Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sebagai metode penjadwalan kembali pembayaran utang perusahaan dengan mendasarkan pada Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta penerapannya dalam praktik, dan membahas mengenai bentuk pengaturan restrukturisasi utang di Amerika Serikat dan Singapura sebagai perbandingan. Penelitian ini adalah penelitian normatif yuridis. Hasil penelitian ini menyarankan bahwa dalam mengajukan permohonan PKPU harus diperhatikan mengenai pembuktian adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, serta perlu adanya aturan pembatasan jumlah utang maksimal dan ketentuan jangka waktu maksimal dalam menjadwalkan kembali pembayaran utang.

---

The focus of this study is discussing about Suspension of Payment (PKPU) as a method to debt rescheduling payment of the company and its implementation in practice according to Law No. 37 of 2004 regarding Bankruptcy And Suspension of Payment, and, as comparison, this study is discuss how debt restructurization in United States Of America and Singapore are regulated. This research is juridical normative which mean the data is according to the applicable law. The researcher suggest that a simple evidentiary regarding a due and collectible debt must be aware while submission of PKPU petition, and a regulation regarding maximum debt limitation and maximum term of debt repayment are necessary needs."

"ABSTRAKKurator memiliki peranan yang penting dalam suatu kepailitan untukmelakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit. Pasal 1 butir 5 Undangundangnomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan KewajibanPembayaran Utang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Kurator adalahBalai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh pengadilanuntuk mengurus dan membereskan harta Debitor pailit di bawah pengawasanHakim Pengawas. Sebagai seorang profesional dalam menjalankan tugasnya,Kurator wajib menggunakan keahlian profesionalnya dengan cermat dan seksama.Kurator harus secara kritis mencermati bahwa setiap langkah yang diambil dalamrangka pelaksanaan penugasannya, memiliki dasar yang kuat sesuai denganUndang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang danperaturan pelaksanaannya serta menempuh prosedur Standar Profesi. Kuratorbertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalainnya dalam melaksanakantugas pengurusan dan atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadapharta pailit. Dengan demikian Kurator bukan saja bertanggung jawab karenaperbuatan yang dilakukan dengan sengaja, tetapi juga karena kelalaian. Mengingatperan Kurator yang sangat penting, maka Kreditor dalam melakukan pengusulanKurator haruslah dilakukan dengan cermat dan seksama agar Kurator yangdiusulkan memiliki kompetensi serta profesional dalam menjalankan tugasnyadalam melakukan pengurusan dan pemberesan boedel pailit.

---

ABSTRACTThis thesis discusses about the abuse of Notary incumbency as publicofficial in making of authentic Deed. This thesis uses a juridical normativeanalysis method. The results of this research are the Notary as a public official isgiven the authority and the trust of the Nation in making the authentic deed, Thenotary should hold the mandate so that all acts committed not to harm people orinterested parties, related to offenders the Office undertaken by the notary, so thatin the exercise of his duties and must comply with its obligations as a corridorauthority and what has been stated in the Act of Notary and ethical code. As anotary public Violations occurred because the Notary does not act carefully andmeticulously authentic certificate creation. Where otensitas a Deed must befulfilled in order for the deed by the notary is not degraded or be annulled by law,making it Notarized had violated provisions of the Act of notary and ethical code,things like this will be detrimental to the parties concerned in making the Deedand Notarial institutions so that it can lower the quality and services of a notarypublic and therefore cannot defend the dignity and the dignity of the profession ofnotary public."

