Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tujuh persen dari penduduk dewasa dunia yang unbanked merupakan penduduk Indonesia. Diperkirakan lebih dari 97,74 juta orang dewasa di Indonesia tidak memiliki akses layanan perbankan yang berkontribusi pada tingginya angka kemiskinan. Menyadari pentingnya peran inklusi keuangan, Pemerintah Indonesia menetapkan Peraturan Presiden No. 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI). Meskipun 87 persen penduduk Indonesia beragama Islam, inklusi keuangan syariah masih tergolong rendah, padahal keuangan syariah menekankan nilai kesejahteraan. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh inklusi keuangan syariah terhadap kemiskinan multidimensi menggunakan fixed effect model dengan unit analisis 33 provinsi di Indonesia periode 2014-2023. Indeks inklusi keuangan syariah diukur berdasarkan aksesibilitas, ketersediaan, dan penggunaan layanan keuangan syariah, sedangkan kemiskinan multidimensi diukur melalui pendidikan, kesehatan, dan standar hidup. Penggunaan variabel kemiskinan multidimensi diharapkan dapat menggambarkan kemiskinan secara lebih komprehensif. Untuk mendapatkan hasil yang lebih representatif, dilakukan analisis lebih lanjut untuk melihat perbedaan pengaruh inklusi keuangan syariah terhadap kemiskinan multidimensi dengan ditetapkannya Peraturan Presiden RI No. 82 Tahun 2016 tentang SNKI. Hasil penelitian membuktikan inklusi keuangan syariah signifikan dalam mengurangi kemiskinan multidimensi dan diperkuat dengan adanya Perpres No. 82 Tahun 2016. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang mendukung perluasan inklusi keuangan syariah sebagai strategi efektif dalam mengurangi kemiskinan multidimensi di Indonesia.

---

Seven percent of the world's unbanked adult population is in Indonesia. More than 97.74 million adults in Indonesia do not have access to banking services, contributing to high poverty rates. Recognizing the importance of financial inclusion, the Indonesian government established Presidential Regulation No. 82 of 2016 concerning the National Strategy for Financial Inclusion (SNKI). Although 87 percent of Indonesia's population is Muslim, Islamic financial inclusion remains low, despite Islamic finance emphasizing well-being. This study aims to analyze the impact of Islamic financial inclusion on multidimensional poverty using fixed effect model with 33 provinces in Indonesia for 2014-2023. The Islamic financial inclusion index is measured based on accessibility, availability, and use of Islamic financial services, while multidimensional poverty is measured through education, health, and living standards. The use of multidimensional poverty variables provides a more comprehensive picture of poverty. Further analysis examines the differences in the impact of Islamic financial inclusion on multidimensional poverty following the issuance of Presidential Regulation No. 82 of 2016. The results empirically prove that Islamic financial inclusion significantly reduces multidimensional poverty, reinforced by the issuance of the regulation. These findings are expected to provide policy recommendations supporting the expansion of Islamic financial inclusion as an effective strategy in reducing multidimensional poverty in Indonesia."

"Permasalahan tentang kemiskinan memang seringkali berputar di wilayah pedesaan dan didominasi oleh rumah tangga agrikultur. Petani hampir tidak mengumpulkan modal karena skala usaha mereka dan setiap kali panen, upah mereka dari hasil panen digunakan untuk membayar pinjaman untuk fasilitas produksi dan kebutuhan sehari-hari. Sementara, meningkatnya permintaan pangan akibat pertumbuhan penduduk pun tak terhindarkan. Inklusi Keuangan dirasa bisa menjawab pertanyaan ini sebab bisa berperan sebagai penyangga risiko dan mendorong akumulasi modal bagi rumah tangga agrikultur. Untuk mencari tahu lebih lanjut secara empiris pengaruh inklusi Keuangan pada kemiskinan multidimensi dalam kelompok rumah tangga agrikultur, penelitian ini menggunakan statistik deskriptif melalui cross tabulation dan statistic inferensial menggunakan IV- probit. Ditemukan bahwa kondisi kemiskinan multidimensi pada rumah tangga agrikultur lebih parah jika dibandingkan rumah tangga non-agrikultur serta penggunaan fasilitas inklusi keuangan seperti kredit dan tabungan pun belum bisa digunakan secara maksimal. Akan tetapi jika inklusi Keuangan dapat ditingkatkan, kemiskinan multidimensi dapat dikurangi secara signifikan. Maka, perlu ada kebijakan yang lebih menyasar pada kebutuhan dan permasalahan setiap daerah yang berbeda-beda.

