Ditemukan 35 dokumen yang sesuai dengan query
Wilda Shaliha Eris
"Tesis ini membahas evaluasi pengelolaan anggaran pendidikan SMA setelah alih kelola urusan pendidikan menengah di Kabupaten Soppeng. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengelolaan anggaran dengan teori pengelolaan anggaran dan mengevaluasi pengelolaan anggaran SMA setelah alih kelola dengan menggunakan kriteria evaluasi dari teori William N. Dunn. Pendekatan penelitian adalah postpositivism, dengan wawancara mendalam sebagai data utama, dokumentasi dan dokument pendukung sebagai data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran SMA di Kabupaten Soppeng setelah alih kelola harus memperhatikan kebijakan pengelolaan Dana BOS. Pada proses perencanaan masukan pihak terkait penting untuk dipertimbangkan. Pengalokasian anggaran pendidikan menunjukkan kepatuhan sekolah terhadap kebijakan yang berlaku. Keberhasilan program sekolah bergantung pada anggaran yang cukup, pengelolaan yang efisien dan efektif, serta pengawasan berkala. Alih kelola dana BOS dari kabupaten ke provinsi berdampak positif terhadap efektivitas pengelolaan anggaran di SMA, karena target-program pendidikan dapat tercapai, meskipun masih ada kekurangan pada kriteria efesiensi yang dipengaruhi oleh aturan-aturan anggaran. Anggaran Dana BOS yang dikelola oleh sekolah di Soppeng sudah memadai dan adil, berkat partisipasi masyarakat dan dukungan pihak terkait. Untuk menjaga keberlanjutan kebijakan setelah alih kelola, perlu ditingkatkan upaya monitoring dari provinsi
This thesis examines the evaluation of budget management in high schools in Soppeng Regency following the transfer of secondary education affairs. The research aims to analyze budget management using relevant theories and assess the effectiveness of budget management in high schools using evaluation criteria. The research methodology employs a postpositivism approach, with in-depth interviews as the primary data source, supported by documentation and secondary data. The findings demonstrate that budget management in senior high schools must adhere to the policy of managing the BOS Fund. In the planning process, input from relevant parties is crucial. The allocation of the education budget indicates the school's compliance with policies. The success of school programs relies on adequate budgeting, efficient management, and regular supervision. The transfer of BOS Fund management from the local district to the province has positively impacted budget management effectiveness in high schools, enabling the achievement of educational targets. However, there are still shortcomings in efficiency criteria influenced by budget regulations. The management of the BOS Fund in Soppeng's schools is adequate and fair, owing to community participation and support from relevant parties. To ensure the policy's sustainability after the transfer of management, increased monitoring efforts from the province are necessary."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Kurniawan Jabar Malik
"Tindak lanjut penyederhanaan birokrasi Kementerian Keuangan dilakukan dengan memperhatikan arahan pimpinan untuk melakukan secara bertahap dan hati-hati. Hingga tahun 2022, penyederhanaan birokrasi masih menjadi catatan dalam Laporan Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi dan Sekretariat Jenderal masih terus memproses penyederhanaan tersebut. Penelitian
post positivis ini dirancang untuk mendalami dan mendeskripsikan kesiapan organisasi Sekretariat Jenderal untuk berubah dan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam mengimplementasikan penyederhanaan birokrasi sesuai teori Weiner (2009). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesiapan organisasi Sekretariat Jenderal belum sepenuhnya optimal, meskipun komitmen dan kepercayaan telah dipahami. Sekretariat Jenderal lebih mengutamakan strategi pada unit yang benar-benar memiliki tugas dan fungsi serta karakteristik organisasi yang tepat dan sesuai dengan jenis Jabatan Fungsional yang akan digunakan. Sementara, kondisi kesiapan organisasi secara mayoritas dipengaruhi oleh faktor kontekstual mengenai kondisi budaya yang terdapat pada organisasi. Pimpinan berperan dalam mendorong, memfasilitasi, dan memberikan arahan serta menjalin komunikasi dengan jajarannya untuk menentukan arah organisasi. Proses bisnis dan pola kerja merupakan hal prioritas yang menjadi kewajiban ketika terdapat penggunaan struktur baru. Kompetensi organisasi diperlukan untuk menerapkan perubahan secara teknis maupun untuk mengelolanya. Manfaat perubahan merupakan faktor terakhir yang dirasakan ketika seluruh aspek organisasi memahami perubahan secara luas dan diimbangi dengan penyesuaian proses bisnis, penerapan
change management yang konsisten, serta pemanfaatan IT.
