Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pengungsi Internal di Propinsi Kalimantan Barat merupakan akibat konflik sosial antara komunitas Dayak dengan Madura yang mempunyai budaya atau karakter hidup yang berbeda. Perbedaan ini seringkali menjadi dasar penyebab timbulnya suatu konflik. Konflik antara komunitas Madura dan Dayak terjadi pada tahun 1999 yang merupakan konflik yang berakhir terusirnya komunitas Madura dari wilayah Kabupaten Sambas sehingga tidak terlaksananya proses belajar mengajar. Tidak terlaksananya proses belajar mengajar hal ini dapat berimplikasi pada masa depan bagi anak. Tanggung jawab pemerintah dalam pemenuhan hak pendidikan telah diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1999 Pasal 28 ayat 1 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Untuk mengetahui pelaksanaan Pendidikan Dasar di relokasi dapat diklasifikasikan dalam tiga hal yaitu Bagaimana pemenuhan hak pendidikan bagi Anak Pengungsi, peranan Pemerintah Daerah Kabupaten Pontianak dan faktor-faktor kendala dalam pelaksanaan proses belajar mengajar?Metode Penelitian yang digunakan melalui pendekatan kualitatif. Pendekatan metode ini didasarkan pada pertimbangan, karakteristik data yang Iebih bersifat informasi kualitatif sebab untuk memahami pemenuhan kebutuhan akan pendidikan bagi Anak Pengungsi diperlukan proses penelitian yang memungkinkan pengungkapan yang realita bagi pihak-pihak tertentu. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adatah teori konflik dari Thorsten Sellin dan teori Pendidikan dari M. J. Langeveld. Pelaksanaan pendidikan dasar di sebelas relokasi pengungsi di wilayah Kabupaten Pontianak memiliki beberapa kendala yang hampir sama yaitu Tempat Sekolah, Buku Pelajaran Alat Peraga dan Tenaga Pengajar. Pelaksanaan program wajib belajar di relokasi pengungsi Kabupaten Pontianak tidak dapat terlaksana dengan baik hal ini disebabkan belum adanya sarana sekolah untuk tingkat SLTP di lingkungan relokasi mengakibatkan banyak anak pengungsi yang putus sekolah.

---

Internal Displace Person who live in Province of West Kalimantan has different culture with the original citizen. It's occurs conflict between Dayak community and Madura. The difference is becoming social conflict between them which had happened at 1999. The conflict ended the dissipating of Madura community in sub province of Sambas. This matter appears profound impact. Government should in undertaking children right to get proper education. Based on decree number 36 year 1999 article 28 part 1, the article mentions that state has responsibility to manage children's right to get prepare education and to watch the maintained of it. Beside that another article mention about children protection as it stated article 9 number 23 year 2002.

There are three matters to classify the implementation of relocation primary school. They are the accomplishment of internal displace persons school age children rights to education, the role of local government of sub province of Pontianak in supporting internal displace children learning process and last not least about factors that become constrain in study execution. While other research methods using qualitative rapprochement, this method is based of same consideration. The consideration are first having qualitative data, the reason is more to the need of accurate information given by the source, second researcher collect information by using bibliography, field research, direct perception and interview, for the research of intertribal case that happened in province of West Kalimantan, researcher used Culture Conflict theory by Thorsten Sellin and Education Theory by M.J. Langeveld. The implementation of possessing basic education in all of relocation sub province of Pontianak having significant problems which are school place, guidance book and teacher. The program for internal displace children cant not be executed better. Government don't had adequate facilities to fulfill the things needed for basic education. The worst thing that internal displace children cannot continue his study to higher level."

"Angka Partisipasi Murni untuk Siswa Jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) DKI Jakarta adalah yang terendah di antara provinsi lainnya di Pulau Jawa. Studi ini bertujuan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi Partisipasi Murni Anak Jenjang Pendidikan Dasar SD dan SMP di Provinsi DKI Jakarta. Penelitian menggunakan analisis ekonometrika yaitu model persamaan logit dan menggunakan data Susenas 2012. Hasil regresi menunjukkan bahwa faktor yang berpengaruh signifikan mempengaruhi peluang seorang anak usia 7-12 tahun berpartisipasi bersekolah di jenjang SD adalah variabel usia anak dan status migrasi orang tua. Sementara itu, variabel usia anak dan tingkat pendidikan kepala rumah tangga merupakan faktor yang secara signifikan menentukan seorang anak bersekolah di jenjang SMP. Temuan tersebut menunjukkan bahwa faktor usia anak, migrasi orang tua, dan tingkat pendidikan kepala rumah tangga menjadi faktor penting sebagai bahan evaluasi program wajib belajar jenjang pendidikan dasar dan untuk kemajuan pembangunan pendidikan.

