Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Background: Acute type-A aortic dissection occurs when the inner layer of the ascending aorta tears and develops an intimal flap. Surgery is the main intervention for this condition, which can lead to complications and even death. Post-operative hyperglycemia is a significant indicator of poor outcomes, impacting renal and neurologic functions, and increasing mortality rates. Studies reveal that higher blood glucose levels, a hallmark of type II diabetes mellitus (type II DM), predict morbidity and mortality following type A aortic dissection surgery due to body stress, immune system response, and mitochondrial problems.Methods: A retrospective cohort analytic study was conducted from January 2024 to July 2024, analyzing patients with and without preoperative type II DM who had undergone surgery. to find risk of early outcome like mortality and morbidity (AKI and post-operative wound infection). Bivariate statistical analysis using Independent T-test, Chi-Square, Fisher, and Mann-Whitney.Result: Patients who have type II DM and without type II DM have similar average age (49.24 ± 2.921 years old and 49.47 ± 1.040 years old respectively). Patients with type II DM had a longer duration of surgery time, with a mean of 448.18 ± 54.17 minutes, compared to patients without type II DM (370.84 ± 12.61 minutes). Intrahospital mortality, acute kidney injury complications, and infections had no significant relationship with type II DM.Conclusion: Both patient with type II DM and patients without type II occurs in productive age. Type II DM is not a risk factor for intrahospital mortality, acute kidney injury complications and infections.

---

Latar belakang: Diseksi aorta akut tipe A terjadi ketika lapisan dalam aorta ascenden robek dan mengembangkan flap intimal. Operasi adalah intervensi utama untuk kondisi ini, yang dapat menyebabkan komplikasi bahkan kematian. Hiperglikemia pasca-operasi merupakan indikator penting dari hasil yang buruk, berdampak pada fungsi ginjal dan neurologis, serta meningkatkan tingkat mortalitas. Studi menunjukkan bahwa kadar glukosa darah yang lebih tinggi, yang merupakan ciri khas diabetes mellitus tipe II (DM tipe II), memprediksi morbiditas dan mortalitas setelah operasi diseksi aorta tipe A akibat stres tubuh, respons sistem kekebalan, dan masalah mitokondria.

Metode: Sebuah studi analitik kohort retrospektif dilakukan dari Januari 2024 hingga Juli 2024, menganalisis pasien dengan dan tanpa DM tipe II pra-operatif yang telah menjalani operasi untuk menemukan risiko hasil awal seperti mortalitas dan morbiditas (gagal ginjal akut dan infeksi luka pasca-operasi). Analisis statistik bivariat dilakukan dengan menggunakan Uji T Independen, Chi-Square, Fisher, dan Mann-Whitney.

Hasil: Pasien yang memiliki DM tipe II dan tanpa DM tipe II memiliki rata-rata usia yang serupa (masing-masing 49,24 ± 2,921 tahun dan 49,47 ± 1,040 tahun). Pasien dengan DM tipe II memiliki durasi waktu operasi yang lebih lama, dengan rata-rata 448,18 ± 54,17 menit, dibandingkan dengan pasien tanpa DM tipe II (370,84 ± 12,61 menit). Mortalitas intrahospital, komplikasi gagal ginjal akut, dan infeksi tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan DM tipe II.

Simpulan: Pasien dengan DM tipe II dan pasien tanpa DM tipe II terdapat pada usia produktif. DM tipe II bukanlah faktor risiko untuk mortalitas intrahospital, komplikasi gagal ginjal akut, dan infeksi."

