been achieved due to many complex problems on maritime security in domestic sphere. This paper will use securitization theory, defense diplomacy concept, and maritime security concept for analyzing the maritime security issues in Indonesia which need securitization for supporting its defense diplomacy at ADMM Plus on Maritime Security. However, the securitization progress faced several challenges coming from various aspects, especially the habit of political leaders that only use maritime security as political instrument without concerning to the real security issues."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi pelaksanaan Visa Kebijakan Pembebasan di Kantor Imigrasi Kelas I Soekarno Hatta. Semenjak penerapan Kebijakan Pembebasan Visa sebagai Hukum Presiden No. 21 tahun 2016, Indonesia dapat diakses oleh 169 negara yang ingin memasuki wilayah Indonesia tanpa a proses seleksi. Ini berarti ada perubahan dalam Kebijakan Imigrasi yang sebelumnya menggunakan kebijakan selektif untuk membuka kebijakan pintu sampai sekarang. Implementasi Visa Kebijakan Pembebasan telah menyebabkan peningkatan pesat dalam kedatangan pengunjung asing di Indonesia Indonesia. Bandara Soekarno Hatta saat ini tercatat sebagai Top 20 of Busiest Bandara Internasional di dunia; pembuat kebijakan harus menyadari fakta ini ketika itu datang ke implementasi Kebijakan Pembebasan Visa. Pintu masuk Soekarno Hatta Bandara berada di bawah wewenang Kantor Imigrasi Kelas I Soekarno Hatta itulah sebabnya mereka memiliki peran penting dalam implementasi kebijakan tersebut. Ini Penelitian menggunakan pendekatan post-positivis dengan wawancara mendalam dan karya sastra digunakan sebagai teknik pengumpulan data. Hasilnya menunjukkan bahwa diberlakukannya Visa Kebijakan Pembebasan belum diterapkan secara optimal. Seperti yang dikatakan Edward, ada tiga faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi peraturan baru ini (1) tidak memadai proses komunikasi; (2) kualitas sumber daya manusia yang rendah dan kebijaksanaan dari yang lebih tinggi posisi (3) proses fragmentasi rendah karena kurangnya standar operasional prosedur. Ada dua faktor lain juga yang meliputi (1) penurunan sumber keuangan untuk migrasi dan (2) tidak ada prinsip timbal balik dalam memperkuat hubungan dengan yang lain negara.

---

This study aims to determine what factors influence the implementation of the Exemption Policy Visa at the Soekarno Hatta Class I Immigration Office. Since the application of the Visa Exemption Policy as Presidential Law No. 21 of 2016, Indonesia can be accessed by 169 countries who wish to enter Indonesian territory without a selection process. This means there have been changes in the previous Immigration Policy use selective policies to open policy doors until now. Implementation of the Exemption Policy Visa has led to a rapid increase in the arrival of foreign visitors in Indonesia Indonesia. Soekarno Hatta Airport is currently listed as the Top 20 of the Busiest International Airports in the world; Policy makers must be aware of this fact when it comes to implementing the Visa Exemption Policy. The entrance of Soekarno Hatta Airport is under the authority of Soekarno Hatta's Class I Immigration Office, which is why they have an important role in implementing the policy.

This research uses a post-positivist approach with in-depth interviews and literary works used as a data collection technique. The results show that the Visa Exemption Policy has not been implemented optimally. As Edward said, there are three factors that influence the implementation of this new regulation (1) inadequate communication process (2) low quality human resources and wisdom from a higher position (3) the fragmentation process is low due to lack of standard operating procedures. There are also two other factors which include (1) decreasing financial resources for migration; and (2) there is no principle of reciprocity in strengthening relationships with others country."

