Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"PENDAHULUAN Indonesia telah memasuki suatu periode yang dalam pembangunan ekonomi disebut 'Tinggal Landas". Dalam keadaan seperti ini perekonomian akan membutuhkan tambahan energi yang besar sekali. Minyak bumi merupakan kebutuhan energi untuk memenuhi hampir seluruh kebutuhan komersil negara dan ekspor minyak merupakan salah satu pendapatan yang terbesar untuk pembangunan. Kalau kebutuhan energi tidak terkendali maka kebutuhan ini akan menggerogoti jumlah minyak yang mungkin dieskpor kecuali kalau pertumbuhan produksi minyak sama dengan pertumbuhan permintaan energi. Karena Indonesia mempunyai sumber-sumber energi lainnya seperti gas bumi, batu bara, sumber geothermal, sumber hydropower, maka Indonesia mempunyai pilihan untuk pengembangan energinya. Sumber-sumber lain ini dapat menggantikan minyak bumi untuk kebutuhan domestik agar minyak bumi tetap dapat diekspor dalam jumlah yang cukup besar untuk membiayai perkembangan sosial maupun ekonomi. Sampai saat ini Indonesia merupakan pengekspor utama minyak bumi dan LNG disebelah timur Teluk Persia, dan merupakan sumber yang penting untuk Pacific Basin."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk melihat apakah ada hubungan antara rent seeking dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia, dengan menggunakan suatu model yang dikembangkan oleh Martin Rama. Model ini merupakan penurunan fungsi produksi kepada suatu bentuk yang spesifik, dimana kapital dan kebijaksanaan (regulasi) merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi produksi. Landasan teori dari model yang digunakan adalah teari ekonomi mikro, yang mengasumsikan bahwa dalam memproduksi suatu barang, perusahaan-perusahaan mengontrol dua variabel penting, yaitu investasi dan pengeluaran untuk lobby. Dalam hal ini investasi akan mempengaruhi persediaan kapital (capital stack), sedangkan pengeluaran untuk lobby akan mempengaruhi sejumlah kebijaksanaan yang akan menguntungkan perusahaan. Adanya lobby ini akan menyebabkan munculnya ketidakseimbangan dimana perusahaan-perusahaan akan berlomba-lomba menjadi pencari rente. Dalam penelitian ini yang digunakan sebagai ukuran dari rent seeking adalah jumlah deregulasi ekonomi pada tiap-tiap tahun dalam periode penelitian 19B4 - 1993. Karena terbatasnya jumlah observasi menurut waktu, yaitu hanya mencakup sepuluh tahun observasi, maka penelitian ini akan menggunakan estimasi data panel. Dalam hal ini akan digabung data antar sektor ekonomi, yang mencakup sembilan sektor dengan data antar tahun (1984 - 1993) secara bersamaan, sehingga diperoleh 90 observasi. Penelitian ini menunjukkan bahwa rent seeking ternyata berpengaruh kepada tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hal ini ditunjukkan oleh hasil regresi yang menyatakan adanya hubungan positif antara deregulasi ekonomi dengan pertumbuhan ekonomi. Karena jumlah deregulasi merupakan ukuran mengenai berkurangnya rente ekonomi, maka dapat disimpulkan bahwa berkurannya rente ekonomi akan mempercepat laju pertumbuhan ekonomi Indonesia. Secara sektoral, hanya deregulasi sektor moneter yang berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi. Besarnya pengaruh deregulasi sektor moneter ini sangat relevan dengan kondisi perekonomian selama periode penelitian. Sejak dikeluarkannya deregulasi sektor moneter dan perbankan pada 1 Juni 1983, yang diperkuat dengan Paket 27 Oktober 1968, pertumbuhan sektor bank dan lembaga keuangan lainnya meningkat cukup pesat, yaitu rata-rata 11,7 persen dibandingkan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB), yang rata-rata sekitar 6,1 persen. Walaupun distribusi persentase dari sektor ini relatif kecil (sekitar 4 persen) terhadap PDB, namun pertumbuhannya ini jelas berpengaruh langsung terhadap pertumbuhan PDB secara keseluruhan. Pengaruh