"Glaze adalah platform bertenaga AI yang membantu wanita mengumpulkan inspirasi estetika dan berbelanja produk berdasarkan gambar yang mereka kirim melalui teks, sehingga memecahkan masalah dalam menemukan item fesyen yang terlihat di media sosial. Menargetkan wanita muda berusia 18 hingga 34 tahun, Glaze menargetkan pasar penggemar mode yang signifikan. Namun, fokusnya saat ini hanya pada perempuan dan terbatasnya pengoperasian di AS membatasi jangkauan pasarnya. Berekspansi secara global dan melibatkan laki-laki dapat meningkatkan potensinya. Glaze melibatkan pelanggan melalui media sosial tetapi mengalami penurunan lalu lintas web. Didirikan oleh lulusan MIT dengan keterampilan teknis yang kuat namun pengalaman profesional yang terbatas, perusahaan ini dapat menghadapi tantangan dalam menarik investasi eksternal. Perusahaan ini bersaing dengan beberapa platform mapan dan menghadapi hambatan seperti kebutuhan akan AI tingkat lanjut, akses data, dan kemitraan dengan merek fesyen. Tren seperti meningkatnya belanja online, pengaruh media sosial, dan permintaan akan fesyen berkelanjutan mendukung pertumbuhan Glaze. Model pendapatan Glaze yang belum teruji dapat mencakup komisi afiliasi, biaya layanan, dan langganan. Metode diskriminasi harga seperti diskon pelajar mungkin menarik pengguna tetapi mempersulit administrasi. Pasar e-commerce ritel fesyen AS, yang diproyeksikan melebihi 145 miliar dolar AS pada tahun 2024, menawarkan peluang pendapatan yang signifikan. Jika Glaze menjangkau 10% perempuan yang ingin mempercepat belanja dan memonetisasi 1% pasar ini, maka Glaze dapat menghasilkan sekitar 8,439 juta dolar AS setiap tahunnya. Meskipun terdapat peluang yang menjanjikan, ketidakpastian profitabilitas Glaze dan persaingan dari perusahaan besar menimbulkan beberapa risiko investasi. Investasi awal sebesar 4,5 juta dolar AS untuk sekitar 10,7% ekuitas direkomendasikan untuk membantu Glaze meningkatkan skala operasi, memperluas jangkauan pasar, dan memperkuat model pendapatannya, sehingga mengamankan saham dalam pertumbuhannya di masa depan.

---

Glaze is an AI-powered platform that helps women curate aesthetic inspirations and shop products based on images they send via text, solving the problem of locating fashion items seen on social media. Targeting young women aged 18 to 34, Glaze addresses a significant market of fashion enthusiasts. However, its current focus solely on women and limited U.S. operability restricts its market reach. Expanding globally and including men could enhance its potential. Glaze engages customers through social media but has seen a decline in web traffic. Founded by MIT graduates with strong technical skills but limited professional experience, the company could face challenges attracting external investment. It competes with several established platforms and encounters barriers such as the need for advanced AI, data access, and partnerships with fashion brands. Trends like increased online shopping, social media influence, and demand for sustainable fashion support Glaze’s growth. Glaze’s untested revenue model could include affiliate commissions, service fees, and subscriptions. Price discrimination methods like student discounts might attract users but complicate administration. The U.S. retail e-commerce market for fashion, projected to exceed 145 billion U.S. dollars in 2024, offers significant revenue opportunities. If Glaze captures 10% of women seeking to expedite shopping and monetizes 1% of this market, it could generate about 8.439 million U.S. dollars annually. Despite promising opportunities, the uncertainty of Glaze’s profitability and competition from larger companies present some investment risks. An initial investment of 4.5 million U.S. dollars for approximately 10.7% equity is recommended to help Glaze scale operations, expand market reach, and solidify its revenue model, securing a stake in its future growth."

"Munculnya kebijakan Naturalisasi sungai di tahun 2017 memperlihatkan adanya inkonsistensi kebijakan pada implementasi kebijakan penanggulangan bencana banjir pada basis kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menentukan model implementasi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah melalui teori Ambiguitas-Konflik milik R.E. Matland. Permasalahan inkonsistensi kebijakan akan dianalisis dengan perspektif konflik dan ambiguitas di antara kelompok aktor Pemerintah Provinsi dan Kementerian PUPR sebagai Pemerintah Pusat. Berdasarkan analisis yang dilakukan, implementasi kebijakan penanggulangan bencana banjir di Jakarta dikategorikan pada model Implementasi Simbolis yang ditentukan berdasarkan tingkat konflik dan ambiguitas pada implementasi kebijakan yang tinggi. Konflik yang tinggi ditunjukkan melalui perbedaan interpretasi dan pandangan serta kepentingan terhadap tujuan kebijakan. Sedangkan ambiguitas yang tinggi ditunjukkan melalui ketidakjelasan cara atau strategi yang dimiliki oleh masing-masing aktor.

