Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perencanaan dalam suatu sistem kompleks seperti sektor energi bukanlah hal yang mudah. Peta jalan transisi energi Indonesia dalam mencapai net zero emissions dihadapkan dengan berbagai macam ketidakpastian baik diri sisi techno-economic, socio-technical, dan juga political. Pengambilan kebijakan yang efektif dan optimal dibutuhkan agar target net zero emissions dapat tercapai dengan tetap memperhatikan faktor-faktor ketidakpastian yang menghambat. Dengan menggunakan pendekatan Exploratory System Dynamics Modeling and Analysis, penelitian ini menginvestigasi kombinasi kebijakan dan kebijakan yang menjadi kunci dalam mengoptimalkan transisi energi pada sektor pembangkitan listrik menuju net zero emissions di Indonesia dengan memperhatikan faktor-faktor ketidakpastian. Hasilnya penelitian ini menunjukkan bahwa kombinasi kebijakan tertentu dapat menghasilkan skenario optimal untuk mencapai net zero emissions.

---

Planning in a complex system such as the energy sector is not an easy task. Indonesia's energy transition road map in achieving net zero emissions is faced with various kinds of uncertainty, both from the techno-economic, socio- technical and political aspects. Effective and optimal policy making is needed so that the net zero emissions target can be achieved while still paying attention to inhibiting uncertainty factors. Using Exploratory System Dynamics Modeling and Analysis approach, this research investigates the combination of policies and policies that are key in optimizing the energy transition in the electricity generation sector towards net zero emissions in Indonesia by taking account into uncertainty factors. The results of this research show that a combination of certain policies can produce an optimal scenario for achieving net zero emissions."

"Tulisan ini menganalisis bagaimana Prinsip Pengelolaan Keuangan Negara Dalam Otorita Ibu Kota Nusantara. Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal. Ibu Kota Baru Republik Indonesia yang telah disahkan oleh Pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Ibu Kota Negara menjadi pusat perbincangan oleh Masyarakat dan Akademisi. Pembangunan Ibu Kota Baru tidak terlepas dari bagaimana cara pemerintah melakukan pendanaan dalam pembangunan Ibu Kota tersebut. Pendanaan Ibu Kota baru mendapatkan sumber pendanaan dari Keuangan Negara, Keuangan Negara dalam Ibu Kota Nusantara dikelola langsung oleh Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara yang ditunjuk langsung oleh Presiden dan Kepala Otorita berkedudukan setingkat dengan Menteri. Kepala Otorita yang mendapatkan kewenangan dalam mengelola Keuangan Negara dalam Ibu Kota Nusantara dan berkedudukan setingkat dengan Menteri menjadikan terdapat indikasi adanya dualisme kelembagaan dalam pengelolaan Keuangan Negara. Pada praktiknya Pengelolaan Keuangan Negara ditujukan hanya kepada Menteri Keuangan sebagai Chief Financial Officer (CFO) namun pada Undang-Undang tentang IKN, Kepala Otorita juga dapat mengelola Keuangan Negara dalam rangka persiapan, Pembangunan dan pemindahan Ibu Kota Negara. Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) digunakan dalam Pembangunan Ibu Kota Nusantara, sehingga terjadi kekhawatiran adannya pembengkakan APBN dalam Pembangunan Ibu Kota Nusantara.

---

This paper analyzes the Principle of State Financial Management in the Archipelago Capital Authority. This article was prepared using doctrinal research methods. The New Capital City of the Republic of Indonesia, which has been ratified by the Government based on Law Number 3 of 2022 as most recently amended by Law Number 21 of 2023 concerning the National Capital, has become the center of discussion among the public and academics. The development of the new capital city cannot be separated from how the government funds the development of the capital city. Funding for the new capital city receives funding sources from the State Finance. State Finances in the Archipelago Capital City are managed directly by the Head of the Archipelago Capital Authority who is appointed directly by the President and the Head of the Authority is at the same level as the Minister. The Head of the Authority who has the authority to manage State Finances in the Archipelago Capital and has a position at the same level as the Minister means that there is an indication of institutional dualism in the management of State Finances. In practice, State Financial Management is directed only to the Minister of Finance as the Chief Financial Officer (CFO), but in the Law on IKN, the Head of the Authority can also manage State Finances in the context of preparation, development and relocation of the National Capital. The State Revenue and Expenditure Budget (APBN) is used in the Development of the Archipelago Capital City, so there are concerns about the APBN swelling in the Development of the Archipelago Capital City."