---

The problem of poverty often revolves around rural areas and is dominated by agricultural households. Farmers hardly accumulate capital because of the scale of their business and every harvest, their wages from the harvest are used to repay loans for production facilities and daily needs. Meanwhile, increasing demand for food due to population growth is inevitable. Financial Inclusion can answer this question, as it can act as a risk buffer and encourage capital accumulation for agricultural households. To find out more empirically the effect of Financial Inclusion on multidimensional poverty in agricultural households, this study uses descriptive statistics through cross-tabulation and inferential statistics using IV-probit. It was found that multidimensional poverty in agricultural households is more severe when compared to non-agricultural households and the use of financial inclusion facilities such as credit and savings has not been maximized. However, if financial inclusion can be improved, multidimensional poverty can be reduced significantly. Thus, there needs to be a policy that is more targeted at the needs and problems of each region."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh inklusi keuangan terhadap kemiskinan energi rumah tangga di Indonesia. Studi ini menggunakan data Susenas dan Pendataan Potensi Desa (Podes) tahun 2018. Variabel kemiskinan energi diukur menggunakan konsep deprivasi serta pendekatan multidimensional yang disusun dari lima dimensi dan enam indikator, yaitu: bahan bakar utama memasak, polusi udara dalam ruangan, penerangan, kepemilikian peralatan rumah tangga, dan perangkat penunjang layanan dasar seperti pendidikan, hiburan, dan komunikasi. Variabel inklusi keuangan juga diukur menggunakan pendekatan multidimensional berdasarkan aksesbilitas rumah tangga terhadap layanan keuangan meliputi akses ke lembaga keuangan seperti bank, kredit, dan asuransi. Estimasi pengaruh inklusi keuangan terhadap kemiskinan energi dilakukan dengan metode Two Stage Least Square (2SLS), menggunakan jarak rumah tangga ke fasilitas keuangan terdekat sebagai variabel instrumen untuk mengatasi masalah endogenitas dalam menjelaskan hubungan kausal antara inklusi keuangan dan kemiskinan energi rumah tangga. Dalam studi ini, salah satu mekanisme potensial yang digunakan adalah melalui pendapatan perkapita rumah tangga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum inklusi keuangan berdampak negatif terhadap kemiskinan energi. Aksesbilitas rumah tangga terhadap layanan keuangan berkontribusi dalam mengurangi kecenderungan rumah tangga mengalami kondisi miskin energi.

---

This study aims to examines the effect of financial inclusion on household energy poverty in Indonesia. This study uses data from the Susenas and Village Potential Data Collection (Podes) in 2018. The energy poverty variable is measured using deprivation concept and multidimensional approached with five dimensions and six indicators. These five dimensions are cooking, lighting, connected household appliance, entertainment/education and communication. Financial inclusion also be measured using multidimensional approached based on household acces to financial institution like acces to bank, loans, and insurance. Estimation of financial inclusion effect on energy poverty using Two Stage Least Square (2SLS) method with distance to nearest financial institutions as instrument variable (IV) to overcome endogenity issue in causal relationship between financial inclusion and energy poverty . In this study, income per capita is employed as potential channel through which financial inclusion can influence energy poverty. Overall, we find that financial inclusion has a negative effect on household energy poverty. Household’s accesbility to financial institution services contribute to reduce household vulnerability to energy poverty."