"ABSTRAKDalam Undang-Undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) berlakulah asas paritas creditorium, dimana pembayaran atau pelunasan utang kepada kreditur dilakukan secara berimbang. Filosofi yang mendasari prinsip paritas creditorium adalah prinsip keadilan. Sebab, tidak adil bila debitur memiliki harta benda sementara utang debitur terhadap kreditur-krediturnya tidak terbayarkan. Namun demikian, timbul permasalahan apabila debitur yang diajukan permohonan pailit oleh kreditur separatis sedangkan debitur memiliki kreditur konkuren dengan hak tagih hutang yang memiliki jumlah lebih besar dibandingkan dengan kreditur separatis namun kemampuan debitur tidak dapat menyelesaikan seluruh hutang si kreditor konkuren. Sehingga permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana kedudukan kreditur konkuren dalam kepailitan jika memiliki tagihan utang lebih besar daripada kreditur separatis dan preferen dan bagaimana penerapan asas keadilan dengan permasalahan tersebut. Dengan kesimpulan kreditur konkuren dalam Undang-Undang Kepailitan di Indonesia harus tetap berbagi dengan para kreditor lainnya secara proporsional (pari passu), yaitu menurut perbandingan besarnya masing-masing tagihan, dan berdasarkan pendapat John Rawls tentang purity of heart dalam teori keadilannya, maka Undang-Undang Kepailitan telah memberikan perlindungan, namun demikian Hukum Kepailitan belum sepenuhnya memberikan keadilan kepada kreditur konkuren yang memiliki tagihan terbesar. Penelitian ini menggunakan metode peneltian hukum normatif yuridis.

---

ABSTRACTParitas Creditorium Principle is applied in the in Bankruptcy Law No. 37 Year 2004. The philosophy of Paritas Creditorium Principle is a principle of justice. Therefore, it is not fair if the debtor has assets and property but the creditors have not been paid. However, problems arise if there is bankruptcy application while there is un-secured creditor which has larger claim than the secured and preferred creditors but the ability of the debtor's will not solve the entire debt of the un-secured creditors. Therefore the issues in this research are regarding the legal standing for un-secured creditors in the bankruptcy case if the un-secured creditor has and the application of the principle of justice on such issues. The conclusion of this research is that un-secured creditors in the Bankruptcy Law in Indonesia must share with the other creditors proportionally (pari-passu), according to the ratio of the amount of each receivables, and in according to John Rawls's purity of heart in his Theory of Justice, the Indonesia Bankruptcy Laws had given protection to un-secured creditor, yet fully protect the interests of unsecured creditors who has the largest receivable, in accordance of the principle of justice. This research is using research methods of jurisdiction normative."

"ABSTRAKKepailitan suatu perusahaan sudah tentu membawa dampak, baik terhadap perusahaan itu sendiri maupun terhadap para krediturnya. Dengan dipailitkannya suatu perusahaan maka harta perusahaan tersebut akan diurus oleh kurator dan dibagi rata kepada para krediturnya. Tetapi pembayaran kepada kreditur ini didasarkan pada urutan kreditur. Kreditur separatis memegang hak jaminan dari debitur, sehingga kreditur tersebut dapat langsung mengeksekusi jaminan yang ada di tangannya. Kreditur preferren adalah kreditur yang karena undang-undang diberi tingkatan yang lebih tinggi daripada kreditur lainnya semata-mata berdasarkan sifat piutang, misalnya saja utang pajak. Dan yang terakhir adalah kreditur konkuren yang akan mendapatkan pembagian jika setelah dibagi dengan kreditur separatis dan konkuren harta debitur pailit masih ada. Jika dilihat dalam kasus kepailitan Batavia airlines, konsumen masuk kedalam kreditur konkuren, padahal kebutuhan akan tiket pesawat adalah kebutuhan yang real time. Dengan tidak didahulukannya pembayaran kompensasi tiket kepada konsumen hal ini tentu sangat merugikan konsumen. Konsumen membutuhkan tiket dengan segera, karena mereka pasti telah memiliki kepentingan untuk bepergian pada hari yang telah mereka tentukan tersebut. Undang- undang kepailitan harus disinkronkan dengan undang-undang perlindungan konsumen, sehingga ketentuan perlindungan konsumen dapat diterapkan pada saat terjadi kepailitan.

