Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai transparansi kurator dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit. Adapun transparansi tersebut merupakan kewajiban hukum yang secara tersirat diamanatkan oleh Undang-Undang Kepailita dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Selain itu juga merupakan kewajiban yang diatur di dalam Standar Profesi Kurator. Penulis akan membahas transparansi kurator dan akibat hukum apabila transparansi tersebut tidak diterapkan, dengan meninjaunya dari suatu Putusan No. 07/G.Lain-Lain/2015/PN.Niaga.SBY Kemudian, penulis akan membahas apakah Surat Edaran Mahkamah Agung no. 2 tahun 2016 tentang Peningkatan Efisiensi dan Transparasi Penanganan Perkara Kepailitan di Pengadilan SEMA No. 2 Tahun 2016 dapat menjawab ketidaktransparanan yang terjadi para prakteknya. Pada akhirnya penulis memperoleh kesimpulan bahwa apabila transparansi tidak diterapkan oleh Kurator selaku pihak yang menguasai dan memiliki informasi mengenai harta pailit, akan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi kreditor. Dan SEMA No. 2 Tahun 2016 tersebut dalam pengaturannya berusaha menjawab permasalahan transparansi yang ada, namun tidak menyeluruh, bahkan berpotensi menimbulkan permasalahan baru.

---

This thesis is discussing about transparency of a trustee in the management and settlement of bankruptcy assets. Trustee 39 s obligation to be transparent is implicitly mandated by Law no. 2 of 2004 concerning Bankruptcy and Postponement of Debt Settlement Obligation. Moreover, trustee obligation to be transparent is regulated under trustee of professional standard. In this thesis, the writer will discuss trustee obligation and the legal consequences, whether the transparency is applied by the trustee, by reviewing The Court Decision Number 07 G.Lain Lain 2015 PN.Niaga.SBY. Subsequently, the writer will discuss whether the Circular Letter of Supreme Court No. 2 of 2016 concerning The Improvement of Efficiency and Transparency in Handling Bankruptcy Case in The Court can resolve lack of transparency which happen in practices. Eventually, the writer come to the conclusion that if the trustee as a party that controls and has all the information regarding bankruptcy assets, doesn 39 t apply transparency, it will lead into legal uncertainty for the creditors. In regards to this, Circular Letter of Supreme Court No.2 of 2016 in its regulation is trying to solve transparency problems that exist, however it doesn 39 t solve thoroughly, even potentially will raise new problems. "

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang kewajiban pengumuman bagi perseroan terbatas yang melakukan penggabungan, peleburan dan pengambilalihan menurut pasal 127 dan pasal 133 Undang-undang Perseroan Terbatas No 40 tahun 2007.Sesuai dengan ketentuan Undang-undang Perseroan Terbatas No 40 tahun 2007 bahwa perbuatan penggabungan, peleburan dan pengambilalihan wajib memperhatikan kepentingan: perseroan, pemegang saham minoritas, karyawan perseroan, kreditor dan mitra usaha lainnya dari perseroan, masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha. Penggabungan, peleburan dan pengambilalihan tidak dapat dilakukan apabila merugikan kepentingan pihak tertentu sekaligus untuk mencegah terjadinya kemungkinan monopoli atau monopsoni yang merugikan masyarakat. Direksi perseroan yang melakukan penggabungan, peleburan dan pengambilalihan wajib mengumumkan ringkasan rancangan paling sedikit dalam satu (1) surat kabar dan mengumumkan secara tertulis kepada karyawan perseroan yang akan melakukan penggabungan, peleburan dan pengambilalihan dalam jangka waktu tiga puluh (30) hari sebelum pemanggilan RUPS. Pengumuman tersebut memuat juga pemberitahuan bahwa pihak yang berkepentingan dapat memperoleh rancangan penggabungan, peleburan dan pengambilalihan. Direksi perseroan hasil penggabungan dan peleburan wajib mengumumkan hasil penggabungan dan peleburan dalam satu (1) satu surat kabar atau lebih dalam jangka waktu tiga puluh (30) hari. Kedua pengumuman tersebut penting dan memiliki fungsinya masing-masing. Meskipun pengumuman sebelum transaksi terdapat sanksi yang dinyatakan secara jelas dalam undang-undang tersebut namun pengumuman keduanya itu setelah transaksi diwajibkan untuk dilakukan namun tidak terdapat sanksi jika tidak dilakukan (hukum yang tidak sempurna).

