Hasil Pencarian

Ditemukan 244 dokumen yang sesuai dengan query

Tria Febriani

Tinjauan yuridis terhadap penggunaan Gantry Luffing Crane (GLC) Oleh PT. Pelindo II (Persero) dan PT. MTI pada Dermaga D101 Utara, D101, D102, D114, dan D115 di Pelabuhan Tanjung Priok ditinjau dari UU Nomor 5 Tahun 1999 = Juridical review againts the use of Gantry Luffing Crane (GLC) by PT. Pelindo II (Persero) and PT. MTI Piers North D101, D101. D102, D114 and D115 In Tanjung Priok Harbor In Terms of Law Number 5 Year 1999

" Skripsi ini membahas tentang dugaan pelanggaran Pasal 15 ayat (2) mengenai tying agreement dan Pasal 17 mengenai monopoli UU Nomor 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh PT. Pelindo II (Persero) dan PT. MTI terkait penggunaan Gantry Luffing Crane di Pelabuhan Tanjung Priok. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPPU dalam membuktikan adanya pelanggaran Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 17, lebih relevan menggunakan pendekatan rule ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015

S58566

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Lavenia Lauri Gricella

Tinjauan hukum mengenai dukungan pengadaan tanah (land capping) sebagai instrumen pembagian resiko (risk sharing) dalam pembangunan infrastruktur jalan melalui kerjasama pemerintah dan (swasta) = Legal analysis concerning land acquisition support land capping as instrument of risk sharing in road infrastructure development through public private partnership (PPP)

" [ABSTRAK
Skripsi ini membahas mengenai pembagian resiko antara pemerintah dan swasta dalam suatu pembiayaan pembangunan melalui KPS, pengaturan mengenai pembangunan infrastruktur jalan di Indonesia, dan pengaturan mengenai pembagian resiko di bidang pengadaan tanah dalam pembangunan infrastruktur jalan di Indonesia. Dalam empat tahun terakhir, pemerintah memprioritaskan reformasi sektoral dan lintas sektoral untuk mendorong peran serta swasta dalam pembangunan infrastruktur dengan mengedepankan prinsip kerjasama yang adil, terbuka, transparan, kompetitif, dan saling menguntungkan. Komitmen pemerintah dalam kemitraan ini di ... "

Universitas Indonesia, 2015

S58562

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library