Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya akar perbedaan yang menonjol dalam pemikiran politik Islam antara Islam Syi'ah dan Sunni tentang kekuasaan khususnya studi tentang sistem politik Republik Islam Iran dan Republik Islam Pakistan. Namun dalam pemikiran ini memiliki tujuan yang sama yaitu menciptakan negara Islam. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk mencari jawaban seperti apa pemikiran politik Islam Syi'ah dan Sunni tentang kekuasaan? Serta bagaimana implikasi politik Islam Syi'ah dan Sunni terhadap Republik Islam Iran dan Republik Islam Pakistan?.Sebagai kerangka teoritis, penelitian ini menggunakan teori kekuasaan politik, kepemimpinan politik Islam dan teori triass politika. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan literatur.Temuan dalam penelitian ini menunjukkan pemikiran Syi'ah dengan konsep Imamah-nya mampu memberikan terobosan dalam dunia Islam sejak revolusi Khomeini pada tahun 1979 hingga saat ini. Dengan kekuasaan para ulamanya di Republik Islam Iran negara tersebut telah menjadi power yang ditakuti oleh negara kuat lainnya seperti Amerika dan Israel. Begitu pula halnya dengan Islam Sunni, dimana konsep Khalifah dapat diimplementasikan pada suatu Negara di Pakistan yang sebagai Negara Republik Islam Pakistan sejak tahun 1970.Implikasi sistem politik Islam ini menunjukkan bahwa politik kekuasaan dengan studi sistem politik Republik Islam Iran dan Republik Islam Pakistan menjadi tolak ukur seperti apa fakta yang terjadi dalam suatu negara yang dilahirkan berdasarkan pemikiran politik masing-masing keyakinan Islam Syi'ah dan Sunni. Implikasi politik ini juga menunjukkan berhasil atau tidaknya suatu teori itu diterapkan dalam sistem pemerintahan atau negara.

---

The study was backed by the roots by the difference that stands out in the political thought of Islam between Shiites and Sunnis about Islamic power in particular studies of the political system of the Islamic Republic of Iran and the Islamic Republic of Pakistan. In this thinking, however, have the same goal, namely to create an Islamic State. Therefore, this research was conducted to seek answers as to what the political thought of Islam Shi'ah and Sunnis about power? Political implications as well as how Shia and Sunnis against the Islamic Republic of Iran and the Islamic Republic of Pakistan?.As a theoretical framework, this research uses theories of political power, the political leadership of Islam and the theory of "triass politika". This research uses qualitative research methods to approach literature.The findings in this research indicates the Shi'ah concept of Imamate thought with his capable of delivering breakthrough in the Islamic world since the Khomeini revolution in 1979 to the present. With the power of the ulamanya in the Islamic Republic of Iran the country has become dreaded by the State power firm more like America and Israel. Sunni Islam, in which the concept can be implemented in a Caliphate State the Country of Pakistan as the Islamic Republic of Pakistan since the 1970s.The implications of the political system in Islam to show that political power with the study of the political system of the Islamic Republic Iran Islamic Republic of Pakistan and become a benchmark as to what facts that happened in a country that was born by virtue of their respective political thought Shia and Sunni beliefs. This also shows the political implications of successful or whether a theory is applied in the system of Government or the State."

"Di dunia sekarang ini, konsep hak asasi manusia (HAM) mempengaruhi semua aspek hubungan internasional dan melintasbatasi semua aspek hukum internasional kontemporer, Organisasi Kerjasama Islam (OKI) yang dibentuk pada 1969 dan Komisi Independen Permanen HAM Organisasi Kerjasama Islam (IPHRC) yang dibentuk pada 2010 memiliki kedudukan dan peranan dalam masalah hak asasi manusia atas konflik antara Arab Saudi dan Republik Islam Iran terkait eksekusi mati 47 ulama syiah oleh Arab Saudi pada 2 Januari 2016. Kasus eksekusi mati tersebut merupakan sebuah pelanggaran hak asasi manusia karena pada dasarnya hukuman mati di zaman saat ini tidak seharusnya dilakukan, terlebih dalam kasus hukuman mati ulama syiah erat dengan unsur oposisi politis dan tidak sesuai dengan prosedur internasional seperti pelaksanaan hukuman mati dengan pengawasan dari dewan HAM PBB atau dewan HAM negara anggota PBB. Atas hal tersebut, baik dalam sudut pandang teori intervensi, sudut pandang sejarah serta sudut pandang dasar hukum, OKI memiliki peranan dan kedudukan atas kasus tersebut. Namun, upaya yang dilakukan OKI hanya pada penyampaian pernyataan bahwa seharusnya Republik Islam Iran tidak ikut campur terhadap eksekusi mati yang dilakukan oleh Arab Saudi. Upaya yang minim tersebut tidak terlepas dari beberapa faktor seperti OKI merupakan organisasi yang masih menjaga diri dari sikap saling mengintervensi antar negara anggotanya, IPHRC sebagai komisi independen dalam hak asasi manusia masih merupakan komisi yang belum bisa berperan jauh dan masih minim kewenangan, masih terdapatnya perdebatan dalam menginterpretasikan hak asasi manusia antar negara anggota OKI, serta masih kental nya pembedaan antara negara-negara kuasa OKI dalam hal ini Arab Saudi dengan negara anggota OKI lainya.

