Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai operasi pembersihan komunisme pada tahun 1965 - 1966 dalam studi kasus Bali. Hal yang menarik dari pembahasan ini yaitu terdapat perbedaan yang mencolok antara operasi pembersihan di Bali dengan wilayah lainnya. Partai Nasional Indonesa (PNI), partai politik yang menjadi target operasi pembersihan komunis di wilayah lain, justru menjadi kelompok yang membantu RPKAD dalam menjalankan operasi pembersihan di Bali. Hal tersebut dikarenakan adanya konflik persaingan politik lokal antara PNI dengan PKI serta konflik-konflik yang bersentuhan dengan garis kelas dalam masyarakat Bali. Dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian sejarah dan menggunakan kaidah penulisan ilmiah.

---

ABSTRACT

This thesis discusses about The Communist Cleaning Operation 1965 - 1966 in Bali. The case s tempting because Indonesia Nationalst Party (PNI), that was used to be the victims in other places, became the military supporting system of the operation in Bali. This anomaly is caused by the local conflict that occurred between PNI and Indonesia Communist Party (PKI). Apparently, the conflict has a long history based on class struggling conflct. This thesis is based on history research method and scientific writing rules."

"ABSTRAKPada masa Perang Dunia ke-1 (1914-1918) terjadi booming ekonomi di Jepang, di mana pada waktu itu sektor ekonomi Jepang meningkat tajam. Negara Eropa yang tengah berperang tidak lagi fokus pada perdagangan luar negeri sehingga tidak ada saingan bagi Jepang dalam sektor perdagangan. Namun, setelah perang usai, perekonomian Jepang cenderung menurun. Kondisi perekonomian menjadi sulit, banyak pekerja kehilangan pekerjaan, harga barang-barang pokok naik namun upah buruh dan pekerja tidak mengalami peningkatan. Kesulitan ekonomi mengakibatkan masalah sosial. Masyarakat mulai mencari jawaban atas kesulitan ekonomi dan masalah sosial yang tengah melanda Jepang. Hal ini menjadi salah satu faktor masuknya paham komunis ke Jepang. Penyebaran paham komunis dilakukan secara klandestin. Pemerintah Jepang pada masa itu menganggap paham ini sebagai paham yang terlarang dan melanggar Undang-Undang Dasar Meiji 1889 sehingga pada tanggal 15 Maret 1928 terjadilah sebuah penangkapan besar-besaran terhadap tokoh-tokoh Komunis Jepang. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dan analisa deskriptif. Melalui penelitian ini diharapkan mampu menjawab pertanyaan mengapa pemerintah Jepang menolak paham Komunis dan dampak terjadinya peristiwa 15 Maret 1928 bagi masyarakat Jepang dan perkembangan paham komunis sendiri.

---

ABSTRACTDuring World War 1 (1914-1918), economic booming occurred in Japan. In those times, Japan's economy has rose drastically. European countries at war no longer focus on foreign trade so there are no rivals for Japan in the trade sector. However, after the war, the Japanese economy is likely to decrease. The economic condition becomes difficult, many workers lost their jobs, the price of staple goods rose but wages for workers are not increased. Economic difficulties result in social problems. People are starting to look for answers for the difficult economic and social problems that hit Japan. This is one of the factors why communism entered Japan. The spread of communism is done clandestinely. The Japanese government at that time regarded this ideas are forbidden and violates the Meiji Constitution of 1889. So, on March 15, 1928 there was a massive arrests to Japanese Communism Figures. This study uses historical research. Through this study is expected to answer the question why the Japanese government rejected communism and the impact of that events for the Japanese society and the development of communism itself."

"Maraknya protes sosial pada zaman Taisho dilatarbelakangi oleh kesenjangan sosial yang terjadi di Jepang. Protes ini dipelopori salah satunya oleh kelompok intelektual yang memiliki paham sosialisme. Paham sosialisme kemudian berkembang menjadi aksi massa yang dipengaruhi oleh kelompok anarko-sindikalisme yang menginginkan penghapusan kesenjangan sosial secara langsung. Akibat pengaruh Revolusi Bolshevik di Rusia, kelompok anarkis kemudian menjadi cikal bakal Partai Komunis Jepang. Tindakan komunis yang bergerak secara anarki ini segera ditindas oleh pemerintah sehingga pada tahun 1924 Partai Komunis Jepang dibubarkan. Berangkat dari kejadian tersebut, penelitian ini difokuskan untuk melihat upaya apa yang dilakukan oleh pemerintah dalam bentuk kebijakan sehingga dapat meredam pergerakan kelompok komunis Jepang yang disinyalir dapat membawa lsquo;pemikiran berbahaya ke Jepang rsquo.