yang cukup besar dari deregulasi sektor moneter ini terutama terlihat dari perkembangan mobilisasi dana masyarakat yang meningkat pesat, yang selanjutnya diikuti oleh peningkatan ekspansi kredit perbankan. Pesatnya peningkatan kredit konsumtif, yang mencerminkan peningkatan konsumsi masyarakat, secara langsung berpengaruh kepada pertumbuhan ekonomi. Demikian pula terdapat beberapa kebijaksanaan deregulasi di sektor moneter dan keuangan, yang secara langsung mempercepat laju pertumbuhan sektor-sektor lainnya. Namun, tidak cukupnya deregulasi pada sektor produksi riil, menimbulkan kecenderungan selalu memanasnya suhu perekonomian. Selain itu bersamaan dengan tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi, juga tidak dapat disangkal bahwa distorsi perekonomian juga - terus meningkat. Hal ini tidak saja karena masih berlangsungnya pasar yang bersifat monopoli dan oligopoli, tetapi juga karena masih berbelit-belitnya perizinan yang akhirnya berkaitan dengan masalah korupsi, kolusi, serta pungutan-pungutan liar. Kesemuanya ini menunjukkan masih berlangsungnya rent seeking activities. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa investasi dan perkembangan tekhnologi juga mempunyai pengaruh yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Adanya pengaruh positif dari investasi sesuai dengan kenyataan empiris yang mendukung model estimasi, yaitu sebagai penurunan dari bentuk fungsi produksi. Variabel investasi berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi baik secara keseluruhan maupun secara sektoral untuk seluruh (ke-9) sektor ekonomi. Sedangkan perkembangan tekhnologi yang berpengaruh secara signifikan hanyalah pada sektor listrik, gas dan air. "

"ABSTRAKSetelah mencapai kemerdekaannya, bangsa Indonesia berusaha mewujudkan cita-citanya, antara lain yaitu memajukan kesejahteraan umum bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Pada awal kemerdekaan, Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan, sehingga sulit untuk berkonsentrasi dalam pembangunan ekonomi. Pada periode 1945-1965, Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang sangat rendah, bahkan pada tahun 1960-1968 pertumbuhan pendapatan per-kapita Indonesia adalah negatip.Mulai tahun 1969, Pemerintah Orde Baru bertekad untuk melaksanakan pembangunan nasional, dengan titik berat pembangunan di bidang ekonomi. Rencana Pembanguman jangka Panjang yang pertama, meliputi tahun 1969-1993.Pada tahap awal pembangunan nasional, peranan pemerintah sangat besar. Sumber pembiayaan pembangunan sebagian besar berasal dari hasil ekspar minyak bumi dan bantuan luar negeri. Pada tahun 1983, harga minyak bumi di pasaran dunia turun, sehingga pendapatan pemerintah dari minyak bumi menurun. Sejak saat itu pemerintah mulai melakukan serangkaian deregulasi untuk mendorong sektor swasta agar dapat lebih berperan dalam pembangunan ekonomi.Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk meneliti besarnya peran Modal Pemerintah terhadap pertumbuhan PDB selama tahun 1973-1994, dibandingkan dengan input-input lainnya yaitu Modal Swasta dan Tenaga Kerja. Dengan menggunakan fungsi produksi Translog, dimana PDB sebagai output dan Modal Swasta, Tenaga Kerja serta Modal Pemerintah sebagai input, ingin dicari faktor input mana yang mempunyai, elastisitas terbesar terhadap pertumbuhan output, sehingga dapat digunakan sebagai pedoman pengambilan kebijakan Pemerintah.Berda an hasil estimasi dan analisis yang telah dilakukan, Model Translog Lengkap yang diajukan sebagai dasar untuk melakukan analisis dalam tesis ini ternyata kurang sesuai dengan data yang tersedia, karena adanya masalah kolinieritas-ganda .Akhirnya penulis menggunakan model dimana masing-masing input nya ada kuadratnya. Lengkapnya hasil estimasi model tersebut adalah sebagai berikut:lnQ = 23.49 + 0.99171 T + 