Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Inisiatif Presiden RI untuk menggolkan program penyelamatan terumbu karang di kawasan Asia Pasifik pada pertemuan puncak forum kerjasama ekonomi Asia PAsifik (The Asia Pacific Economic Cooperation, APEC) ke 15 di Sydney pada tanggal 8 dan 9 September 2007, merupaka sebuah tonggak sejarah dan kesempatan yang dapat menghasilkan dampak positif maupun negatif, baik bagi pemerintah maupun masyarakat di sekitar ekosistem terumbu karang (ETK)

---

"

"Hak Guna Bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan diatas tanah yang bukan miliknya sendiri dalam jangka waktu tertentu yaitu 20 tahun atau 30 tahun dan yang dapat mempunyai Hak Guna Bangunan menurut ketentuan dalam UUPA adalah Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Di wilayah kerja Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi pernah terjadi peralihan hak atas tanah dengan status Hak Guna Bangunan kepada sebuah Persekutuan Komanditer (CV).Bagaimanakah status hukum dari Persekutuan Komanditer (CV) menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku, apakah Persekutuan Komanditer (CV) juga merupakan salah satu subyek hak atas tanah dengan status Hak Guna Bangunan, apakah akibat hukum bila Persekutuan Komanditer (CV) memiliki tanah dengan status Hak Guna Bangunan dan bagaimanakah cara penyelesaian yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi atas tanah Hak Guna Bangunan yang dimiliki oleh Persekutuan Komanditer (CV), hal-hal inilah yang menjadi pokok permasalahan yang diteliti dalam tesis ini.Metode penelitiannya adalah yuridis normatif, yakni metode penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan bentuk penelitiannya adalah preskriptif, yaitu penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu dengan metode kepustakaan melakukan studi dokumen terhadap data-data sekunder yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penulisan serta melakukan wawancara terfokus dengan pihak-pihak terkait.Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa Persekutuan Komanditer (CV) bukanlah badan hukum sehingga bukan merupakan subyek hak atas tanah dengan status Hak Guna Bangunan, bila Persekutuan Komanditer memiliki tanah Hak Guna Bangunan, maka dalam waktu satu tahun hak tersebut harus dilepaskan, apabila tidak maka menurut ketentuan UUPA haknya dapat hapus, dalam menghadapai masalah ini Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi akan menyelesaikannya dengan musyawarah untuk mufakat.

---

Building Rights on Land is the right to have the building and land that is not his own in a period of time that is 20 years or 30 years old. Those who can own a Building Rights on Land according to the provisions in the Basic Agrarian Law (BAL) is Indonesian citizen and a legal body established by law and domiciled in Indonesia. A transition of land rights with Building Rights on Land status once occurred in Bekasi District Land Office to a Commanditaire Vennootschap (CV).How the legal status of a CV, according to the laws that apply whether a CV is also a subject of land rights with the status Building Rights on Land, whether as a result of the law if a CV has the status of land Building Rights on Land and how the ways of settlement made by the Office of Bekasi District Land on the Building Rights on Land owned by the building association for a CV, is the core issue which will be explained in this thesis.The research method is judicial normative, that is, the method that refers to the legal norms contained in the laws and regulations. The forms of research is prescriptive, the research was conducted to get suggestions about what should be done to overcome problems with a specific method to study literature documents to the secondary data related to the problems discussed in writing and conducted interviews with focus, related parties.Based on the analysis result, it is known that a CV is not a legal entity that is not the subject of land rights with the status of Building Rights on Land. When the CV owned a land with Building Rights on Land, then within one year rights should be released, if not then, according to the provisions Basic Agrarian Law, the rights can be removed. Bekasi District Land Office will finish this issue with the consensus for the agreement."

