Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Buku ini memaparkan tentang hukum perjanjian di Indonesia. Terdiri dari 19 bagian, antara lain memuat tentang arti kata dan sifat hukum perjanjian, subyek dan obyek hukum perjanjian, perijinan, beban kewajiban suatu pihak, causa dalam hukum perjanjian, perjanjian bersyarat, kewajiban mengganti kerugian, dan lain-lain. Buku ini terdapat sedikit perubahan karena berlakunya kembali Undang-undang Dasar 1945 sejak Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959."

"Akta Jaminan Perorangan dan Akta Jaminan Perusahaan merupakan bentuk dariPerjanjian Penanggungan (1820-1850 KUH Perdata). Sesuai dengan sifat accessoir dariperjanjian jaminan Penanggungan, maka perjanjian tersebut lahir dengan maksud untukmenegaskan dan memperkuat segala yang dimaksud dalam Perjanjian Pokoknya.Bentuknya yang bersifat bebas, tidak terikat dalam bentuk tertentu, dan dapat dibuatlisan maupun tulisan dalam akta, memungkinkan adanya perkembangan-perkembanganpemahaman di dunia praktek dalam pembuatan, dan peruntukan sebuah akta JaminanPenanggungan. Kasus Putusan Nomor: 161/ Pdt/G/2018/PN.Jkt-Selatan merupakansalah satu contoh kasus yang melibatkan notaris dalam sengketa utang piutang antaraKoperasi X (Penggugat I/Debitur) dan Koperasi Y (tergugat 1/Penjamin). DimanaNotaris digugat karena diduga bekerjasama dengan Tergugat lainnya, menempatkanPenggugat yang seharusnya Penjamin dari suatu Hutang menjadi Debitur dalamPerjanjian tersebut. Oleh karenanya, Tesis ini akan membahas bagaimana Peran dantanggung jawab Notaris dalam pembuatan akta Perjanjian Kredit dengan JaminanPerusahaan, dan perlindungan Hukum Notaris dan Kreditur atas pembuatan aktaPerjanjian Kredit dengan Jaminan Perusahaan yang diduga mengandung unsur cacatkehendak. Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian yuridis normatif, tipologipenelitian Deskriptif, data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder dantersier, pengumpulan data dengan studi dokumen dan wawancara, metode analisiskualitatif serta bentuk hasil penelitian Deskriptif analitis. Sehingga mencapai simpulanbahwa kebenaran akan terjadinya sebuah cacat kehendak dalam Perjanjian Penjaminantersebut sangat bergantung pada pemenuhan unsur formil dan materil akta tersebut,sehingga menghindarkan notaris dari resiko-resiko hukum akta yang dibuatnya

---

Personal guarantee deed and Corporate guarantee deed is a form ofGuarantee/Coverage agreement based on 1820-1850 Indonesian Civil code. Inaccordance to its nature of the agreement, Guarantee deed is a accessoir agreementwhich means the existence of Guarantee agreement is by reason to reaffirm andcorroborate all the purposes and objectives stated in the master agreement. Guaranteedeed is not bound in a certain form, can be made orally or in writing allows thedevelopment of understanding related to its purpose and objective. Case Number: 161/Pdt/G/2018/PN.Jkt-Selatan is one of an example that involving Notary in loanagreement dispute between X Cooperative (Plaintiff/Debtors) and Y Cooperative(defendant/Guarantor). The notary was sued because he was suspected of collaboratingwith other Defendants, placing the Plaintiff, who was supposed to be a Guarantor of aDebt to a Debtor in the Agreement. Therefore, this thesis will discuss how the role andresponsibility of notary on drawing up of Loan Agreement and Corporate GuaranteeDeed, and the legal protection of notary and creditor on drawing up of Loan Agreementand Corporate Guarantee Deed that alleged to defect of will. This research usesnormative juridical research, descriptive typology of research, secondary data consistingof primary, secondary and tertiary legal materials, data collection by document studyand interviews, qualitative analysis methods and descriptive analytical research results.So as to reach the conclusion that the truth of the occurrence of a defect of will in theGuarantee Agreement is very dependent on the fulfillment of the formal and materialelements of the deed, thus preventing notaries from making legal risks of deeds"

"Wanprestasi dan kedaan memaksa dapat mengakibatkan suatu perjanjian pementasan acara hiburan tidak terlaksana. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah yang menyebabkan tidak terlaksananya perjanjian pementasan acara hiburan antara X sebagai penyelenggara/promotor dan Y sebagai manager artis. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian tersebut tidak terlaksana karena turunnya hujan yang mengakibatkan rusaknya peralatan musik dari kelompok musik yang bersangkutan. Hal tersebut bukan merupakan suatu keadaan memaksa seperti yang didalilkan oleh pihak penyelenggara karena turunnya hujan di kota Bogor seharusnya sudah dapat diduga oleh pihak penyelenggara. Meskipun perjanjian tidak menyebutkan dengan tegas bahwa pihak penyelenggara berkewajiban memelihara keselamatan peralatan musik yang akan digunakan dalam acara tersebut, akan tetapi menurut kebiasaan yang berlaku hal tersebut merupakan kewajiban penyelenggara dan dalam hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 1: 47 KUHPer yang menganggap para pihak secara diam-diam memperjanjikan hal-hal yang telah menjadi kebiasaan. Dengan demikian atas kelalaian pihak penyelenggara memelihara peralatan musik, maka pihak penyelenggara telah melakukan wanprestasi. Karena para pihak tidak memperjanjikan hal apa saja yang termasuk keadaan memaksa dan siapa yang menanggung resiko, maka secara analog is berlaku ketentuan resiko dalam perjnjian jual beli, sehingga dalam perjanjian ini pihak penyelenggara yang menanggung resiko. Seharusnya dicantumkan dengan jelas hak dan kewajiban para pihak termasuk klausula keadaan memaksa dan resiko. Para pihak seharusnya mempunyai kuasa hukum masing-masing yang dapat membantu para pihak dalam mengatasi sengketa yang terjadi dan tidak menyelesaikan secara kekeluargaan."

