Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Di dalam tesis ini, penulis ingin menunjukkan salah seorang dan sekian banyak wirausahawan Jepang pada era Meiji yang berhasil mendirikan sebuah perusahaan berskala besar yang bergerak di berbagai bidang usaha dan dimiliki oleh sebuah keluarga, yang dalam istilah bahasa Jepangnya disebu zaibu. Keberhasilan itu tidak hanya karena kemauan yang keras dan bakat berbisnis yang luar biasa, tetapi yang lebih penting adalah adanya dukungan keluarga (le), dukungan dan perlindungan dari pemerintah dengan program restorasinya di bidang ekonomi.Tokoh yang penulis tampilkan dalam penelitian ini bukanlah berlatar belakang dari keturunan pengusaha/pedagang, tetapi merupakan keturunan samurai keras bawah.Di dalam melakukan restorasi, pemerintah Meiji mengadopsi iptek dan budaya dari bawah, terutama dari Eropa barat yang dianggap sudah lebih maju dan rasional, serta kapitalisme dan liberalisme. Namun pada kenyataannya dalam waktu yang lebih singkat dibandingkan negara-negara Eropa, berhasil mendorong dan melahirkan beberapa pengusaha dengan perusahaannya yang berskala besar (zaibatsu). Kenyataan ini menjadi perhatian dan bahan penelitian oleh para peneliti dari negara barat (hasil penelitian tentang wirausahawan Jepang oleh Prof. Gustav Ranis dan hasil penelitian tentang wirausahawan barat oleh Prof. Schumpeter). Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa pemerintah Meiji di dalam melaksanakan program restorasi di bidang ekonomi menggabungkan iptek dan budaya barat dengan tradisi dan nilai-nilai budaya dari nenek moyang yang telah melekat dan mengakar di hati masyarakat Jepang. Sebagai contoh: berdasarkan pengalaman di negara-negara barat yang menganut kapitalisme dan liberalisme, pemerintah hanya berperan sebagai fasilitator, tapi di Jepang pada saat itu, pemerintah Meiji melakukan campur tangan langsung. Sehingga untuk melahirkan seorang pengusaha, di barat membutuhkan waktu lama, sedangkan di Jepang, hanya dalam waktu 10 tahun telah lahir salah-satu pengusaha dengan zaibatsunya yaitu Iwasaki Yataro dengan zaibatsu Mitsubishinya.Sejak melaksanakan program restorasi, pemerintah Meiji sudah mencanangkan target/ cita-cita untuk menjadikan Jepang sebagai negara yang kuat, kaya, dan sejahtera, sehingga titik berat pembangunan/ restorasi adalah pada kebijakan ekonomi dan pemerintah melakukan campur tangan langsung.Campur tangan langsung yang dimaksud adalah oyabun-kobun.Tokoh wirausahawan yang menjadi fokus penelitian disini adalah Iwasaki Yataro, seorang keturunan samurai kelas bawah, dari keluarga yang bermasalah dan tidak menikmati pendidikan yang cukup. Akan tetapi ia dapat memanfaatkan peluang yang diciptakan oleh adanya kebijakan ekonomi pemerintah Meiji pada saat itu.Salah satu senjatanya yang handal adalah memiliki bakat yang sangat besar di dalam melakukan pendekatan pribadi (close connection) dengan para pejabat pemerintah yang mempunyai posisi sebagai pemegang kunci (key positions) yaitu Okuma Shigenobu dan Ckubo Toshimichi. Akibatnya, ia dan Mitsubishinya tidak hanya mendapatkan perlindungan, tetapi juga bantuan material (kapal-kapal), keuangan, dan kemudahan-kemudahan (kebijakan-kebijakan) sehingga dapat berkembang lebih cepat dari para pengusaha yang lain. Di