The follow-up to simplify the Ministry of Finance's bureaucracy was carried out by paying attention to the leadership's direction to do it gradually and carefully. Until 2022, bureaucratic simplification progress is still be noted in the Bureaucratic Reform Evaluation Results Report, and the Secretariat General is still processing this simplification. This post-positivist research was designed to explore and describe the readiness of the Secretariat General's organization to change and the factors that influence it according to Weiner's (2009) theory. The research results show that the organizational readiness of the Secretariat General still needs to be optimal, even though commitment and trust have been understood. The Secretariat General prioritizes strategy on units with the right tasks and functions as well as organizational characteristics and are by the type of Functional Position that will be used, meanwhile, contextual factors regarding the most organizational readiness conditions. Leaders have a crucial role in encouraging, facilitating, and providing direction and establishing communication with their staff to determine the organization's direction. Business processes and work patterns are priorities that become mandatory when a new structure is used. Competence in the organization is needed to implement changes technically and to manage them. The change valence is the final factor that is felt when all aspects of the organization broadly understand the changes and are balanced with adjustments to business processes, consistent implementation of change management, and use of IT."
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Putri Rut Elok Kurniatin
"Tesis ini fokus pada model tata kelola pemenuhan kebutuhan air minum di Desa Pomah, Beteng dan Randulanang dan faktor – faktor yang mempengaruhi tata kelola. Pasca berakhirnya program PAMSIMAS pada tahun 2021, Desa Pomah, Beteng dan Randulanang menghadapi tantangan untuk mencapai akses universal air minum dan mempertahankan pelayanan dasar air minum bagi masyarakat dalam keterbatasan keberlanjutan penganggaran, peran dan partisipasi dan konsistensi terhadap kualitas air. Melalui pendekatan post positivist dan metode kualitatif, peneliti melakukan penilaian terhadap model tata kelola pemenuhan kebutuhan air minum yaitu dengan melakukan analisis terhadap governance actors, governance style dan governance component. Pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara informan dan data sekunder melalui studi dokumen, literatur dan sistem informasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa ketiga desa memiliki model tata kelola yang berbeda meskipun berasal dari program yang sama yaitu PAMSIMAS. Model network yang diterapkan oleh Desa Randulanang menghasilkan ekosistem pengelolaan yang mandiri dan berkelanjutan dengan jejaring aktor yang terbentuk dengan berbagai aktor di luar desa. Sementara itu model hirarki yang diterapkan Desa Pomah dan Beteng mendorong pengelolaan yang terintegrasi dengan mekanisme tata kelola pemerintah desa. Unit sumber daya dan sistem tata kelola menjadi faktor yang berperan penting terhadap pelayanan dasar air minum di ketiga desa.
This thesis discusses the governance model for the fulfillment of drinking water needs in Pomah, Beteng, and Randulanang Village and the factors that influence governance. After the end of the Pamsimas (Community-Based Drinking Water Supply and Sanitation) program in 2021, Pomah, Beteng, and Randulanang Village faced the challenges of achieving universal access to drinking water and maintaining basic drinking water services for the community within the limitations of budgetary sustainability and roles, participation, and consistency regarding water quality. This research utilizes a post- positivist approach and qualitative data collection method. In order to assess the governance model for fulfilling drinking water needs, the researcher analyzed several variables, namely governance actors, governance style, and governance components. Primary data was collected through in depth interviews, while secondary data was collected through a study of documents, literatures, and the Pamsimas MIS. The network model observed in Randulanang Village generates an independent and sustainable management ecosystem, with a network of actors that was formed with various actors from outside the village. On the other hand, the hierarchical model observed in Pomah and Beteng Village encourages an integrated management with village government’s governance mechanisms. Finally, resource and governance system are the two factors that play an important role in basic drinking water services in the three villages."
