Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Runtuhnya gedung World Trade Centre (WTC) di New York tanggal 11 September 2001 akibat serangan teroris kini dilihat banyak pihak sebagai momen yang dramatis yang mengakhiri era Pasca Perang Dingin. Memang, tragedi 11 September 2001 membawa implikasi fundamental terhadap situasi dan percaturan politik internasional. Bagi Amerika Serikat (AS) sendiri, peristiwa tersebut merupakan pukulan telak bagi supremasi adidaya, yang menuntut respon dalam bentuk ?perang terhadap terorisme.? Bagi negara-negara lainya, selain menyadarkan mereka bahwa ancaman serius terhadap kemanusiaan dapat mengambil bentuk yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya, tragedi WTC dan respon AS terhadap terorisme merupakan awal dari terbangunnya sebuah tatanan politik dunia yang ditandai oleh meningkatnya ancaman non-tradisional (khususnya dalam bentuk terorisme) dan hegemonisme AS sebagai adidaya tunggal. Presiden George W. Bush memiliki pandangan yang paralel dengan Samuel P.Huntington, seorang penasihat Gedung Putih, yang melihat serangan teroris 11 September, bahwa kepentingan keamanan negara itu tidak dapat dilepaskan dari situasi keamanan global, yang pada gilirannya menuntut penguatan posisi hegemoni AS dan keterlibatan luas dalam percaturan politik internasional. Dalam merespons terorisme, kalkulasi kebijakan keamanan, pertahanan, dan luar negeri AS dapat dikatakan berubah secara signifikan, yang pada gilirannya telah mempengaruhi konstelasi politik internasional. Di sini sikap Bush yang keras terhadap terorisme teraktualisasi dalam kebijakan AS yang melahirkan semacam struktur "bipolar" baru yang memperumit pola-pola hubungan antarnegara. Pernyataan Bush, "either you are with us or you are with the terrorists", secara hitam-putih menggambarkan dunia yang terpilah dalam sebuah pertarungan antara kekuatan baik dan kekuatan jahat.Pembelahan dunia demikian mempersulit posisi banyak negara.Bagi Bush dan Huntington, tragedi 11 September 2001 juga telah membuka kemungkinan berubahnya parameter yang digunakan AS dalam menilai sebuah negara. Kenyataan bahwa Presiden Pervez Musharraf di Pakistan naik ke tangga kekuasaan melalui kudeta militer tidak lagi menjadi kendala dan penghalang bagi AS untuk menjalin aliansi antiterorisme dengan negara itu. Persepsi Bush paralel dengan Huntington, yang menyatakan musuh utama Barat pasca-Perang Dingin adalah ''Islam militan'', dan dari berbagai penjelasannya, definisi Islam militan melebar ke manamana, ke berbagai kelompok dan komunitas Islam, baik radikal maupun fundamental.Peristiwa serangan 11 September 2001 di Amerika memunculkan isu terorisme internasional. Kedekatan Pakistan dengan Afghanistan menyebabkan Pakistan masuk ke dalam situasi dilematis. Pakistan harus memilih antara berpihak pada Amerika Serikat dan koalisi internasional anti ?terorisme? atau tetap mempertahankan hubungannya dengan Taliban. Pada akhirnya Pakistan memilih untuk berpihak pada Amerika Serikat."

"Tesis ini membahas penyelesaian sengketa wilayah antara Indonesia dan Malaysia terhadap Pulau Sipadan dan Ligitan melalui International Court of Justice (ICJ). Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pemaparan secara deskriptif. Hasil penelitian menyatakan bahwa Malaysia dapat memiliki Pulau Sipadan dan Ligitan setelah melalui proses perundingan antara Indonesia dan Malaysia melalui International Court of Justice (ICJ) berdasarkan keberadaannya sebagai pemilik (effectivities).

---

The focus of this study is dispute settlement of Sipadan and ligitan island between Indonesia and Malaysia at International Court of Justice (ICJ). This research is qualitative interpretative. The result of this study shows Malaysia had full authority of Sipadan and Ligitan island after the processed of negotiation between Indonesia and Malaysia at International Court of Justice (ICJ) based on effectivities."