0.73247 (0.5)(InK)2 + 0.085059 (0.5)(lnL)2 + 0.81753 (0.5)(1nP)2 - 0.73247 (InK)(InP) - 0.085059 (InL)(lnP) + 0.069545 T(InL) - 0.069545 T(InP)Hasil uji-F dan uji-t model ini adalah significant untuk semua variabel bebasnya.Model ini menghasilkan elastisitas parsial output terbadap masmg-masing input yang bersifat variabel yaitu:EK = ∂InQ/∂lnK = 0.73247 (InK) - 0.73247 (InP)EL = ∂InQ/∂InL = 0.085059 (InL) - 0.085059 (InP) + 0,069545 TEP = ∂lnQ/∂InP = 0.81753 (InP) - 0.73247 (InK) - 0.085059 (InL) - 0.069545 THasil perhitungan elastisitas untuk masing-masing inputnya dapat diliat pada Lampiran 16. Secara umum kesimpulan hasil perhitungan elastisitas (1973-1994) tersebut adalah sebagai berikut:EK Positip, mula-mula meuurun, kemudian sejak tahun 1984 meningkatEL Mula-mula negatip namun mengecil, kemudian sejak tahun 1990 positip dan terus meningkatEP Mula-mula positip namun menurun, kemudian sejak tahun 1983 menjadi negatip dan semakin membesarHal ini menunjukkan bahwa sejak tahun 1983, telah terjadi pergeseran peran dari Modal Pemerintah (yang mempunyai peran positip terbadap pertumbuhan Ekonomi pada tahun 1973-1982) kepada Modal Swasta yang sejak awal memang positip tetapi menurun, dan kemudian sejak 1984 positip dan terus meningkat.Sejak tahun 1983 pula, pemerintah melalui serangkaian kebijakan Deregulasi yang terus menerus dilaksanakan, telah berkurang perannya dalam pertumbuhan ekonomi, dan digeser oleh sektor Swasta yang selanjutnya memegang peranan yang positip dan terus meningkat dalam pertumbuhan ekonomi.Jika laju perturnbuhan input sesuai tahun 1990-1994 maka output tahun 1995-2004 akan meningkat namun peningkatannya semakin menurun. Laju perturnbuhan output periode tersebut yaitu sebesar 3.67 % per-tahun.Jika laju pertumbuhan output ingin dipertahankan pada tingkat 6 % per-tahun dan laju pertumbuhan input Modal Pemerintah, Tenaga Kerja dan Teknologi sama seperti tahun 1990-1994, maka laju pertumbuhan Modal Swasta pada periode tersebut harus mencapai minimal 10.24485 % per-tahun.Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis mempunyai beberapa saran atau masukan yang mungkin dapat bermanfaat bagi kebijakan pembangunan, yaitu:1. Produktivitas Tenaga kerja perlu dipertahankan dan ditingkatkan, agar peran yang positip terhadap pertumbuhan ekonomi dapat terus dipertahankan . Misalnya melalui pelatihan kerja, peningkatan kesehatan, ketrampilan, gizi makanan yang lebih baik dan lain-lain.2. Agar sektor Swasta yang mempunyai peran positip dan semakin meningkat terhadap pertumbuhan ekonomi dapat semakin berkembang, pemerintah perlu menciptakan iklim yang kondusif agar para pengusaha semakin tertarik untuk menanamlcan modalnya di dalam negeri, dan bukan kebalikannya yaitu menanamkan modalnya diluar negeri.3. Semakin berkembangnya peran sektor swasta dan semakin berkurangnya peran sektor pemerintah, perlu disertai kebijakan yang dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat banyak dan pemerataan pendapatan. Kebjjakan tersebut antara lain yaitu pajak yang bersifat progresif dan peraturan perburuhan yang dapat melindungi dan meningkatkan kesejahteraan buruh, dan pemerataan kesernpatan berusaha, terutama bagi pengusaha kecil. Pengusaha kecil perlu dilindungi dan didukung agar dapat lebih berkembang.4. Sektor pemerintah perlu meningkatkan efisiensi dan produktivitasnya agar dapat mempunyai peran yang positip dalam pertumbuhan ekonomi. Proyek-proyek yang akan dilaksanakan perlu dievaluasi secara cermat, mana yang betul-betul relevan dan produktif terhadap pertumbuhan output nasional.5. Dengan adanya perkembangan teknologi baik dibidang hardware maupun software, maka manajemen input-input yang digunakan perlu diperbaiki dan ditingkatkan agar penggunaan input-input lebih efisien dan lebih produktif sehingga dapat lebih berperan dalam perturnbuhan output."

