Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak penambahan fasilitas pelayanan kelurahan terhadap cakupan kepemilikan akta pencatatan sipil di DKI Jakarta. Latar belakang dari penelitian ini adalah masih rendahnya cakupan kepemilikan akta di sejumlah wilayah, serta pentingnya kemudahan akses layanan bagi kelompok rentan, khususnya perempuan dan anak. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode Difference-in-Differences (DiD) berbasis data panel sebanyak 801 observasi dari 267 kelurahan pada tahun 2022–2024. Sebanyak 45 kelurahan merupakan lokasi percontohan berdasarkan Pergub No. 334 Tahun 2023. Hasil regresi menunjukkan bahwa intervensi penambahan fasilitas memberikan peningkatan cakupan sebesar 15,1% pada wilayah perlakuan pasca intervensi, meskipun hanya signifikan pada tingkat 10%. Hasil regresi yang dilakukan per wilayah menunjukkan efek signifikan hanya terjadi di Jakarta Utara. Temuan ini menegaskan bahwa efektivitas kebijakan sangat bergantung pada konteks wilayah, kesiapan kelembagaan, serta sistem monitoring dan evaluasi yang konsisten.

---

This study aims to evaluate the impact of adding public service facilities at the sub-district level on the coverage of civil registration ownership in DKI Jakarta. The background of this research lies in the still-low coverage of civil registration in several areas and the importance of service accessibility for vulnerable groups, particularly women and children. A quantitative approach was employed using the Difference-in-Differences (DiD) method based on panel data comprising 801 observations from 267 sub-districts during the 2022–2024 period. A total of 45 sub-districts served as pilot locations under Governor Regulation No. 334 of 2023. The regression results indicate that the facility intervention led to a 15.1% increase in coverage in the treated areas post-intervention, although it was only statistically significant at the 10% level. Regression results by administrative region show that a statistically significant effect occurred only in North Jakarta. These findings underscore that policy effectiveness is highly dependent on regional context, institutional readiness, and a consistent monitoring and evaluation system."

"ABSTRAKHasil penelitian dalam bidang administrasi publik biasanya akan dijadikan dasar dalampembuatan kebijakan publik oleh pemerintah yang disebut sebagai kebijakan berbasis bukti(evidence-based policy). Dalam kenyataannya, pemerintah (birokrat) ada yang meragukanpenelitian kualitatif dan lebih memilih menggunakan beragam kecanggihan pengumpulan danpengolahan data kuantitatif dengan alasan akan sukar untuk diperdebatkan bukan hanya padatataran obyektivitas dari data yang ada namun juga proses melakukan penelitian itu sendiri.Pada akhirnya metode penelitian dilakukan sesuai dengan pesanan dan bukan dengan alasankesesuaian untuk menjawab pertanyaan penelitian. Oleh karena itu penting untuk melihatbagaimana menjaga obyektivitas dalam penelitian kualitatif sehingga kemudian dapatdijadikan dasar dalam pembuatan kebijakan dan menghasilkan kebijakan yang lebihberkualitas. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen (literatur) danpengalaman penulis sebagai tim ahli dalam beberapa kajian yang dibuat oleh pemerintah."

"Implementasi tugas dan fungsi lembaga pemerintah yang berada di lingkaran terdekat Presiden menjadi hal yang menarik untuk diteliti. Posisi strategis yang dimilikinya tidak serta merta menjadikan perannya terlaksana secara optimal. Hal ini dapat dilihat dari fungsi pemberian rekomendasi kebijakan yang dijalankan Sekretariat Kabinet. Permasalahan seperti adanya alur pengajuan kebijakan yang belum terlaksana sepenuhnya maupun permasalahan pada hal-hal yang bersifat administratif seperti kekuatan peraturan perundang-undangan yang mengatur, strategi komunikasi, dukungan teknologi informasi, efektifitas pemantauan kebijakan, maupun penerapan sanksi, membuat implementasi fungsi tersebut belum berjalan optimal. Untuk itu, penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi dari fungsi pemberian rekomendasi kebijakan yang dilaksanakan Sekretariat Kabinet beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Kerangka analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Implementasi Kebijakan, khususnya Model Implementasi Administratif yang dikemukakan Matland (1995). Pendekatan dalam penelitian ini adalah post-positivist, dengan metode penelitian kualitatif bersifat analisis deskriptif. Fokus penelitian yaitu lembaga Sekretariat Kabinet periode tahun 2015 hingga saat ini. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah implementasi fungsi pemberian rekomendasi kebijakan sudah berjalan, namun terdapat berbagai tantangan dan permasalahan yang membuat fungsi tersebut belum terimplementasi secara optimal. Faktor-faktor seperti seperangkat peraturan, komunikasi pelaksana, dukungan teknologi informasi, efektifitas pemantauan, pemberlakuan sanksi, maupun kompetensi pelaksana berpengaruh terhadap implementasi fungsi tersebut. Dari faktor-faktor tersebut, masih kurang kuatnya peraturan perundang-undangan menjadi permasalahan fundamental yang membuat implementasi fungsi pemberian rekomendasi kebijakan belum berjalan optimal. Untuk itu, diperlukan berbagai upaya pembenahan dan penataan agar peran sentral Sekretariat Kabinet dalam policy making process dapat berjalan sebagaimanya mestinya.

