Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"[, ]"

"Skripsi ini membahas mengenai kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah dalam hubungan dan kerjasama dengan luar negeri. Penelitian ini memiliki bentuk penelitian yuridis normatif-empiris dengan metode analitis data kualitatif dengan sifat penelitan deskriptif. Kewenangan pemerintah daerah di Indonesia dalam melakukan hubungan dan kerjasama dengan luar negeri terdapat pada kerjasama yang hubungan hukumnya bersifat keperdataan saja, selain itu dalam menjalankan kewenangannya tersebut pemerintah daerah tetap harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan teknis yang berlaku. Dalam pelaksanaannya tidak sedikit pemerintah daerah yang tidak menjalankan kewenangannya sesuai dengan peraturan perundang- undangan dan peraturan teknis yang terkait. Sehingga disarankan bahwa pihak terkait seperti Kementerian Dalam Negeri perlu lebih mengintensifkan sosialisasi kepada seluruh pemerintah daerah tentang kewenangannya tersebut, Kementerian Luar Negeri sebaiknya melakukan koordinasi yang baik dengan pihak KBRI atau Konsulat Jenderal/Konjen RI (KJRI) di luar negeri agar diperoleh kesamaan pemahaman yang benar mengenai kewenangan pemerintah daerah di Indonesia dalam melakukan hubungan dan kerjasama dengan luar negeri, pemerintah daerah juga harus lebih mengoptimalkan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang telah dibentuk yang berkaitan dengan hubungan dan kerjasama pemerintah daerah dengan luar negeri, serta dilakukan pengawasan dan evaluasi yang lebih intensif baik dari pemerintah daerah itu sendiri, maupun kementerian atau instansi lain yang terkait.This thesis describes about the authority of local government in Indonesia on relations and cooperation with foreign. It has the method of the research, qualitative analytical data, and descriptive as well. The authority of local government in Indonesia to conduct relations and cooperation with foreign law relations of a cooperation, beside that normative-juridical form of empirical as in non-legal relations of public law or only on the cooperation that is private local governments still must comply with laws and regulations. In the implementation was not a little local governments that do not run the authority in accordance with legislation and relevant technical regulations. So it is recommended that the relevant parties such as the Ministry of Home Affairs needs to further intensify the socialization to all local government authorities, the Ministry of Foreign Affairs should have good coordination with the Embassy or Consulate General (Consul General) RI abroad in order to obtain a correct understanding of common authority local governments in Indonesia in conducting relations and cooperation with foreign countries, local governments should also optimize the regional work units that have been established relating to the relationship and cooperation with foreign governments, and conducted surveillance and more intensive evaluation of both local government itself, as well as ministries or other relevant agencies."

"Penelitian ini menggunakan pendekatan manajemen stratejik untuk memetakan faktor eksternal dan daya tarik industri jalan tol sebelum nantinya dapat mengidentifikasi dan memitigasi risiko yang ada untuk kemudian hasilnya dikategorikan berdasarkan kesamaan arti untuk nantinya memudahkan semua pihak dalam memprediksi risiko dominan apa yang akan dihadapi. Tiga proyek jalan tol yang dibangun oleh PT Jasa Marga, perusahaan operator jalan tol terbesar di Indonesia, menjadi sampel dalam penelitian ini. Proyek jalan tol tersebut memiliki keunikan yaitu fase pembangunan dan diperoleh dengan cara berbeda. Penelitian menunjukkan bahwa risiko dominan yang dihadapi pada tahap inisiatif proyek, persiapan, pengadaan, konstruksi dan operasi berturut - turut adalah risiko proyek, risiko performa, risiko proyek, risiko proyek dan risiko politis. Sedangkan solusi yang ditawarkan dapat dikategorikan menjadi dua yakni komunikasi yang baik terhadap stakeholders dan manajemen pengawasan yang kontinu terhadap jalannya sebuah perencanaan.

---

This research use strategic management approach to map external factors and toll road industry attractiveness before identify and mitigate all risks that will be classified later based on meaning similarity to ease all parties in predict what dominant risk that will be faced in the future. Three toll road projects will be built by PT Jasa Marga, the biggest toll road operator company in Indonesia, be samples in this research. These toll road projects have their uniqueness aspect such as their development phase and the operation permit that get in different ways. This research show that the dominant risk that faced in project initiative, preparation, tender, construction and operation sequentially project, performance, project, project and political risk. Then the solution that offered can be classified in two categories such as good stakeholders communication and continuous supervisory management against the project development process."