"Bangunan pusat perbelanjaan merupakan fasilitas umum (komersial), tempat berkumpul masyarakat dengan berbagai jenis, kepentingan dan perilaku. Desain penataan fungsilkegiatan di dalam bangunan pusat perbelanjaan seringkali terlalu menekankan tuntutan bisnis. Akibatnya kepentingan keselamatanl keamanan dan kenyamanan pengunjung terabaikan.Untuk memberikan keamanan dan keselamatan jiwa dari bahaya kebakaran pada bangunan pusat perbelanjaan, maka perlu adanya pemenuhan standar desain sistem evakuasi kebakaran berupa pintu kebakaran, tangga kebakaran, ruang penyelamatan sementara dan jalur keluar. Disamping itu perlu adanya pemenuhan sistem proteksi kebakaran yang terdiri dari sistem proteksi aktif, pasif dan tire safety management.Jenis penelitian ini yaitu penelitian deskriptif dan Eksperimental, bersifat kualitatif dan kuantitatif yang dilakukan dengan tujuan mengukur tingkat keandalan dan keamanan bangunan serta tingkat risiko penghuni terhadap bahaya kebakaran. Untuk penilaian parameter keandalan bangunan digunakan standar National Fire Protection Association (NFPA) 101 life safety code (evaluation for business occupancy), untuk penilaian keamanan bangunan menggunakan Standar National Indonesia (SNI) dan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum (Kepmen PU) sedangkan penilaian tingkat risiko penghuni bangunan _digunakan rancangan model kebakaran dan standar American Society for Testing and Materials (ASTM) Fire Test Standard E 931 (Standard Practice for Assessment of Fire Risk by Occupancy Classification).Penilaian keamanana melalui dua Cara yaitu penilaian keandalan bangunan terhadap bahaya kebakaran berstandar NFPA 101 dan teori- teori sesuai dengan prosedur penilaian pada evaluasi bangunan peruntukan bisnis dan Penilaian keamanan bangunan terhadap bahaya kebakaran berdasarkan standar SNI dan Kepmen PU menggunakan metode scoring dari sistem proteksi aktif, sistem proteksi pasif, sarana evakuasi dan akses pemadam kebakaran serta, fire safety management. sedangkan penilaian tingkat risiko penghuni terhadap bahaya kebakaran dibagi dalam tiga kelompok penilaian, yaitu: kelompok kematian dan terluka, kelompok kehilangan isi bangunan, dan kelompok potensi kebakaran. Selain itu juga menggunakan simulasi CFAST untuk memprediksi kejadian kebakaran dan tingkat bahaya akibat produk kebakaran.Hasil penelitian dengan menggunakan dua metode penilaian menunjukkan bahwa Senayan City sudah menerapkan Standarlpersyaratan keamanan bangunan yang ditetapkan, sehingga termasuk dalam kategori aman terhadap bahaya kebakaran.Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan-pandangan yang berguna untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam perancangan sistem proteksi aktif, sistem proteksi pasif, sarana evakuasi dan akses pemadam kebakaran serta, fire safety management dalam bangunan pusat perbelanjaan maupun yang lainnya. Sebagai suatu penelitian ilmiah, basil studi ini terbuka untuk dilanjutkan dan dikembangkan untuk penelitian yang, Iebih spesifik ataupun dikaitkan dengan bidang, keilmuan lainnya.

---

Shopping center is one of commercial facility for assembled the peoples from several kinds, interests, and behaviors. Planning a shopping center often times emphasize on business demand. As a consequence, visitors freshness, safety, and security was ignored.To give the building of shopping center safety and security from danger of fire, it's necessary to accomplish fire evacuation system guidelines i.e. fire door, emergency stair, area of refuge, and exit way. Otherwise, it's necessary too to accomplish fire protection system consists of active fire protection, passive fire protection, and fire safety management.Type of this research is descriptive and experimental research; has a qualitative and a quantitative characteristic. It has the building's safety and security assessment and the visitors risk assessment from a danger of fire as a purpose. For the building's safety assessment is use National Fire Protection Association (NFPA) Standard No. 101: Life Safety Code (Evaluation for Business Occupancy). For the building's security assessment of building safety by using Indonesia National Standart (SN1) and Decree Decree of Ministry trial public Work (Kepmen PU) . While, for building visitors risk assessment is use Fire Model Plan and American Society for Testing and Materials (ASTM) standard: Fire Test Standard E 931 (Standard Practice for Assessment of Fire Risk by Occupancy Classification).Fire security assessment has two ways: assessment of NFPA 101 standard's buildings and use related theories to evaluation for business occupancy procedures. For safety assessment is use boring method for active fire protection, passive fire protection, and fire safety management from case study's building. Each system is use quality of ranks of its part of system. For building visitors risk assessment consists of three groups: injured and death group, loss of everything in the building group, and fire potential group. Otherwise, it's also use CFAST simulation to predict the fire phenomena and danger level of fire product.The result of two scoring method showed The Senayan City Mall have applied fire safety standard. And counted as "safety category" of building's danger of fire.This results is expect to give a view as opinion of designing an active fire protection, passive fire protection, and fire safety management on shopping center buildings and other buildings. As scientific research, this result is open for continuing and expansion for more specific research or linking with other disciplines."