"Tesis ini menganalisa peran Jepang di ASEAN pada masa krisis Asia 1998 dan krisis Global 2008. Kepemimpinan Jepang di Asia diperlihatkan dalam kebijakan ekonomi luar negeri yang membantu negara-negara Asia menghadapi krisis finansial. Kebijakan Jepang diantaranya mengajukan pembentukan kerjasama finansial regional yang kemudian berhasil dibentuk dalam wadah Chiang Mai Initiative. Alasan Jepang membantu negara-negara Asia karena ingin mempercepat proses pemulihan ekonomi domestiknya dan mempertahankan ideologi developmental state yang telah lama diusungnya. Dinamika realisasi bantuan Jepang untuk Asia dipengaruhi kondisi geopolitik negara-negara penerima bantuan, yaitu ASEAN, dan respon negara besar lain yang berkepentingan, seperti AS dan China. Tesis ini mencoba untuk mengevaluasi sejauh mana kesuksesan kebijakan ekonomi luar negeri Jepang dalam membentuk kerjasama finansial regional Asia pada.

---

This thesis analyse the role of Japan in ASEAN during Asian crisis 1998 and global crisis 2008. Japan leadership in Asia shown in term of foreign policy to provide support for Asia countries in overcoming the finansial crisis. One of Japan?s foreign policy is propose regional financial cooperation which is Chiang Mai Initiative. Japan has strong motive to support Asia in order to maintain its own economic recovery and defending developmental state ideology. The dynamic of Japan support realization for Asian countries depend on geopolitic of recipient countires, which is ASEAN countries, and respond from large countries that has interest in Asia too, especially United State and China."

"Secara keseluruhan tesis ini bertujuan untuk mengetahui strategi pertahanan Indonesia di Selat Malaka terhadap adanya tawaran Proliferation Security Initiative selama kurun waktu 2006 hingga 2008. Hal ini dilakukan dengan terlebih dahulu menjelaskan faktor-faktor yang membuat Indonesia menolak Proliferation Security Initiative di Selat Malaka periode 2006-2008. Lalu berlanjut pada alasan pemilihan strategi pertahanan Indonesia di Selat Malaka selama kurun waktu dimaksud. Analisis strategi tersebut dilakukan dengan menggunakan command of the sea untuk mengetahui fungsi kemampuan angkatan laut Indonesia sesungguhnya. Selain itu, juga dilihat mengenai perkembangan jumlah piracy/ armed robbery yang terjadi di Selat Malaka. Kemudian setiap bentuk gelar operasi, kapabilitas militer dan kerjasama pertahanan yang dilakukan Indonesia dianalisis sesuai dengan ciri balancing, bandwagoning, dan hedging. Penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan studi dokumen yang berkaitan dengan strategi pertahanan Indonesia di Selat Malaka selama kurun waktu 2006 hingga 2008. Penelitian ini telah membuktikan bahwa strategi hedging yang dilakukan Indonesia merupakan upaya untuk meningkatkan keamanan di Selat Malaka selama kurun waktu 2006 hingga 2008. Strategi hedging yang dilakukan Indonesia yaitu berupa pengumpulan kekuatan (power) di kawasan, baik itu mengadakan patkor dengan dua negara pantai lainnya dan negara di kawasan (Thailand dan India), atau menjalin kerjasama pertahanan dalam hal teknis atau teknologi dengan negara-negara besar seperti Cina, AS, Jepang, Korsel, atau Australia. Melalui hal tersebut juga dapat dibuktikan bahwa kapabilitas militer Indonesia di Selat Malaka masih memiliki kelemahan berkaitan dengan anggaran pertahanan, manpower, dan alutsista.

---

This thesis is generally proposed to observe Indonesian defense strategy on Malacca Strait upon the bidding of Proliferation Security Initiative between period of 2006 to 2008. This research is conducted by firstly elaborating some factors as Indonesia refuses the Proliferation Security Initiative on Malacca Strait between 2006-2008, subsequently analyzing the reason of Indonesian defense strategy choice along the period. The strategy analysis above is conducted by utilizing comman of the sea in order to dismantle the real capacity and function of Indonesian Marine. Besides, the analysis covers also the development of piracy/armed robbery amounts that happenned on Malacca Strait. Furthermore, every military operations, capability and defense cooperation accomplished by Indonesia are analyzed in accordance with the characteristic of balancing, bandwagoning, and hedging. This research is descriptively conducted by studying documents related to Indonesian defense strategy on Malacca Strait between the period of 2006 to 2008. This research revealed the hedging strategy carried out by Indonesia is the effort to increase the security on Malacca Strait between period of 2006 to 2008. Hedging strategy carried out by Indonesia are power assemblance (power) in territory, as to conduct billateral coordinating meeting between both coastal states and state in territory (Thailand and India), or as to establish defense cooperation in terms of technical or technological trait with big countries like China, United States of America, Japan, South Korea, or Australia. By this facts also it is proven that Indonesian Military capability on Malacca Strait still bear weaknesses related to defense budget, manpower, and primary defense weapon system (alutsista)."