---

The implementation of the duties and functions of government institution in the President's closest circle, is an interesting thing to research. Its strategic position does not necessarily make its role carried out optimally. This can be seen from the function of providing policy recommendations carried out by the Cabinet Secretariat. Problems such as the disobedience of stakeholders to the flow of policy submissions, as well as problems on administrative matters such as supporting rules, communication strategies, information technology support, the effectiveness of policy monitoring, and the implementation of sanctions, have made the implementation of such functions not run optimally. Therefore, this study aims to analyze the implementation of the function of providing policy recommendations by the Cabinet Secretariat. The analytical framework used in this study is Policy Implementation Theory, particularly the Administrative Implementation Model by Matland (1995). This research uses post positivist approach, wtih qualitative method that is descriptive analysis. Focus of the research is the Cabinet Secretariat in the period 2015 until now. The result of this study is the implementation of the function of providing policy recommendations in dealing with various challenges and problems. actors such as a set of regulations, implementing communications, information technology support, effectiveness of monitoring, imposition of sanctions, and competence of implementers affect the implementation of these functions. From these factors, the lack of strong laws and regulations is a fundamental problem that makes the implementation of the function of providing policy recommendations not running optimally. For this reason, various efforts are needed to improve and organize so that the central role of the Cabinet Secretariat in the policy making process can run properly. "

"Banyaknya bidang tanah di provinsi DKI Jakarta yang belum terdaftar merupakan potensi pajak yang cukup besar dalam meningkatkan penerimaan pajak BPHTB. Namun dalam pelaksanaannya, pengenaan pajak BPHTB untuk pemberian hak baru atas tanah ini masih mengalami kendala. Adapun kendala yang dialami yaitu pengenaan sanksi administrasi BPHTB berdasarkan saat terhutang sejak penandatanganan Surat Keputusan (SK) BPN. Dalam hal ini warga Jakarta sebagai pembayar pajak merasa dirugikan, karena mereka dikenai sanksi administrasi yang disebabkan keterlambatan dalam menerima Surat Keputusan BPN. Berdasarkan hasil analisis melalui pengumpulan data di lapangan, studi literatur sebagai bahan referensi dan wawancara mendalam dengan pihak terkait, penulis menyimpulkan bahwa BPRD DKI Jakarta, Kantor BPN Wilayah DKI Jakarta dan PPAT DKI Jakarta telah bekerja sama dengan baik dalam proses pengenaan pajak BPHTB. Namun dalam kenyataannya, masih ada masalah dalam hal pengenaan sanksi administrasi BPHTB untuk pemberian hak baru atas tanah karena keterlambatan penerimaan SK BPN oleh wajib pajak. Untuk meminimalkan hal ini, diperlukan kolaborasi yang lebih komprehensif antara lembaga-lembaga, yaitu BPRD DKI Jakarta, Kanwil BPN DKI Jakarta dan PPAT di DKI Jakarta dengan melakukan Tata Kelola Kolaboratif. Dengan Collaborative Governance, diharapkan pelayanan kepada wajib pajak akan lebih baik dan penerimaan pajak BPHTB di DKI Jakarta akan meningkat.

---

The large number of land in DKI Jakarta province that have not yet beenregistered is a significant potential tax in increasing BPHTB tax revenue. But in its implementation, the imposition of BPHTB tax for granting new rights to this land is still experiencing obstacles. The constraints experienced are the imposition of BPHTB administrative sanctions based on the time of debt due to the signing of the BPN Decree (SK). In this case, Jakarta`s citizenas tax payers felt disadvantaged because they were subjected to administrative sanctions due to the delay in receiving the BPN Decree.

Based on the results of the analysis through data collection in the field, literature study as reference material and in-depth interviews with related parties, author concluded that BPRD DKI Jakarta, DKI Jakarta Regional Office of BPN and PPAT DKI Jakarta have been cooperating well in the imposition process of BPHTB tax. But in reality, there are still problems in the case of the imposition of BPHTB administrative sanctions for granting new rights to land due to delays in receipt of SK BPN by taxpayers.