"Tanda tangan memiliki peran penting dalam konteks sosial, ekonomi, pendidikan. Awalnya, tanda tangan hanya berbentuk tulisan di atas kertas, namun seiring perkembangan tekonlogi digital, tanda tangan online mulai digunakan dan telah diakui secara hukum. Meskipun tanda tangan telah menjadi komponen yang penting, namun kasus pemalsuan tanda tangan masih tinggi. Beragam metode telah dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, mulai dari metode tradisional hingga penggunaan teknologi. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sistem verifikasi keaslian tanda tangan melalui metode analisis time series dan arsitektur model Siamese Recurrent Neural Network yang efisien, memiliki akurasi yang tinggi, serta bersifat writer independent. Dari pengujian yang dilakukan, model yang dilatih menggunakan GRU (Gate Recurrent Unit) yang diimplementasikan dalam arsitektur Siamese RNN merupakan model paling optimal dengan tingkat akurasi pengujian 81.02%, durasi pelatihan selama 680 sekon, serta ukuran model sebesar 37.996 Mb. Data yang digunakan untuk pelatihan model ini didapatkan dengan menggunakan metode pemotongan (truncating) sinyal time series sehingga memiliki panjang 1116 data dan tanpa melakukan proses alignment menggunakan algoritma Dynamic Time Warping. Meskpun demikian, model yang menggunakan Bidirectional LSTM yang dilatih dengan data time series sepanjang 3489 data memiliki akurasi pengujian tertinggi sebesar 85.16%. Namun, model tersebut memiliki durasi pelatihan yang terlama yaitu sebesar 2431.2 sekon dan ukuran model terbesar yaitu 630 Mb.

---

Handwriting signature has important role at social, economic, and education context. Initially, handwriting signature only write in the paper. However, with the development of digital technology, online handwriting start to be used and has gained legal recognition in law. Although online handwriting signature has become important, there is still many cases of forgery handwriting signature. Various method has already implemented to solve this problem, start from traditional method until technology utilization. This research aims to develop system for handwriting signature authentication verification using time series analysis and Siamese Recurrent Neural Network model architecture that is efficient, highly accurate, and writer-independent. Based on experiments conducted in this research, the model trained using a GRU (Gate Recurrent Unit) implemented in Siamese RNN is the most optimal model generates 81.02% accuracy score, training time of 680 second, and memory size of 37.996 Mb. The data used for training this model was generated from time series signal truncation method resulting time series with data sequence length of 1116, without implementing alignment using Dynamic Time Warping algorithm. However the model utilizing Bidirectional LSTM trained with time series data sequence length of 3489 generates the highest accuracy score of 85.16%. But this model also has longest training time of 2431.2 second and largest memory size of 630 Mb."