---

The rampant social protests in Taisho era was emerged due to the social gap among the Japanese society. This protest was initiated by many, and among them were the intellectuals with socialist ideals. The socialist ideal was later developed into a mass protest which was influenced by the anarcho syndicalism group which demanded the abolition of social gap in a concrete fashion. Because of the Bolshevik Revolution in Russia, the anarchic group then later became the pioneer of Japanese Communist Party. The anarchic act of this communist group then immediately was subdued by the Japanese government. As a result, in 1924 Japanese Communist Party was abolished. In account to the historical event explained above, this research focuses more on observing the efforts done by the Japanese government as the stakeholder, in giving policy, to cease the movement which was considered as 39 bringing dangerous school of thoughts to Japan 39."

"Artikel ini membahas dinamika Gabungan Koperasi Batik Indonesia (GKBI) pada masa Demokrasi Terpimpin di mana terjadi tekanan politik dan ekonomi terhadap GKBI dari pihak-pihak yang berideologi komunis dan pihak pemerintahan Demokrasi Terpimpin yang mengakibatkan adanya pergeseran prinsip, peran, dan struktur kepengurusan GKBI. Artikel ini akan membahas dinamika GKBI dimulai sejak masa transisi hingga akhir Demokrasi Terpimpin saat tekanan ideologi komunis mendominasi. GKBI merupakan gabungan koperasi batik terbesar  di Indonesia dengan hak tunggal impor dan distribusi kain mori/cambrics (pool cambrics) sebagai bagian dari penyederhanaan arus bahan baku industri batik sejak tahun 1953. Namun, menjelang munculnya Dekrit Presiden 1959, GKBI terseret ke dalam tekanan ideologi komunisme yang menghadapkan mereka pada dinamika koperasi yang sangat berbeda dibandingkan masa Demokrasi Liberal. Hal tersebut tidak terlepas dari karakter GKBI sebagai koperasi yang otonom serta dipengaruhi pemikiran koperasi Mohammad Hatta yang tidak sejalan dengan pihak komunis dan pemerintah. Akibat konflik ideologi tersebut terjadi intimidasi terhadap GKBI secara sistematis dan mempengaruhi prinsip, peran, dan struktur kepengurusan GKBI. Artikel ini menggunakan metode sejarah terhadap sumber berupa wawancara, arsip, dokumen terjilid, surat kabar sezaman, buku, dan jurnal, yang diperoleh dari ANRI, Perpusnas RI, DPAD DI Yogyakarta, Balai Besar Kerajinan dan Batik Yogyakarta, Balai Besar Tekstil Bandung, Kantor Pusat GKBI Jakarta, Kantor Koperasi Mitra Batik Tasikmalaya, dan lewat daring.

---

This article discusses the dynamics of the Gabungan Koperasi Batik Indonesia (GKBI)   during the Guided Democracy period when there was political and economic pressures on GKBI from parties with communist ideology and the Guided Democracy government which resulted in the shifting of principles, role, and management structure of the GKBI. The discussion on the dynamics of GKBI began with the transition towards Guided Democracy until the end of Guided Democracy, when the communist ideological pressures dominated. GKBI is the largest batik cooperative association in Indonesia with the sole right to import and distribute mori/cambrics (pool cambrics) as part of a simplification of the flow of raw materials for the batik industry since 1953. However, before the issuance of the 1959 Presidential Decree, GKBI was dragged into the pressure of communism ideology which exposed them to very different dynamics and cooperative principles, compared to Liberal Democracy period. This is inseparable from GKBI’s character as a autonomous cooperative and the influence of Mohamad Hatta's cooperative thought. Resulting from this ideological conflict was the systematic intimidation of GKBI which gave influence to the principles, role of GKBI and even GKBI's management structure itself. This article utilizes historical methods for sources in the form of interviews, archives, bounded documents, contemporary newspapers, books and journals obtained from ANRI, National Library of Indonesia, DPAD DI of Yogyakarta, Center for Crafts and Batik in Yogyakarta, Bandung Center for Textiles, Central Office GKBI Jakarta, Mitra Batik   Cooperative   Office in Tasikmalaya, and online sources."