---

The emergence of the river naturalization policy in 2017 highlights the policy inconsistency in the implementation of flood policies based on the 2005-2025 Regional Long-Term Development Plan (RPJPD). Therefore, this study aims to determine the policy implementation model conducted by the government using R.E. Matland's Ambiguity-Conflict theory. The issue of policy inconsistency will be analyzed from the perspective of conflict and ambiguity among the actor groups of the Provincial Government and the Ministry of Public Works and Public Housing (PUPR) as the Central Government. Based on analysis conducted, the implementation of flood policies in Jakarta is categorized under the Symbolic Implementation model, determined by the high level of conflict and ambiguity in policy implementation. High conflict is shown through differing interpretations, views, and interest regarding policy goals. High ambiguity is demonstrated through the lack of clarity in the methods or strategies possessed by each other."

"Salah satu permasalahan penting yang membahayakan komitmen Indonesia terhadap keadilan dan hak asasi manusia adalah korupsi dalam sistem hukum. Tesis ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana korupsi berdampak pada pelanggaran hak asasi manusia dan akses hukum dalam penegakan hukum di Indonesia. Berdasarkan kerangka teori konsepsi keadilan Aristoteles dan John Rawls serta Fraud Triangle Theory karya Donald Cressey, penelitian ini menunjukkan bagaimana perilaku korup aparat penegak hukum seperti pemerasan dan penyuapan berujung pada prasangka dan ketidakadilan dalam sistem peradilan.Temuan utama penelitian ini menunjukkan bahwa korupsi menyebabkan pelanggaran serius terhadap hak-hak dasar masyarakat, khususnya hak untuk diperlakukan secara adil dan setara di pengadilan. Komunitas miskin dan rentan menderita karena ketidakmampuan sistem hukum untuk menegakkan keadilan secara adil, sehingga memperburuk kesenjangan sosial. Lebih lanjut, penelitian ini menekankan perlunya reformasi sistem peradilan secara menyeluruh untuk meningkatkan akuntabilitas, keterbukaan, dan penerapan undang-undang antikorupsi yang lebih kuat.Kesimpulannya, korupsi dalam sistem hukum menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia meluas dan merugikan integritas penegakan hukum. Oleh karena itu, langkah-langkah pemberantasan korupsi harus diutamakan untuk mencapai keadilan sejati dan menjaga hak asasi manusia di Indonesia.

---

One critical issue that jeopardizes Indonesia's commitment to justice and human rights is corruption in the legal system. This thesis aims to examine how corruption affects human rights abuses and legal access in Indonesian law enforcement. Based on the theoretical frameworks of Aristotle's and John Rawls' conception of justice and Donald Cressey's Fraud Triangle Theory, this study shows how law enforcement personnel's corrupt behaviors like extortion and bribery lead to prejudice and injustice in the judicial system.

The research's primary conclusions demonstrate that corruption leads to grave abuses of people's fundamental rights, particularly the right to be treated fairly and equally in court. Poor and vulnerable communities suffer from an unjust legal system's incapacity to administer justice fairly, which exacerbates social inequality. Furthermore, this study emphasizes the need for thorough justice system reform to improve accountability, openness, and the application of stronger anti-corruption laws.

In conclusion, corruption in the legal system causes widespread human rights violations and harms the integrity of law enforcement. Therefore, measures to combat corruption must be given high importance in order to achieve true justice and safeguard human rights in Indonesia."

"Tesis ini menganalisis bagaimana implementasi penanaman modal di Indonesia setelah ditetapkannya Undang – Undang Cipta Kerja, khususnya berdasarkan peran Kementerian Investasi/BKPM sebagai koordinator pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko. Secara khusus permasalahan yang dibahas adalah bagaimana optimalisasi realisasi investasi sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja dan bagaimana implementasi pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko setelah Undang-Undang Cipta Kerja. Metode dalam penelitian ini adalah doktrinal. Hasil penelitian menunjukan bahwa Pertama, bahwa Undang – Undang Cipta Kerja beserta peraturan turunannya bepengaruh signifikan terhadap peningkatan realisasi investasi di Indonesia. Hal ini terlihat dari capaian realisasi investasi yang meningkat setiap tahunnya, jumlah nomor induk berusaha yang sampai dengan akhir Desember 2023 mencapai angka 11 Juta dan peringkat daya saing Indonesia pada World Competitiveness Rangking yang dirilis oleh IMD World meningkat dari posisi 34 menjadi 27. Kedua, Untuk implementasi pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko setelah diterbitkannya UU CK belum dapat terlaksana dengan maksimal apabila di komparasi dengan jumlah NIB yang diterbitkan, sehingga prinsip perizinan berusaha ”Trust But Verify” belum dilakukan optimal.

