Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKAjaran melawan hukum materiil dalam tindak pidana korupsi di Indonesia telah lamadipergunakan dan ditemui dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia.Penafsiran dari melawan hukum pun mengalami perkembangan dan terpengaruh dengankonsep melawan hukum dalam hukum perdata. Permasalahan mengenai bagaimanakahpenerapan dan pergeseran ajaran melawan hukum materiil dalam YurisprudensiMahkamah Agung RI khususnya kasus korupsi sejak berlakunya UU No. 24 Tahun 1960hingga UU No. 20 Tahun 2001 jo. UU No. 31 Tahun 1999 menjadi pokok pembahasandalam penelitian ini. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa Mahkamah Agungmengalami pergeseran pandangan ajaran melawan hukum dari bentuk formil ke dalambentuk materiil. Bentuk materiil pun meliputi penggunaan dalam fungsi positif dannegatif. Pada masa sekarang ini, ajaran melawan hukum materiil cenderungdipergunakan dalam fungsinya yang positif dimana hakim juga sangat berhati-hatimenggunakan fungsi negatifnya karena tuntutan sosiologis kemasyarakatan yangsemakin besar dalam pemberatasan korupsi. Dengan demikian pendekatan yangdigunakan tidak hanya pendekatan secara hukum tetapi juga secara sosiologis.Rekomendasi penelitian adalah pemberian batasan penggunaan fungsi positif ajaran inidalam kasus serta hakim harus jeli menggali nilai-nilai dalam masyarakat. Metodepenelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan desain deskriptif.

---

abstractThe using of Substantive Law Concept against corruption cases in Indonesia has longbeen used and found in the Jurisprudence of The Supreme Court of The Republic ofIndonesia. This concept has been influenced by civil law concept. The application andthe shift of substantive law concept since Act No. 24 In 1960 until Act No. 20 In 2001 jo.Act No. 31 In 1999 has became the main problems in this research. The result reveal thatThe Supreme Court has shifted the view from formal law concept to the substantive lawconcept. The substantive law concept used in two kind of function: positive and negativewhere the judge also very careful about using negative function because of the demandsfrom sociological community to eradicate corruption. Thus the approach used is not onlylegal approach but also sociological approach. Research recommendation is the provisionlimits the use of positive function of this doctrine in the case and the judge should becautious explore values in the society. The methode used is the juridical normative withdescriptive design."

"ABSTRAKUU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memberikan sebuah nuansa barudalam perkembangan penegakan hukum di bidang pemberantasan korupsi diIndonesia yaitu dengan dikenalnya pembalikan beban pembuktian terutamaberkaitan dengan pembuktian tindak pidana gratifikasi sebagaimana diatur dalamPasal 12 B ayat (1) huruf a. Permasalahannyamasih jarang ditemui perkara yangmenerapkan ketentuan tentang gratifikasi, padahal penggunaan pasal ini PenuntutUmum akan lebih diuntungkan karena kewajiban untuk membuktikan sudah adapada pihak terdakwa. Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui bagaimanakonsekuensi dari pembalikan beban pembuktian pada perkara gratifikasi terhadapproses pembuktian di muka persidangan oleh Penuntut Umum, penerapannyadalam kasus Dhana Widiatmika dan Gayus Tambunan, dan hal-hal apakah yangmasih menjadi permasalahan dalam penerapannya. Hasil penelitian inimenunjukkan penerapan pembalikan beban pembuktian perkara Gratifikasi dalamPasal 12 B terdapat kerancuan, karenapasal ini memuat dua unsur pasal yangmasing-masing memiliki sistem pembuktian yang berbeda yaitu unsur “pemberiankepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara” (sistem pembuktiankonvensional) dan unsur “berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanandengan kewajiban atau tugasnya” (sistem pembuktian terbalik). Dimana dalamproses pembuktian Pasal 12 Btetap mengacu pada KUHAP, sehingga menjadikanpembuktian terbalik mekanismenya tidak terlihat dalam pemeriksaan dipersidangan, karena dengan tetap saja pola hakim digiring pada polapemikirannya Jaksa Penuntut Umum.

---

ABSTRACTAct No. 20 of 2001 on Amendments to Act No. 31 Year 1999 onEradication of Corruption gives a new nuance in the development of lawenforcement in the field of eradication of corruption in Indonesia, with thefamiliar reversal of the burden of proof is primarily concerned with proving thecrime of gratification as provided for in Article 12 B of paragraph (1) letter a. Theproblem is rarely encountered cases that apply the provisions of gratification,whereas the use of this article Prosecutor will be benefited from the existingobligation to prove the defendant. This study intends to find out how theconsequences of a reversal of the burden of proof on the graft case against theevidence in court by prosecution , its application in the case of Gayus Tambunanand Dhana Widiatmika, and if things are still a problem in its application. Theresults of this study demonstrate the applicability of the reversal of the burden ofproof in the case of Article 12 B Gratuities are ambiguous, because this articlecontains two elements, each chapter has a different system that is an element ofproof "gift to an official or state officials" (conventional verification system) andelement "associated with his position and contrary to the obligations orduties"(reverse authentication system). Where in the process of proving Article 12B still refer to the Criminal Code, making the reverse authentication mechanism isnot visible in the examination in the trial, because the judge still herded thepattern of his thinking pattern Prosecution."

