Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKUndang-Undang Jabatan Notaris, Kode Etik mengatur mengenai kewajiban, larangan terhadap Notaris dalam menjalankan jabatannya. Namun dalam realita yang berkembang, masih terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris. Salinan Putusan Nomor 12/PTS/Mj.PWN Prov Banten/X/2016, merupakan contoh pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris X. Permasalahan yang penulis analisa yaitu, bagaimanakah kewajiban dan larangan Notaris dalam pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan Terbatas (Studi Kasus Salinan Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Nomor 12/PTS/MJ PWM Prov Banten/X/2016) berdasarkan ketentuan Pasal 91 Undang Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, dan bagaimana sanksi hukum bagi Notaris yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis-normatif. Jenis data yang digunakan, yaitu jenis data sekunder. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Notaris X telah melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan berupa membuat Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan Terbatas, yang isinya tidak memenuhi persyaratan Pasal 91 Undang Undang Perseroan Terbatas Tahun 2007. Sanksi yang diputuskan oleh Majelis Pengawas Wilayah Notaris kepada Notaris X yaitu usulan pemberhentian sementara dalam jabatannya selama 6 bulan.

---

ABSTRACTCode of Conduct as stipulated in the Bill of Public Notary, regulates the obligation and prohibition carried out by Public Notary in conducting their position. In reality, we still figure out such breach committed by Public Notary. A Copy of Verdict number 12/PTS/Mj.PWN Province of Banten/X/2016, as an example of such violation by Public Notary "Mrs. X". As an analitical problem, there are two big questions: (a) What is the obligation and prohibition for Public Notary in drafting an Act by Ineligible share holders of a Limited Liability Company for the case of Regional Inspectorate Council's Case number 12/PTS/Mj PWN, Province of Banten/X/2016 connected the a provision as stipulated at Article 91, Bill of Limited Liability Company Number 40/2007 and (b) What is the legal sanction against the Public Notary committed such violation towards obligation and prohibition of their function as stipulated by the Bill of Public Notary. The method used for this research is a normative legal research with secondary data as a reference. This research come to conclusion that Public Notary "Mrs. X" has been proven to violate the obligation and prohibition as a Public Notary by drafting an Act by Ineligible share holders of a Limited Liability Company in which that was not complied to the requirement as stipulated by Article 91, Bill of Limited Liability Company Number 40/2007. The sanction imposed by the Regional Inspectorate Council was a temporary suspension in the position for 6 months."

"ABSTRAKKerjasama Notaris dengan Bank bermula dari adanya permintaan bank karena kebutuhannya akan jasa dalam hal kepastian hukum dan Notaris melakukan penawaran sebagai pihak yang mempunyai keahlian yang dibutuhkan bank. Permintaan dan penawaran menimbulkan kerjasama antarakeduanya, bahkan dengan cara yang tidak diatur oleh undang-undang. Permasalahan yang terjadi yaitu belum ada peraturan yang mengatur spesifik mengenai kerjasama notaris dengan bank. Sehingga kerjasama ini bisa diindikasikan melanggar ketentuan persaingan usaha tidak sehat. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan tipologi penelitian adalah fact finding dan eksplanatoris yaitu menggambarkan atau menjelaskan lebih dalam suatu gejala. Hasil penelitian menerangkan bahwa belum ada satupun peraturan yang mengatur spesifik tentang kerjasama notaris dengan bank. Kerjasama yang ada diikuti dengan Perjanjian kerjasama secara tertulis dan itu tidak melanggar ketentuan perundang-undangan berlaku, Namun dalam praktek ada perjanjian tidak tertulis, yaitu perjanjian secara lisan antara notaris dengan bank yang sudah dianggap sebagai living law hukum kebiasaan dalam kerjasama ini, tidak dapat diketahui isi perjanjiannya apakah melanggar ketentuan perundang-undangan atau tidak. Simpulan bahwa perjanjian lisan antara notaris dengan bank selalu terjadi, dengan tujuan untuk menguntungkan kedua belah pihak. Hal ini bisa termasuk ke dalam perjanjian tertutup dan kegiatan yang dilarang sebagaimana dilarang dalam UU No.5 Tahun 1999.