"ABSTRAKTesis ini membahas pengaruh indikator inklusi keuangan syariah terhadap tingkat keparahan dan kedalaman miskin di Indonesia tahun 2014 ndash; 2016. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan desain deskriptif dan menggunakan model ekonometrika. Data pengelitian menggunana data panel dari 33 provinsi di Indonesia. Variabel independen yang digunakan adalah Persentase Jumlah Kantor Perbankan Syariah terhadap Kantor Perbankan Konvensional per provinsi PS , Persentase Pembiayaan Perbankan Syariah terhadap total pembiayaan perbankan konvensional provinsi PPS , Persentase kepemilikan Asuransi perprovinsi ASR , Persentase Depositor Fund Perbankan Syariah terhadap Depositor Fund Perbankan konvensional provinsi DFPS , Indeks Pembangunan Teknologi dan Komunikasi provinsi IPTIK , Tingkat Produk Domestik Regional Bruto Nominal provinsi PDRBN , Tingkat Produk Domestik Regional Bruto Riil provinsi PDRBR dan Tingkat Produk Domestik Regional Bruto Perkapita provinsi PDRBP . Hasil penelitian menyimpulkan bahwa indikator inklusi keuangan syariah berpengaruh terhadap indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan di Indonesia, terutama aspek penggunaan keuangan syariah. Aspek penggunaan digambarkan melalui persentase pembiayaan perbankan syariah terhadap pembiayaan perbankan konvensional per provinsi PPS dan Jaminan Sosial ASR . Peningkatan aspek penggunaan berdampak pada pengurangan indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan

---

ABSTRACTThis thesis discusses about the impact of Syariah financial inclusion Indicators to the severity and poverty gap in Indonesia 2014 2016 . This research using a quantitative method with descriptive design and using econometric model. The research using panel data from 33 provinces in Indonesia. Independent variables used are Percentage Number of Sharia Banking Offices to Conventional Banking Offices per province PS , Sharia Financing to total conventional bank financing PPS , Percentage of Insurance Owners per province ASR , Deposit Fund Percentage of Sharia Banking to Deposit Fund of Conventional Banking per provinces DFPS , Technology and Communications Development Index IPTIK , Province Gross Domestic Regional Domestic Product PDRBN , Province Gross Domestic PDRBR and Province Gross Regional Domestic Product PDRBP . The results of the study determine that the inclusion of Islamic finance affects the severity and poverty gap index in Indonesia, especially the using aspect of Islamic finance. The using aspect of Sharia Financial are precentage of Sharia Financing to total conventional bank financing PPS and Social Security ASR . Increasing of that indicators can decrease severity and poverty gap index in indonesia."

"Inklusi keuangan adalah kondisi dimana seluruh pelaku ekonomi memiliki akses yang luas, terjangkau dan bermanfaat terhadap layanan keuangan yang berkualitas, berkelanjutan, dan aman sehingga dapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhannya, baik berupa transaksi, pembayaran, tabungan, kredit dan asuransi. Penelitian ini bertujuan untuk melihat hubungan inklusi keuangan dengan kemiskinan dan ketimpangan menggunakan bukti empiris dari 33 provinsi di Indonesia selama periode tahun 2009 – 2019, dengan metode estimasi fixed effects. Untuk mengetahui level inklusi keuangan di masing-masing provinsi, terlebih dahulu akan dilakukan penghitungan Indeks Inklusi Keuangan (IIK) Regional. Hasilnya diperoleh bahwa inklusi keuangan berpengaruh signifikan dalam mengurangi kemiskinan provinsi di Indonesia. Pada saat dilihat dengan ketimpangan, menunjukan bukti adanya hubungan non-linear berbentuk kurva U terbalik. Untuk hasil dekomposisi per dimensi, menunjukan bahwa dimensi akses secara signifikan berpengaruh terhadap pengurangan tingkat kemiskinan di Indonesia dan menunjukan hubungan non-linear berbentuk kurva U terbalik terhadap ketimpangan tanpa dikontrol oleh variabel determinan ketimpangan lainnya. Sedangkan untuk dimensi penggunaan, menunjukan tidak adanya hubungan yang signifikan baik itu terhadap kemiskinan ataupun ketimpangan