"Sistem distribusi tenaga listrik adalah bagian dari sistem tenaga listrik yang berfungsi untuk mendistribusikan listrik dari jaringan transmisi menuju ke pelanggan. Pada sistem distribusi, sering tejadi ketidakseimbangan sistem akibat adanya perbedaan profil beban pada setiap fasenya yang dapat terjadi karena pemakaian beban satu fase masing-masing pelanggan dapat bervariasi. Hal tersebut dapat menyebabkan adanya ketidakseimbangan tegangan dan peningkatan kerugian daya pada sistem distribusi. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan dua metode analisis aliran daya, yaitu Backward and Forward Sweep dan Current Injection. Studi ini akan memberikan analisis tentang kondisi tegangan serta daya pada masing-masing fase di setiap bus dan saluran pada sistem distribusi tiga fase dalam kondisi beban yang tidak seimbang. Simulasi ini dilakukan pada dua IEEE test bus, yaituIEEE 19-Bus dan IEEE 33-Bus dengan konfigurasi radial. Hasil perhitungan aliran daya menggunakan metode Backward and Forward Sweep menunjukkan bahwa pada sistem IEEE 19-Bus, persentase penurunan tegangan tertinggi terjadi pada fase b di bus 19, sebesar 3,14%, persentase ketidakseimbangan tegangan tertinggi terjadi pada bus 19, sebesar 0,1409%, dan total rugi-rugi daya aktif dan reaktifnya sebesar 7,352 kW dan 3,164 kVAR. Pada sistem IEEE 33-Bus, persentase penurunan tegangan tertinggi terjadi pada fase c di bus 18, sebesar 5,85%, persentase ketidakseimbangan tertinggi terjadi pada bus 15, sebesar 0,2077%, dan total rugi-rugi daya aktif dan reaktifnya sebesar 19,107 kW dan 8,22 kVAR. Persentase selisih dari dua metode yang digunakan adalah kurang dari satu persen, sehingga kedua metode tersebut cukup akurat dalam menganalisis aliran daya pada sistem distribusi yang tidak seimbang.

---

The electrical power distribution system is a part of the power system that functions to distribute electricity from the transmission network to customers. In the distribution system, imbalances often occur due to the varying load profiles on each phase, which can happen because the single-phase load usage of each customer can vary. This can cause voltage imbalances and increase power losses in the distribution system. This study aims to compare two power flow analysis methods, namely Backward and Forward Sweep and Current Injection. The study provides an analysis of the voltage and power conditions on each phase at each bus and line in the three-phase distribution system under unbalanced conditions. Simulations were conducted on two IEEE test buses, namely IEEE 19-Bus and IEEE 33-Bus with radial configurations. The power flow calculation results using the Backward and Forward Sweep method showed that in the IEEE 19-Bus system, the highest voltage drop percentage occurred on phase b at bus 19, at 3.14%, the highest voltage imbalance percentage occurred at bus 19, at 0.1409%, and the total active and reactive power losses were 7.352 kW and 3.164 kVAR. In the IEEE 33-Bus system, the highest voltage drop percentage occurred on phase c at bus 18, at 5.85%, the highest imbalance percentage occurred at bus 15, at 0.2077%, and the total active and reactive power losses were 19.107 kW and 8.22 kVAR. The percentage difference between the two methods used is less than one percent, indicating that both methods are sufficiently accurate in analyzing power flow in an unbalanced distribution system."

"Keterbukaan terhadap pengalaman baru akan membantu meningkatkan kualitas pengajaran pada guru taman kanak-kanak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas pelatihan “Menjadi Guru Terbuka” dalam meningkatkan pemahaman guru Taman Kanak-Kanak mengenai keterbukaan terhadap pengalaman baru. Partisipan penelitian adalah 38 guru Taman Kanak-Kanak. Pengukuran efektivitas dilakukan dengan menggunakan alat ukur keterbukaan yang dikembangkan oleh peneliti dan diukur sebelum pelatihan, sesudah pelatihan dan dua minggu pasca pelatihan. Pengolahan data menggunakan ANOVA repeated measure. Pendekatan pelatihan menggunakan experiental learning dengan menggunakan berbagai metode seperti permainan, role play, diskusi dan ceramah. Pelatihan dilakukan selama dua hari yang terdiri dari empat sesi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelatihan “Menjadi Guru Terbuka” efektif meningkatkan pemahaman guru tentang keterbukaan terhadap pengalaman baru, yaitu dengan tingkat signifikansi 0.019. Meskipun demikian, efek pembelajaran relatif tidak menetap. Beberapa faktor didiskusikan lebih lanjut. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi ilmiah untuk mengembangkan program intervensi yang serupa pada guru Taman Kanak-Kanak untuk membantu meningkatkan kualitas pengajaran.