---

ABSTRACTThis thesis examine the Obligation of Notification for Company performing Merger, Consolidation and Acquisition pursuant to article 127 and article 133 Company Law number 40 year 2007. It refers to the Company Law that the legal conduct of merger, consolidation and acquisition must be in the observance to the interests of company, minority shareholders, and employees of the company, creditors, other business partners of the company and society and fair business competition. Merger, consolidation and acquisition may not be conducted if it causesthe loss of certain party’s interest or the possibility of monopoly or monopsony that cause an adverse effect for the society. The Board of Directors of the Company which will perform the Merger, Consolidation, and Acquisition shall be obliged to announce the summary of such plan at least in 1 (one) Newspaper, and shall announce it in writing to the employees of the Company that will perform the Merger, Consolidation, and Acquisition within the latest period of 30 (thirty) days prior to the notice for General Meeting Shareholders. The notification shall also contain a notification that the relevant party may obtain the plan of Merger, Consolidation, and Acquisition. The Board of Directors of the surviving Company, Board of Directors of the consolidating Company, shall announce the result of such Consolidation or Merger and acquisition in 1 (one) Newspaper or more, within the latest period of 30 (thirty) days. The two notifications are significant and have its function. However the first notification has its sanction clearly stated on the company law but the second notification is imperative with no sanction (lex imperfecta)."

"[ABSTRAKDunia usaha diharapkan dapat turut serta meningkatkan perekonomian nasional dalam menghadapi tantangan perekonomian dunia di era globalisasi ini, khususnya mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan dunia usaha. Pemerintah Indonesia pun memandang perlu untuk membuat sebuah peraturan perundang-undangan bagi dunia usaha, yang merupakan salah satu pilar perekonomian nasional agar memiliki landasan hukum untuk lebih memacu pembangunan nasional. Untuk mengakomodir hal tersebut, UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas disahkan.Dalam undang-undang ini, Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan perseroan/CSR adalah kewajiban perseroan yang harus dilaksanakan sesuai amanat UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Pasal 74.Oleh karena itu ketentuan lebih lanjut mengenai CSR ini perlu diatur dengan Peraturan Pemerintah atau ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya khususnya mengenai kedudukan dan peran dari CSR. Selain itu, UU ini masih memiliki kelemahan-kelemahan, yaitu dalam hal sanksi, jenis dan jumlah serta penerima dan cara pertanggungjawaban dalam pelaksanaan CSR. Meskipun demikian, UU ini merupakan suatu langkah besar dalam upaya memberikan landasan hukum bagi pelaksanaan CSR.

---

ABSTRACTThe business world is expected to participate in improving the national economy , so it will face the challenges of the world economy in this globalization era, particularlyregarding Corporate Social Responsibility. The Indonesian government also sees the need to create a legilation for the business world, which is one of the pillars of the national economy in order to have a legal basis to further spur national development. To accommodate this, Law 40 of 2007 regarding limited Liability Company was passed. In this act, Corporatr Social Responsibility is a company’s obligation that should be implemented as mandated by article 74, Law 40 of 2007 about Limited Company. Therefore, further provisions regarding CSR needs to be regulated by the government regulations or other legislations, particularly regarding the position and role of CSR. In additions, this law still has shortcomings, namely in terms of sanctions, as well as the type and number, recipients and its accountability in the implementation of CSR. However, this law is a major step in the effort to provide a legal basis for the implementation of CSR., The business world is expected to participate in improving the national economy , so it will face the challenges of the world economy in this globalization era, particularlyregarding Corporate Social Responsibility. The Indonesian government also sees the need to create a legilation for the business world, which is one of the pillars of the national economy in order to have a legal basis to further spur national development. To accommodate this, Law 40 of 2007 regarding limited Liability Company was passed. In this act, Corporatr Social Responsibility is a company’s obligation that should be implemented as mandated by article 74, Law 40 of 2007 about Limited Company. Therefore, further provisions regarding CSR needs to be regulated by the government regulations or other legislations, particularly regarding the position and role of CSR. In additions, this law still has shortcomings, namely in terms of sanctions, as well as the type and number, recipients and its accountability in the implementation of CSR. However, this law is a major step in the effort to provide a legal basis for the implementation of CSR.]"

"ABSTRAKNotaris wajib memenuhi semua ketentuan di dalam Peraturan Jabatan Notaris, karena akta yang dibuatnya menjadi alas hukum bagi para pihak terhadap akta yang dibuat oleh Notaris, apabila terdapat kekeliruan atas akta Notaris terhadap kesalahan ketik/tulis, yang dimaksud disini kesalahan yang bukan karena kesengajaan, melainkan karena kelalaian oleh notaris, kesalahan ketik /tulis itu dapat diperbaiki dengan menggunakan perubahan atau Renvoi ketika akta itu belum ditandatangani, namun ketika akta itu sudah ditandatangani maka dilakukan pembetulanya itu menggunakan Berita Acara Pembetulan Akta. Dalam akta PKRUPSLB PT.DBN terdapat beberapa masalah yaitu ketika pembetulan akta itu tidak sesuai dengan ketentuan di dalam Undang-undang Jabatan Notaris dan bagaimana akibat hukum terhadap akta-akta yang telah di buat oleh Notaris ketika pembetulan aktanya tidak sesuai dengan peraturan. Pada penulisan tesis ini, penulis menggunakan bentuk penelitian Yuridis Normatif yaitu mengacu pada norma-norma hukum tertulis, baik yang dituangkan dalam bentuk peraturan maupun dalam bentuk literature lainnya. Kesimpulannya yaitu berdasarkan Pasal 51 ayat (2) Undang-undang Jabatan Notaris Perubahan yaitu pembetulan minuta akta dengan berita acara pembetulan wajib dihadiri oleh para pihak dan ketentuan pembetulan itu wajib berdasarkan Peraturan tidak menambahkan kata apalagi dengan menggunakan mesin ketik, karena akan merubah kekuatan pembuktian autentik menjadi akta di bawah tangan.