---

This thesis analyze the implementation of capital investment in indonesia after Job Creation Law was issued according to ministry of investment/bkpm role as supervisor coordinator of risk based business license. Specifically, the issues discussed are how to optimize investment realization in accordance with the Job Creation Law and how to implement risk-based business licensing supervision after the issuance of the Job Creation Law. The method in this research is doctrinal. The research results show that first, the Job Creation Law and its derivative regulations have a significant effect on increasing investment realization in Indonesia. This can be seen from the achievement of investment realization which increases every year, the number of Business Identification Numbers which by the end of December 2023 reached 11 million and Indonesia's competitiveness ranking in the World Competitiveness Ranking released by IMD World increased from position 34 to 27. Second, for The implementation of risk-based business licensing supervision after the issuance of the CK Law has not been implemented optimally when we compared with the number of NIBs issued, so the principle of "Trust But Verify" business licensing has not been implemented optimally."

"Fenomena sport influencer di media sosial telah menjadi strategi pemasaran digital yang efektif dalam memengaruhi perilaku konsumen. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur untuk mengidentifikasi aspek-aspek yang memengaruhi efektivitas sport influencer di media sosial melalui tinjauan 10 jurnal yang relevan. Temuan memperlihatkan adanya lima aspek utama yang memengaruhi keterlibatan audiens : parasocial relationships (PSR), source credibility, content quality, engagement metrics, dan team identification. Dari kelima aspek tersebut, dua variabel utama, yaitu exercise intention dan purchase intention, muncul sebagai indikator keberhasilan konten yang diunggah oleh sport influencer di media sosial. Temuan juga menunjukkan adanya peran platform media sosial seperti, Instagram dan YouTube dalam penyampaian konten visual yang interaktif. Serta pengaruh yang berbeda terhadap gender perempuan dan laki-laki. Studi ini tidak hanya memberikan wawasan strategis bagi pemasaran digital berbasis influencer, tetapi juga mendorong eksplorasi lebih lanjut mengenai pengaruh gender, platform baru seperti TikTok, dan peran emosional dalam interaksi audiens dengan sport influencer

---

The phenomenon of sport influencers on social media has become an effective digital marketing strategy in influencing consumer behavior. This study uses a literature review approach to identify the aspects that affect the effectiveness of sport influencers on social media through a review of 10 relevant journals. The findings reveal five key aspects that influence audience engagement: parasocial relationships (PSR), source credibility, content quality, engagement metrics, and team identification. Among these aspects, two main variables, exercise intention and purchase intention, emerge as indicators of content success uploaded by sport influencers on social media. The findings also highlight the role of social media platforms such as Instagram and YouTube in delivering interactive visual content, as well as the different influences on male and female audiences. This study not only provides strategic insights for influencer-based digital marketing but also encourages further exploration of the impact of gender, new platforms like TikTok, and the emotional role in audience interaction with sport influencers."

"TikTok, platform media sosial yang terkenal dengan konten video pendeknya, telah mengubah metode e-commerce tradisional secara signifikan melalui fitur inovatif barunya, TikTok Shop. Makalah akademis ini menganalisis dampak ekspansi e-commerce TikTok terhadap pasar Indonesia, dengan fokus pada perilaku konsumen, dinamika pasar, dan ekosistem e-commerce secara keseluruhan. Penelitian ini menerapkan analisis menggunakan teori disruptive innovation oleh Christensen dan konsep discontinuous technology oleh Schilling. Temuan utama menunjukkan kemampuan TikTok Shop dalam menggabungkan hiburan dengan belanja, mengubah perilaku pembelian konsumen, dan menghadirkan ancaman terhadap platform e-commerce tradisional. Studi ini juga membahas implikasi terhadap UKM lokal, respons peraturan, dan dampak ekonomi, serta menekankan perlunya perusahaan mengadopsi inisiatif proaktif dalam menghadapi disrupsi digital. Laporan ini juga mengeksplorasi kemungkinan tren masa depan dan menawarkan rekomendasi agar berhasil mengelola ekosistem digital yang terus berkembang.