---

In today's world, the concept of human rights affects all aspects of international relations and contemporary international law, the Organisation of Islamic Cooperation (OIC) which was formed in 1969 and the Committee of Independent Permanent Human Rights Organisation of Islamic Cooperation (IPHRC), which was formed in 2010, holds a position and role in human rights issues regarding the conflict between Saudi Arabia and the Islamic Republic of Iran related to the execution of 47 Shia scholars by Saudi Arabia on January 2, 2016. The case of the execution becomes a matter of human rights violation basically a death sentence in the current era should not be done, especially since death penalty cases of Shia clerics are linked to elements of the political opposition and not in accordance with international procedures, such as the executions under the supervision of the UN Human Rights Council or the Human Rights Council of UN member states. Based on that, whether in light of the theory of intervention, historical perspectives and viewpoint of the legal basis, the OIC has a role and a position on the case. However, the only effort made by the OIC was submitting a statement that Iran should not interfere against the executions carried out by Saudi Arabia. This minimal effort is not independent from several factors such as the OIC being an organization that is still distancing itself from mutual intervention between its member states, the IPHRC being an independent commission on human rights is still a commission that has not been able to contribute much and still lacks the authority, the continuing debate on interpreting human rights among member states of the OIC, as well as there still being strong distinctions between powerful OIC countries (in this regard, Saudi Arabia) and other OIC member countries."

"[ABSTRAKPenelitian ini dilatarbelakangi adanya suatu sistem pemerintahan yang di gulirkanoleh seorang tokoh Syi?ah Ayatullah Khumaini, yang selanjutnya terkonsep dalambentuk sistem yang disebut Wilayah Faqih, yang berbeda dengan sistempemerintahan di negara lain yang menganut sistem pemerintahan Islam sekalipun.Oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk mencari jawaban tentangbagaimana bentuk kongkrit sistem pemerintahan Republik Islam Iran?Sebagai kerangka teori dalam penelitian ini menggunakan teori politik IslamSyi?ah. Dan penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif.Hasil temuan dalam penelitian ini bahwa pemikiran politik Islam Syi?ah tertuangdalam konstitusi negara dengan berlandaskan teks agama baik dari al-Qur?anmaupun al-Hadist, atau konsep ini juga dikenal dengan sebutan Teo-Demokrasi,walau demikian kekuasaan ada pada rakyat dalam hal partisipasi politik. WilayahFaqih juga mengadopsi sistem trias politica, dimana kekuasaan terbagi dalamtiga lembaga ; Yudikatif, Eksekutif dan Legislatif. Yang menjadi pembeda adalahlandasan pada masing-masing bagian. Dalam sistem Wilayah Faqih terdapatkekuasaan di atas 3 lembaga tersebut, yaitu Rahbar.

---

ABSTRACTThis research is motivated existence of a system of government in the scroll by aShiite leader Ayatollah Khomeini, who subsequently conceptualized in the formof a system called Wilayah Faqih, which is different from the system ofgovernment in other countries that embrace the Islamic government systemthough. Therefore, this study was conducted to seek answers about how theconcrete form system of government of the Islamic Republic of IranAs a theoretical framework in this study using Shiite Islamic political theory. Andthis study used qualitative research methods.The findings in this study that the Shiite Islamic political thought contained in thestate constitution on the basis of religious texts from both the Koran and al-Hadith, or the concept is also known as Teo-Democracy, however power is in thepeople in terms of political participation. Wilayah Faqih also adopted triaspolitica system, in which power is divided in three institutions; Judiciary,Executive and Legislative. That the difference is the cornerstone on each section.In the system there is power in the Wilayah Faqih on 3 institutions, namelyRahbar, This research is motivated existence of a system of government in the scroll by aShiite leader Ayatollah Khomeini, who subsequently conceptualized in the formof a system called Wilayah Faqih, which is different from the system ofgovernment in other countries that embrace the Islamic government systemthough. Therefore, this study was conducted to seek answers about how theconcrete form system of government of the Islamic Republic of Iran?As a theoretical framework in this study using Shiite Islamic political theory. Andthis study used qualitative research methods.The findings in this study that the Shiite Islamic political thought contained in thestate constitution on the basis of religious texts from both the Koran and al-Hadith, or the concept is also known as Teo-Democracy, however power is in thepeople in terms of political participation. Wilayah Faqih also adopted triaspolitica system, in which power is divided in three institutions; Judiciary,Executive and Legislative. That the difference is the cornerstone on each section.In the system there is power in the Wilayah Faqih on 3 institutions, namelyRahbar]"