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Veni Robiatal Adawiyah
"Pandemi Covid-19 berdampak besar pada perekonomian Indonesia. UMKM sebagai sebagai penopang ekonomi terbesar dihadapkan pada permaslaahan yang semakin kompleks. Dalam upaya menangani permasalahan tersebut Kementerian Parwisata dan Ekonomi Kreatif membuat sebuah kebijakan dalam bentuk program yang bernama Program Beli Kreatif Lokal. Program tersebut diimpelemntasikan pertama kali di wilayah Jabodetabek sebagai salah satu wilayah terdampak besar di masa pandemi covid-19. Dalam mengelola program tersebut pemerintah melibatkan aktor non state seperti marketplace untuk mengelola program dan UMKM sebagai kelompok sasaran. Hasil dari program tersebut menunjukan adanya kemenangan-kemenangan kecil yang didapatkan oleh para pemangku kepentingan. Penelitian ini ingin mengetahui lebih jauh mengapa keberhasilan program tersebut dapat terjadi menggunakan analisi teori Collaborative Governance. Adapun metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan post postpositivsim. Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini menunjukan gambaran keberhasilan program didapatkan dengan terpenuhinya unsur-unsur proses dan faktor-faktor yang mempengarhui Collaborative Governance Ansell dan Gash. Penelitian ini memberikan sebuah pembelajaran bahwa Collaborative Governance dapat berhasil pada kasus yang diimplementasikan di Indonesia pada masa pandemi covid-19 dengan dominasi kebijakan pemerintah dan disepakati para pemangku kepentingan lainnya. Hal ini sedikit berbeda dengan teori yang diungkapkan oleh Collaborative Governance Ansell dan Gash yang mensyaratkan seluruh pengambilan keputusan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
The Covid-19 pandemic has a significant influence on the economy of Indonesia. However, MSMEs, as the biggest support for the economy, are confronted with increasingly complex problems. In an effort to deal with these problems, the Ministry of Tourism and Creative Economy implemented a policy known as Local Creative Purchase Program. The initiative was first launched in the Jabodetabek area, which was one of the most severely affected places during the COVID-19 pandemic. In managing the program, the government involves non-state actors such as the marketplace to manage the program and MSMEs as the target group. The results of the program show that there are small victories obtained by the stakeholders. This study wants to find out more about why the success of the program can occur using the analysis of Collaborative Governance theory. The method in this study uses a post-postpositive-sim approach. Data collection techniques were used through in-depth interviews and literature study. The results of this study demonstrate an example of the success of the program obtained by the fulfillment of the elements of the process and the factors that influence Collaborative Governance Ansell and Gash. In addition, the findings of this study provide a lesson that Collaborative Governance can be successful in cases implemented in Indonesia during the COVID-19 pandemic with the dominance of government policies and agreed upon by other stakeholders. This is slightly different from the theory expressed by Collaborative Governance Ansell and Gash which requires all decision-making involves all stakeholders."
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Adityo Wibisono
"Pandemi COVID-19 memiliki dampak ekonomi yang akan mempengaruhi pendapatan daerah dan belanja daerah. Penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pajak dan retribusi disebabkan oleh banyaknya sektor usaha yang terkena dampak. Di sisi lain, percepatan belanja akan meningkat untuk belanja tak terduga dalam menanggulangi pandemi di bidang kesehatan. Tingginya kebutuhan pembiayaan kebutuhan pembangunan proyek infrastruktur di Provinsi DKI Jakarta pada saat pandemi COVID-19 membutuhkan alternatif pembiayaan dengan melibatkan sektor private/swasta dalam implementasinya. Menindaklanjuti hal tersebut, Pemprov DKI Jakarta melalui Unit Pengelola Jakarta Investment Centre (UP JIC) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang mempunyai tugas menyelenggarakan riset promosi, pelayanan promosi, fasilitasi investor dan kerja sama investasi di daerah dengan tema Come and Grow with Jakarta memiliki arahan strategis untuk mendukung target investasi selaras dengan pembangunan kota DKI Jakarta melalui fasilitasi mekanisme kerjasama investasi dengan para investor. Namun dalam praktiknya, UP JIC belum dapat bekerja secara optimal. Dari pembentukan hingga saat ini seluruh proses fasilitasi investasi yang telah dilakukan UP JIC belum ada yang berhasil membuahkan kerjasama baik antara pihak swasta dan pemerintah baik itu fasilitasi pada proses kerjasama pemerintah daerah dengan badan usaha,business to business, direct investment ataupun kerja sama pemanfaatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyelenggaraan JIC di DKI Jakarta menurut
fifth discipline model (Mental Models, Shared Vision, Personal Mastery, Team Learning, System Thinking) di Provinsi DKI Jakarta serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Peneliti menggunakan pendekatan post positivisme dengan metode penelitian kualitatif melalui wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa diperlukan penguatan pada aspek Personal Mastery melalui pengadaan tenaga ahli professional untuk memfasilitasi dinamisnya permasalahan investasi di DKI Jakarta. Selain itu UP JIC juga harus berkolaborasi secara lebih intens terhadap pemilik proyek yang ada di DKI Jakarta untuk dapat mengembangkan skema pembiayaan melalui mekanisme investasi yang menarik bagi investor melalui potensi-potensi penanaman modal yang ada di DKI Jakarta.