---

ABSTRACT Partnership beetween Notary and Bank was starting from the need for services, in terms of legal certainty in the bank demand and supply lead to cooperation between the two, even in ways that are not regulated by law. The problems that occur are no specific regulations governing notaries regarding cooperation with the bank. So that this cooperation can be indicated in violation of the provisions of unfair competition. The method used is a normative juridical research with research typology is fact finding and explanatory that describe or explain a phenomenon. The results of the study explained that not one of the specific regulations governing partnership beetween Notary and Bank. Cooperation that is followed by a cooperation agreement in writing and it does not violate the statutory provisions in force, but in practice there are unwritten agreements, namely the oral agreement between the notary and the bank that has been regarded as a living law customary law in this cooperation, not can know the contents of the agreement is in violation of statutory provisions or not. The inference that an oral agreement between the notary with the bank always the case, with the aim to benefit both parties. It could be included in agreements covered and prohibited activities as prohibited under Law No.5 of 1999. "

"Dalam tesis ini Penulis akan membahas mengenai implikasi hukum mengenai pembatalan Perubahan Data Perseroan yang disebabkan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang cacat hukum karena tidak terpenuhinya syarat sah pelaksanaan RUPS. Adapun permasalahan yang dibahas dalam tesis ini mengenai keabsahan dari pelaksanaan suatu RUPS yang memuat Perubahan Data Perseroan. Selain itu pula akan dibahas mengenai implikasi hukum Perubahan Data Perseroan yang dinyatakan batal demi hukum terhadap pihak ketiga dan juga keputusan administrasi pemerintahan yang berupa Surat Keputusan dan Surat Peneriman Pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji penerapan UUPT dan Permenkumham No. 4/2014 dan Permenkumham No.1/2016 dikaitkan dengan kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1580 K/PDT/2018 sebagai contoh kasus terhadap pembatalan RUPS yang cacat hukum.Berdasarkan analisis yang telah dilakukan oleh Penulis telah didapatkan hasil penelitian berupa keabsahan dari pelaksanaan RUPS dalam Perseroan Terbatas harus memenuhi syarat sah dari RUPS sebagaimana tercantum dalam Pasal 76- 90 UUPT, selain itu perlu juga memerhatikan ketentuan lain pada UUPT dan anggaran dasar. Apabila terdapat salah satu syarat yang tidak terpenuhi, maka RUPS tersebut menjadi cacat hukum dan kehilangan keabsahannya. Mengenai implikasinya terhadap Perubahan Data Perseroan yang batal demi hukum harus dilaporkan kepada Menteri agar dapat dilakukan pembatalan data yang telah tercantum dalam SABH dan untuk implikasi pada pihak ketiga harus didasarkan pada prinsip-prinsip pertanggungjawaban, yang dalam hal ini pihak ketiga dapat menuntut ganti rugi.

---

In this Thesis, the author will elaborate regarding the law implication concerning revocation of change of company data, due the violation of law in the implementation General Meeting of Shareholders (GMS) which was defected since the requirements for the implementation of the GMS has not complied. The issues that will be discussed in thesis is regarding the validity of the implementation of a GMS that contains the company data changes. In addition, it will also discuss the legal implications of Changing Company Data which are declared null and void to third parties and also government administrative decisions such as The Decree and The Receipt of Notification from the Minister of Law and Human Rights. The method used is normative juridical, namely by reviewing the implementation of the Company Law and Permenkumham No. 4/2014 and Permenkumham No. 1/2016 are associated with the case of the Supreme Court Decision Number 1580 K/PDT/2018 as an example of a case against the cancellation of a legally flawed EGMS.Based on the analysis conducted by Author, the results of the GMS consist of Annual GMS and Extraordinary GMS which are the substance of the validity of the implementation of the GMS in a limited liability company must fulfill the legal requirements of the GMS as stated in Article 76-90 of the Company Law, in addition it also needs to consider the other provisions in the Limited Liability Company Law and articles of association. If there is one condition that is not met, then the GMS becomes legally flawed and loses its validity. Regarding the implications of the company data changes was declared null and void the law must be reported to the Minister so that data cancellation that has been listed in SABH can be carried out and the implications for third parties must be based on the principles of accountability, which in this case the third party can sue the compensation."