"Peer to Peer Lending (P2PL) merupakan salah satu inovasi fintech yang paling berkembang di Indonesia, untuk itu OJK telah menerbitkan POJK 77/2016 untuk mengatur penyelenggaraan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Tingginya minat masyarakat terhadap layanan P2PL menyebabkan banyaknya pelaku usaha ilegal, salah satunya KSP yang menjalankan kegiatan usahanya dengan menyediakan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi tanpa memiliki izin penyelenggara yang diterbitkan oleh OJK. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimanakah kegiatan usaha pinjam meminjam uang yang dilakukan oleh koperasi simpan pinjam berbasis teknologi informasi berdasarkan peraturan perundang-undangan, serta bagaimanakah peran KemenKopUKM dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang dilakukan oleh koperasi simpan pinjam. Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis-normatif dan menggunakan peraturan perundang-undangan, buku dan artikel. Penelitian ini menyimpulkan bahwa KSP tidak dapat melakukan kegiatan usaha pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi karena telah melanggar ketentuan usaha simpan pinjam yang diatur dalam PermenKopUKM 15/2015 sebagaimana diubah dengan PermenKopUKM 2/2017 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi. Simpulan kedua penulis adalah peran pengawasan KemenKopUKM termasuk dalam lingkup pembinaan yang diatur dalam Pasal 60 – 64 UU Perkoperasian dan PermenKopUKM 9/2018 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian, dan pelaksanaannya diatur dalam PermenKopUKM 9/2020 tentang Pengawasan Koperasi yang mana tahapan Pengawasan Koperasi meliputi: persiapan pemeriksaan; pelaksanaan pemeriksaan; pelaporan hasil pemeriksaan; dan/atau penerapan sanksi administratif. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada KemenKopUKM untuk mewajibkan pelaporan terhadap KSP yang menyelenggarakan Jaringan Pelayanan Digital Financial Service, serta kepada OJK untuk mempertahankan pengumuman data penyelenggara yang terdaftar dan/atau berizin sebagai bentuk pengawasan terhadap kegiatan usaha pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.

---

Peer to Peer Lending is one of the most developed fintech innovations in Indonesia, therefor OJK has issued POJK 77 of 2016 to regulate the organization of peer to peer lending activities. The high public interest in peer to peer lending services has led to many illegal business actors, including savings and loans cooperative that carry out their business activities by providing online loan service without having the provider license issued by OJK. The research questions in this thesis are how the lending activities carried out by information technology-based savings and loans cooperative are based on statutory regulations, and what is the role of the KemenKopUKM in supervising information technology-based lending activities carried out by savings and loans cooperative. The research method in writing this thesis is a juridicalnormative method, using statutory regulations, books, and articles. This thesis concludes that Savings and Loans Cooperative cannot carry out information technology-based lending activities because it violate the provisions of the saving and loan activities regulated in the PermenKopUKM 15/2015 as amended by PermenKopUKM 2/2017 on Savings and Loans by Cooperative. The second conclusion is that the supervising role of KemenKopUKM is included in the scope of development program regulated in Article 60 – 64 UU perkoperasian and PermenKopUKM 9/2018 on Operation and Development of Cooperative, and its implementation is regulated in PermenKopUKM 9/2020 on Cooperative Supervision, which the stage of supervision are preparation examination; implementation of the examination; reporting of examination results, and/or application of administrative sanctions. Hopefully, this thesis can provide input to KemenKopUKM to require reporting to the savings and loans cooperative that organize Digital Financial Service, as well as to OJK to maintaining the announcement of registered and/or licensed fintech lending business actors as a form of supervision of information technologybased lending activities."

"Tuberkulosis (TBC) masih menjadi ancaman serius di Indonesia, yang menempati posisi kedua secara global dalam jumlah kasus. Upaya pelaporan kasus belum optimal di semua fasilitas kesehatan. Strategi Nasional 2020-2024 menekankan kerjasama pemerintah-swasta melalui District-Based Public-Private Mix (DPPM). Penelitian ekologi menganalisis data dari 80 Kabupaten/Kota prioritas implementasi PPM menggunakan SPSS 24. Hasil menunjukkan wilayah PPM melaporkan notifikasi lebih tinggi (56%) dibanding bukan PPM (44%), meski dengan fasilitas dan alat TCM lebih sedikit. Analisis korelasi mengungkapkan hubungan kuat antara jumlah fasyankes (r=0.774), ketersediaan alat TCM (r=0.767), dan investigasi kontak (r=0.672) dengan notifikasi kasus TBC dalam implementasi PPM tahun 2023. Kesimpulannya, PPM berkontribusi signifikan terhadap peningkatan notifikasi kasus TBC di Indonesia, dengan faktor-faktor penting meliputi jumlah fasyankes, ketersediaan alat TCM, dan investigasi kontak.

---

Tuberculosis (TBC) remains a serious threat in Indonesia, which ranks second globally in the number of cases. Case reporting efforts are not yet optimal in all health facilities. The 2020 National Strategy emphasizes public-private partnerships through the District-Based Public-Private Mix (DPPM). An ecological study analyzed data from 80 priority districts/cities implementing PPM using SPSS 24. Results show that PPM areas reported higher notification rates (56%) compared to non-PPM areas (44%), despite having fewer facilities and TCM equipment. Correlation analysis revealed strong relationships between the number of health facilities (r=0.774), availability of TCM equipment (r=0.767), and contact investigations (r=0.672) with TB case notifications in the 2023 PPM implementation. In conclusion, PPM contributes significantly to increasing TB case notifications in Indonesia, with key factors including the number of health facilities, availability of TCM equipment, and contact investigations."