The COVID-19 pandemic has an economic impact that will affect regional income and regional spending. The decrease in Original Regional Revenue (PAD) from taxes and levies was caused by the large number of affected business sectors. On the other hand, the acceleration of spending will increase for unexpected spending in tackling the pandemic in the health sector. The high need for financing infrastructure project development needs in DKI Jakarta Province during the COVID-19 pandemic requires alternative financing by involving the private sector in its implementation. Following up on this, the DKI Jakarta Provincial Government through the Unit Pengelola Jakarta Investment Center (UP JIC) of the Department for Investment and One Stop Integrated Service which has the task of conducting promotional research, promotional services, investors facilitation and investment cooperation in the regions with the theme "Come and Grow with Jakarta” has a strategic direction to support investment targets in line with the development of the city of DKI Jakarta through facilitating investment cooperation mechanisms with investors. However, in practice, UP JIC has not been able to work optimally. From the establishment until now, none of the investment facilitation processes that have been carried out by UP JIC have succeeded in producing good cooperation between the private sector and the government, whether it is facilitation in the process of cooperation between local governments and business entities, business to business, direct investment or utilization cooperation. This study aims to analyze JIC Performance In DKI Jakarta according to the fifth discipline model (Mental Models, Shared Vision, Personal Mastery, Team Learning, System Thinking) in DKI Jakarta Province and the factors that influence it. The researcher uses a post-positivism approach with qualitative research methods through in-depth interviews and documentation studies. The results of the study indicate that it is necessary to strengthen the Personal Mastery aspect through the procurement of professional experts to facilitate the dynamics of investment problems in DKI Jakarta. In addition, UP JIC must also collaborate more intensely with project owners in DKI Jakarta to be able to develop financing schemes through investment mechanisms that are attractive to investors through investment potentials in DKI Jakarta."
Jakarta: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2021
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Debby Nadya Fionika
"Penelitian ini membahas strategi pengembangan pariwisata Kota Tanjungpinang. Tujuan penelitian ini menganalisis strategi pengembangan wisata Kota Tanjungpinang dan analisis scenario planning dalam mengembangkan pariwisata di Kota Tanjungpinang menjadi memiliki nilai jual tinggi dan meningkatkan kunjungan wisatawan secara signifikan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan post positivism. Hasil penelitian menyarankan Pemerintah Kota Tanjungpinang Perbaikan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana, memaksimalkan pelaksanaan kegiatan pariwisata yang dilakukan secara virtual dengan memanfaatkan kemajuan teknologi, kolaboratif antara Organisasi Perangkat Daerah Lainnya dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tanjungpinang sehingga terintegrasi dalam mengembangkan pariwisata Kota Tanjungpinang, serta melakukan kerjasama dengan 2 (dua) wilayah lain (Bintan dan Batam) dalam memasarkan pariwisata. Dengan evaluasi strategi yang telah diterapkan dan membenahi strategi menjadi lebih baik lagi, diharapkan pariwisata Kota Tanjungpinang memiliki nilai jual tinggi meskipun pandemi Covid-19 masih terus berlangsung.