"ABSTRAKSejak Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijaksanaan dalam bidang keuangan terutama yang berkaitan dengan pasar modal pada tahun 1988 seperti deposito dikenakan pajak, pihak asing dapat membeli saham di Bursa Efek Jakarta, dan keringan dalam pendaftaran di Bursa Efek Jakarta (Usman, 1989), maka Bursa Efek Jakarta sangat berkembang. Saat ini perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta ada sekitar 240 perusahaan dengan Kapitalisasi Pasar sekitar Rp. 150 trilliun. Bagi para ekonom, pengusaha dan analis indeks BEJ telah menjadi sebuah leading indikator dalam perekonomian Indonesia. Disamping itu, perdagangan Bursa Efek Jakarta hampir 70 persen berasal dari investor asing. Bahkan kenaikan dan penurunan BEJ selalu dikaitkan dengan situasi bursa yang sudah maju yang terdapat di negara-negara maju bahkan diduga bahwa keterkaitan tersebut akan berlangsung dalam jangka panjang. Ketiga hal tersebut menjadi pembahasan dalam studi ini.Dalam menganalisis hal tersebut, studi ini akan menggunakan teknik akar-akar unit untuk melihat keacakan dari variabel makro tersebut. Metode regressi digunakan dalam menganalisis variabel makro yang menjelaskan indeks BFJ dan juga faktor investor asing tersebut. Keterkaitan antar bursa dalam jangka pendek atau jangka panjang menggunakan model kesalahan koreksi (error correction model).Variabel makro merupakan variabel yang selalu diperhatikan pemerintah dalam rangka memutuskan kebijakan untuk memperbaiki situasi ekonomi. Dalam hal bursa saham, pemerintah perlu meniperhatikan variabel makro tingkat bunga, kurs dollar, transaksi beijalan, perubahan uang beredar dan inflasi. Karena kelima variabel tersebut yang signifkan menjelaskan indeks BEJ. Variabel pedapatan perusahaan juga signifikan menjelaskan indeks BEJ.Pengaruh investor asing cukup mempunyai peranan besar dalam perdangan di BEJ. Pemerintah sebaiknya melepas kebijakan 49 persen asing dapat membeli saham di BEJ. Neto volume saham pembelian asing pada bulan akan mempunyai dampak negatif empal bulan kemudian.Bursa saham New York yang menggunakan indeks Dow-Jones dan bursa saham Hongkong dengan indeks Hangseng signifikan menjelaskan variasi indeks BEJ. Tetapi, indeks Nikkei tidak signifikan menjelaska variasi indkes BEJ. Ketiga indeks bursa yang maju tersebut mempunyai kointegrasi dalam jangka pendek.Studi ini menggunakan periode waktu yang cukup pendek yaitu January 1989 sampai dengan September 1995. Oleh karenanya, hasilnya kemungkinan akan berbeda bila menggunakan periode yang lama lagi. Pada sisi lain, studi ini belum memasukkan faktor volatility dimana dapat menggunakan metode GARCH dan ARCH dalam analisisnya. Walaupun demikian hasil studi ini sudah memberikan titik awal mengenai penelitian pasar modal yang mengkaitkannya dengan kebijakan yang dilakukan pemerintah."

"Krisis keuangan di Asia tahun 1997/1998 yang terjadi merupakan krisis yang antara lain disebabkan oleh perubahan nilai tukar. Krisis tersebut dapat menjalar dari suatu negara ke negara lain (contagious). Salah satu usaha untuk dapat menghindari terjadinya kembali krisis tersebut adalah melalui pertemuan anggota ASEAN plus China, Jepang dan Korea di Chiang Mai, Thailand bulan Mei tahun 2000 dimana disepakati kerjasama keuangan regional yang lebih aktif diantaranya dengan disepakatinya Chiang Mai Intiative (CMI) dan Economic Review & Policy Dialogue (ERPD). Langkah selanjutnya yang dikaji lebih lanjut dari kerjasama keuangan regional yang aktif tersebut adalah pembentukan Currency Union melalui penggunaan mata uang bersama/common currency sebagai titik kulminasinya. Fleming (1971) menyatakan bahwa salah satu faktor untuk dapat terbentuknya Optimum Currency Area (OCA) adalah kemiripan tingkat inflasi (similar inflation rate). Untuk mencapai kemiripan tingkat inflasi dan meningkatkan konvergensi ekonomi, perlu ditingkatkan koordinasi dalam merumuskan kebijakan ekonomi.