---

Openness to new experiences will help improve the quality of teaching in kindergarten teachers. The aim of this research is to determine the effectiveness of the "Becoming an Open Teacher" training in increasing Kindergarten teachers' understanding of openness to new experiences. Research participants were 38 Kindergarten teachers. Measurement of effectiveness was carried out using an openness measuring tool developed by researchers and measured before training, after training and two weeks after training. Data processing uses ANOVA repeated measures. The training approach uses experiential learning using various methods such as games, role plays, discussions and lectures. The training was carried out over two days consisting of four sessions. The research results showed that the "Becoming an Open Teacher" training was effective in increasing teachers' understanding of openness to new experiences, with a significance level of 0.019. However, the learning effects are relatively less persistent. Several factors are discussed further. The results of this research can be used as a scientific reference for developing similar intervention programs for Kindergarten teachers to help improve the quality of teaching."

"Keputusan Tata Usaha Negara Menurut Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menjelaskan tentang Keputusan Tata Usaha Negara yaitu suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Tesis ini membahas mengenai Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dalam menyelesaikan sengketa Keputusan Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta dalam Pemberhentian Mahasiswa. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian doktrinal. Sengketa yang terjadi dalam Perkara Nomor 24/G/2021/PTUN.BL antara mahasiswa dengan universitas swasta adalah perbuatan hukum yang memiliki sifat administratif sehingga menyebabkan dampak hukum bagi kedua belah pihak, Objek Gugatan ialah Surat Keputusan Rektor Universitas Teknokrat Indonesia tertanggal 27 Januari 2021 tentang Pemberhentian sebagai Mahasiswa Universitas Teknokrat Indonesia. Simpulan yang didapat berdasarkan hasil analisis adalah Keputusan Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta dalam pemberhentian mahasiswa termasuk dalam kategori Keputusan Tata Usaha Negara. Hal ini karena RektorPerguruan Tinggi Swasta dianggap sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang menjalankan urusan pemerintahan di bidang pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penegakan hukum terhadap keputusan pimpinan perguruan tinggi swasta terkait pemberhentian mahasiswa dalam Perkara Nomor 24/G/2021/PTUN.BL dilakukan melalui proses peradilan administratif di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

---

State Administrative Decision According to Article 1 number 9 of Law Number 51 of 2009 concerning the Second Amendment to Law Number 5 of 1986 concerning State Administrative Courts, it explains that State Administrative Decisions are written decisions issued by state administrative bodies or officials containing state administrative legal actions based on applicable laws and regulations, which are concrete, individual, and final, which have legal consequences for a person or civil legal entity. This thesis discusses the Authority of State Administrative Courts in resolving disputes over Decisions of Private Higher Education Leaders in Dismissing Students. The research method used in this study uses doctrinal research. The dispute that occurred in Case Number 24/G/2021/PTUN.BL betweenstudents and private universities is a legal act that has an administrative nature so that it causes legal impacts for both parties. The Object of the Lawsuit is the Decree of the Chancellor of Teknokrat Indonesia University dated January 27, 2021 concerning Dismissal as a Student of Teknokrat Indonesia University. The conclusion obtained based on the results of the analysis is that the Decision of the Head of a Private Higher Education Institution in dismissing students is included in the category of State Administrative Decisions. This is because the Chancellor of a Private HigherEducation Institution is considered a State Administrative Agency or Official who carries out government affairs in thefield of education in accordance with the provisions of laws and regulations. Law enforcement against the decision of the head of a private higher education institution regarding the dismissal of students in Case Number 24/G/2021/PTUN.BL is carried out through an administrative court process at the State Administrative Court (PTUN)."