This study discusses the tourism development strategy of Tanjungpinang City. The purpose of this study is to analyze the tourism development strategy of Tanjungpinang City and analysis of scenario planning in developing tourism in Tanjungpinang City to have a high selling value and increase tourist visits significantly. This research is a qualitative research with post positivism approach. The results of the study suggest the Tanjungpinang City Government to improve and enchancement the quality of facilities and infrastructure, maximize the implementation of tourism activities that are carried out virtually by utilizing technological advances, collaboratively between Other Regional Apparatus Organizations with Department of Culture and Tourism so that they are integrated in developing Tanjungpinang City tourism, and carry out cooperation with 2 (two) other regions (Bintan and Batam) in marketing tourism. By evaluating the strategies that have been implemented and fixing the strategies to be even better, it is hoped that Tanjungpinang City tourism has a high selling value even though the Covid19 pandemic is still ongoing."
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2021
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Aris Maulana
"Tesis ini membahas dampak delayering atau penyederhanaan birokrasi di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh implementasi kebijakan delayering yang dilakukan secara cepat dan masif di lingkungan Kemendikbudristek dengan menjadikan Inspektorat Jenderal Kemendikbudristek sebagai role model dalam penerapannya. Namun demikian, delayering yang diterapkan di Itjen Kemendikbudristek belum sempurna seperti yang diharapkan sehingga menimbulkan berbagai dampak serta reaksi dari pegawai di dalam organisasinya. Berkaitan dengan hal tersebut perlu dilihat lebih dalam bagaimana dampak terhadap pegawai serta organisasi akibat perubahan yang terjadi secara cepat terutama pada struktur organisasi. Reaksi pegawai terhadap dampak akibat perubahan tersebut juga menjadi penting untuk dilihat agar permasalahan yang dapat menghambat proses perubahan seperti resistensi pegawai dapat dikelola dengan baik. Pada akhirnya, peneliti berusaha merumuskan upaya antisipatif untuk mengatasi dampak serta reaksi negatif yang terjadi pasca delayering di Itjen Kemendikbudristek. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk mengeksplorasi suatu fenomena kontemporer. Peneliti melakukan pengumpulan data dengan wawancara mendalam dan studi literatur yang kemudian diolah dengan menggunakan aplikasi NVIVO 12 Plus. Hasil penelitian menunjukan bahwa: 1) dampak ditimbulkan akibat perubahan struktur organisasi di Inspektorat Jenderal Kemendikbudristek pasca delayering yaitu adanya perubahan pada proses bisnis organisasi, proses koordinasi internal organisasi, proses pengambilan keputusan, pemenuhan angka kredit bagi JFT serta jenjang karir pegawai; 2) reaksi SDM terhadap perubahan yang terjadi pada Inspektorat Jenderal Kemendikbud pasca delayering di lingkungan Itjen Kemendikbudristek juga sangat beragam ada yang mendukung, netral, dan resisten; 3) dampak dan reaksi negatif yang ada tentunya memiliki pengaruh terhadap proses kerja individu bahkan mungkin kinerja organisasi sehingga diperlukan berbagai masukan/upaya antisipatif evaluasi dan kajian ilmiah, restrukturisasi, penghapusan koordiantor dan subkoordinator, pembaruan budaya kerja, penguatan JFT, serta pembentukkan pemimpin kelompok.
This thesis discusses about the impact of delayering or bureaucracy simplification within the Inspectorate General of the Ministry of Education, Culture, Research, and Technology of The Republic of Indonesia. The research was motivated by the implementation of the delayering policy which was carried out quickly and massively within the Ministry of Education, Culture, Research, and Technology by making the Inspectorate General as a role model in its implementation. However, the delayering applied at the Inspectorate General has not been perfect as expected, causing various impacts and reactions from employees within the organization. In this regard, it is necessary to look more deeply into how the impact on employees and the organization due to changes that occur rapidly, especially in the organizational structure. Employee reactions to the impact of these changes are also important to look at so that problems that can hinder the change process such as employee resistance can be managed properly. In the end, the researcher tried to formulate anticipatory efforts to overcome the negative impacts and reactions that occurred after delaying at the Inspectorate General. The method used in this research is a qualitative method with a case study approach to explore a contemporary phenomenon. Researcher collected data by in-depth interviews and literature studies which were then processed using the NVIVO 12 Plus application. The results of the study show that: 1) the impact caused by changes in the organizational structure at the Inspectorate General of the Ministry of Education, Culture, Research, and Technology after delayering, namely changes in organizational business processes, organizational internal coordination processes, decision-making processes, fulfillment of credit scores for certain functional positions and employee career paths; 2) HR reactions to changes that occur in the Inspectorate General of the Ministry of Education, Culture, Research, and Technology after delaying within the Inspectorate General are also very diverse, some are supportive, neutral, and resistant; 3) The existing negative impacts and reactions certainly have an influence on individual work processes and maybe even organizational performance so that various inputs/anticipatory efforts are needed for scientific evaluations and studies, restructuritation, eliminating coordinators and sub-coordinators, reform the work culture, strengthening certain functional positions, and forming group leaders."