dalarn melakukan pendekatan, ia menggunakan budaya Jepang sebagai seorang keturunan samurai, apalagi sebagian besar para pejabat pemerintah Meiji adalah dari kelas samurai. Di dalam mendirikan dan mengelola perusahaan, ia mengutamakan pelayanan kepada masyarakat dan pengabdian yang tinggi, seperti pengabdian seorang samurai kepada Kaisar dan negara. Berbeda dengan perusahaan barat yang di dalam mendirikan dan mengelola perusahaan mengutamakan keuntungan dalam bentuk uang (profit motive) sebesar-besarnya, individualisme sangat menonjol, dan tidak ada dukungan keluarga (mengutamakan kemampuan pribadi semata-mata).Dalam perusahaan Jepang, hubungan antara pemilik/ pimpinan dengan karyawan tidak bersifat. bisnis, yaitu menggunakan pola oyabun-kobun. Pada perusahaan barat, hubungan antara pimpinan perusahaan dengan karyawan bersifat bisnis. Pada perusahaan Jepang, pimpinan perusahaan, dirangkap oleh kacho (pimpinan dari Ie) dan pendirian perusahaan bertujuan. untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dan pengabdian kepada negara dan kaisar. Tetapi di negara negara barat, orang mendirikan perusahaan dengan tujuan utama mendapatkan keuntungan maksimal dengan biaya yang minimal.Dari pihak pemerintah Meiji, bidang usaha untuk setiap kelompok bisnis pada awalnya diatur oleh pemerintah, maksudnya agar antara kelompok bisnis tersebut tidak terjadi persaingan bisnis yang saling mematikan. Hal itu disebabkan pemerintah Meiji menginginkan agar zaibatsu-zaibatsu tersebut disamping menjadi ujung tombak perekonomian Jepang, juga diharapkan dapat menetralisir dominasi di negara Jepang oleh perusahaan-perusahaan pendatang berskala besar dari negara yang sudah lebih maju (negara-negara Eropa)."

"Akhir-akhir ini kita melihat semakin banyaknya perusahaan di Indonesia melakukan akuisisi, baik di dalam lingkungan grup perusahaan sendiri maupun di luar lingkungan grup perusahaan tersebut. Tujuan yang ingin dicapai dengan dilakukannya akuisisi tersebut adalah untuk meningkatkan kinerja perusahaan seperti memperkuat pangsa pasar yang ada, memperkuat struktur permodalan ataupun menguasai serta mempelajari teknologi dari pesaing.Istilah akuisisi mulai populer pada awal tahun 1990-an, ini bersamaan maraknya pasar modal di Indonesia, sungguhpun sebenarnya pelaksanaan akuisisi telah dijalankan jauh sebelumnya. Hanya pada waktu itu dipakai istilah yang berbeda seperti jual beli saham ataupun jual beli perusahaan.Peraturan mengenai akuisisi atau pengambilalihan baru secara jelas dan tegas dituangkan dalam perundang-undangan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas =UUPT) khususnya di dalam Pasal 103 sampai dengan Pasal 106, dan Pasal 108, serta Pasal 109 mengenai pengambilalihan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UTJPM) dalam Pasal 84.Dengan adanya arus globalisasi yang berpengaruh juga di Indonesia, semakin banyak perusahaan asing yang turut berperan aktif di dalam melakukan kegiatan usaha di Indonesia dan banyak berhubungan dengan perusahaan-perusahaan lokal.Praktik akuisisi semakin berkembang dan kompleks sehingga kecenderungan pengusaha saat ini adalah mencari celah hukum yang dapat dimanfaatkan. Hal itu terjadi karena masih lemahnya perangkat peraturan perundang-undangan yang mengatur akuisisi."