"Penelitian ini akan mencoba menjawab pertanyaan penelitian : Mengapa terjadi variasi dalam doktrin pertahanan Indonesia periode Demokrasi Terpimpin (1959-1965) dan Orde Baru (1966-1998) ? Penelitian ini menggunakan dua kerangka pemikiran, yaitu : Strategic Culture dari Elizabeth Kier dan Teori Struktural dari Michael C. Desch. Penelitian ini bersifat komparatif dengan membandingkan doktrin pertahanan Indonesia dalam dua periode yaitu periode Demokrasi Terpimpin dan Orde Baru. Dari perbandingan tersebut ditemukan variasi-variasi yang terjadi dalam doktrin pertahanan Indonesia. Penelitian ini juga akan menganalisa faktor-faktor yang mendasari dan mempengaruhi mengapa terjadi variasi dalam doktrin pertahanan Indonesia. Analisa mengenai strategic culture Indonesia dan struktur ancaman dalam dua periode tersebut serta pengaruhnya terhadap doktrin pertahanan akan menjadi sebuah bentuk penelitian yang dilakukan untuk melihat pola hubungan antara variabel dependen dan independen.

---

This research will try to answer the research question : Why there is variation in Indonesia military doctrine in Demokrasi Terpimpin period and New Order period? This research uses two frameworks, Strategic Culture from Elizabeth Kier and Structural Theory from Michael C. Desch. This is comparative research which compare two periods of Indonesia military doctrine : Demokrasi terpimpin period and New Order period. From those comparisons, found variation that happened in Indonesia military doctrine. This research will also analyze some factors that become foundation and influence why there is variation in Indonesia military doctrine. Analyzing about Indonesia strategic culture and threat structure in two periods will become a research form to see relation pattern between dependent and independent variable."

"Penelitian ini memfokuskan diri pada upaya Rusia dalam menggunakan energinya tidak hanya untuk meningkatkan perekonomian tetapi juga untuk mendapatkan pengaruh politik yang kuat di wilayah (Eropa). Dalam hal ini Rusia menerapkan kebijakan politik energi dengan mengamankan energinya. Keamanan energi tersebut dapat dijabarkan dengan beberapa mekanisme kebijakan. Pertama, Rusia tetap berusaha untuk menjaga suplai energi yang cukup - menasionalisasi kembali beberapa perusahaan swasta dan ekspansi ke luar dan kerjasama dengan pihak asing. Kedua, Rusia harus menjamin pengiriman energinya dengan aman - kontrol atas jaringan atau jalur pipa. Faktor-faktor di atas tersebut yang menyebabkan terjadinya perselisihan antara Rusia dan Ukraina. Dalam kacamata ekonomi, bilamana Ukraina menyepakati harga gas baru yang ditawarkan Rusia, maka hal itu akan menyebabkan pundi-pundi keuangan Rusia semakin banyak. Adapun secara politik, Rusia sangat tidak menyukai kedekatan Ukraina terhadap NATO, apalagi ada upaya NATO untuk memasukkan Ukraina sebagai agenda perluasan anggotanya.

---

This study focused on Russia's efforts in the use of energy not only to boost the economy but also to gain a strong political leverage in the region (European). In this case, Russia's energy policy adopted by securing its energy. Energy security can be translated with some policy mechanisms. First, Russia still seeks to maintain an adequate supply of energy (sufficient supplies) - re-nationalize some private companies and outward expansion and cooperation with foreign parties. Second, Russia should guarantee the safe delivery of energy (unhindered delivery) - or control over the pipeline network. Those factors above cause a dispute between Russia and Ukraine. Economic point of view, when Ukraine agreed on a new gas price offered by Russia, then it would lead to Russia's financial coffers more and more. As for politically, Russia is not like the closeness of Ukraine to NATO, let alone there were efforts of NATO to include Ukraine as an agenda for the expansion of its members."