Jakarta: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2021
T-Pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Sri Fathanah
"Penelitian ini membahas tugas APIP Kementerian Dalam Negeri yang melaksanakan pengawasan umum dan teknis atas penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi. Dalam melaksanakan pengawasan, bukan hanya sampai menemukan temuan dan memberikan rekomendasi sebagai upaya korektif, namun juga sampai dengan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan. Tujuan penelitian ini adalah guna memahami Kapasitas Organisasi Dalam Sistem Pengawasan di Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dalam dimensi sumber daya dan manajemen. Penelitian menggunakan metode kualitatif pendekatan post positivis dengan studi literatur yang terkait dengan pengembangan kapasitas dan pengawasan. Sebagai bahan pendukung, peneliti melakukan tinjauan literatur. Hasil analisis memperlihatkan bahwa Inspektorat Jenderal Kementerian dalam Negeri telah memiliki kapasitas untuk melaksanakan tugas, namun dapat dioptimalkan. Selanjutnya, telah terdapat pengembangan kapasitas kemampuan SDM yang terlihat dari pelaksanaan dan partisipasi APIP melalui pelatihan, pemanfaatan sistem informasi dalam pelaksanaan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan, proses evaluasi kinerja secara menyeluruh, dukungan dari pimpinan, dan kerja sama secara kelembagaan antar mitra pengawas untuk sharing knowledge sudah baik namun masih dapat dimaksimalkan.
This research discusses the apip task of the Ministry of Home Affairs which carries out general and technical supervision over the implementation of provincial regional government. In carrying out supervision, not only to find findings and provide recommendations as a corrective effort, but also up to monitoring follow-up surveillance results. The purpose of this research is to understand the Organizational Capacity in The Supervisory System in the Inspectorate General of the Ministry of Interior in the dimensions of resources and management. Penelitian uses qualitative methods of post positivist approach with literature studies related to capacity building and supervision. As supporting material, researchers conduct literature reviews. The results of the analysis showed that the Inspectorate General of the Interior Ministry already has the capacity to carry out tasks, but can be optimized. Furthermore, there has been a development of human resource capability capacity seen from the implementation and participation of APIP through training, utilization of information systems in the implementation of monitoring follow-up supervision results, a thorough performance evaluation process, support from leaders, and institutional cooperation between supervisory partners for knowledge sharing. It's good but it can still be maximized.
"
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2021
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Nadia Mukhlisa
"Data pokok pendidikan (Dapodik) merupakan sistem pendataan PAUD, Dikdas, dan Dikmen berbasis sistem TIK yang memuat data sekolah, data siswa, data pendidik dan tenaga kependidikan, dan entitas data sekolah lainnya. Dapodik berperan sebagai basis data kebijakan pendidikan seperti BOS, bansos, tunjangan, UN dan penerbitan data statistik pendidikan Indonesia. Berdasarkan konsep Open Government Data, Dapodik masih memiliki permasalahan pada desain dan implementasinya sehingga penelitian ini untuk mengevaluasi Kebijakan Dapodik sebagai Open Government Data. Pendekatan penelitian ini post-positivisme dengan metode qualitative case-study dengan desain penelitian deskriptif. Hasil penelitian menyarankan bahwa Kemendikbudristek perlu menyempurnakan regulasi (permendikbud) yang mengatur tantang Dapodik terutama terkait dengan pemenuhan standar Open Government Data yang berlaku, seperti Prinsip Sebastopol dan atau Sunlight Foundation. Selain itu, untuk menyukseskan implementasi Dapodik agar memenuhi kebutuhan basis data kebijakan, faktor adopsi teknologi, kesiapan organisasi, dan adaptasi dorongan eksternal perlu diperkuat melalui koordinasi dan kolaborasi berbagai pihak.