"Penelitian ini membahas mengenai analisis pertimbangan hukum Hakim tentang pelaksanaan RUPS Luar Biasa Sirkuler PT yang telah dinyatakan pailit dalam Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-G.Lain-Lain/2020/PN Niaga Sby. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis keabsahan RUPS Luar Biasa Sirkuler PT yang telah dinyatakan pailit dalam Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-G.Lain-Lain/2020/PN Niaga Sby., serta untuk menganalisis tanggung jawab Notaris yang telah membuat Akta Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Sirkuler yang telah dibatalkan dalam Putusan tersebut. Metode penelitian ini adalah penelitian doktrinal, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian ini adalah bahwa pelaksanaan RUPS Luar Biasa Sirkuler PT T.M.J. tidak sah karena dilakukan tanpa adanya persetujuan dari Kurator, pertimbangan hukum Hakim yang hanya mendasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Jo. Pasal 69 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU untuk membatalkan pelaksanaan RUPS Luar Biasa Sirkuler PT T.M.J. kurang tepat, ketentuan yang lebih tepat untuk dijadikan sebagai dasar hukum pembatalan pelaksanaan RUPS Luar Biasa Sirkuler PT T.M.J. tanpa persetujuan Kurator adalah ketentuan Pasal 20 ayat (1) UUPT. Dapat dikatakan demikian karena norma yang terdapat dalam ketentuan Pasal 20 ayat (1) UUPT tersebut juga berlaku terhadap perubahan data Perseroan karena data Perseroan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari anggaran dasar Perseroan. Tanggung jawab Notaris yang telah membuat Akta Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Sirkuler yang telah dibatalkan dalam Putusan Nomor7/Pdt.Sus-G.Lain-Lain/2020/PN Niaga Sby. meliputi tanggung jawab secara administratif dan tanggung jawab secara perdata. Tanggung jawab Notaris secara administratif timbul karena telah dilanggarnya Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN dan terhadap pellanggaran tersebut Notaris dapat dikenakan sanksi administratif. Tanggung jawab Notaris secara perdata timbul karena akta yang dibuat oleh Notaris menimbulkan kerugian pada pihak lain dan berdasarkan Pasal 84 UUJN Jo. Pasal 1365 KUHPerdata, Notaris tersebut dapat dituntut untuk mengganti kerugian atas dasar perbuatan melawan hukum.

---

This study discusses the analysis of the judge's legal considerations regarding the implementation of the Circular Extraordinary General Meeting of Shareholders (GMS) of limited company that have been declared bankrupt in Verdict Number 7/Pdt.SusG.Lain-Lain/2020/PN Niaga Sby. The purpose of this study were to analyze the legitimacy of the Circular Extraordinary GMS of limitedd company which has been declared bankrupt in Verdict Number 7/Pdt.Sus-G.Lain-Lain/2020/PN Niaga Sby., as well as to analyze the responsibility of the Notary who has made the Deed of Meeting Resolutions Circular Extraordinary GMS which have been canceled in the Verdict. This study method was doctrinal study, the data used in this study was secondary data, the legal materials used were primary and secondary legal materials. The results of this study were that the implementation of circular extraordinary GMS of T.M.J. ltd.was illegitimate, due to it was done without the consent of the Curator, the judge's legal considerations were only based on the provisions of Article 1 paragraph (1) Jo. Article 69 paragraph (1) of the Bankruptcy Law to cancel the implementation of the Extraordinary Circular GMS of T.M.J. ltd. was inaccurate, a more appropriate provision to serve as a legal basis for canceling the implementation of the Circular Extraordinary GMS of T.M.J. ltd. without the approval of the Curator was the provisions of Article 20 paragraph (1) Limited Company Law, because the norms contained in the provisions of Article 20 paragraph (1) Limited Company Law also apply to changes in Company data because Company data is an integral part of the Company's articles of association. The liability of the Notary who has made the Deed of Decision of the Circular Extraordinary GMS which has been canceled in Verdict Number 7/Pdt.Sus-G.Lain-Lain/2020/PN Niaga Sby. includes administrative liability and civil liability. Administrative liability of a Notary arises because Article 16 paragraph (1) letter a of Notary Law has been violated and for such violation a Notary maight be subject to administrative sanctions. Notary civil liability arises because the deed made by the Notary causes loss to other parties and based on Article 84 of Notary Law Jo. Article 1365 of the Civil Code, the Notary could be sued to compensate for damages on the basis of a tort."