---

Dampak nilai tukar terhadap inflasi dalam konteks regional menjadi perlu untuk diketahui sehubungan dengan krisis nilai tukar yang terjadi sebelumnya di tahun 1997/1998 dan wacana common currency yang salah satu faktornya kemiripan tingkat inflasi. Untuk itu, perlu diidentifikasi apakah dampak nilai tukar terhadap inflasi tersebut bersifat homogen (sama) atau heterogen (beragam) di kawasan ASEAN sehingga bisa disusun langkah bersama dalam Usaha memenuhi salah satu kondisi optimum dalam wacana pembentukan Currency Union. Untuk meneliti dampak tersebut, penulis menggunakan variabel kontrol berupa pertumbuhan jumlah uang yang beredar, derajat keterbukaan perdagangan dan tingkat inflasi di negara mitra dagang utama ASEAN-5 dengan data yang diambil dan diolah dari data International Financial Statistics (IFS) pada periode tahun 1993Q1 sampai tahun 2016Q4. Data tersebut kemudian diregresi dengan menggunakan estimasi data panel dengan estimator FGLS (Feasible Generalized Least Squares) menggunakan E-Views 9. Terhadap hasil regresi di atas berupa model homogen dan model heterogen dilakukan uji F. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak nilai tukar terhadap Inflasi di ASEAN-5 berdampak heterogen (beragam) di ASEAN-5."

"Secara umum industrialisasi merupakan bagian dalam proses pembangunan di negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Secara teoritis ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan mengapa akhirnya kebanyakan negara berkembang memilih pengembangan industri (industrial development) sebagai basis utama untuk pembangunan ekonomi. Diantaranya seperti diungkapkan oleh Basri (1991), ketergantungan pada komoditi primer kerap menyebabkan fluktuasi penerimaan devisa. Sifat yang melekat pada sektor primer seperti lemahnya keterkaitan ke hulu dan ke hilir, rendahnya elastisitas permintaan terhadap harga, kekakuan di sector produksi, ketergantungan pada alam. Seperti disebutkan oleh Prebiech-Singer ketergantungan negara-negara sedang berkembang pada ekspor komoditi primer, mengakibatkan keuntungan perdagangan (gains from trade) makin merosot karena harga relatif komoditi primer terhadap industri manufaktur turun."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi pemasaran pada Bank-Bank Swasta Nasional antara lain strategi produk, distribusi, penetapan harga dan promosi yang berpengaruh terhadap pemupukan dana dari masyarakat dan besarnya pengaruh masing-masing faktor tersebut. Landasan teori penelitian ini adalah teori manajemen pemasaran yang telah diaplikasikan pada industri perbankan. Fokus teori manajemen pemasaran pada pembuatan keputusan strategik untuk penetapan harga, produk, saluran distribusi dan promosi. Menurut teori, Bank semakin banyak menyerap dana dari masyarakat apabila menerapkan strategi harga berupa tingkat bunga yang tepat, jumlah produk yang tepat dengan jenis produk yang sesuai kebutuhan konsurnen, biaya promosi yang cukup dan alat promosi yang tepat sasaran serta saluran distribusi berupa banyaknya kantor, adanya ATM, layanan on-line, home banking & telephone banking. Metodologi penelitian ini termasuk ex post facto, yaitu mengkaji hubungan antara variabel strategi pemasaran yang diwakili oleh banyaknya kantor, adanya ATM sebagai variabel boneka, jumlah produk pendanaan, tingkat bunga tabungan, giro dan deposito dan jumlah biaya promosi dengan variabel jumlah dana yang dapat dihimpun oleh bank, jumlah observasi penelitian adalah 45, terdiri dari 9 bank, masing-masing bank 5 tahun. Teknik analisa data menggunakan metode analisis regresi berganda dan analisis korelasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat bunga tabungan, jumlah kantor, adanya ATM dan besarnya promosi mempengaruhi jumlah dana yang dapat dihimpun oleh bank-bank swasta nasional. Adapun kontribusi tingkat bunga tabungan sebesar 0,44% , jumlah kantor sebesar 0,59 % dan biaya promosi sebesar 0,23 %. Secara bersama-sama variabel tersebut dapat menjelaskan sebesar 81,89 % pengaruhnya terhadap jumlah dana yang dapat dihimpun. Temuan penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan bagi bank-bank swasta nasional khususnya dalam menentukan strategi pemasaran yang tepat untuk menghimpun dana dari masyarakat. "