---

TikTok, a social media platform known for its short video content, has significantly disrupted traditional e-commerce methods through its new innovative feature, TikTok Shop. This academic paper analyzes the impact of TikTok's e-commerce expansion on the Indonesian market, focusing on consumer behaviors, market dynamics, and the overall e-commerce ecosystem. The research applies the analysis using Christensen's theory of disruptive innovation and Schilling's concept of discontinuous technology. Key findings show TikTok Shop's ability to combine entertainment with shopping, changing consumer purchasing behaviors and presenting threats to traditional e-commerce platforms. The study also discusses the implications for local SMEs, regulatory responses, and the economic impact, emphasizing the need for companies adopting proactive initiatives in the face of digital disruption. This report also explores possible future trends and offers recommendations to successfully manage the evolving digital ecosystem."

"Perencanaan tata ruang wilayah merupakan salah satu aspek penting dalam pengelolaan dan pengembangan suatu daerah. Kota Palembang, sebagai salah satu kota besar di Indonesia, memerlukan perencanaan tata ruang yang komprehensif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, sosial, dan lingkungan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan adanya peraturan daerah yang mengatur rencana tata ruang wilayah untuk periode tahun 2023-2043. Tujuan dari rancangan peraturan daerah ini adalah untuk menetapkan kebijakan dan strategi dalam penataan ruang wilayah Kota Palembang selama dua dekade ke depan. Hal ini mencakup pengaturan penggunaan lahan, pengembangan infrastruktur, serta pelestarian lingkungan hidup. Penelitian ini akan menganalisis lebih dalam melalui pertanyaan “Apakah proses pembentukan peraturan daerah pada Rancangan Peraturan Daerah Kota Palembang tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2023-2043 telah sesuai prosedur?” dan “Bagaimanakah Prosedur Peralihan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palembang Menjadi Peraturan Daerah Kota Palembang Tahun 2023-2043?” Analisis prosedur peralihan dari Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 menjadi Peraturan Daerah Kota Palembang dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Metode ini melibatkan kajian dokumen hukum, wawancara dengan pemangku kepentingan terkait, serta analisis kebijakan publik. Hasil Analisis menunjukan bahwa, proses peralihan dimulai dengan penyusunan draft oleh Pemerintah Kota Palembang berdasarkan pedoman dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Draft tersebut kemudian dibahas dalam rapat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Setelah melalui tahap konsultasi publik dan revisi sesuai masukan dari berbagai pihak, draft final disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palembang menjadi peraturan daerah. Lalu implementasi peraturan daerah ini melibatkan berbagai instansi terkait di tingkat kota dan provinsi untuk memastikan keselarasan dengan rencana pembangunan nasional. Sayangnya, Penyusunan Peraturan daerah tentang RTRW Kota Palembang belum berjalan sesuai prosedur karena memakan waktu lebih lama daripada waktu yang seharusnya, meskipun dalam proses pembuatan Perda RTRW ini telah melibatkan berbagai pihak terkait, seperti pemerintah daerah, akademisi, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya, dengan tujuan untuk memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan mencerminkan aspirasi dan kebutuhan seluruh stakeholders. Rancangan Peraturan Daerah Kota Palembang tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2023-2043 merupakan langkah strategis dalam mengelola pertumbuhan kota secara terintegrasi dan berkelanjutan. Prosedur peralihannya dari peraturan menteri menjadi peraturan daerah menunjukkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan tata kelola ruang yang efektif.

