Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Buku ini memberikan penjelasan dan dinamika mengenai ekonomi Islam dan peran keuangan sektor publik dan sosial Islam secara mendalam. Buku ini membahas secara detail peran sektor publik dan sosial Islam bagi perekonomian serta dinamikanya selama ini, baik berdasarkan instrumen, kelembagaan, regulasi, dan infrastruktur, komparasi teori sektor publik dan sosial islam dengan realita aplikasinya saat ini. Selain itu dalam buku ini juga memberikan gambaran, tantangan dan peluang pada beragam aspek untuk menwujudkan ekonomi Islam yang lebih menjelaskan tentang filosofi dasar ekonomi dan keuangan konvensional di mana konsep kapitalisme dan sosialisme menjadi konsep ekonomi yang dominan diadopsi oleh banyak negara.Sebagai sebuah kajian yang membahas secara mendalam berbagai aspek keuangan publik dan sosial, buku ini juga membahas sejauh mana praktik keuangan publik yang terjadi pada beberapa wilayah di Indonesia dengan mempertimbangkan dinamika dan karakteristik kearifan lokal pada wilayah tersebut. Selanjutnya apakah religiulitas dalam menjalankan ibadah individu selaras dengan ibadah yang sifatnya sosial? Bagaimana struktur pemerintah berpengaruh pada aplikasi keuangan publik dan sosial Islam? Bagaimana pengembangan instrumen keuangan yang sesuai dengan syariat Islam pada sistem kesultanan?"

"Buku yang ditulis oleh seorang begawan hukum Indonesia ini membahas berbagai persoalan hukum pidana, kriminologi dan sistem peradilan pidana di Indonesia. Buku ini juga membahas sistem peradilan pidana dalam konteks pembangunan, kaitannya denga Hak Asasi Manusia serta membahas pula berbagai teori, konsep, asas, regulasi hukum pidana dan acara pidana dalam berbagai dimensi dan dinamikanya.Buku ini penting bagi para mahasiswa, akademisi, peneliti, masyarakat sipil, pemerintah, penegak hukum, dan semua pihak yang menggeluti atau tertarik dengan persoalan hukum pidana, sistem peradilan pidana dan kriminologi."

"Salah satu semangat yang terkandung dalam UUD 1945, bahwa untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, perlu dibentuk lembaga-lembaga permusyawaratan dan perwakilan rakyat yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilu yang dilaksanakan secara demokratis dan transparan (keterbukaan). Pemilihan umum merupakan sarana demokrasi untuk mewujudkan sistem pemerintahan negara yang berkedaulatan rakyat sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945. Demokrasi menempatkan manusia sebagai pemilik kedaulatan yang kemudian dikenal dengan prinsip kedaulatan rakyat. Proses demokrasi juga terwujud melalui prosedur pemilu untuk memilih wakil rakyat dan pejabat publik lainnya. Pemerintahan negara yang dibentuk melalui pemilu tersebut adalah yang berasal dari rakyat, dijalankan sesuai dengan kehendak rakyat dan diabdikan untuk kesejahteraan rakyat. Kekuasaan pemerintahan negara yang memancarkan kedaulatan rakyatlah yang memiliki kewibawaan kuat sebagai pemerintahan yang amanah. Pemerintahan yang dibentuk melalui suatu pemilu akan memiliki legitimasi yang kuat. Oleh karena itu penyelenggaraan pemilu dan penyelesaian tentang hasil pemilu harus dilaksanakan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.Buku berjudul “Praktik Hukum Acara Dalam Memutus Perselisihan Hasil pemilu dan Pilkada” merupakan buku seri Hukum Acara Mahkamah Konstitusi yang diterbitkan secara kontinu. Buku ini merupakan salah satu buku ajar pada Fakultas Hukum dan referensi dalam memahami dan mengetahui tentang hukum acara, terutama Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Dalam buku ini diuraikan antara mengenai pengantar tentang pemilu dan Pilkada, hukum acara pemilu dan Pilkada dalam praktik, lembaga-lembaga terkait dengan pemilu dan Pilkada, serta uraian mengenai peradilan sengketa hasil pemilu dan Pilkada."

"Pemerintah telah menerbitkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Penyusunan Undang-Undang ini dimaksudkan menggantikan KUHP lama (Wetboek van Strafrecht) sebagaimana ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yang telah beberapa kali diubah. Penggantian tersebut merupakan salah satu usaha dalam rangka pembangunan hukum nasional. Usaha tersebut dilakukan secara terarah, terpadu, dan terencana sehingga dapat mendukung pembangunan nasional di berbagai bidang sesuai dengan tuntutan pembangunan serta tingkat kesadaran hukum dan dinamika yang berkembang dalam masyarakat.KUHP baru terdiri atas 2 (dua) Buku. Buku kesatu berisi tentang aturan umum memuat substansi antara lain ruang lingkup berlakunya ketentuan peraturan perundang-undangan pidana; tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana; pemidanaan, pidana, dan tindakan; gugurnya kewenangan penuntutan dan pelaksanaan pidana; pengertian istilah; dan aturan penutup.Buku kedua berisi tentang tindak pidana yang memuat substansi tindak pidana terhadap keamanan negara; martabat presiden dan/atau wakil presiden; negara sahabat; penyelenggaraan rapat lembaga legislatif dan badan pemerintah; ketertiban umum; proses peradilan; agama, kepercayaan, dan kehidupan beragama atau kepercayaan; yang membahayakan keamanan umum bagi orang, kesehatan, dan barang; kekuasaan pemerintahan; keterangan palsu di atas sumpah; pemalsuan mata uang dan uang kertas; pemalsuan meterai, cap negara, dan tera negara; pemalsuan surat; asal-usul dan perkawinan; kesusilaan; penelantaran orang; penghinaan; pembukaan rahasia; kemerdekaan orang; penyelundupan manusia; nyawa dan janin; tubuh; yang mengakibatkan mati atau luka karena kealpaan; pencurian; pemerasan dan pengancaman; penggelapan; perbuatan curang; kepercayaan dalam menjalankan usaha; perusakan dan penghancuran barang dan bangunan gedung; jabatan; pelayaran; penerbangan dan sarana serta prasarana penerbangan; penadahan, penerbitan, dan pencetakan; tindak pidana berdasarkan hukum yang hidup dalam masyarakat; dan tindak pidana khusus."