"Kepemimpinan stratejik berperan penting dalam mencapai keberhasilan organisasi untuk bertahan dan berkembang dalam lingkungan bisnis yang penuh tantangan. Penelitian ini bertujuan untuk menguji peran kepemimpinan stratejik dalam merespon peristiwa langka di industri kesehatan, yaitu kombinasi antara regulasi pemerintah yang cenderung terus berubah dan munculnya COVID-19. Sebanyak 358 responden dari 141 rumah sakit tipe C dan D di Indonesia berpartisipasi dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan enam variabel laten dan dua puluh tujuh dimensi yang diolah dengan menggunakan Structural Equation Modeling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan resiliensi stratejik berperan sebagai mediator antara persepsi terhadap peraturan pemerintah, sumber daya organisasi, dan kapabilitas organisasi yang diwujudkan melalui kapabilitas jejaring dan rekonfigurasi sumber daya. Penelitian ini menunjukkan bahwa kapabilitas jejaring tidak berpengaruh signifikan terhadap keberlanjutan operasional rumah sakit, sedangkan rekonfigurasi sumber daya berpengaruh signifikan terhadap keberlanjutan operasional rumah sakit. Penelitian ini memberikan kontribusi penting yang memungkinkan manajemen rumah sakit untuk mengembangkan rencana aksi dalam menanggapi peraturan pemerintah bidang kesehatan ditambah dengan muncul dan meluasnya pandemi COVID-19; serta hasil investigasi terhadap sumber daya organisasi, dan untuk mengimplementasikan kapabilitas resiliensi stratejik secara lebih efektif.

---

Strategic leadership plays an important role in achieving organizational success in surviving and growing in a challenging business environment. This research aims to examine the role of strategic leadership in responding to a rare moment in the health industry, which is the combination of government regulations that tend to continue to change and the emergence of COVID-19. A total of 358 respondents from 141 type C and D hospitals in Indonesia participated in this research. This study employed six latent variables and twenty-seven dimensions, processed using structural equation modelling. Results of the research show that strategic resilience leadership serves as a mediator between perceptions of government regulations, organizational resources, and organizational capability realized through network capabilities and resource reconfiguration. This research also reveals that network capabilities have no significant effect on hospitals’ sustainability, while resource reconfiguration has a significant effect on hospital survival. This study makes an important contribution that enables hospital management to develop action plans in response to national healthcare regulations coupled with the emergence and extension of the COVID-19 pandemic; as well as the results of the investigation into organizational resources, and to implement strategic resilience capability more effectively."

