Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kewenangan DPD dalam pembentukan undang-undang telah diatur pada Pasal 22D UUDNRI 1945, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 (UU MD3 2009) menempatkan kedudukan DPD tidak setara dengan Presiden atau DPR dalam hal pembentukan undang-undang. Lahirnya, putusan MK Nomor 92/PUU-X/2012 telah merubah kedudukan dan kewenangan DPD dalam hal pembentukan undang-undang yaitu dengan merumuskan bahwa DPD ikut terlibat sejak tahap pengajuan undang-undang sampai dengan sebelum diambil persetujuan bersama oleh DPR dan Presiden. Pembentukan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 (UU MD3 2014) yang tidak didasarkan pada putusan Makamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 mengakibatkan ketidakjelasan kewenangan DPD dalam proses pembentukan undang-undang. Sehingga, diajukannya pengujian formil dan materiil atas UU MD3 2014 yang kemudian melahirkan putusan MK nomor 79/PUU-XII/2014, membuktikan bahwa UU MD3 2014 tidak dibentuk berdasarkan arahan dari putusan MK nomor 92/PUU-X/2012 karena mengatur kembali hal yang telah dinyatakan inkonstitusional oleh MK pada Putusan MK Nomor 92/PUU-X/2012. Terlebih lagi, terdapat beberapa aturan lainnya pada UU MD3 2014 yang bertentangan dengan putusan MK Nomor 92/PUU-X/2012 yang seharusnya dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh MK pada Putusan MK nomor 79/PUU-XII/2014.

 

Kata Kunci: Kewenangan DPD, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009, Putusan Mahkamah Konstitusi

---

DPD authority in the formation of legislation have been regulated in Article 22D UUDNRI 1945, Act No. 27 of 2009 and Act No. 17 of 2014. Act No. 27 of 2009 (Act MD3 2009) locates the position of DPD is not equivalent to the President or the DPR in the formation of legislation. The Constitutional Court decision No. 92 / PUU-X / 2012 has changed his position and authority of the DPD in the formation of the legislation is to formulate that DPD is involved since the submission stage of the legislation before it is taken up by mutual agreement by the Parliament and the President. Formation of Law No. 17 of 2014 (Act MD3 2014) that are not based on the decision of the Constitutional Court Number 92 / PUU-X / 2012 resulted in obscurity authority of the DPD in the formation of legislation. Thus, the filing of formal review and substantive review of the Act MD3 2014 which gave birth to the decision of the Court number 79 / PUU-XII / 2014, proving that the Act MD3 2014 are not formed under the direction of the Constitutional Court decision number 92 / PUU-X / 2012 as set back the has been declared unconstitutional by the Constitutional Court in Constitutional Court Decision No. 92 / PUU-X / 2012. Moreover, there are several other rules on MD3 Act 2014 contrary to the decision of the Constitutional Court Number 92 / PUU-X / 2012 that should have been declared unconstitutional by the Constitutional Court conditional on Court Decision number 79 / PUU-XII / 2014."

"Poligami diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 ayat (2), Pasal 4, dan Pasal 5, namun pada pelaksanaannya masih menimbulkan masalah apabila tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan sehingga mengakibatkan pembatalan perkawinan. Salah satu penyebab pembatalan perkawinan adalah pemalsuan identitas yang dilakukan oleh pihak suami dalam poligami. Kasus tersebut ditemukan dalam Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor 498/Pdt.G/2022/PA.Tnk. Penelitian ini menganalisis akibat hukum pembatalan perkawinan terhadap hak-hak istri kedua karena suami poligami memalsukan identitas diri dan kewenangan majelis hakim dalam memberikan nasihat kepada istri pertama mengenai isi gugatan apabila dikaitkan dengan pertimbangan hakim di dalam putusan. Penelitian doktrinal ini menggunakan studi kepustakaan yang dianalisis secara kualitatif. Dari hasil analisis dapat dijelaskan bahwa akibat hukum pembatalan perkawinan poligami yang terjadi karena pemalsuan identitas oleh suami terhadap hak- hak istri kedua terdiri dari tiga hal yaitu akibat hukum terhadap hubungan suami istri, akibat hukum terhadap kedudukan anak dan akibat hukum terhadap harta benda perkawinan. Adapun kewenangan Majelis Hakim dalam pertimbangannya memberikan nasihat terkait isi gugatan merupakan pelaksanaan prinsip hakim bersifat aktif dalam persidangan perkara perdata dengan pertimbangan bahwa perkawinan poligami tersebut masih dapat dilanjutkan sepanjang istri pertama bersedia menerima. Istri pertama dalam hal ini tidak menerima nasihat Majelis Hakim sehingga proses persidangan dilanjutkan dengan pembuktian terhadap alat bukti berupa surat dan saksi, hakim menemukan fakta bahwa perkawinan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan sehingga Majelis Hakim memutuskan membatalkan perkawinan poligami tersebut.