"Tesis ini membahas tentang bentuk implementasi dari diplomasi ekonomi yang dijalankan oleh Putin terhadap Uni Eropa dengan tujuan untuk mendapatkan perbandingan antara kebijakan keamanan energi masa Putin dengan masa Yeltsin. Diplomasi ekonomi ini menjadikan energi sebagai instrumen kebijakannya. Kemudian sengaja dikaitkan dengan peristiwa sengketa gas Rusia-Ukraina untuk lebih mempertajam analisis mengenai intensitas hubungan interdependensi Rusia- Uni Eropa dalam sektor energi. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dan jenis penelitian eksplanatori. Kemudian hasil kesimpulannya adalah teridentifikasinya penyebab lahirnya diplomasi energi Putin terhadap Uni Eropa, yang terdiri dari faktor internal dan eksternal, sebagai implementasi dari paradigma yang beranggapan bahwa energi adalah komoditas strategis.

---

The thesis is focused on the speaking about the implementation form of economic diplomacy which adopted by Putin towards European Union, in order to find the comparation between energy security policy in Putin era with Yeltsin era. This economic diplomacy was took the energy as its policy tool. Then, deliberately related with the incident of Russia-Ukraine gas conflict to exacerbate strongly the analysis about the intensity of Russia-Ukraine interdependency relations in energy sector. The research use the method of qualitative approach and explanatory research type. The result that can to be conclused is the identification about the cause of energy diplomacy emerging in Putin era towards European Union, which contained to both two factors, internal and external, as the implementation from the paradigm which assume that energy is a strategic commodity."

"Tesis ini menjelaskan mengenai pengaruh transfer senjata di negara-negara Asia Pasifik terhadap Indonesia. Mekanisme apa yang dilakukan untuk bisa memasuki rantai perdagangan senjata oleh negara-negara ini. Cakupan pembahasan dalam penelitian ini meliputi faktor apa yang melatar belakangi Indonesia dalam melakukan transfer senjata untuk membangkitkan industri pertahanannya menuju kemandirian dalam memproduksi persenjataan sendiri (autarky). Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami latarbelakang Indonesia melakukan memproduksi senjata sendiri, serta untuk mengetahui dan memahami keuntungan apa saja yang diperoleh Indonesia dalam melakukan transfer senjata.

---

This thesis describes the effect of arms transfers in the countries of Asia Pasific of Indonesia. What the mechanism for entry into the trade chain weapons by these countries. The scope of discussion in this study what factors include the background of Indonesia in transferring weapons to raise its defense industry toward self-sufficiency in producing the weapons themselves (autarky). The aim of this research is to know and understand the background of Indonesia to produce their own weapons, and to know and understand what the benefits obtained by Indonesia in the transfer of weapons."

"Fokus dari penelitian ini menjelaskan mengenai dampak kemajuan ekonomi China-India terhadap proses integrasi ekonomi ASEAN dalam kurun waktu 2000-2008. Secara internal ASEAN, kebangkitan ekonomi China-India dan persaingan yang lebih intensif dengan kekuatan ekstra regional yang lain, mendorong ASEAN untuk secara serius melakukan konsolidasi (deepening) ke dalam antara lain dengan membentuk ASEAN Community dan ASEAN Charter.Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemajuan ekonomi China-India merupakan peluang dan tantangan yang dihadapi oleh ASEAN. Peluang, karena jikalau ASEAN bisa memanfaatkan setiap peluang kerjasama yang dibangun dengan China-India, maka akan terjadi peningkatan economic skills oleh negara-negara ASEAN. Dan juga merupakan tantangan, karena jikalau tidak ada penguatan dalam internal ASEAN terhadap berbagai sektor, maka perekonomian negara-negara ASEAN akan mengalami stagnasi atau bahkan mengalami kemunduran.

---

The focus of this research explains the impact of the economic progress of China-India to the ASEAN economic integration process in the period of 2000-2008. Internally, ASEAN, China-India economic revival and more intensive competition with other regional extra strength, encourage ASEAN to seriously make statements (deepening) into, among others, by establishing the ASEAN Community and the ASEAN Charter.The results show that the economic progresses of China-India are the opportunities and challenges faced by the ASEAN. Opportunity, because of as if ASEAN can take the advantage of every opportunity built with the cooperation of China-India, then there will be economic improvement skills by the ASEAN countries. And it is also a challenge, because if there is no internal reinforcement in the ASEAN to various sectors, the economy of the ASEAN countries will be experiencing stagnation or even decline."