---

Regional spatial planning is an important aspect in the management and development of a region. Palembang City, as one of the large cities in Indonesia, requires comprehensive spatial planning to support sustainable economic, social and environmental growth. Therefore, there is a need for regional regulations that regulate regional spatial planning for the 2023-2043 period. The aim of this draft regional regulation is to establish policies and strategies for spatial planning in the City of Palembang for the next two decades. This includes regulating land use, infrastructure development, and environmental preservation. This research will analyze more deeply through the question "Is the process of forming regional regulations in the Draft Regional Regulations for the City of Palembang concerning the 2023-2043 Regional Spatial Planning according to procedures?" And "What is the procedure for transitioning the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of the National Land Agency of the Republic of Indonesia Number 5 of 2024 concerning the Palembang City Regional Spatial Planning Plan into the Palembang City Regional Regulation for 2023-2043?" Analysis of transition procedures from the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of the National Land Agency of the Republic of Indonesia Number 5 of 2024 to the Regional Regulation of the City of Palembang was carried out using a qualitative approach. This method involves reviewing legal documents, interviews with relevant stakeholders, and public policy analysis. The results of the analysis show that the transition process began with the preparation of a draft by the Palembang City Government based on guidelines from the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency. The draft was then discussed in a coordination meeting between the central and regional governments. After going through the public consultation stage and revisions according to input from various parties, the final draft was approved by the Regional People's Representative Council (DPRD) of Palembang City to become a regional regulation. Then the implementation of these regional regulations involves various relevant agencies at the city and provincial levels to ensure alignment with national development plans. Unfortunately, the preparation of regional regulations regarding the Palembang City RTRW has not proceeded according to procedures because it took longer than it should have, even though the process of making this RTRW Regional Regulation has involved various related parties, such as local government, academics, the community and other stakeholders, with The aim is to ensure that the resulting policies reflect the aspirations and needs of all stakeholders. The Draft Regional Regulations for the City of Palembang concerning Regional Spatial Planning for 2023-2043 is a strategic step in managing city growth in an integrated and sustainable manner. The transition procedure from ministerial regulations to regional regulations shows the synergy between the central and regional governments in realizing effective spatial governance."

"Tulisan ini menganalisis bagaimana pelindungan yang diberikan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang melaksanakan kewajiban melaporkan pelanggaran atau tindak pidana korupsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dengan menggunakan metode penelitian doktrinal serta pendekatan perbandingan ketentuan jaminan pelindungan whistleblower berstatus pegawai negeri di negara lain yaitu Korea Selatan, Ghana, Malaysia dan Amerika Serikat dengan mengambil best practices bentuk pelindungan yang disediakan oleh negara tersebut. PNS yang melaksanakan kewajiban melaporkan pelanggaran atau tindak pidana korupsi telah diatur ketentuan pelindungan kerahasiaan identitas dan materi laporan, pelindungan hukum, pelindungan fisik, penghargaan, akan tetapi PNS yang mengalami tindakan pembalasan terhadap pekerjaannya dikarenakan mengungkap tindak pidana korupsi tidak terdapat ketentuan pelindungannya. Dalam praktiknya PNS yang melaporkan tindak pidana korupsi ke KPK memang dilindungi kerahasiaan identitas dan materi laporan, hukum, fisik dan diberikan penghargaan. Namun PNS yang mengalami tindakan pembalasan terhadap pekerjaannya harus berupaya sendiri untuk memulihkan pekerjaannya melalui mekanisme upaya administratif kepegawaian dikarenakan tidak terdapat ketentuan pelindungan tindakan pembalasan terhadap pekerjaan bagi whistleblower yang berstatus PNS. Adapun di Korea Selatan, Ghana, Malaysia dan Amerika Serikat memiliki pengaturan pelindungan whistleblower berstatus public official atas tindakan pembalasan atau tindakan merugikan terhadap pekerjaannya melengkapi pelindungan kerahasiaan identitas dan materi laporan, pelindungan hukum, pelindungan fisik dan penghargaan. Dalam praktiknya pelindungan tindakan pembalasan terhadap pekerjaan bagi whistleblower berstatus PNS sangat dibutuhkan agar terbentuk jaminan pelindungan menyeluruh sebagaimana semangat yang terdapat dalam United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)

---

This paper analyzes how protection is provided for Civil Apparatus (PNS) who carry out the obligation to report violations or corruption crimes of the Corruption Eradication Commission (KPK). By using doctrinal research methods and a comparative approach to the provisions of the guarantee of protection for whistleblowers with civil apparatus status in other countries, namely South Korea, Ghana, Malaysia and the United States by taking best practices in the form of protection provided by the country. PNS who carry out the obligation to report violations or corruption crimes have been regulated by provisions on the protection of the confidentiality of identity and report materials, legal protection, physical protection, awards, however, PNS who experience retaliation against their work due to exposing corruption crimes do not have any protection provisions. In practice, PNS who report corruption crimes to the KPK are indeed protected by the confidentiality of their identity and report materials, legal, physical and are given awards. However, PNS who experience retaliation against their work must make their own efforts to restore their jobs through the mechanism of administrative efforts for employees because there are no provisions on the protection of retaliation against work for whistleblowers with civil apparatus (PNS) status. Meanwhile, in South Korea, Ghana, Malaysia and the United States, there are regulations for protecting whistleblowers with public official status from retaliation or detrimental actions against their work, complementing the protection of confidentiality of identity and report materials, legal protection, physical protection and awards. In practice, protection of retaliation against work for whistleblowers with civil apparatus (PNS) status is very much needed in order to form a comprehensive protection guarantee as stated in the spirit of the United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)."