---

Financial inclusion is a condition in which all economic actors have broad, affordable and beneficial access to quality, sustainable and safe financial services that can be used to meet their needs, whether in the form of transactions, payments, savings, credit and insurance. This study aims to see the nexus between financial inclusion, poverty and inequality by looking at empirical evidence from 33 provinces in Indonesia during the period 2009 - 2019, using the fixed effects estimation method. For this purpose, we construct Financial Inclusion Index (FII) in each province, using two dimensions, access dimensions and usage dimensions. The results show that financial inclusion has a significant effect in reducing poverty in Indonesia. On the other side, FII supports for the existence of an inverted U-curve relationship between financial inclusion and inequality. The results of the FII decomposition show that the access dimension has a significant effect on reducing poverty levels in Indonesia and supports for the existence of an inverted U-curve relationship with inequality. However, the usage dimension shows there is no significant relationship, either to poverty or inequality"

"Kemiskinan energi masih menjadi permasalahan penting terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kemiskinan energi erat kaitannya dengan kekurangan pendapatan dalam memenuhi layanan energi dasar. Remitansi diyakini menjadi salah satu stimulus yang potensial dalam mengurangi kemiskinan energi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh remitansi dalam mengurangi kemiskinan energi multidimensi rumah tangga di Indonesia. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari Indonesia Family Life Survey (IFLS) periode tahun 2007 dan 2014. Untuk mengatasi masalah endogenity yang muncul karena adanya reverse causality antara remitansi dan kemiskinan energi, maka penelitian ini menggunakan instrumental variables berupa traditional migrant-sending district. Dengan menggunakan metode 2SLS (two-stage least squares) diperoleh bahwa remitansi dapat menurunkan kemiskinan energi multidimensi di Indonesia. Rumah tangga penerima menggunakan tambahan pendapatan untuk membeli layanan energi seperti listrik, peralatan rumah tangga, dan komunikasi sehingga konsumsi energi meningkat dan selanjutnya kemiskinan energi menurun. Selanjutnya karakteristik rumah tangga juga signifikan dalam mempengaruhi kemiskinan energi seperti status pekerjaan, pendidikan, jenis kelamin, ukuran keluarga, kepemilikan rumah, dan lokasi tempat tinggal. Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa ketimpangan pendapatan memediasi hubungan remitansi dan kemiskinan energi.

---

Energy Poverty is still an important issue especially in developing countries like Indonesia. Recent studies showed that energy poverty is closely related to a lack of income in fulfilling basic energy needs. Remittances are believed to be one of the potential stimulus in reducing energy poverty. This study aims to analyze the effect of remittances in reducing multidimensional energy poverty of households in Indonesia. The data used in this study comes from the Indonesia Family Life Survey (IFLS) for the 2007 and 2014 periods. To overcome the endogeneity problem that arises because of the reverse causality between remittances and energy poverty, this study uses instrumental variables in the form of traditional migrant-sending districts. By using the 2SLS (two-stage least squares) method, it is found that remittances can reduce multidimensional energy poverty in Indonesia. Recipient households use the additional income to purchase energy services such as electricity, household appliances, and communications so that energy consumption increases and subsequently energy poverty decreases. Furthermore, household characteristics are also significant in influencing energy poverty such as employment status, education, sex, family size, home ownership, and location of residence. In addition, this study also found that income inequality mediates the relationship between remittances and energy poverty."

