Ditemukan 130 dokumen yang sesuai dengan query
Soehino
Yogyakarta: Liberty, 1984
342.06 SOE a
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Prins, W. F.
Jakarta: Pradnya Paramita, 1982
342.06 PRI vt (2)
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1999
342.06 Pen
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005
342.06 PEN
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Safri Nugraha
Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, 2008
342.06 SAF p
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Sihombing, Didik Dionisius
"
Keberadaan prinsip pertanggungjawaban pemerintah dalam dimensi Hukum Administrasi Negara merupakan sarana yang ditetapakan dalam rangka membatasi ruang gerak pemerintah. Konotasi pembatasan yang dimaksudkan bukan untuk menghambat maupun mempersempit aktivitas pemerintah namun mengacu pada dimensi pengawasan dan penjagaan agar perbuatan-perbuatan pemerintah sesuai dengan koridor yang telah ditetapkan dalam garis orisinalitas fungsionalnya. Disisi lain, keberadaan prinsip pertanggungjawaban pemerintah sejatinya merupakan konsekuensi logis dari kewenangan pemerintah. Kewenangan yang kemudian termanifestasi dengan beragam peran dan fungsi sangatlah dimungkinkan menimbulkan ...
"
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
T-Pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Wahyumurti Setya Sasmita
"
Jika konflik tidak dikelola dengan baik, mereka dengan cepat berubah menjadi sengketa. Salah satu lembaga badan arbitrase untuk penyelesaian sengketa konstruksi di Indonesia adalah Badan Arbitrase Nasional Indonesia BANI. Penelitian ini menunjukan proses arbitrase pada proyek konstruksi dan faktor-faktor risiko yang mempengaruhi waktu penyelesaian sengketa konstruksi dalam proses arbitrase di Badan Arbitrase Nasional Indonesia BANI. Penelitian dilakukan dengan wawancara terstruktur dan survei untuk mengumpulkan data. Selanjutnya dilakukan analisa statistik dan analisa risiko kualitatif. Terdapat 3 ...
"
Depok: Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 2017
T48721
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Joseph Harry Krisnamurti
"
Berlakunya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan selain telah menjawab kebutuhan atas adanya suatu undang-undang yang mengatur tentang hukum materiil bagi Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia juga telah menimbulkan permasalahan tersendiri dalam pengaturannya. Hal ini karena Undang-Undang Administrasi Pemerintahan telah mengatur bahwa Badan Pemerintahan dapat ditetapkan sebagai pihak yang bertanggungjawab untuk mengembalikan kerugian negara, yang mana pengaturan tersebut justru bertentangan dengan pengertian dari kerugian negara itu sendiri sebagaimana diatur dalam Perundang-Undangan Bidang Keuangan Negara yang menempatkan negara ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 2018
T49801
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Reza Adhitya Akbar
"
Arbitrase merupakan lembaga penyelesaian sengketa yang sangat popular digunakan oleh kalangan pelaku bisnis. Namun, hal tersebut tidak menjamin bahwa suatu putusan dapat dilaksanakan pada suatu negara, karena terhalang oleh suatu ketertiban umum negara tersebut. Kemajuan pesat di bidang bisnis baik nasional maupun internasional seperti penanaman modal (investment), kontrak kerjasama investasi asing (joint venture agreement), maupun alih teknologi (transfer of technology), dll. Memerlukan mekanisme penyelesaian sengketa hukum yang cepat dan tepat manakala terjadi perselisihan (misunderstanding) bahkan ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
T54992
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Siahaan, Putri Nurmala Sari
"
Konsep penyalahgunaan wewenang dan menyalahgunakan kewenangan yang dikenal dalam dua disiplin ilmu yakni hukum administrasi negara dan hukum pidana merupakan dua konsep berbeda dan berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada. Pada konsep penyalahgunaan wewenang, jika disebut kesalahan administratif maka keputusan dan/atau tindakan dapat diperbaiki sesuai dengan ketentuan regulasi dan diadakan ganti rugi. Konsep menyalahgunakan kewenangan merupakan ranah hukum pidana, dimana pejabat atau penyelenggara negara dalam membuat suatu keputusan dan/atau tindakan melakukan secara melawan hukum dengan ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