---

Polygamy is regulated in Law Number 1 of 1974 concerning Marriage as stipulated in Article 3 paragraph (2), Article 4, and Article 5, but in its implementation it still causes problems if it does not meet the predetermined requirements, resulting in the annulment of marriage. One of the causes of marriage annulment is falsification of identity committed by the husband in polygamy. The case was found in the Tanjung Karang Religious Court Decision Number 498/Pdt.G/2022/PA.Tnk. This study analyzes the legal consequences of marriage annulment on the rights of the second wife because polygamous husbands falsify their identity and the authority of the panel of judges in advising the first wife regarding the contents of the lawsuit when related to the judge's consideration in the decision. This doctrinal research uses qualitatively analyzed literature studies. From the results of the analysis, it can be explained that the legal consequences of the annulment of polygamous marriages that occur due to falsification of identity by the husband on the rights of the second wife consist of three things, namely the legal consequences on the relationship between husband and wife, the legal consequences on the position of children and the legal consequences on marital property. The authority of the Panel of Judges in its consideration to provide advice regarding the content of the lawsuit is the implementation of the principle of the judge being active in the trial of civil cases with the consideration that the polygamous marriage can still continue as long as the first wife is willing to accept. The first wife in this case did not accept the advice of the Panel of Judges so that the trial process continued with evidence in the form of letters and witnesses, the judge found the fact that the marriage did not meet the requirements as stipulated in the laws and regulations so that the Panel of Judges decided to cancel the polygamous marriage."

"Tesis ini menganalisis tanggung jawab terhadap APHTyang dipalsukan dan pelindungan hukum terhadap kreditur akibat APHT dipalsukan dalam Putusan Pengadilan Negeri Magelang Nomor 56/Pid.B/2022/PN.Mgg. Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal dengan melakukan studi kepustakaan guna mengumpulkan data sekunder yang selanjutnya dianalisis dan dipaparkansecara eksplanatoris analisis. Hail Penelitian ini menunjukkan bahwa seorang yang melakukan tindak pidana pemalsuan surat terhadap suatu akta autentik yaitu akta pemberian hak tanggungan bertanggungjawab atas perbuatannya sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 264 KUHP. Tanggung jawab tersebut dengan cara menghukum secara pidana terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana pemalsuan. Adapun berkenaan dengan pelindungan hukum terhadap kreditur akibat APHT yang dipalsukan berdasarkan Pasal 1131 KUHPerdata pelindungannya yaitu debitur harus melunasi hutang-hutangnya kepada kreditur dengan cara kebendaan siberutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang aka nada, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan. APHT yang merupakan akta autentik seharusnya dibuat dengan jujur dan tidak melanggar peraturan yang ada sehingga APHT yang dibuat dengan cara jujur tersebut tidak merugikan orang lainAbstrak Berbahasa Inggris: This thesis analyzes the liability for forged APHT and the legal protection for creditors due to forged APHT in the Magelang District Court Decision Number 56/Pid.B/2022/PN.Mgg. This study employs a doctrinal research method by conducting a literature review to collect secondary data, which is then analyzed and presented in an explanatory manner. The results of this research indicate that an individual who commits the criminal act of document forgery regarding an authentic deed, specifically a deed of mortgage grant, is liable for their actions as regulated in Article 264 of the Indonesian Criminal Code. This liability is enforced by criminally punishing the individual who has committed the forgery. Regarding the legal protection for creditors affected by forged APHT, based on Article 1131 of the Indonesian Civil Code, the protection stipulates that the debtor must settle their debts to the creditor through the assets that are subject to the debt, whether movable or immovable, existing or future, becoming collateral for all personal obligations. APHT, an authentic deed, should be made honestly and not in violation of existing regulations so that an honestly made APHT does not harm others."

