Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Diplomasi maritim merupakan bagian integral dari diplomasi Indonesia. Fondasi diplomasi maritim Indonesia telah dilaksanakan secara serius. Selanjutnya dirancang langkah-langkah untuk mencapai peningkatan kinerja diplomasi maritim untuk berkontribusi pada fondasi lanjutan untuk Poros Maritim Dunia. Pada jangka menengah, perlu dikuatkan kualitas diplomasi maritim dan diabdikan lebih jauh untuk menciptakan rezim kelautan yang lebih kuat. Diplomasi maritim juga perlu diperkuat dengan semangat bisnis, sehingga dapat berkontribusi mengajak investor dan ahli-ahli untuk membangun konektivitas Indonesia, infrastrukturpelabuhan dan bisnis perkapalan secara umum."

"This article examines domestic and international critiques of the literature of the Vietnamese-language writer Khái Hưng, who was active from the French colonial period to the eve of the Indochina War. It then explores changes and continuities in Vietnamese literary criticism in light of changes in the nation’s cultural policies. Khái Hưng was one of seven members and the most prolific writer of the Self-Reliant Literary Group, founded in 1933 in Hanoi. In 1941 he was arrested by the French for anticolonial activities. Following World War II, he supported the Vietnamese Nationalist Party as an editor of the Party’s newspapers. In 1946 he was captured by the Communist-led Việt Minh, and in 1947 he was executed. On the grounds that he was involved in the Party against the Việt Minh and was purged by the Việt Minh, few serious studies have been conducted on Khái Hưng despite his stature as a leading writer in the 1930s and 1940s. Although former South Vietnamese scholars recognized the importance of Khái Hưng’s late works, they had to start by collecting these materials, which had been scattered due to national division and war; also, South Vietnamese students of literature tended to prefer the study of foreign literature to domestic literature. After the fall of the former South Vietnam, those who fled abroad as refugees had to start earning a living from scratch. Therefore, few of them studied literature at academic institutions, and little serious research was conducted on Khái Hưng, including his activities in the latter years of his life. However, as Đỗ Lai Thúy points out, avoiding such “sensitive issues” in Vietnam makes it difficult to truly understand the country. This paper carefully traces the treatment of the literature created by Khái Hưng, who was recognized as a “sensitive issue.” At the same time, it attempts to dismantle the formula that was constructed with the rise of social realism: romanticism=bourgeoisie=decadence=reaction, which has become a simplified and somewhat established theory in Vietnamese literary history since Khái Hưng’s death. Focusing on a specific writer reveals the complex ways in which the cultural policies of a war-torn nation were operationalized at the civilian level."

"Buku ini berisi : Going native sebagai tabu dan identitas tempatan sebagai tiitik pijakan etnografis /​ Tony Rudyansjah;Anthropometamorphosis /​ Muhammad Damm;Memahami bahasa agama dalam perspektif antropologi /​ Ade Solihat;Membebaskan ikon dari beban makna /​ Geger Riyanto;Hubungan relasional dan ontologi moralitas /​ Imam Ardhianto;Kesalehan dan agency /​ Naeni Amanulloh."

"Belum berlakunya ketentuan perbatasan Indonesia - Australia dalam Perth Treaty 1997 mengundang berbagai ancaman tersendiri terhadap keberlangsungan kedua negara, sehingga status kawasan perbatasan tersebut perlu dipetakan dengan tepat. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017 tetang Kebijakan Kelautan Indonesia, sebagai suatu roadmap kemaritiman Indonesia, telah mengamanatkan bahwa program prioritas kemaritiman negara ialah melaksanakan percepatan perundingan batas maritim Indonesia dengan negara tetangga melalui mekanisme diplomasi pertahanan maritim yang berakar pada cita-cita Poros Maritim Dunia (PMD). Dengan demikian, Indonesia pada dasarnya mengartikan diplomasi pertahanan maritim sebagai bentuk implementasi kebijakan luar negeri Indonesia yang dilakukan demi mencapai tujuan besar kemaritimannya, sehingga memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk mengembangkan kemampuan kemaritimannya sembari menjaga dan mempertahankan integritas wilayah kedaulatannya, salah satunya melalui Joint Declaration on Maritime Cooperation beserta dengan plan of action yang terdiri dari sembilan area prioritas. Tentu kerjasama kemaritiman tersebut bertujuan untuk mewujudkan tercapainya confidence building meassure yang dapat menunjang keamanan, pertahanan, kepastian hukum terhadap hak berdaulat, pengembangan kemampuan kemaritiman hingga mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara bersama."