"Saat masa Perang Dingin, Amerika Serikat dibawah kepemimpinan Presiden Harry S. Truman berusaha untuk membendung pengaruh komunisme Uni Soviet. Salah satu upaya Pemerintahan Truman saat itu adalah mengadakan hubungan politik luar negeri dengan Kuomintang dan mendamaikan pemerintahan tersebut dengan Partai Komunis Cina untuk mewujudkan unifikasi Cina. Meskipun demikian, upaya tersebut berujung pada kegagalan yang ditandai dengan dikuasainya Cina oleh PKC dan terusirnya Kuomintang ke Taiwan. Penelitian tugas akhir ini akan mengkaji kebijakan politik luar negeri yang diambil oleh Presiden Truman saat melakukan hubungan politik luar negeri dengan Pemerintah  Republik Cina selama masa jabatannya dari 1945 hingga 1953 yang dikaji melalui metode sejarah dan pendekatan politik internasional. Hasil dari penelitian adalah bahwasannya Presiden Truman berusaha untuk memperkuat kedudukan Kuomintang melalui bantuan luar negeri dan mendamaikan Kuomintang dengan PKC. Meskipun demikian, upaya tersebut tidak berhasil dan berujung pada jatuhnya Cina ke tangan komunis pada musim gugur 1949 dan terusirnya Kuomintang ke Taiwan. Selain itu, Pemerintahan Truman juga mendapat kritikan dari rakyat AS atas kegagalannya di Cina. Meskipun demikian, Pemerintahan Truman tetap melanjutkan upaya untuk melindungi Pemerintah Republik Cina dari pengaruh komunisme yang berkembang saat terjadinya Perang Korea dan intervensi Republik Rakyat Cina.

---

During the Cold War, the United States under the leadership of President Harry S. Truman tried to stem the influence of Soviet communism. One of the efforts of the Truman Administration at that time was to establish foreign policy relations with the Kuomintang and reconcile the government with the Chinese Communist Party to achieve Chinese unification. Even so, these efforts ended in failure which was marked by the control of China by the CCP and the expulsion of the Kuomintang to Taiwan. This final project research will examine the foreign policy policies taken by President Truman when carrying out foreign policy relations with the Government of the Republic of China during his tenure from 1945 to 1953 which are studied through historical methods and international political approaches. The result of the research is that President Truman tried to strengthen the position of the Kuomintang through foreign aid and reconcile the Kuomintang with the CCP. However, these attempts were unsuccessful and led to the fall of China to the communists in the fall of 1949 and the expulsion of the Kuomintang to Taiwan. In addition, the Truman Administration also received criticism from the US people for its failures in China. Nonetheless, the Truman Administration continued its efforts to protect the Government of the Republic of China from the influence of communism that developed during the Korean War and the intervention of the People's Republic of China."

"Formasi diskursif dipengaruhi oleh konstelasi rezim kekuasaan yang berkontestasi serta apropriasi sosial dari masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk membongkar relasi kuasa pada diskursus komunisme yang memuat prasangka anti-Islam pasca meningkatnya gelombang konservatisme Islam di Indonesia. Penelitian ini menggunakan paradigma kritis dan pendekatan kualitatif dengan jenis fenomenologi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan adanya perubahan formasi diskursif dalam diskursus komunisme melalui aksentuasi anti-Islam dan perubahan rezim pengetahuan jika dibandingkan dengan Orde Baru. Dari perubahan formasi diskursif tersebut, penelitian ini juga menemukan bahwa terdapat penggunaan politik ketakutan yang ditujukan untuk kepentingan pemilu 2019 oleh kelompok oposisi pemerintah.

---

Order of discourse is shifted by the constellation of political regime and by social appropriation. This study aims to explain the power relation over the anti-Islamic prejudice on communism discourse post conservative turn in Indonesia. This research uses critical paradigm and qualitative approach with phenomenology strategy. The results of this study indicate a change in discursive formation in the discourse of communism through accentuation of anti-Islam and changes in the knowledge regime compared to the new order. From this change in discursive formation, the study also found that there was a use of political of fear aimed at the interests of the 2019 election by government opposition groups."