"ABSTRAKEra globalisasi dan perdagangan bebas dunia menjelang abad ke-21 akan menjadi peluang dan sekaligus menjadi ancaman bagi industri manufaktur di Indonesia. Menjadi peluang karena adanya perdagangan bebas dunia memberi kesempatan luas bagi Industri Manufaktur di Indonesia untuk meningkatkan pemasaran hasil produksi ke berbagai negara. Sebaliknya menjadi ancaman karena batasan-batasan perekonomian/perdagangan yang diciptakan suatu negara akan hapus, sehingga produk-produk industri manufaktur negara lain berupa barang sejenis atau barang substitusi akan memasuki pasar Indonesia. Keadaan tersebut akan mengakibatkan persaingan pemasaran barang-barang sejenis yang dihasilkan di dalam negeri akan semakin meningkat. Untuk mengantisipasi perubahan yang akan terjadi orientasi perusahaan industri manufaktur yang selama ini mengandalkan kelangsungan hidup perusahaan kepada perlindungan pemerintah dalam bentuk: fasilitas, konsesi, proteksi maupun subsidi harus dirubah menjadi orientasi meningkatkan daya saing dengan cara meningkatkan efisiensi. Salah satu faktor dominan dalam meningkatkan efisiensi adalah penggunaan/peningkatan teknologi produksi dengan memakai mesin-mesin yang lebih canggih dan terotomatisasi. Hal tersebut berarti menambah penggunaan aktiva yang mempunyai beban tetap (operating leverage) dalam produksi, dengan harapan pertambahan penjualan akan meningkatkan kemampuan laba (Earning Before Interest and Taxes) secara lebih besar. Studi ini bertujuan untuk mengetahui apakah beberapa perusahaan (14 perusahaan) industri manufaktur yang telah go publik beroperasi dengan operating leverage yang masih favorable (menguntungkan), sehingga masih memungkinkan untuk meningkatkan aktiva tetapnya. Selain dari itu ingin diketahui eratnya hubungan dan besarnya pengaruh faktor-faktor: operating leverage, size dan variabilitas pendapatan terhadap struktur modal industri manufaktur tersebut. Untuk mengetahui apakah operating leverage masih favorable (menguntungkan) dilakukan uji statistik dengan cara membandingkan rata-rata contribution margin dengan rata-rata fixed cost. Hasil pengujian menyimpulkan bahwa perusahaan-perusahaan yang diteliti masih bekerja dengan operating leverage yang masih favorable (menguntungkan) dimana rata-rata contribution margin jauh lebih besar dari rata-rata fixed cost. Hal ini menunjukkan perusahaan-perusahaan yang diteliti cukup mempunyai peluang meningkatkan teknologi produksi dari labour intensive menjadi capital intensive dalam usaha meningkatkan efisiensi dan daya saing mengantisipasi era globalisasi dan perdagangan bebas dunia yang akan datang. Selanjutnya untuk mengetahui keeratan hubungan dan besarnya pengaruh faktor-faktor: operating leverage, size dan variabilitas pendapatan terhadap, struktur modal dilakukan analisa regressi linear berganda yang disertai dengan pengujian dan koreksi asumsi dasar klasik: autokorelasi, heteroskedastis dan multikolinieritas serta uji t dan uji f statistik. Hasil pengujian menunjukkan diantara ketiga faktor ternyata yang mempunyai hubungan kuat dan berpengaruh terhadap struktur modal hanya size (total aktiva) perusahaan dengan arah negatif yang seharusnya berhubungan secara positif. Sedangkan operating leverage dan variabilitas pendapatan memperlihatkan hubungan/pengaruh yang kurang signifikan terhadap struktur modal. Kesimpulan ini memberi kesan manajemen perusahaan-perusahaan yang diteliti cenderung menerapkan kebijaksanaan yang konservatip atau berhati-hati dalam rangka menjaga kelangsungan hidup perusahaan. "