"Studi ini bertujuan untuk menemukan bukti empirik mengenai kemiskinan energi multidimensi di Indonesia dan apakah dampaknya terhadap kesehatan. Motivasi dari studi ini berasal dari fakta bahwa kemiskinan energi dan kesehatan menjadi perhatian di dunia global, termasuk di Indonesia. Namun, studi empirik dalam membuktikan kemiskinan energi multidimensi dan dampaknya terhadap kesehatan masih sangat terbatas. Penelitian ini mengukur kemiskinan energi multidimensi melalui dua aspek, yaitu aksesibilitas, dan keterjangkauan. Dengan menggunakan metode regresi Two-Stage-Least-Square (2SLS), penelitian ini menemukan bahwa kemiskinan energi di Indonesia sangat bervariasi dan segala bentuk kemiskinan energi berdampak negatif terhadap status kesehatan rumah tangga di Indonesia.

---

This study aims to find empirical evidence regarding multidimensional energy poverty in Indonesia and its impact on health. The motivation for this study comes from the fact that energy poverty and health become a serious concern in the global world, including in Indonesia. However, empirical studies in proving multidimensional energy poverty and its impact on health are still very limited. This study measuring multidimensional energy poverty through two aspects, namely accessibility, and affordability. By using a simultaneous equation model with Two-Stage-Least-Square (2SLS) regression method, this study found that energy poverty in Indonesia varies widely and any form of energy poverty has a negative impact on household health status."

"Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya voluntary self exclusion adalah karena alasan religiusitas. Sebagai contoh, negara OKI dengan mayoritas penduduk Muslim, memiliki tingkat inklusi keuangan lebih rendah dibandingkan rata – rata negara di dunia. Individu di negara OKI cenderung lebih religius, sehingga adanya kebutuhan yang lebih besar untuk layanan keuangan syariah. Industri keuangan syariah sendiri secara signifikan mengalami pertumbuhan selama satu dekade terakhir. Ditemukan juga bahwa negara OKI dengan perbankan syariah memiliki tingkat inklusi yang sedikit lebih tinggi. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh perkembangan keuangan syariah terhadap inklusi keuangan di 30 negara OKI pada tahun 2015 – 2022. Hasil menunjukkan bahwa kinerja keuangan syariah secara signifikan berpengaruh positif, meskipun kecil, terhadap inklusi keuangan. Dengan menggunakan metode penghitungan Index of Financial Inclusion (IFI) oleh Sarma dan data Islamic Finance Development Indicator (IFDI), ditemukan juga adanya pengaruh signifikan antara GDP per kapita dan tingkat pengangguran terhadap inklusi keuangan.

---

One of the factors contributing to voluntary self-exclusion is religious reasons. For example, in OIC countries, where the majority of the population is Muslim, the level of financial inclusion is lower compared to the global average. Individuals in OIC countries tend to be more religious, leading to a greater need for Islamic financial services. The Islamic finance industry itself has significantly grown over the past decade. It is also found that OIC countries with Islamic banking have slightly higher inclusion rates. Thus, this research aims to analyze the impact of Islamic financial development on financial inclusion in 30 OIC countries from 2015 to 2022. The results indicate that Islamic financial performance significantly and positively influences financial inclusion, albeit to a small extent. Using the Index of Financial Inclusion (IFI) method by Sarma and the Islamic Finance Development Indicator (IFDI) data, it was also found that there is a significant impact between GDP per capita and unemployment rate on financial inclusion."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengukur indeks inklusi keuangan syariah (IIKS), pada sektor perbankan syariah, serta menganalisis pengaruh variabel daerah, yaitu PDRB per kapita, persentase penduduk miskin, indeks pembangunan manusia, rasio gini, persentase penduduk yang menggunakan internet, dan jumlah penyaluran Kredit Usaha Rakyat terhadap IIKS. Data yang digunakan adalah data panel 33 Provinsi di Indonesia, selama periode 2016 – 2020. Model regresi dalam penelitian ini menggunakan Fixed Effect Model (FEM), dengan program statistik Eviews 11. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pencapaian IIKS secara nasional dikategorikan ke dalam pencapaian kategori rendah dengan rata-rata sebesar 0,17. Provinsi DKI Jakarta dan Nangroe Aceh Darussalam, masing-masing mencapai nilai IIKS sebesar 0,70 dan 0,66 (kategori tinggi), sedangkan Provinsi DI Yogyakarta, mencapai nilai sebesar 0,35 (kategori medium). Sementara itu, 30 provinsi lainnya di Indonesia, termasuk kategori nilai IIKS rendah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, variabel persentase penduduk miskin dan persentase penduduk pengguna internet berpengaruh secara signifikan dan negatif terhadap pencapaian IIKS. Variabel lainnya, yaitu PDRB per kapita, indeks pembangunan manusia, rasio gini, dan jumlah penyaluran Kredit Usaha Rakyat berpengaruh tidak signifikan terhadap pencapaian IIKS di Indonesia.