"Visa merupakan sebuah instrumen untuk menyaring orang asing yang akan masuk ke suatu negara dan sebagai bentuk pengendalian migrasi. Jika sebelumnya Indonesia menerapkan kebijakan bebas visa kunjungan terhadap 169 negara maka baru-baru ini pemerintah mengkaji ulang hal tersebut dan kembali menerapkan kebijakan visa on arrival dengan menambah daftar negara subjek penerima fasilitas tersebut. Penelitian ini ingin mengkaji implementasi kebijakan migrasi melalui Visa on Arrival terhadap WNA dan dampaknya terhadap keamanan di TPI Bandara Soekarno-Hatta. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan studi pustaka dengan dilengkapi data-data empiris. Hasil penelitian adalah kebijakan visa on arrival memang mampu membantu pemulihan ekonomi nasional dengan warga negara asing yang datang dan membayar biaya PNBP sebagai biaya yang dibebankan bagi pengguna Visa On Arrival, namun dalam implementasi dan dampaknya masih ditemukan ancaman terhadap keamanan nasional, dan fungsi keamanan yang dianut oleh keimigrasian belum optimal sehingga kasus pelanggaran keimigrasian dan bahkan kejahatan pidana masih terjadi. Peneliti menyarankan penelitian ini bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk kebijakan visa selanjutnya agar tetap mempertimbangkan aspek keamanan nasional dan tidak hanya fungsi pembangunan kesejahteraan masyarakat atau pendapatan terhadap negara saja.

---

Visa is an instrument to filter foreigners who will enter a country and as a form of migration control. If previously Indonesia implemented a visa-free visit policy for 169 countries, recently the government has reviewed this and re-implemented the visa on arrival policy by adding to the list of countries subject to receiving the facility. This study aims to examine the implementation of the migration policy through Visa on Arrival for foreign nationals and its impact on security at the Soekarno-Hatta Airport TPI. This study is qualitative using a literature study equipped with empirical data. The results of the study are that the visa on arrival policy is indeed able to help restore the national economy with foreign nationals who come and pay PNBP fees as fees charged to Visa On Arrival users, but in its implementation and impact, threats to national security are still found, and the security function adopted by immigration is not optimal so that cases of immigration violations and even criminal crimes still occur. The researcher suggests that this study can be used as a consideration for the next visa policy so that it continues to consider aspects of national security and not only the function of developing community welfare or income for the country."

"ABSTRAKTesis ini membahas perubahan perspektif keamanan insani di Indonesia dalam studi kasusamandemen UUD 1945, beserta analisis penelitian kualitatif dan analisis intelijen dalampembahasannya serta berusaha mengetahui strategi yang tepat untuk menghadapi ancamanyang meliputi kelemahan-kelemahan yang diperspektifkan negatif dari hasil penelitian.Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif melalui studi pustaka danwawancara mendalam. Selain menggunakan analisis kualitatif dan analisis hermeneutikadalam studi pustaka juga dilakukan analisis intelijen atas ancaman yaitu melalui analisisSWOT guna menghasilkan kesimpulan dan rekomendasi bagi pengambil kebijakan. Hasilpenelitian menunjukkan perubahan perspektif keamanan insani di Indonesia dari studikasus amandemen UUD 1945 memperlihatkan adanya perspektif negatif dan perspektifpositif dari perubahan yang terjadi. Dari temuan data hasil penelitian tersebutmemperlihatkan bahwa perspektif keamanan insani di Indonesia masih harusdikonstruksikan. Adapun strategi yang digunakan untuk mengurangi ancaman dariperubahan perspektif dalam hal ini perspektif negatif yaitu merebaknya individualismemenggantikan kolektivisme gotong royong dan hilangnya peran negara digantikan kuatnyasektor swasta dan pribadi maka perlu ditempuh upaya penguatan perspektif positifkeamanan insani dengan melibatkan peran negara melalui pendekatan sekuritisasi yangtepat dan pelibatan alat keamanan untuk pemenuhan keamanan insani melalui reformasiregulasi yang lebih manifest (intrinsik) dalam mengatur soal keamanan insani di dalamregulasi pemerintah