Basic education data (Dapodik) is an ICT system-based data collection system for early childhood education, primary education, and secondary education which consist of school data entities. Dapodik roles as a database for education policies such as BOS, social assistance, allowances, National Examination, and the publication of Indonesian education statistics. Based on the concept of Open Government Data, Dapodik still has problems in its design and implementation, so this research is to evaluate Dapodik's policy as Open Government Data. This research approach is post-positivism with a qualitative case-study method with a descriptive research design. The results suggest that the Ministry of Education and Culture needs to improve the regulations (permendikbud) that regulate Dapodik's challenges, especially those related to compliance with applicable Open Government Data standards, such as the Sebastopol Principles and or the Sunlight Foundation. In addition, for the successful implementation of Dapodik to meet the requirement of policy databases, technology adoption, organizational readiness, and adaptation of external factors need to be strengthened through coordination and collaboration of various parties."
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2021
T-Pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Ana Maisyaroh Indrayanti
"Tesis ini membahas faktor-faktor yang mempengaruhi koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam penegasan batas antara Kabupaten Merauke dengan Kabupaten Boven Digoel Provinsi Papua yang disebabkan oleh adanya perebutan wilayah dengan melibatkan unsur masyarakat adat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam upaya penegasan batas menggunakan teori Gerardo A. Okhuysen (2009) dalam Coordination in Organization. Pendekatan yang digunakan adalah post positivism dengan teknik pengambilan data secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian yang ada dapat disimpulkan bahwa proses koordinasi yang terjalin antara Pemerintah Pusat dan Daerah belum berjalan dengan optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu: terdapat kesenjangan dalam resource allocation (alokasi sumber daya) baik dalam hal sumber daya manusia maupun anggaran yang digunakan untuk mendukung proses penegasan batas daerah, kurang tegasnya Pemerintah Pusat dan Daerah dalam mengambil keputusan dan menjalankan hasil kesepakatan yang sudah dituangkan dalam Berita Acara, serta belum adanya SOP atau mekanisme yang mengatur proses penegasan batas baik secara teknis maupun non teknis. Dari hasil kesimpulan tersebut, maka saran yang diberikan oleh penulis adalah: perlu dilakukan analisis beban kerja yang mempertimbangkan ketersediaan sumber daya (resource allocation) baik dari sisi sumber daya manusia maupun anggaran, perlu dilakukan revisi terhadap Permendagri Nomor 141 Tahun 2017 Tentang Penegasan Batas Daerah dan juga pembuatan SOP yang mengatur proses penegasan batas yang dipengaruhi oleh faktor non teknis secara detil, serta perlunya konsistensi terhadap tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Daerah dalam pengambilan keputusan dan menjalankan hasil keputusan berdasarkan mekanisme proses penegasan batas daerah.
This thesis discusses the factors that affect the coordination between the Central and Regional Governments in delimiting the boundaries between Merauke Regency and Boven Digoel Regency, Papua Province, which is caused by territorial disputes involving elements of indigenous peoples. This study aims to determine the factors that influence the coordination between the Central and Regional Governments in an effort to define boundaries using the theory of Gerardo A. Okhuysen (2009) in Coordination in Organization. The approach used is post positivism with qualitative data collection techniques. Based on the results of existing research, it can be concluded that the coordination process between the Central and Regional Governments has not run optimally. This is due to several factors, namely: there are gaps in resource allocation, both in terms of human resources and the budget used to support the process of affirming regional boundaries, the lack of firmness between the Central and Regional Governments in making decisions and implementing the agreed results. stated in the Minutes, and there is no SOP or mechanism that regulates the process of affirming boundaries both technically and non-technically. From the results of these conclusions, the suggestions given by the author are: it is necessary to carry out a workload analysis that considers the availability of resources (resource allocation) both in terms of human resources and budget, it is necessary to revise the Minister of Home Affairs Regulation Number 141 of 2017 concerning Affirmation of Regional Boundaries and also the formulation of SOPs that regulate the process of affirmation of boundaries that are influenced by non-technical factors in detail, as well as the need for consistency with the responsibility of the Central and Regional Governments in making decisions and carrying out the results of decisions based on the mechanism for the process of affirming regional boundaries."
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