"Perjanjian kerja merupakan salahsatu bentuk perlindungan bagi pekerja agar hak-hak kepentingannya selalu terjamin. Seiring dengan pesatnya pembangunan dan meningkatnya kebutuhan barang dan jasa, semakin banyak pula lapangan kerja yang tersedia. Namun demikian pertambahan jumlah tenaga kerja juga semakin tinggi bahkan lebih tinggi dari pertambahan jumlah lapangan kerja. Jumlah tenaga kerja yang jauh lebih tinggi dari jumlah lapangan kerja mengakibatkan rendahnya posisi pekerja dalam tawar menawar dengan perusahaan yang menyediakan lapangan kerja. Bahkan hal ini dapat berakibat pada tindakan perusahaan yang melecehkan keberadaan tenaga kerja melalui pengabaian terhadap kepentingan-kepentingan pekerja yang merupakan haknya. Dengan adanya perjanjian kerja ini, diharapkan hak dan kepentingan pekerja dapat dilindungi karena hukum akan menindak terhadap pihak yang tidak memenuhi kewajibannya dalam memenuhi hak pihak lainnya. Skripsi ini berusaha menjelaskan apa perjanjian kerja itu dan bagaimana dampaknya terhadap kesejahteraan pekerja dengan melakukan studi kasus di PT Excelcomindo Pratama."

"Umat Islam yang berangkat menunaikan ibadah haji dan umroh dari tahun ketahun selalu mengalami peningkatan. Meskipun biaya perjalanan yang harus dibayarkan oleh mereka juga mengalami kenaikan, namun tidak menghalangi niat untuk melaksanakan ibadah ini. Selain ibadah haji yang khusus diselenggarakan oleh pemerintah dengan haji regulernya, terdapat penyelenggaraan yang dilakukan oleh Biro Perjalanan Umum yang menyelenggarakan ibadah haji khusus dan umrah. Dalam tulisan ini penulis akan membahas mengenai hubungan hukum yang terjadi antara peserta ibadah haji dan umrah dengan Biro Perjalanan Umum dalam perjanjian untuk melakukan jasa dimana dalam perjanjian tersebut digunakan klausula baku yang ditentukan sepihak oleh biro perjalanan, serta dilakukan peninjauan terhadap ketentuan pencantuman klausula baku yang telah diatur dalam undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen."

"ABSTRAKPerjanjian jual beli adalah merupakan salah satu cara untuk ineniperoleh hak milik dengan adanya hubungan hukum antara para subyek hukum akan menimbulkan hak dan kewajiban. Bagi pihak penjual berkewajiban menyerahkan benda yang dijualnya dan berhak meminta ponbayaran harga. Sebaliknya pihak pembeli berkewajiban membayar harga sebagai imbalan perolehan benda tersebut , dan ia berhak meminta penyerahan benda yang diperjual belikan itu. Oleh karena itu perjanjian jual beli adalah raerupakan perjanjian \ timbal balik. Sebagaimana diatur dalam KUHPerdata bahwa kewajiban sipenjual tidak hanya menyerahkan barang saja tetapi juga menanggung kenikmatan atau suatu benda yang dijualnya. Apa bila benda yang dijualnya mengandung cacad tersembunyi , maka sipenjual harus raaigganti benda tersebut atau perabatalan jual beli. Disinilah arti pentingnya perjanjian jual beli , sehingga keraung - kinan yang akan terjadi telah diatur sebelumnya , dan harus di taati oleh kedua belah pihak. Didalam masyarakat kita , masih ber laku beberapa sistim jual beli dimana yang dianut oleh masyarakat pedesaan pada umuranya menganut sistira jual beli menurut hukum adat sedang masyarakat kota pada umumnya menganut jual beli seperti di atur dalam KUHPer. Dalam pergaulan sehari hari tidak jarang akan timbul perbedaan paham misalnya mengenai panjar , sehingga tidak jarang terjadi pertikaian. Namun dengan adanya perjanjian jual beli maka kesemuanya dapat berjalan sebagaimana mestinya."

"Agen Tunggal Pemegang Merek adalah suatu perusahaan nasional yang memegang suatu merek dari Prinsipal luar negeri. Dasar perusahaan Agen Tunggal ini adalah PP No.36/77 tentang Pengakhiran Kegiatan Usaha Asing Dalam Bidang Perdagangan. Perusahaan asing yang hendak melaksanakan usaha dilndonesia wajib untuk menunjuk suatu perusahaan nasional Indonesia sebagai unit usahanya. Perusahaan distributor itu adalah suatu perusahaan yang akan meneruskan barang sampai ke konsumen, baik itu berasal dari prinsipal atau dari agen tunggal dari suatu merek. Peranan Agen Tunggal pemegang merek dan Distributor terus akan berkembang sejalan dengan keinginan para investor untuk menanamkan modal mereka dilndonesia. Para pihak dalam perjanjian ini hendak mencapai suatu tujuan tertentu, untuk itu para pihak mengutarakan keinginan-keinginan mereka dalam suatu klausul perjanjian."