---

ABSTRACTThis thesis describes the perspective of human security changes in Indonesia in a case studyof the 1945 amendment, along with the analysis of qualitative research and analysis ofintelligence in the discussion as well as trying to find the right strategy to deal with threatsthat include weaknesses that negative views of the research results. This study usesqualitative research methods through literature and in-depth interviews. In addition toqualitative analysis and analysis of hermeneutics in literature study was also conductedintelligence analysis of threats is through the SWOT analysis in order to produceconclusions and recommendations for policymakers. Results showed changes in theperspective of human security in Indonesia from 1945 amendment case study shows anegative perspective and a positive perspective on the changes that occur. From thefindings of the research data shows that the perspective of human security in Indonesia stillhas to be constructed. The strategies used to reduce the threat of a change of perspectivein this case a negative perspective, namely the spread of individualism replacingcollectivism mutual assistance and the loss of the role of the state replaced the strength ofthe private sector and private then need to be taken efforts to strengthen the positiveperspective of human security by involving the country through an approach ofsecuritization right and the involvement of security tools for the fulfillment of humansecurity through regulatory reform is more manifest (intrinsic) in regulating the humansecurity within government regulations"

"Energi adalah aspek vital dalam keberlangsungan kehidupan manusia yang dipengaruhi dan mempengaruhi banyak faktor sosial-politik. Pemutusan suplai gas alam Rusia terhadap Uni Eropa sejak pertengahan 2022 menyebabkan krisis energi, salah satunya bagi Belanda. Sebagai negara yang tidak dapat memenuhi kebutuhan energi primer melalui produksi domestik, Belanda harus mengimpor gas alam sebagai salah satu sumber energi terbesar. Artikel ini menganalisis fenomena krisis energi Belanda pasca pemutusan suplai gas alam Rusia dengan menggunakan neksus konsep keamanan manusia dan keamanan energi. Neksus keamanan energi dan keamanan manusia hadir dalam bentuk relasi di antara keduanya, yaitu aspek keamanan ekonomi dan keamanan kesehatan. Keberadaan neksus keamanan energi dan keamanan manusia dalam kebijakan-kebijakan energi Belanda dikaji menggunakan teori implementasi kebijakan (Grindle,1980). Teori implementasi kebijakan berfokus pada konten dan konteks kebijakan yang digunakan untuk menganalisis substansi kebijakan-kebijakan energi Belanda. Pengumpulan data dilakukan melalui tinjauan pustaka yang bersumber dari rilis resmi dokumen pemerintah, media massa, buku, dan artikel ilmiah relevan. Temuan menunjukkan bahwa Belanda merespon krisis dengan tetap mengacu kepada Rencana Energi dan Iklim (NECP) 2021-2030 sebagai haluan kebijakan energi nasional. Lima dimensi dalam NECP 2021-2030 yaitu dekarbonisasi, efisiensi, keamanan energi, integrasi pasar energi, dan riset & inovasi energi merefleksikan neksus keamanan manusia dan keamanan energi dalam kebijakan energi nasional.

---

Energy is vital in the continuity of human life, influencing many socio-political factors. The termination of Russia's natural gas supply to the European Union since mid-2022 has caused an energy crisis, one of which is for the Netherlands. As a country that cannot meet its primary energy needs through domestic production, the Netherlands must use natural gas as one of the largest energy sources. This article analyzes the phenomenon of the Dutch energy crisis after the cut-off of Russia's natural gas supply by using the concept of human security and energy security nexus. The nexus of energy security and human security exists in the form of a relationship between economic security and health security. The existence of a nexus of energy security and human security in Dutch energy policies is studied using policy implementation theory (Grindle, 1980). Policy implementation theory focuses on the content and policy context used to analyze the substance of Dutch energy policies. Data was collected through a literature review from official releases of government documents, mass media, books and relevant scientific articles. The findings show that the Netherlands responded to the crisis while referring to the Energy and Climate Plan (NECP) 2021-2030 as the national energy policy direction. The five dimensions of NECP 2021-2030 are decarbonization, efficiency, energy security, energy market integration, and energy research & innovation, and they reflect the nexus of human security and energy security in national energy policy."