"Kepulauan Seribu sebagai satu-satunya wilayah kepulauan yang ada di Jakarta memiliki banyak keunggulan, diantaranya potensi di bidang pariwisata, khususnya wisata bahari. Sebagai daerah yang terdiri dari gugusan pulau-pulau, banyak potensi dan daya tarik yang dimiliki dan belum tergali selama ini mulai dari kekayaan laut, keindahan alam serta adat istiadat masyarakat Kepulauan Seribu. Berkaitan dengan potensi yang dimilikinya maka sangatlah penting bagi Kepulauan Seribu untuk membuat rumusan strategi bagi pengembangan pariwisata, terutama wisata bahari dengan melibatkan seluruh stakeholders yang ada dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sejahtera.Penelitian ini mencoba untuk menawarkan sebuah rumusan strategi yang didasarkan pada usaha untuk mensinergiskan beberapa pandangan dan preferensi para penilai yang diasumsikan sebagai "the experts" dalam bidang pengembangan pariwisata, terutama wisata bahari. Penelitian ini juga dilatarbelakangi oleh beberapa penemuan empiris sebelumnya tentang strategi yang cocok untuk mengembangkan potensi pariwisata di Kepulauan Seribu. Beragamnya masukan mulai dari konsep perencanaan sampai pada rencana tindak (action plans) pengembangan wisata bahari di Kepulauan Seribu menjadikan rumusan strategi ini tambah kompleks dan rumit. Hal ini disebabkan oleh banyaknya stakeholders yang memiliki kepentingan terhadap upaya pengembangan wisata bahari.Dengan menggunakan pendekatan Analytical Hierarchy Process (ABP), rumusan strategi pengembangan wisata bahari yang selanjutnya dijabarkan dalam pelaksanaan program-program dengan memperhatikan kepentingan stakeholders dapat ditentukan berdasarkan skala prioritas. Hasil yang diperoleh dari pendekatan AHP berdasarkan interaksi 3 kelompok stakeholders antara lain: (1) Masyarakat lokal lebih memprioritaskan program pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat dibandingkan 3 program lainnya dengan bobot prioritas 0.329. (2) Sementara PEMDA lebih menitikberatkan pada program pengadaan berbagai informasi dan promosi obyek wisata dengan bobot 0.379. (3)Pihak swasta/investor menginginkan program pengadaan sarana dan prasarana penunjang pariwisata yang memadai didahulukan dari program lainnya. Bobot prioritasnya sebesar 0.432.(4) Secara keseluruhan, jika ketiga kelompok dipertautkan berdasarkan kepentingan masingmasing dan kelompok pelaksana program maka diperoleh hasil sintesis bahwa program pengadaan informasi dan promosi obyek wisata harus menjadi prioritas utama dibandingkan program lainnya, dengan bobot prioritas 0.299 dan indeks inkonsistensi keseluruhan yang dapat diterima yakni sebesar 0.01.Adapun saran atau rekomendasi untuk penelitian selanjutnya yakni berkaitan dengan keterbatasan tools ini, walaupun pendekatan berdasarkan penilaian (jugments) "the experts" ini penting, namun pendekatan ini raja tidak cukup. Dibutuhkan pendekatan kuantitatif sebagai pembanding dari hasil sintesis ARP. Kedua pendekatan tersebut harus berjalan sinergis, sehingga preferensi the experts tidak terkesan mengutamakan subjektivitasnya belaka namun didasarkan pada pengamatan empiris serta analisis yang mendalam terhadap sebuah fenomena, khususnya tentang pariwisata bahari di Kepulauan Seribu."

"Tesis ini membahas hubungan tingkat keuntungan dengan struktur modal pada Perusahaah Daerah Air Minum (PDAM) di Jawa Barat. Saat ini terdapat 276 buah (PDAM) yaitu hampir meliputi seluruh Daerah Tingkat II di Indonesia. Pada Pelita V sebagian besar pola investasi pada PDAM tersebut merupakan hibah dari Pemerintah Pusat. Sedangkan pada Pelita VI sejalan dengan proses desentralisasi pembiayaan PDAM di arahkan ke pinjaman dan peran serta swasta. Sejalan dengan itu dalam tesis ini dibahas mengenai hubungan antara tingkat keuntungan dengan struktur modal PDAM di Jawa Barat. Disini struktur modal diuraikan menurut modal sendiri dan pinjaman. Berdasarkan komposisi tersebut kemudian dikaitkan dengan tingkat keuntungannya melalui modal WACC. Secara garis besar hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat suatu komposisi optimal dari struktur modal yang memaksimalkan keuntungan. "