---

ABSTRACTBankruptcy of a company is certainly an impact to both the company itself and to its creditors. Bankrupted a company with the assets of the company will be taken care of by the curator and equally distributed to its creditors, but the payments to creditors is based on the order of creditors. Secure creditor holds a security interest of the debtor, so that the lender can directly execute the guarantee that is in hand. Creditors Prefferen are creditors that since the law was given a higher level than other creditors solely based on the nature of receivables, such as tax debt. And the last is that unsecured creditors will get a share if after split with separatists and unsecured creditors bankrupt debtors assets are still there. If seen in the case of bankruptcy Batavia airlines, consumers enter the unsecured creditors, but will need is a plane ticket that needs real time.With no ticket in the earlier compensation payments to the consumers it is certainly very detrimental to consumers. Consumers need a ticket immediately, because they certainly have an interest in traveling on the day that they had determined it. Bankruptcy laws must be synchronized with the consumer protection laws, so that the consumer protection provisions could be applied in the event of bankruptcy."

"Delisting adalah penghapusan efek dari daftar yang tercatat di Bursa efek, sehingga efek tidak dapat diperdagangkan lagi. Khususnya pada penelitian ini dibatasi hanya menggunakan data perusahaan bangkrut (delisted). Penelitian ini bertujuan menganalisis variabel-variabel perusahaan delisted dengan menggunakan variabel Ohlson (1980) dengan regresi logit. Sampel dalam penelitian ini di dapatkan dari perusahaan dengan status delisting periode 2004-2013.Hasil penelitian ini, dari sembilan variabel model Ohlson (1980) terdapat empat variabel (SIZE, WC/TA, CL/CA, dan NI/TA) yang signifikan untuk memprediksi status perusahaan delisting. Tingkat akurasi prediksi model logit terhadap status perusahaan Delisting : tahun H-2 delisting mampu memprediksi sebesar 100%, tahun H-3 delisting sebesar 100%, dan tahun H-4 sebesar 85,7%. Tingkat akurasi prediksi model secara keseluruhan pada periode penelitian sebesar 94%.

---

Delisting is the elimination from effects list that listed on stock exchange, so that the effect could not be traded. This study is only focused on using the data from bankrupt company (delisted). The aim of this study is to analyze the variables that causes the delisting company by using Ohlson (1980) variables with logit model. The sample used in this study was obtained from the company with the status of the delisting period on 2004-2013.The results of this study provide the information that there are four variables (SIZE, WC / TA, CL / CA, and NI / TA) that predict the status of companies delisting significantly from nine variables on the Ohlson (1980) variables. Logit model prediction accuracy rate of the status of the Delisting company: the H-2 is able to predict the delisting of 100%, the H-3 delisting of 100%, and the H-4 at 85.7%. The level of the overall accuracy of the model predictions in the study period by 94%."

"Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mengatur tata cara untuk kepentingan dunia usaha dalam menyelesaikan masalah utang piutang secara adil, cepat, terbuka dan efektif, tetapi di dalam praktik masih ditemui berbagai permasalahan yang menyebabkan hak kreditor tidak terpenuhi. Actio Pauliana adalah hak yang diberikan undang-undang kepada kurator untuk mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk pembatalan segala perbuatan yang tidak diwajibkan untuk dilakukan oleh debitor terhadap harta kekayaan yang diketahui oleh debitor perbuatan tersebut akan merugikan kreditor. Skripsi ini membahas tentang putusan Actio Pauliana dalam suatu perkara kepailitan. Putusan Actio Pauliana tersebut dilakukan atas perbuatan direksi yang menyebabkan berkurangnya harta perseroan dan harta pailit yang merugikan para kreditor. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang dilakukan secara deskriptif melalui bahan-bahan kepustakaan dan analisis terhadap putusan pengadilan. Hasil menunjukkan Actio Pauliana adalah perkara yang berkaitan dengan pemberesan harta pailit, sehingga Pengadilan Niaga berwenang untuk memeriksa dan memutus gugatan tersebut.

---

Law of The Republic of Indonesia Number 37 year 2004 on Bankruptcy and Suspension of Obligation for Payment of Debts has arranged management procedures to facilitate the business community in their efforts to settle their debt obligations in a fair, speedy, open and effective manner, but still in practice will be met various problems which causing rights of the creditors not fulfilled. Actio Pauliana is a right by law for a receiver on nullifying any non obligatory acts of debtor towards the asset which known by debtor would cause such loss to the creditor.