To minimize this, a more comprehensive collaboration is needed between agencies, namely BPRD DKI Jakarta, Regional Office of BPN DKI Jakarta and PPAT in DKI Jakarta by conducting Collaborative Governance. With Collaborative Governance, it is expected that services to taxpayers will be better and BPHTB tax revenues in DKI Jakarta will increase."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip Good Public Governance pada pemerintah daerah tingkat kabupaten/kota di Indonesia tahun 2013-2015. Metode yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Analisis dilakukan dengan melakukan pemetaan pada masing-masing prinsip Good Public Governance GPG dan juga indikator-indikator yang mendukung prinsip tersebut. Kemudian hasil dari penelitian ini menunjukkan scoring dan pemeringkatan pada 5 lima pemerintah daerah tingkat kabupaten / kota di Indonesia yang memiliki nilai tertinggi dan terendah pada masing-masing prinsip. Serta tren dari masing-masing indikator pada setiap prinsip dapat disajikan selama tiga tahun yaitu 2013-2015 sehingga dapat terlihat dan diidentifikasi indikator mana saja yang sudah mencapai hasil yang baik serta yang masih perlu perbaikan.

---

This study aims to analyze the application of Good Public Governance principles to local governments at the districts cities level in Indonesia in 2013 2015. The method used is descriptive analysis with quantitative approach. The analysis is done by mapping on each of the principles of Good Public Governance GPG and also indicators that support these principles. Then the results of this study indicate scoring and ranking at 5 five local governments at the districts cities level in Indonesia which has the highest and lowest values in each principle. As well as the trends of each indicator in each principle can be presented for three years from 2013 until 2015 so it can be seen and identified which indicators have achieved good results and that still need improvement."

"Pemanfaatan TIK dapat memberikan sistem dan layanan untuk saling terhubung, pada akhirnya ditunjukkan untuk mempermudah dan mempercepat akses informasi yang dibutuhkan dalam segala hal. Kemajuan TIK memberikan sarana dalam pembangunan dan pembentukan sistem tata kelola yang efisien dan efektif hampir di semua bidang, salah satunya sektor pemerintah yang dikenal e-government (Electronic Government). Dalam rangka melaksanakan e-government dengan menciptakan layanan berbasis digital, Kota Depok sebagai salah satu pemerintah daerah yang ada di Indonesia juga ikut ambil bagian. Dengan padatnya jumlah penduduk dan luasnya jangkauan wilayah serta diikuti dengan nilai SPBE Kota Depok yang berada pada predikat baik, maka menjadi tuntutan untuk memberikan layanan kependudukan yang optimal salah satunya dengan melaksanakan pelayanan kependudukan secara digital. Namun dalam pelaksanaannya ternyata ditemukan permasalahan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesiapan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok dalam penerapan pelayanan kependudukan secara digital. Pengukuran e-readiness yang digunkaan, yaitu Framework STOPE dengan lima domain yang dapat dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan penelitian yakni strategy, technology, organization, people dan environment. Penelitian ini dikombinasikan dengan pemeringkatan e-readiness dari Center for International Development (CID) Harvard. Pendekatan penelitian yang digunakan, yaitu kuantitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan, yaitu mixed method melalui survei, wawancara mendalam dan studi kepustakaan dengan teknik analisis datanya, yaitu statistik deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan jika kesiapan Disdukcapil Kota Depok dalam penerapan pelayanan kependudukan secara digital berdasarkan perhitungan framework STOPE berada pada kategori siap dengan nilai 3,16 dengan persentase 79%. Namun praktiknya kesiapan yang baik tersebut tidak selamanya sesuai dengan keadaan di lapangan, dimana kesiapan penerapan e-government masih berbasiskan output belum melihat secara impact dan outcome. Hal tersebut berangkat dari penerapan pelayanan kependudukan secara digital yang masih memiliki beberapa permasalahan terutama pada domain environment, people, dan technology.