"Tesis ini menyajikan hasil penelitian tentang strategi Diversifikasi yang dilakukan oleh suatu Perusahaan Niaga yang bergerak dalam bidang bidang Jasa Konsultasi Teknik Sipil dan kinerja keuangannya. Penelitian meliputi alasan mengapa manajemen melakukan diversifikasi dan bagaimana kinerja keuangan perusahaan yang bersangkutan. Sebagai perbandingan, ditampilkan Pula data secara sekilas tentang Kinerja Keuangan perusahaan sejenis yang tidak melaksanakan diversifikasi serta dua lainnya yang melakukan diversifikasi pada kurun yang sama. Dari penelitian ini diharapkan adanya gambaran, mengapa suatu perusahaan melakukan diversifikasi dan bagaimana kaitannya dengan kinerja keuangannya. Merujuk kepada hasilnya, perusahaan yang diteliti dapat mengambil gambaran, sejauh mama dampak yang diakibatkan oleh keputusan yang diambil manajemen puncak, yaitu diversifikasi, terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan dasar penelitian studi kasus, dan oleh karenanya tidak dilakukan generalisasi. Namun untuk mempermudah pembaca, data kuantitatif dan performance keuangan perusahaan ditampilkan juga melalui beberapa tabel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada faktor lain yang sedikit banyak mempengaruhi keberhasilan diversifikasi, selain beberapa faktor yang sudah ditemukan dan dinyatakan dalam literatur terdahulu. Dalam penelitian ini faktor yang ternyata turut mempengaruhi keberhasilan diversifikasi ialah faktor kesulitan administrasi dalam penyelesaiaan berbagai izin yang diperlukan untuk mendirikan suatu usaha, sehingga pendirian proyek usaha baru tersebut tertunda (tidak sesuai jadwal) yang mengakibatkan tertahannya sejumlah dana investasi pada proyek tersebut yang pada akhirnya mempengaruhi 'kinerja keuangan perusahaan. Menurut manajemen Perusahaan yang diteliti, masalahnya lebih terfokus pada masalah birokrasi dalam pengurusan berbagai izin tersebut yang tidak diperhitungkan sebelumnya. Selanjutnya, dari penelitian terhadap kinerja keuangan, ternyata tidak semua rasio keuangan menunjukkan kinerja yang kurang baik akibat diversifikasi. Hal ini dapat dilihat dari penelaahan kinerja keuangan perusahaan pembanding yang tidak melakukan diversifikasi, maupun yang melakukan diversifikasi tapi dalam bidang yang masih berhubungan (Related Diversification)."

"PAM JAYA, sebagai Perusahaan Air Minum Milik Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, saat ini dinilai belum mampu mencapai sasaran pada kedua misinya. Berbagai faktor internal dan ekternal, seperti struktur organisasi, sumber daya manusia (SDM) dan kepuasan pelanggan, diduga kuat mempengaruhi kinerja PAM JAYA saat ini (sumber : 70 Tahun PAM JAYA).Menyadari betapa besar peranan faktor-faktor tersebut pada perkembangan PAM JAYA, maka pendekatan dan solusi yang dipandang mampu mengangkat potensi dan mengurangi kelemahan PAM JAYA adalah pendekatan manajemen strategi yang didukung dengan kebijaksanaan publik yang relevan. Berdasarkan pada asumsi demikian, maka penelitian ini bertujuan untuk : 1). mengidentifikasi faktor-faktor struktur organisasi, SDM, dan pelanggan sebagai faktor-faktor SWOT (Strenghts, Weaknesses, Opportunities, dan Threats) ; 2). Memformulasikan strategi PAM JAYA berdasarkan temuan-temuan SWOT serta membandingkannya dengan strategi PAM JAYA saat ini; 3). Mengevaluasi kebijaksanaan publik yang diduga turut mempengaruhi implementasi strategi yang diformulasikan tersebut; serta 4). Mengetengahkan pendekatan privatisasi sebagai solusi terhadap masalah kebijaksanaan publik yang sulit untuk dipecahkan. Rencana yang ditetapkan untuk mencapai tujuan penelitian tersebut, sebelumnya telah diawali oleh studi literatur terhadap teori-teori yang relevan dengan permasalahan penelitian ini. Selanjutnya ditetapkan lima teori utama sebagai logika berpikir pada tahap-tahap penelitian ini, yaitu : 1). Pada tahap analisis SWOT, teori manajemen strategi (Pierce-Robinson, 1991) menjadi kerangka berpikir yang utarna sebelum memformulasikan strategi atas dasar faktor-faktor SWOT. Sedangkan untuk mengukur faktor-faktor SWOT itu sendiri, beberapa teori dipergunakan disini, antara lain teori karakteristik struktur organisasi (Lubis-Huseini, 1987, Robbins, 1990) untuk mengukur derajat formalisasi, sentralisasi dan kompieksitas struktur organisasi PAM JAYA. Kemudian teori atau konsep SERVICE QUALITY/SERVQUAL (Valerie-Parasuraman, 1990) yang secara berturut-turut dipergunakan dalam pengukuran faktor kualitas SDM PAM JAYA, serta faktor kepuasan pelanggan; 2). Pada tahap kedua, yaitu