---

ABSTRACTNotary is obliged to comply with all provisions in the Regulations of the Office of the Notary, because the deeds it makes are the legal basis for the parties to the deed made by the Notary, if there is a mistake in the Notary deed on typographical errors, notary, typographical / typographical errors can be corrected by using a change or Renvoi when the deed has not been signed, but when the deed has been signed it is done rectification it using the Minutes of Rectification Deed. In the deed of PKRUPSLB PT.DBN there are several problems that is when the correction of deed is not in accordance with the provisions in the Law of Notary and how the legal effect on the deeds that have been made by the Notary when the correction is not in accordance with the rules. In writing this thesis, the author uses a form of Juridical Normative research that refers to the norms of written law, both poured in the form of regulations and in the form of other literature. The conclusion is that based on Article 51 Paragraph (2) of the Law of the Notary of Change, namely the correction of the deed of deed with the minutes of correction event shall be attended by the parties and the provision of correction shall be based on the Regulation not adding the word especially by using a typewriter, because it will change the authentication authentication power become deed under the hands."

"ABSTRAKTesis ini membahas pelaksanaan lelang noneksekusi sukarela terhadap aset Perseroan Terbatas yang dilakukan oleh Pejabat Lelang Kelas II Tangerang. Lelang Noneksekusi sukarela yang dilakukan oleh Pejabat Lelang Kelas II seharusnya tidak menyisakan permasalahan di kemudian hari. Selain itu, Lelang seharusnya aman karena dilakukan secara apa adanya (as is) dan Pembeli dianggap sudah mengetahui kondisi objek yang dilelang. Namun demikian, lelang tersebut digugat oleh pihak lain karena objek lelang ternyata juga merupakan objek sita jaminan/eksekusi pada perkara lain yang telah berkekuatan hukum tetap, antara pemilik objek lelang dengan penggugat. Berdasarkan uraian tersebut, Tesis ini meneliti pelaksanaan lelang oleh Pejabat Lelang Kelas II atas harta milik Perseroan Terbatas dengan permasalahan mengenai prosedur pelaksanaan lelang dan keabsahan lelang. Penelitian menggunakan metode penelitian yuridis normatif bersifat deskriptif analitis, dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Lelang dapat terlaksana secara sukarela karena dokumen persyaratan lelang sudah lengkap dan telah memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang. Informasi mengenai adanya sita jaminan/eksekusi tidak terdapat pada Surat Keterangan Pendaftaran Tanah yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan dalam rangka penyelenggaraan lelang. Informasi tersebut penting dalam menentukan siapa yang berwenang melakukan lelang. Pada penelitian ditemukan perbedaan informasi yang tertera dalam Surat Keterangan Pendaftaran Tanah dan bukti kepemilikan hak atas tanah. Perbedaan tersebut dapat mengakibatkan kesalahan kewenangan dalam melakukan lelang. Lelang yang seharusnya dilakukan oleh Pejabat Lelang Kelas I dilakukan oleh Pejabat Lelang Kelas II. Penulis menyimpulkan bahwa pelaksanaan lelang terhadap aset Perseroan Terbatas memiliki prosedur yang sama dengan lelang perseorangan. Kekeliruan kewenangan Pejabat Lelang mengakibatkan lelang menjadi tidak sah. Penulis menyarankan bahwa dalam pelaksanaan lelang noneksekusi sukarela, Pejabat Lelang Kelas II dapat melakukan pemeriksaan lebih jauh atas objek lelang.

---

ABSTRACT This thesis will describe the implementation on the voluntarily non-execution auction of the assets owned by an Indonesian limited liability company. The voluntary auction lead by Class II Auctioneer (Pejabat Lelang Kelas II) was supposed to be conducted voluntarily without dispute and does not leave any future dispute. Considering that the auction conducted "as is", the buyer was expected to realize the condition of the object. In fact, the auction was sued by another party who argues that the object is a confiscation object on another dispute. The information which indicates that the auction object is an object of confiscation does not declared in the Land Registration Letter issued by Land Office. n an auction with fixed assets as objects, the issuance of Land Registration Letter is required to fulfill formal legality of auction object. Land Registration Letter is also a document that became basis in determining who is authorized to conduct the auction. The research found differences between information contained in the Land Registration Letter and information in the Right to Build Certificate. Such discrepancies may result errors in determining auction officers, and it may caused to invalidity of the auction. The research conducted by normative juridical with analytical descriptive method will describe general auction procedure with emphasize on the Limited Liability Company as the owner of auction object."