"Latar Belakang: Penyakit ginjal kronik (PGK) pada lanjut usia dapat mempengaruhi fungsi sehari-hari dan kualitas hidupnya. Penurunan kualitas hidup dapat ditemukan sejak awal diagnosis PGK hingga stadium akhir, salah satunya berkaitan dengan gangguan depresi yang dialami. Meskipun demikian, dikatakan kualitas hidup seorang lanjut usia berkaitan dengan cadangan kognitif yang dapat membantu lanjut usia untuk berkompensasi terhadap penurunan fungsi secara patologis.Metode: Penelitian ini merupakan sebuah studi potong lintang untuk mengetahui hubungan antara depresi dan cadangan kognitif terhadap kualitas hidup pada lanjut usia dengan penyakit ginjal kronik di RS Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Penilaian depresi menggunakan geriatric depression scale (GDS), cadangan kognitif (Kuesioner Indeks Cadangan Kognitif/ KICK) dan kualitas hidup dengan WHOQOL-BREF. Analisis bivariat dengan uji korelasi dilakukan untuk mengetahui adanya hubungan antara depresi dan cadangan kognitif terhadap kualitas hidup.Hasil: Gambaran demografi pada studi ini adalah perempuan (60%), usia 60 – 74 tahun (73%), pendidikan tinggi, berobat PGK di atas 5 tahun (52.5%), stadium PGK 3A (43.75%), dengan komorbiditas hipertensi (22%). Kejadian depresi pada pasien lanjut usia dengan PGK 71.25% dengan mayoritas depresi ringan (36.25%) sedangkan cadangan kognitif memiliki skor tinggi yaitu di atas 131 (47.5%). Kualitas hidup didapatkan skor paling tinggi pada domain lingkungan (60) dan paling rendah domain fisik (49). Depresi berkolerasi kuat dengan penurunan kualitas hidup domain psikologis (r = -0.702, p<0.001) namun tidak didapatkan hubungan bermakna antara cadangan kognitif dengan kualitas hidup pada studi ini. Simpulan: Gangguan depresi pada lanjut usia dengan PGK dapat menurunkan kualitas hidup domain fisik, psikologis, sosial dan lingkungan secara bermakna. Skrining kondisi psikologis sejak awal stadium PGK perlu dilakukan agar gangguan depresi dapat ditangani secara adekuat dan meningkatkan derajat kualitas hidup lanjut usia.

---

Background: Chronic kidney disease (CKD) in geriatric patients might impaired their daily functions and quality of life. From the early stage of the disease, neuropsychiatric disorder such as depression could arise, declining the quality of life (QoL), however, cognitive reserve is believed to compensate such pathology and improving their quality of life.

Method: This is a cross-sectional study conducted in outpatient geriatric clinic in Cipto Mangunkusumo Hospital to find correlation between depression and cognitive reserve with quality of life. Self-rated questionnaire was used to measure depression (GDS), cognitive reserve (KICK) and quality of life (WHOQOL-BREF). Bivariate correlation was used to explore the correlation between depression and cognitive reserve with quality of life.

Results: The samples were mostly women (60%), 60 – 74 years of age (73%), with high educational degree, have undergone treatment for CKD for more than 5 years (52.5%), stage 3A CKD (43.75%), mostly with hypertension (22%). There were 71% depression in this study and mostly mild depression (36.25%) dan good score on cognitive reserve index (47.5%). In this study, mean score of QoL domain was highest in environment (60) and lowest in physical (49). There was strong correlation between depression and poor psychological domain in quality of life (r = -0.702, p<0.001) but no statistically significant correlation between cognitive reserve and quality of life.

Conclusion: In geriatric patients with CKD, depression could impair every domain of their quality of life significantly. Screening and management for depression become important since the early stage of disease and help to improve their Quality of Life."