---

This study aims to measure the Islamic Financial Inclusion Index (ISFI), in the Islamic banking sector, and analyze the influence of regional variables, namely GRDP per capita, percentage of the poor people, human development index, Gini ratio, percentage of the population using the internet, and the amount of Kredit Usaha Rakyat against ISFI. The data used are panel data from 33 provinces in Indonesia, during the period 2016 – 2020. The regression model in this study uses the Fixed Effect Model (FEM) with the Eviews 11 statistical program. The results of the study show that, the achievement of ISFI nationally is categorized into the low category, with an average of 0.17. The Provinces of DKI Jakarta and Nangroe Aceh Darussalam, respectively, achieved an ISFI score of 0.70 and 0.66 (high category), while DI Yogyakarta Province achieved a score of 0.35 (medium category). Meanwhile, 30 other provinces in Indonesia are in a low category of ISFI. The results showed that the variable percentage of the poor population and the percentage of the population using the internet have a significant and negative effect on the achievement of ISFI. Other variables, namely GRDP per capita, human development index, Gini ratio, and the amount of Kredit Usaha Rakyat have no significant effect on the achievement of ISFI in Indonesia."

"Studi tentang kemiskinan multidimensi telah banyak dilakukan akhir-akhir ini, namun belum terdapat studi kemiskinan multidimensi yang fokus terhadap kelompok pekerja pertanian di Indonesia. Penelitian ini berusaha melihat pengaruh determinan kemiskinan yang terdiri dari lima aspek, yaitu pertanian, pendidikan, demografi, geografis dan sosioekonomi terhadap kemiskinan multidimensi di rumah tangga pertanian Indonesia. Menggunakan data panel dari Indonesia Family Life Survey (IFLS) tahun 2014 dengan teknik regresi cross sectional dan ordinary least square, penelitian ini menunjukkan bahwa determinan luas lahan pertanian dan sistem pengairan lahan dari aspek pertanian, akses terhadap kredit di aspek sosioekonomi, dan tempat tinggal rumah tangga sebagai aspek geografis, memiliki pengaruh signifikan dan negatif terhadap status kemiskinan multidimensi rumah tangga pertanian. Selain berpengaruh ke status kemiskinan, determinan tersebut juga berpengaruh untuk mengurangi nilai kemiskinan multidimensi yang dimiliki oleh rumah tangga pertanian.

---

Research about multidimensional poverty have been carried out lately, but there are no multidimensional poverty studies that focus on agricultural labor groups in Indonesia. This research tries to see the influence of poverty determinants consisting of five aspects, namely agriculture, demography, geographical, education and socioeconomics on multidimensional poverty in Indonesian agricultural households. By using panel data from the 2014 Indonesia Family Life Survey (IFLS) with cross sectional and ordinary least square regression techniques, this study shows that determinants such as agricultural land area and land irrigation systems from the agricultural aspect, access to credit in socioeconomic aspects, and residence household as a geographical aspect, has a significant and negative influence on the multidimensional poverty status of agricultural households. In addition to influencing poverty status, the determinant also has an effect on reducing the multidimensional poverty value that is owned by agricultural households"