This thesis research contains analysis of court decisions about Actio Pauliana in bankruptcy case. This research represent descriptive analytical research which using normative juridical. Method which used to analyze and to process data are qualitatif. Research result showed that in Actio Pauliana is related to finishing bankruptcy property, so that commercial court have the jurisdiction to examine and adjudicate Actio Pauliana case."

"Skripsi ini membahas mengenai perbandingan teori dan penerapan perdamaian dalam PKPU berdasarkan peraturan kepailitan di Indonesia, Amerika Serikat, dan Brazil. Skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yang bersifat eksplanatoris deskriptif. Pembahasan akan menganalisa perbedaan dan juga persamaan mengenai jalannya suatu perdamaian dalam rangka PKPU dan Kepailitan antara Negara yang menganut Civil Law yaitu Amerika Serikat, dan Common Law, yaitu Indonesia dan Brazil. Dengan adanya studi kasus, diketahui bahwa suatu rencana perdamaian tidak selalu dapat diterima baik oleh kreditor atau Pengadilan Niaga, dan suatu rencana perdamaian yang telah disahkan, tetap dapat diajukan pembatalan jika debitor lalai menjalankan kewajiban yang tercantum dalam rencana perdamaian. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa ada perbedaan konsep perdamaian dalam PKPU di Indonesia, Amerika Serikat, dan Brazil.

---

This thesis discusses the comparison of theory of accord on Suspend of Payment and its application according to Bankruptcy regulation in Indonesia, United States, and Brazil. This thesis uses juridical normative method, descriptive explanatory nature. The discussion will analyze the differences and similarities between accord implementation in country based on civil law, which is United States of America, and in countries based on common law, which are Indonesia and Brazil. In regard to the cases analyzed by the author, noted that not all of accord plan can be approved, either by creditors or court. If the debtor neglects the accord plan which has been approved by the court, it can be applied for cancellation. The result from this research is that there are differences between the accord on Suspend of Payment in Indonesia, United States, and Brazil. "

"Dalam hukum kepailitan dikenal adanya Concursus Creditorum yang mewajibkan adanya lebih dari satu orang kreditor sebagai syarat kepailitan. Tetapi hingga saat ini keberadaan Concursus Creditorum sebagai syarat kepailitan masih sering diabaikan dalam penerapannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Sengketa Nomor 64/PKPU/2012/PN.Niaga.JKT.PST jo 214/K/Pdt.sus-Pailit/2013 telah selaras dengan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dan untuk mengetahui apakah masih dibutuhkan keberadaan Concursus Creditorum dalam syarat kepailitan beserta bagaimana penerapannya dalam sengketa PKPU yang memutus AcrossAsia Limited berada dalam keadaan pailit. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penulis memperoleh kesimpulan bahwa dalam keberadaan Concursus Creditorum masih sangat dibutuhkan dalam kepailitan namun belum diterapkan dengan baik di dalam Sengketa Nomor 64/PKPU/2012/PN.Niaga.JKT.PST jo 214/K/Pdt.sus-Pailit/2013 sehingga dapat disimpulkan bahwa Sengketa PKPU tersebut adalah melanggar ketentuan yang ada dalam Undang Undang.

---

In bankruptcy law it is known that there is a Concursus Creditorum which requires more than one creditors to meet the bankruptcy requirements. During this time, Concursus Creditorum as a condition of bankruptcy is still often ignored in its application. This study aims to determine whether Case Number 64 PKPU 2012 PN.Niaga.JKT.PST jo 214 K Pdt.sus Pailit 2013 has been aligned with an Act Number 37 of 2004, and to find out what the Concursus Creditorum may require in bankruptcy requirements and how its application in Suspension of Payment Case which decided AcrossAsia Limited is in a state of bankruptcy. The research method used is normative juridical done by using qualitative approach. The author may conclude that Concursus Creditorum is still indispensable in bankruptcy but has not been applied properly in the Case Number 64 PKPU 2012 PN.Niaga.JKT.PST jo 214 K Pdt.sus Pailit 2013 and which means the Suspension of Payment Dispute is againts the law."