---

The utilization of Information and Communication Technology (ICT) facilitates interconnectivity among systems and services, streamlining and expediting access to essential information across diverse domains. ICT advancements serve as pivotal tools for the establishment of efficient governance frameworks, notably exemplified in the sphere of e-government. Depok City, as a regional government entity in Indonesia, is actively engaging in the implementation of digital-based services to realize e-government initiatives. Given the city's substantial population density and expansive geographical coverage, coupled with a commendable SPBE score denoting its proficient standing, there arises a pressing need to optimize citizen services, prominently achieved through the deployment of digital population services. Nonetheless, the execution of such initiatives has encountered inherent challenges. This study endeavors to assess the preparedness of Depok City's Population and Civil Registration Service in deploying digital population services. The assessment employs the STOPE Framework, encompassing five adaptable domains—strategy, technology, organization, people, and environment—to gauge e-readiness, complemented by e-readiness rankings sourced from Harvard's Center for International Development (CID). Employing a quantitative research approach, a mixed-method data collection methodology incorporating surveys, in-depth interviews, and comprehensive literature review is employed, with data analysis predominantly utilizing descriptive statistics. The findings of this research reveal that e-readiness of Depok City's Population and Civil Registration Service in deploying digital population services based on the STOPE Framework is in the ready category with e-readiness score of 3.16, constituting 79%. However, in practice, good readiness is not always in accordance with the conditions in the field, where readiness to implement e-government is still based on output without looking at impact and outcome. This stems from the implementation of digital population services which still has several problems, especially in the environment, people and technology domains."

"Tesis ini membahas mengenai analisa implementasi kebijakan pemenuhan hak sipil terhadap penyandang disabilitas netra dalam Pemilu dengan studi kasus Pemilu Legislatif 2014 di DKI Jakarta. Penelitian ini ingin melihat apakah kebijakan yang sudah dibuat dapat diimplementasikan dengan baik oleh penyelenggara pemilu. Penelitian ini menganalisa bagaimana kebijakan sudah diimplementasikan dengan empat variabel yaitu Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi serta menganalisa apa saja faktor penghambat dan pendukung dari implementasi kebijakan tersebut. Hasil penelitian menyarankan bahwa kebijakan yang baik harus disertai dengan implementasi yang baik pula karena banyak temuan lapangan yang mengarahkan kepada tidak terlaksananya implementasi secara baik karena tidak terpenuhinya empat variabel tersebut.

---

Thesis discusses the analysis of the implementation of civil rights compliance policies against persons with disabilities in the general election with a case study of legislative elections in 2014 in DKI Jakarta. This study wanted to see if the policy has been implemented properly by the election organizers.

The study trying to analyze how the policy has been implemented by four variables: Communication, Resources, Disposition and Bureaucratic Structure. Analyze what are the factors inhibiting and supporting the implementation of the policy.

The results of the study suggest that good policy must be accompanied by a good implementation that lead to failure in implementation as well due to nonfulfillment of the four variables."

"Skripsi ini membahas mengenai Implementasi Program Jakarta Open Data Dalam Mewujudkan Open Government di Provinsi DKI Jakarta. Pemerintahan terbuka sendiri adalah suatu konsep pemerintahan yang memiliki prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. Program open data dapat menjadi salah satu sarana dalam mewujudkan pemerintahan terbuka. Provinsi DKI Jakarta merupakan daerah pertama yang melaksanakan program open data di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan teknik analisis data kualitatif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara dengan informan terkait. Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah teori implementasi program oleh Dean Fixsen et al. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program Jakarta Open Data belum memenuhi aspek competency drivers dari segi seleksi staf, training dan coaching. Pada sisi pemerintahan terbuka, program Jakarta Open Data baru berhasil mewujudkan dua prinsip dari pemerintahan terbuka, yaitu transparansi dan akuntabilitas. Program Jakarta Open Data belum mampu mewujudkan prinsip partisipasi, mulai dari partisipasi dalam merekomendasikan data, partisipasi dalam pemanfaatan data, maupun partisipasi dalam mempengaruhi kebijakan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, kurangnya dataset yang dipublikasikan pada portal data, dan belum adanya ruang bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan pemerintahan.

---

This thesis discusses about The Implementation of Jakarta Open Data Program in Establishing Open Government in Special Capital Region DKI of Jakarta Province. The open government is a concept of government that has the principles of transparancy, accountability and participation. The open data program can be the one of medium in establishing the open government. The aim of the research is to analyze on how the implementation of open data program in establishing the open government in DKI Jakarta Province. DKI Jakarta Province is the first region which implementing the open data program in Indonesia. The research method used in this reaserch is post positivist approach in analizing the qualitative data. The method that used in this reasearch is through the interview with the informant. The theory used in this research is the Implementation Program by Dean Fixsen et al.

The result of the research shows that the Open Data Implementation Program in Jakarta has not fulfill the aspect of competency drivers in terms of staf selection, training and coaching. In terms of open government, the open data program in DKI Jakarta has succeded in establishing the two principlesof the open government, namely tranparency and accountability. Jakarta rsquo s open data program has not be able to implement the principle of participation, from the participation in recommending data, participation in data using, and participation to influence public policy. These occurence caused by the lack of socialization to the public, the lack of data sets published on the data portal, and the lack of space for the community to participate in government policy making."