---

Net Enrollment of Students on The Elementary School (SD) and The Junior High School (SMP) in Jakarta are the lowest among the other provinces in Java. Focus of this study is to indentify the determinants of net enrollment on Basic Education SD (elementary) and SMP (junior high school) in Jakarta. This Research using econometric analysis with logit regression model and Using data from Susenas 2012. The regression results indicate that the factors that significantly affect the chances of a child aged 7-12 years participated in the elementary school are the variable age of the child and the status of parent migration. Meanwhile, the variable age and the education level of the household head are the significant factors in determining a child in school in junior high school. These findings indicate that the age of child, the migration of parents, and the level of education of household head are the important factors as an the resources of evaluation for the compulsory education programs on Basic Education and the advancement of education development."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pendidikan oleh pemerintah daerah terhadap pengeluaran pendidikan oleh rumah tangga menurut kelompok pendapatan. Studi ini menggunakan data Indonesian Family Life Survey (IFLS) 2007 dan 2014 dan APBD kabupaten/kota. Hasil empiris dengan model tobit menunjukkan bahwa peningkatan pengeluaran pendidikan oleh pemerintah menurunkan pengeluaran pendidikan oleh rumah tangga. Menurut kelompok pendapatan, pengeluaran pendidikan oleh pemerintah signifikan mengurangi total pengeluaran pendidikan oleh rumah tangga di semua kelompok pendapatan. Menurut jenis pengeluaran, peningkatan pengeluaran pendidikan oleh pemerintah signifikan mengurangi pengeluaran iuran sekolah di semua kelompok pendapatan. Sementara itu, pengeluaran pendidikan pemerintah yang meningkat signifikan mengurangi biaya peralatan sekolah, transport dan kursus pada kelompok pendapatan rendah dan menengah dan tidak signifikan memengaruhi rumah tangga di kelompok pendapatan tinggi.

---

This study aims to determine the effect of education spending by local governments on education expenditure by households according to income groups. This study uses data from Indonesian Family Life Survey (IFLS) 2007 and 2014 and local government budget (district/city). Empirical results from tobit model indicate that an increase in local government expenditure on education reduces household expenditure on education. According to income groups, education expenditure by the government significantly reduces total education expenditure by household in all income groups. By type of expenditure, an increase in education spending by the government significantly reduces school tuition spending in all income groups. Meanwhile, an increase in education spending by the governma on education significantly reduced the cost of school equipment, transport and courses in the low and middle income groups and did not significantly affect households in the high income group."

"Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh anggaran pendidikan yang dibagi menjadi dana daerah dan transfer daerah terhadap mutu pendidikan dasar di Indonesia yang diproksi dengan skor Pemetaan Mutu Pendidikan (PMP). Dana daerah merupakan anggaran pendidikan yang bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD), sedangkan transfer daerah merupakan anggaran pendidikan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Penelitian ini dilakukan dengan metode reg, si cross section dengan unit analisis 392 kabupaten/kota di Indonesia. Berdasarkan hasil estimasi, baik untuk jenjang sekolah dasar (SD) maupun sekolah menengah pertama (SMP), dana daerah tidak signifikan secara statistik memberikan pengaruh terhadap skor PMP. Sedangkan transfer daerah, secara signifikan memberikan pengaruh positif terhadap skor PMP.  Selanjutnya, apabila dianalisis lebih mendalam, pada jenjang SD, dana daerah mempengaruhi skor PMP melalui standar pendidik dan tenaga kependidikan (PTK); standar sarana dan prasarana (sarpras); dan standar pembiayaan. Sedangkan pada jenjang SMP, dana daerah mempengaruhi skor PMP melalui standar PTK. Di samping itu, untuk transfer daerah, pada jenjang SD, transfer daerah mempengaruhi skor PMP melalui standar PTK, standar sarpras, standar Kelola, standar pembiayaan, standar isi dan standar kompetensi lulusan (SKL). Sedangkan pada jenjang SMP, transfer daerah mempengaruhi skor PMP melalui standar PTK, standar kelola, standar pembiayaan, standar penilaian, standar isi dan standar SKL.