"Dalam tulisan ini, Penulis membahas mengenai perkembangan metode pencucian uang yang dilakukan dengan menggunakan kecanggihan teknologi informasi internet. Pencucian uang merupakan cara yang dilakukan para pelaku kejahatan agar dapat menikmati harta kekayaan yang dihasilkannya dari kejahatan. Asal-usul harta kekayaan haram ini berusaha untuk dihilangkan agar tidak menarik perhatian aparat yang berwenang. Aset haram tersebut datang dari berbagai kegiatan ilegal seperti korupsi, penggelapan, perdagangan narkoba, trafficing, perjudian, terorisme dan masih banyak lagi. Pertama, si pencuci uang akan berupaya memasukkan aset haramnya ini ke dalam sistem keuangan (placement), lalu melakukan transaksi dan transfer secara berkali-kali dan berlapis-lapis untuk memastikan bahwa jejak transaksi (audit trail) terhapus/ terkaburkan (layering). Setelah dana haram tersebut terlihat seolah-olah kekayaan yang sah, barulah si penjahat dapat menggunakan dananya tersebut dengan tenang dan kembali memperluas jaringan kejahatannya, karena uang hasil kejahatan bagi para pelaku kejahatan atau organisasi kejahatan merupakan ?darah? yang menjaga agar aktivitas ilegal mereka tetap eksis (lifeblood of the crime). Modus yang dilakukan para pencuci uang ini amat beragam, mulai dari yang paling sederhana seperti penyelundupan uang tunai lintas negara, hingga modus yang paling rumit untuk memastikan bahwa penegak hukum tak lagi mampu mendeteksi uang haram tersebut. Perkembangan transaksi melalui internet membuka celah baru bagi para pencuci uang yang "cerdas" untuk menghilangkan asal-usul kekayaan haramnya. Kecepatan transfer, disintermediasi lembaga keuangan, anonimitas transaksi internet menawarkan jalur baru yang potensial jika dibandingkan metode mencuci tradisional yang telah dijaga oleh barisan anti pencucian uang. Instrumen Undang-Undang anti Pencucian Uang telah menawarkan aspek hukum pembuktian yang lebih maju dibandingkan KUHAP, namun yang menjadi pertanyaannya sekarang ialah apakah aparat penegak hukum mampu menggunakannya dalam menjerat para pelaku kejahatan pencucian uang."

"Tesis ini membahas mengenai tinjauan hukum terhadap asas pembuktian dalam tindak pidana pencucian uang. Penelitian ini adalah penelitian normatif yang menggunakan deskriptif analitis. Hasil dari penelitian ini adalah diperlukannya pengaturan yang lebih baik guna mengatur tentang pembuktian di dalam Hukum Acara, khususnya terhadap Hukum Acara Pidana. Karena pengaturan mengenai pembalikan pembuktian atau pembuktian terbalik tidak diatur di dalam KUHAP sehingga mengacu kepada Undang-undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-undang Korupsi. Oleh karenanya hasil dari penelitian ini menyarankan agar pemerintah dapat menyesuaikan pengaturan di KUHAP dengan kondisi riil terkini.

---

This thesis discusses the legal review of the principle of proof in criminal acts of money laundering. The study was a normative study using descriptive analysis. The results of this research is the need for better arrangements in order to set about proving in the Law of Procedure, especially against the Code of Criminal Procedure. Because the arrangements regarding the reversal of proof or reverse proof is not regulated in the Criminal Code so that reference to the Law on Money Laundering and Corruption Act. Therefore the results of this study suggest that the government can adjust the settings in the current Criminal Procedure Code with the real condition."

"Penegakan hukum lingkungan menjadi isu yang sangat penting belakangan ini, karena Iingkungan hidup telah menjadi suatu indikator keberhasilan pembangunan. Dan keberhasilan penegakan hukum Iingkungan, amtara lain, tergantung pada kemampuan penegak hukum dalam membuktikan tindak pidana pencemaran Iingkungan. Penulis artikel ini berpendapat perlu ditingkatkan kemampuan teknis penegak hukum dalam hal pembuktian tindak pencemaran lingkungan, yang antara lain, melalui pendidikan hukum lanjutan atau pelatihan singkat."