"Penelitian ini menganalisis mengenai penerapan pemberian Dokumen Perjalanan Republik Indonesia kepada Warga Negara Indonesia yang tinggal di luar negeri yang melampaui batas waktu tinggal (overstay) dan tidak memiliki dokumen (undocumented). Dalam regulasi yang berlaku saat ini, Direktorat Jenderal Imigrasi dengan banyaknya program-program khusus yang berasal dari negara tujuan belum mengakomodir istilah WNI Overstayer dan WNI Undocumented berikut dengan regulasi pemberian dokumen perjalananya di luar negeri. Pada Tanggal 24 Januari 2014 diterbitkan Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi No: IMI-0120-GR.01.10 Tahun 2014 Hal Pemberian Dokumen Perjalanan Bagi Warga Negara Indonesia Overstayer Tidak Terdokumentasi (WNI-OTT), dalam surat tersebut diberikan penjelasan mengenai pemberian Dokumen Perjalanan bagi WNI-OTT dengan kondisi-kondisi yakni pertama, terhadap WNI-OTT yang memegang paspor dan/atau SPLP lama, tidak memiliki kartu penduduk yan membuktikan dirinya adalah penduduk negara setempat, petunjuk, bukti, atau keterangan-keterangan lain yang menunjukkan pemohon bertempat tinggal di negara tersebut, terlebih dahulu dapat diberikan Paspor RI untuk memperoleh Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Fungsi Konsuler Perwakilan RI di Luar Negeri. Kedua, WNI yang berada di luar negeri dan tidak memiliki paspor atau kartu identitas setempat, namun dapat membuktikan kewarganegaraan mereka melalui dokumen seperti akte kelahiran, akte perkawinan, buku nikah, ijazah, surat baptis, atau surat pewarganegaraan Indonesia, berhak untuk memperoleh paspor Republik Indonesia. Ketiga, bagi WNI yang tidak memiliki dokumen atau tidak berdokumen, maka fungsi konsuler melakukan wawancara dan penelitian untuk mengetahui identitas pemohon dan kemudian disampaikan hasilnya kepada Direktorat Jenderal Imigrasi. Berjalannya program-program pemberian dokumen perjalanan bagi WNI overstayer dan undocumented di luar negeri merupakan suatu bentuk nyata peran yang dilakukan oleh negara sebagai bentuk perlindungan bagi Warga Negaranya. Akan tetapi yang perlu diingat dan diterapkan adalah bahwa tatacara pemberian pelayanan publik tidak boleh lepas dari asas umum pemerintahan yang baik (AUPB). Pada saat melakukan pelayanan publik, untuk memberikan perlindungan bagi setiap penduduk dan warga negara dari penyalahgunaan wewenang oleh pemerintah, diperlukan pengaturan hukum yang mendukungnya sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Seiring dengan berjalannya program-program pemulangan yang diadakan berdasarkan kerjasama antara Pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah negara setempat, ditemukan kebijakan-kebijakan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada. maka tesis ini menawarkan gagasan-gagasan ideal mengenai pengaturan pemulangan bagi WNI overstayer dan undocumented di luar negeri agar dapat memberikan manfaat dan perlindungan sebesar-besarnya bagi masyarakat.

---

This research analyzes the application of granting Republic of Indonesia Travel Documents to Indonesian Citizens living abroad who have exceeded the overstay period and do not have documents (undocumented). In the current regulations, the Directorate General of Immigration, with its many special programs originating from destination countries, has not yet accommodated the terms Overstayer Indonesian Citizens and Undocumented Indonesian Citizens along with the regulations on providing travel documents abroad. On January 24 2014, a Circular Letter from the Director General of Immigration was issued No: IMI-0120-GR.01.10 of 2014 regarding the Provision of Travel Documents for Indonesian Citizens, Undocumented Overstayers (WNI-OTT), in this letter an explanation was given regarding the provision of Travel Documents for Indonesian Citizens. -OTT with conditions, namely first, for WNI-OTT who hold an old passport and/or SPLP, do not have a residence card which proves that they are a resident of the local country, instructions, evidence, or other information that shows the applicant resides in the country Firstly, an Indonesian Passport can be given to obtain a Certificate issued by the Consular Function of the Indonesian Representative Abroad. Second, Indonesian citizens who are abroad and do not have a passport or local identity card, but can prove their citizenship through documents such as birth certificates, marriage certificates, marriage certificates, diplomas, baptism certificates, or Indonesian citizenship letters, have the right to obtain a Republic of Indonesia passport. . Third, for Indonesian citizens who do not have documents or are undocumented, the consular function is to conduct interviews and research to find out the applicant's identity and then submit the results to the Directorate General of Immigration. The running of programs to provide travel documents for overstayed and undocumented Indonesian citizens abroad is a concrete form of the role carried out by the state as a form of protection for its citizens. However, what needs to be remembered and applied is that procedures for providing public services cannot be separated from the general principles of good governance (AUPB). When providing public services, to provide protection for every resident and citizen from abuse of authority by the government, legal regulations that support it are needed in accordance with the provisions in Article 4 of Law Number 25 of 2009 concerning Public Services. As the repatriation programs carried out based on cooperation between the Government of the Republic of Indonesia and local state governments progressed, policies were discovered that were not in accordance with the provisions of existing laws and regulations. So this thesis offers ideal ideas regarding repatriation arrangements for overstayed and undocumented Indonesian citizens abroad so that they can provide maximum benefits and protection for the citizen."