analisis kebijaksanaan publik, kerangka teori yang relevan adalah hirarkhi kebijaksanaan publik (Bromley, 1989). Selain itu beberapa teori pendukung melengkapi analisis tentang kebijaksanaan publik di PAM JAYA; 3). Tahap terakhir adalah tahap preskripsi dengan pendekatan privatisasi. Tentu saja teori-teori privatisasi, utamanya oleh Donahue (1991), Keith Hartley (1191) serta Savas (1987) akan mewarnai analisis pada tahap ini. Hasil identifikasi faktor-faktor SWOT, menunjukkan bahwa struktur organisasi PAM JAYA berada pada derajat formalisasi dan kompleksitas rendah, namun sentralisasi tinggi. Di lain pihak kualitas SDM yang diukur melalui kualitas pelayanan, mengalami kesenjangan pada kualitas pelayanan tingkat manajerial (gap 1 dan gap 2) yaitu kurang riset pemasaran, lemah pada komitmen pelayanan dan persepsi manajemen terhadap kemampuan perusahaan, dukungan pendidikan formal yang rendah, distribusi pegawai yang tidak merata, serta penghitungan ratio pelayanan yang tidak tepat. Sebaliknya pads kualitas pelayanan di tingkat Cabang/Rayon justru tidak mengalami kesenjangan yang berarti. Hal ini dibuktikan pula dengan temuan pada tingkat kepuasaan pelanggan tentang aspek pelayanan administratif dan aspek tarip. Sedang pada aspek pelayanan kualitas air, kepuasan pelanggan nampak kurang.Berdasarkan temuan faktor-faktor SWOT tersebut, kemudian diformulasikan empat model strategi berikut kekuatan dan kelemahan pada masing-masing model. Pada dasamya implementasi strategi akan memerlukan dukungan kebijaksanaan baik pada level operasional, organisasional maupun pada level policy (Bromley, 1989). Oleh karena itu analisis terhadap hirarkhi kebijaksanaan publik pada ketiga level itu pun dilakukan. Kenyataan membuktikan bahwa keterikatan kebijaksanaankebijaksanaan operasional PAM JAYA dengan kebijaksanaan-kebijaksanaan pada level diatasnya, sangat tinggi dan rigid. Bahkan terdapat beberapa kebijaksanaan yang sudah tidak relevan untuk kondisi masa kini. Melihat kenyataan ini maka diperkirakan bahwa implementasi strategi operasional akan banyak menemui hambatan pada segi dukungan kebijaksanaan publik di level organisasional dan policy level. Apabila demilaan halnya, maka sulit bagi PAM JAYA untuk dapat mengembangkan dirinya sebagai suatu perusahaan yang juga dibebani misi komersial. Mengacu pada kondisi temuan tersebut, maka diajukan beberapa model kombinasi privatisasi (Savas, 1987), dengan tema pembagian fungsi dalam perusahaan. Kombinasi public - privat - public merupakan tawaran yang sangat patut untuk dipertimbangkan oleh PAM JAYA Dengan fungsi kepemilikan masih berada ditangan Pemda, sedang fungsi manajemen day-to-day ditangan swasta (bisa sebagian atau keseluruhan) dan operasional ditangan Pemda, maka diharapkan misi sosial PAM JAYA tidak akan hilang, di lain pihak misi komersial mendapatkan perhatian. "

"Pokok masalah penelitian ini ialah kinerja keuangan perusahaan publik di Bursa Efek Jakarta (BEJ) dan pengaruh penggunaan hutang ketika terjadi fluktuasi tingkat bunga.Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi perkembangan kinerja keuangan, pengaruh penggunaan hutang terhadap kemampulabaan perusahaan, dan hubungan peringkat antara harga saham per laba (PER) dengan tingkat kesehatan perusahaan publik di BEJ selama periode 1989-1993.Data diperoleh dari laporan keuangan terutama neraca dan laporan laba-rugi dari perusahaan-perusahaan publik di BEJ, selain perusahaan-perusahaan asuransi, bank, dan perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam jasa keuangan lainnya.Variabel penelitian adalah Z Skor sebagai ukuran kesehatan perusahaan; Current Ratio yang menunjukkan tingkat likuiditas perusahaan; ROE dan ROI yang mengukur kemampulabaan perusahaan; Leverage Ratio yang memperlihatkan besarnya hutang perusahaan; dan PER yang umumnya digunakan pemodal sebagai patokan penilaian saham di BEJ.Statistik deskriptif, analisis varians, analisis regresi, dan analisis peringkat Spearman digunakan dalam penelitian ini. Statistik deskriptif dan analisis varians memperlihatkan perkembangan kinerja keuangan perusahaan. Pengaruh penggunaan hutang dapat dilihat dari model regresi hasil penelitian. Hasil analisis korelasi peringkat Spearman menunjukkan pada umumnya tidak ada korelasi antara PER dan Z Skor.Dengan asumsi-asumsi tertentu yang digunakan dalam penelitian ini, secara umum dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan perusahaan publik belum mengalami peningkatan walaupun telah terjadi perubahan struktur modal selama periode 1989-1993."