"Tesis ini membahas mengenai perlindungan hukum pembeli beriktikad baik terhadap pemalsuan Akta Kuasa Menjual yang melibatkan notaris dalam transaksi jual beli tanah pada putusan MA No. 1209/K/Pid/2022. Transaksi jual beli tanah dalam kasus putusan ini didasari oleh kuasa menjual yang dipalsukan oleh notaris kemudian dijual oleh pihak yang bukan pemilik sebenarnya kepada pihak lain. Dalam Putusan ini menghukum Terdakwa I selaku Notaris/PPAT dengan pidana penjara, karena terbukti bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan akta autentik sesuai dengan ketentuan Pasal 264 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Akta kuasa menjual yang dipalsukan oleh Terdakwa I dijadikan dasar oleh pihak yang bukan pemilik sebenarnya untuk melakukan jual beli kepada pihak lain tanpa sepengetahuan pemilik tanah yang sebenarnya, transaksi jual beli ini mengakibatkan kerugian pada pemilik hak atas tanah dan pembeli beriktikad baik dalam proses jual beli tanah. Penelitian ini menganalisis mengenai akibat hukum objek tanah bagi pembeli beriktikad baik, dan upaya perlindungan hukum yang dapat diberikan bagi pembeli beriktikad baik yang dirugikan dalam transaksi jual beli hak atas tanah dalam kasus ini. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum doktrinal dan menggunakan data sekunder dengan tipologi penelitian deskriptif analitis dengan metode analisis data kualitatif. Adapun hasil penelitian ini dapat dijelaskan bahwa Akta Kuasa Menjual dalam Putusan MA No. 1209/K/PID/2022 dapat bersifat batal demi hukum karena tidak terpenuhinya suatu syarat objektif dalam syarat sah perjanjian dan tidak adanya iktikad baik terhadap proses jual beli, sehingga dapat berakibat pada kembalinya hak milik atas tanah menjadi atas nama pemilik sebelumnya, dikarenakan objek tanah dijual oleh pihak yang bukan pemilik sebenarnya, dan fakta bahwa pembeli tidak mengetahui objek tanah tersebut masih dalam sengketa pada saat proses jual beli dilaksanakan, maka perlindungan hukum harus diberikan kepada pembeli beriktikad baik sekalipun kemudian diketahui bahwa penjual merupakan orang yang tidak berhak atas objek tanah.

---

This thesis discusses the legal protection of good faith buyers against forgery of Power of Sale Deeds involving notaries in land sale and purchase transactions in Supreme Court Decision No. 1209/K/Pid/2022. The land sale and purchase transaction in this decision case was based on a power of sale that was forged by a notary and then sold by a party who was not the actual owner to another party. In this Decision, Defendant I as a Notary/PPAT was sentenced to imprisonment, because he was proven guilty of committing the crime of forgery of authentic deeds in accordance with the provisions of Article 264 paragraph (1) jo. Article 55 paragraph (1) to 1 of the Criminal Code. The power of sale deed forged by Defendant I was used as a basis by a party who was not the actual owner to sell to another party without the knowledge of the actual land owner, this sale and purchase transaction resulted in losses to the owner of land rights and good faith buyers in the land sale and purchase process. This research analyzes the legal consequences of land objects for good faith buyers, and legal protection efforts that can be provided for good faith buyers who are disadvantaged in the sale and purchase of land rights in this case. This research uses doctrinal legal research methods and uses secondary data with descriptive analytical research typology with qualitative data analysis methods. The results of this study explain that the Deed of Authorization to Sell in Supreme Court Decision No. 1209/K/PID/2022 can be explained. 1209/K/PID/2022 can be null and void due to the non-fulfillment of an objective condition in the legal requirements of the agreement and the absence of good faith in the sale and purchase process, so that it can result in the return of property rights to the land to the name of the previous owner, because the land object is sold by a party who is not the real owner, and the fact that the buyer does not know that the land object is still in dispute at the time the sale and purchase process is carried out, so legal protection must be given to good faith buyers even though it is later discovered that the seller is a person who is not entitled to the land object."