---

This study aims to analyze the effect of the education budget which is divided into regional funds and regional transfers on the quality of basic education in Indonesia as proxied by the Education Quality Mapping (PMP) score. Regional Funds are education budgets sourced from local revenue while regional transfers are education budgets sourced from the State Revenue and Expenditure Budget. This research was conducted using a cross section regression method with a unit of analysis of 392 districts/cities in Indonesia. Based on the results, for both elementary and junior high school levels, regional funds are not statistically significant in influencing the achievement of the PMP score. Meanwhile, regional transfers significantly have a positive effect on the PMP score. Furthermore, at the elementary school level, regional funds affect PMP scores through the standards of educators and education staff; facilities and infrastructure; and financing. Meanwhile, at the junior high school level, regional funds affect PMP scores through standards of educators and education staff. In addition, for regional transfers, at the elementary school level, regional transfers affect PMP scores through standards of educators and education staff; facilities and infrastructure; management; financing; content; and graduate competency. Whereas at the junior high school level, regional transfers affect PMP scores through standards of educators and education staff; management; financing; assessment; content; and graduate competency."

"Di Indonesia, angka partisipasi sekolah untuk tingkat SD sudah tinggi dan bahkan angka partisipasi murni sudah mendekati Universal Primary Education yang dipatok pad aangka 100% pada tahun 2015. Meskipun demikian untuk tingkat SMP, angka partisipasi sekolah masih relatif rendah terutama terjadi pada kelompok masyarakat miskin. Upaya untuk meningkatkan transisi dari SD ke SMP merupakan salah satu hal pokok yang perlu dilakukan untuk meningkatkan angka partisipasi pendidikan dasar yang masih relatif rendah. Akses terhadap layanan pendidikan dasar, dalam hal ini ketersediaan infrastruktur sekolah merupakan faktor utama agar orang tuya bisa menyekolahkan anaknya. namun demikian ketersediaan sarana dan prasarana sekolah tidak secara otomatis menjamin bahwa orang tua kaan menyekolahkan anaknya. Dari kajian kepustakaan ditemukan bahwa, selain ketersediaan bangunan sekolah, masih ada beberapa faktor lain yang menentukan orang tua mengambil keputusan untuk menyekolahkan anaknya. Faktor-faktor tersebut diantaranya adalah biaya langsung dan tidak langsung untuk bersekolah, faktor budaya, jarak geografis ke sekolah, dan persepsi tentang manfaat bersekolah. Makalah ini membahas faktor-faktor tersebut dengan melakukan analisis deskriptif berdasarkan data sekunder yang berasal dari BPS dan Departemen Pendidikan Nasional, yang kemudian diramu dengan kajian kepustakaan, Diharapkan hasil kajian dan rekomendasi dari makalah ini dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi pemerintah dan pihak-pihak lain dalam rangka percepatan penuntasan Wajib belajar 9 tahun yang berakhir pada tahun ajaran 2008/2009."

"Conditional cash transfer (CCT) yang dikenal dengan Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu instrumen bantuan sosial untuk menanggulangi kemiskinan di Indonesia. Oleh sebab itu, penelitian ini menguji hubungan PKH dalam penurunan tingkat kemiskinan di Indonesia serta perbedaan pengaruhnya pada daerah tertinggal dan non tertinggal. Penelitian ini menggunakan data panel dari 512 kabupaten/kota tahun 2015-2019 dengan metode estimasi fixed effect model(FEM). Hasil estimasi menunjukkan bahwa PKH memiliki hubungan negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia, baik di daerah tertinggal maupun non tertinggal, dimana pengaruhnya dalam penurunan tingkat kemiskinan lebih kecil di daerah tertinggal dibanding daerah non tertinggal. Hal tersebut dapat terjadi karena kondisi di daerah tertinggal pada umumnya memiliki kedalaman kemiskinan yang lebih tinggi, aksesibilitas wilayah yang sulit, faktor exclusion dan inclusion erroryang cukup tinggi, serta fasilitas pendidikan dasar yang masih relatif terbatas dibanding daerahnon tertinggal."