"Hingga tahun 2003, pelaksanaan operasional pelayanan penerimaan PAD pada KPKD Kotamadya Jakarta Utara menghadapi sejumlah kendala diantaranya rendahnya kinerja pelayanan penerimaan PAD sehingga berdampak kepada banyaknya keluhan dari wajib retribusi. Mulai tahun 2004, berdasarkan Undang-Undang Nornor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 34 tahun 1999 tcntang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta, Kantor Perbendaharaan dan Kas Daerah (KPKD) Kotamadya Jakarta Utara secara efektif memiliki kewenangan untuk menyusun dan mengelola anggarannya sendiri dengan pembiayaan anggaran tahunan melalui APBD Pemerintah Propinsi DK1 Jakarta. Dengan kewenangan tersebut diharapkan KPKD dapat meningkatkan kinerja pelayanannya termasuk daiam hal kepuasan wajib retribusi dalam melakukan pembayaran retribusi di loket-loket KPKD.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh perubahan sistem anggaran satuan kerja terhadap tingkat kepuasan pelayanan penerimaan retribusi daerah di KPKD Kotamadya Jakarta Utara sebelum dan sesudah berlakunya UU No. 22 tahun 1999. Pengambilan data dilakukan di enam loket penerimaan yaitu satu Ioket KPKD Pelayanan Terpadu Kotamadya Jakarta Utara, empat loket KPKD Unit Pelayanan Kas di tingkat Kecamatan dan satu loket Pelayanan Penelitian Khusus (Pensus) Cilincing. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah sampling aksidental Sampel terdiri atas responden eksternal sebanyak 100 orang wajib retribusi dan responden internal sebanyak 13 orang petugas loket penerimaan retribusi daerah di wilayah KPKD kotamadya Jakarta Utara. Penelitian ini menggunakan analisis tingkat kepuasan pelanggan dengan uji tanda untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan pelayanan penerimaan retribusi daerah sebelum dan sesudah desentralisasi. Untuk mengukur kepuasan pelanggan, digunakan variabel sesuai dengan lima kategori kualitas jasa yang disebut sebagai service quality.Total anggaran KPKD Kotamadya Jakarta Utara pada tahun 2004 mengalami peningkatan yang cukup signifikan sebesar 172,89% dibandingkan tahun 2002. Peningkatan terbesar terjadi pada anggaran kegiatan Peningkatan Perbendaharaan dan Kas Daerah, sedangkan anggaran untuk kegiatan Pengadaan Sarana Kantor pada tahun 2004 justru mengalami penurunan yaitu hanya 34,76% dibandingkan anggaran tahun 2002 yang disebabkan adanya kebijakan bahwa untuk pengadaan sarana kantor KPKD dianggarkan pada KPKD Propinsi DKI Jakarta.Hasil Pengolahan data menunjukkan bahwa dari penilaian kondisi eksternal (wajib retribusi) secara rata-rata menunjukkan bahwa tingkat kepuasan pada tahun 2004 lebih baik daripada tahun 2002 yaitu dengan perubahan sebesar 1,14%. Walaupun begitu hanya sebelas dari duapuluh satu indikator saja yang mengalami peningkatan. Berdasarkan hasil uji tanda, tingkat kepuasan wajib retribusi pada tahun 2004 mengalami peningkatan yang signifikan hanya pada lima dari dua puluh satu indikator dibandingkan tahun 2002.Temuan yang sama juga tenjadi pada rata-rata kondiai tingkat kepuasan internal (pegawai) pada tahun 2004 lebih baik (6,97%) dibandingkan tahun 2002, namun dari sembilan belas indikator hanya lima belas saja yang mengalami peningkatan. Hasil analisis uji tanda terhadap kondisi kepuasan pegawai tahun 2004 menunjukkan bahwa dari sembilan belas indikator pada lima dimensi, hanya tiga belas indikator yang menunjukkan peningkatan yang signifikan. Dengan dernikian, secara keseluruhan penerapan anggaran satuan kerja belum sepenuhnya berpengaruh terhadap peningkatan pelayanan penerimaan retribusi daerah.Saran yang dapat diberikan untuk meningkatkan pelayanan penerimaan retribusi adalah mengajukan prioritas anggaran untuk kgiatan sesuai harapan dan kepentingan menurut wajib retribusi dan pegawai KPKD, antara lain kegiatan pemeliharaan atau pengadaan sarana/prasarana peralatan kantor dan membuat permohonan kepada KPKD Propinsi DKI Jakarta untuk memberikan pendidikan dan latihan lanjutan, khususnya kepada para pegawai pada loket pelayanan penerimaan retribusi, agar pengetahuan dan keterampilan menjadi lebih baik dan meningkat sehingga harapan responden akan segera terpenuhi."

"Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis keterkaitan transaksi-transaksi afiliasi dan argumen-argumen yang digunakan oleh perusahaan serta otoritas pajak dalam menentukan pendekatan yang digunakan dalam menganalisis kewajaran transaksi-transaksi afiliasi tersebut. PT. XYZ sebagai Licensed Distributor produk-produk IT seperti PC Desktop , PC Notebook, PC Netbook, Server PC/Networking System, PC Monitor, PC Projector, dan Smartphone/Tablet dengan merk A merupakan salah satu perusahaan multinasional di Indonesia yang memiliki cabang di berbagai negara dengan fungsi yang berbeda-beda dan berpusat di Taiwan. Perusahaan ini membukukan kenaikan penjualan tetapi mengalami penurunan operating income yang signifikan pada tahun 20X6 dibandingkan dengan penjualan dan operating income tahun 20X5 sehingga otoritas pajak melakukan pemeriksaan pajak untuk tahun pajak 20X6 tersebut. Sering terjadi perbedaan penggunaan pendekatan pengujian transaksi yang dilakukan oleh otoritas pajak dan pihak perusahaan yang menghasilkan kesimpulan dan jumlah pajak terhutang yang berbeda. Pertanyaan yang menjadi fokus atau batasan dalam penelitian ini adalah: a) mengapa terjadi penurunan operating income yang signifikan sedangkan penjualan meningkat, b) mengapa pos pembelian yang perlu dilakukan koreksi, c) apakah perusahaan telah melakukan manual screening dengan benar terkait dengan pemilihan data pembanding. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus yang memfokuskan pada satu objek penelitian yaitu PT. XYZ. Pengumpulan data primer dan sekunder dilakukan melalui studi lapangan dan melalui studi literatur. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pembuat kebijakan dalam menyusun suatu aturan dan acuan yang baku dalam praktik transfer pricing umumnya dan dalam penentuan pendekatan yang digunakan dalam menganalisis kewajaran transaksi afiliasi khususnya.

---

The purpose of this study is to identify and analyze the linkages of affiliate transactions and arguments used by companies and tax authorities in determining the approach used in analyzing the fairness of these affiliate transactions. PT. XYZ as a sole agent of IT products such as Desktop PCs, Notebook PCs, Netbook PCs, PC Servers/Networking Systems, PC Monitors, PC Projector, and Smartphones/Tablets with the brand A is one of the multinational companies in Indonesia which has branches in various countries with different functions and based in Taiwan. The company posted an increase in sales but experienced a significant decrease in operating income in 20X6 compared to sales and operating income in 20X5 so that the tax authority conducted a tax audit for the 20X6. There is often a difference in the use of the approach to testing transactions carried out by the tax authorities and the company that produces conclusions and the amount of tax payable differently. The questions that are the focus or limitation in this study are: a) Why does a significant decrease in operating income while sales increase, b) Why the purchase account needs to be corrected, c) Does the company have done the manual screening correctly related to the selection of comparable data . The research method used is a case study that focuses on one object of research, PT. XYZ. The collection of primary and secondary data is carried out through field studies and through literature studies. The results of this study are expected to be input for policy makers in drafting a standard rule and reference in the practice of transfer pricing generally and in determining the approach used in analyzing the fairness of particular affiliate transactions.

"