"Maraknya transaksi yang terjadi dalam pasar modal dapat menyebabkan peluang untuk melakukan pelanggaran dalam pasar modal demi mendapatkan keuntungan lebih. Investor selaku pelaku dalam pasar modal yang merupakan pihak yang cenderung lemah kerap menjadi korban atas pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku dalam pasar modal lainnya. Pelanggaran yang terjadi dalam pasar modal kerap dilakukan oleh pihak perusahaan efek selaku pengelola modal milik investor. Oleh karena itu, Otoritas Jasa Keuangan selaku pengawas dan regulator dalam sektor jasa keuangan wajib mengikuti perkembangan yang terjadi dalam pasar modal sehingga dapat menindaklanjuti pihak-pihak yang melakukan pelanggaran. Pencabutan izin usaha oleh Otoritas Jasa Keuangan merupakan salah satu sanksi yang dapat dikenakan apabila adanya pelanggaran oleh perusahaan efek. Hal ini dilakukan agar perusahaan efek tersebut tidak akan membahayakan aset-aset milik investor dan akan memberikan perlindungan bagi investor. Namun, dengan pencabutan izin usaha perusahaan efek, pemulihan keadaan atau ganti kerugian terhadap pihak investor yang telah mengalami kerugian akibat perbuatan pelanggaran perusahaan efek tersebut masih diperlukan. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa dengan dilakukan pencabutan izin usaha terhadap perusahaan efek yang melakukan pelanggaran oleh Otoritas Jasa Keuangan, maka perusahaan efek tersebut tidak akan membahayakan aset milik investor dan mencegah adanya kehilangan aset serta memberikan efek jera terhadap perusahaan efek tersebut, kemudian apabila terdapat investor yang masih mengalami kerugian dapat menempuh jalan keluar melalui gugatan, dana perlindungan pemodal, disgorgement fund, maupun cara lain yang telah ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

---

The frequent amount of transactions that occur in the capital market can lead to opportunities to commit violations in the capital market in order to gain more profits. Investors as one of the actors in the capital market who are parties that tends to be weaker than other parties often become victims of violations committed by other parties in the capital market. Violations that occur in the capital market are often committed by securities companies as investors' capital managers. Therefore, the Financial Services Authority as the supervisor and regulator in the financial services sector must be aware of developments in the capital market so that they can take actions on parties who commit violations. Revocation of a business license by the Financial Services Authority is one of the sanctions that can be imposed if there is a violation by a securities company. This is done so that the securities company will not endanger the investors' assets and will provide protection for investors. However, with the revocation of the securities company's business license, recovery or compensation for investors who have suffered losses as a result of the securities company's violations is still required. The results of the thesis shows that by revoking the business license of securities companies that commit violations by the Financial Services Authority, these securities companies will not be able to endanger the assets of investors anymore and prevent further loss of assets and provide a deterrent effect on these securities companies, then if there are investors who still experiencing a loss can find a way out through lawsuits, investor protection funds, disgorgement funds, or other methods determined by the Financial Services Authority."