"Untuk memenuhi amanat UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengatur kewajiban 20 % untuk belanja pendidikan dari APBN dan APBD serta menyikapi keterbatasan kapasitas fiscal yang bersumber dari anggaran pemerintah pusat, maka dibutuhkan peran pemerintah daerah untuk turut berpartisipasi menyediakan anggaran Dana Daerah untuk pendidikan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah. Penelitian ini menganalisis dampak Tata Kelola pada anggaran pendidikan yang bersumber dari Dana Daerah pemerintah kabupaten/kota terhadap akses pendidikan dasar di Indonesia. Dalam pelaksanaannya, belanja pendidikan pemerintah tidak dipisahkan menurut sumber anggaran. Sehingga penelitian ini juga mengoperasikan satu persamaan lagi yang menggabungkan sumber anggaran pendidikan pemerintah pusat dan daerah. Dengan menggunakan data panel di 455 kabupaten/kota di Indonesia sepanjang pengamatan tahun 2017-2019, hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Dana Daerah terhadap akses pendidikan dasar mengikuti peran anggaran pendidikan pemerintah yang menggabungkan sumber anggaran pemerintah pusat dan daerah. Dimana semakin baik tata kelola pemerintah kabupaten/kota dalam mengelola anggaran pendidikan pada tahap perencanaan dan penganggarannya, maka semakin tinggi akses ke pendidikan dasar. Dampak positif dan signifikan ini hanya berpengaruh terhadap APM SMP, sedangkan pada APM SD tidak demikian.

---

Due to the 20% of education mandatory spending from the APBN and APBD as stipulated in the law of National Education System No. 20 of 2003 and the limited fiscal capacity sourced from the central government budget, the role of local governments is required to participate in providing the local government budget for education sourced from their Local Own Revenue. This study analyzes how governance on the local education government budget affects access to basic education in Indonesia. In practice, government education spending is not separated according to budget sources. Hence, this study also analyzes regressions combining the central and local government education budgets. Using panel data from 455 districts in Indonesia between 2017-2019, the study shows that the local government budget has the same effect as the total government budget to access basic education. The better the local government manages their education budget in the planning and budgeting process, the higher access to basic education. This positive and significant impact occurred only in NER of junior secondary school, while the same impact had not been virtually seen in NER primary school."

"Every Indonesian child, ranging from 7 to 15 years, has rights to get a free basic education. It has been arranged in the Indonesian constitution so that fulfilling the rights is a big appreciation for human rights. Otherwise, it will cause uneducated children in Indonesia. As known, uneducated children lead to oppression for human. If the government of Indonesia is not able to provide free basic education to children, the government violates both the human rights and the constitutions."

"Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya kesenjangan yang sangat timpang dibanding kecamatan lainnya di Kab. Indramayu terhadap partisipasi lulusan Sekolah Dasar yang melajutkan ke jenjang Sekolah Menengah Pertama yang rendah. Mengambil lokasi di Kec. Cikedung dan Kec. Sukra, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara mendalam, studi kepustakaan, dan pengumpulan data sekunder. Dengan melibatkan informan sebagai narasumber yang terdiri dari anak yang tidak melanjutkan, orangtua anak, masyarakat, kepala sekolah, guru, pejabat Dinas Pendidikan Kab. Indramayu, penelitian ini mencoba menjawab dari akar permasalahannya. Dari hasil penelitian ditemukan, penyebab utama dari tingginya partisipasi anak yang tidak melanjutkan sekolah adalah faktor ekonomi. Adapun faktor lainnya seperti daya saing, sosial, minat, motivasi tidak signifikan sebagai penyebab utama permasalahan tersebut. Untuk masalah wawasan orangtua anak masih dapat dikategorikan memahami akan arti pentingnya pendidikan bagi anak mereka dimasa mendatang.

---

The research is motivated by the existence of the gap is so lame compared to other districts in the Regency of Indramayu to the participation of elementary school graduates to pursue coutinue Junior High School. The locations in the District of Cikedung and District of Sukra, this study used a qualitative approach with in-depth interviews, library research, and secondary data collection. By involving the informant as a resource that consists of children who do not continue, parents, communities, principals, teachers, officials of Education Department Regency of Indramayu, this study tries to answer the root of the problem. From the results of the study found, the main cause of the high participation of children who do not attend school is the economic factor. As for other factors such as competitiveness, social, interests, motivation is not as significant as the main cause of the problem. For insight into the problem can still be considered the child's parents will understand the importance of education for their children's future."