Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini berfokus pada analisis sosiodemografis terhadap risiko mengalami viktimisasi kejahatan di Indonesia dalam konteks individu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi risiko seseorang untuk mengalami viktimisasi berdasarkan analisis sosiodemografis. Variabel bebas dari penelitian ini yakni usia, lokasi, status perkawinan, status pekerjaan, jenis kelamin, tingkat pendidikan dan tingkat pendapatan. Aspek korban merupakan salahsatu indikator utama dalam mengetahui kondisi kriminalitas di Indonesia. Ketika terdapat korban kejahatan maka terdapat kejahatan. Korban kejahatan juga merupakan salah satu indikator dari rasa aman yang dimiliki oleh masyarakat. Rasa aman penting dimiliki oleh setiap individu agar dapat meningkatkan kualitas hidup manusia sehingga dapat turut berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan. Pengalaman viktimisasi dalam penelitian ini diperoleh melalui survey korban yang dilakukan oleh BPS, yakni terdapat dalam survei politik, kemanan dan ketertitiban masyarakat yang dilakukan pada tahun 2002. Unit analisis dari penelitian ini adalah individu yang memiliki usia diatas 17 tahun. Metode statistik yang digunakan adalah dengan analisis statistik deskriptif dengan tabulasi silang dan tabel frekuesi serta analisis statistik inferensia dengan teknik regresi logistik dummy variabel. Penelitian ini bersifat cross sectional. Penelitian menggunakan teknik purposive sehingga hasilnya tidak mewakili karakteristik populasinya. Penelitian juga hanya melihat pengalaman viktimisasi tanpa membedakan jenis-jenis kejahatan yang dialami oleh responden sehingga dibutuhkan penelitian lebih lanjut.Hasil empiris menunjukkan bahwa secara statistik adanya pengaruh yang signifikan dari variabel jenis kelamin perempuan memiliki risiko 0,4 kali dari laki-laki , usia 25 tahun ke atas memililki risiko 0,5 kali lebih besar dari usia 17-24 tahun , responden yang tinggal di jawa memiliki risiko 4,8 kali dibanding diluar jawa, tingkat pendidikan rendah memiliki risiko yang lebih tinggi 0,6 kali dari pendidikan tinggi, dan tingkat pendapatan rendah memiliki risiko yang lebih tinggi 0,4 kali dari pendidikan rendah dikaitkan dengan risiko mengalami viktimisasi ( p<0,05) sedangkan variabel status perkawinan dan status pekerjaan tidak signifikan (p>0,05). Namun bila diinteraksikan dengan jenis kelamin, variabel status perkawinan dan status pekerjaan mengakibatkan memiliki dampak yang signifikan dalam mempengaruhi pengalaman viktimisasi pada individu. Hasil ini juga mendukung kerangka pikir Hindelang, Gotfredson dan Garofalo (Meier:1993) yaitu pendekatan teori aktivitas rutin dalam menjelaskan pengaruh variabel demografis terhadap kerentanan seseorang untuk menjadi korban kejahatan.This research is a socio-demographic analysis on individual risks of crime victimization. The research dependent-variable is risk factors for an individual to experience crime victimization. The independent variables acquired through socio-demographic analysis were age, place of residence, marital status, occupation, sex, education, and salary. Understanding crime victims was critical due to the fact that it was an aspect as well as a primary indicator in understanding criminality in Indonesia. This aspect also indicates security belongs to the society members. Such security is important for an individual to improve his quality life in order to participate in national development. Crime victims? experience in this research was obtained through victim surveys conducted by the National Beureau of Statistics (BPS) in its 2002 political, security and social order survey. The research analysis unit was individuals with minimum age of 17 years. The data was processed by a statistical method of descriptive analysis with cross tabulation and frequency table and by an inferential analysis with logistic-regression technique of dummy variable. The research was cross sectional in terms of time.

The empirical result has revealed statistically significant influence from variables of sex(B=1,5), age(B=-0,9), place of residence(B=1,5), education(-0,4) and salary (-0,7). Insignificant influence of marital status and occupation (P>0.05). When crossed with sex, however, the variables of marital status and occupation have impacted significantly on influencing individual experience in crime victimization. The result has supported Hindelang, Gotfredson and Garofalo?s(Meier:1993) routine activity theory in explaining demographic variables? influence on an invidual? susceptibility to be a crime victim. The research findings are expected to be important considerations for the government in designing public policies concerning crime and population. For security is a human right for everyone to improve his quality life in order to participate in the national developmen."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara ketimpangan ekonomi terhadap risiko terjadinya tindakan kriminal. Untuk mengisi kekurangan yang diidentifikasi pada penelitian-penelitian terdahulu, penelitian ini mendekomposisi ketimpangan ekonomi pada tingkat kabupaten/kota di Indonesia menjadi ketimpangan di dalam kabupaten/kota dan ketimpangan antarkabupaten/kota menggunakan data Survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Penelitian ini menggunakan spatial Durbin model dalam mengestimasi hubungan tersebut untuk mengontrol efek spasial yang dapat terjadi antarvariabel. Melalui hasil estimasi, penelitian ini berhasil menemukan bahwa ketimpangan ekonomi di dalam wilayah dan antarwilayah hanya memiliki pengaruh yang positif dan kuat untuk pengamatan pada kabupaten/kota sendiri, sementara variabel ketimpangan pada kabupaten/kota lain memiliki pengaruh yang lemah. Penelitian ini juga menemukan bahwa pengaruh ketimpangan ekonomi antarkabupaten/kota yang diamati lebih besar dibandingkan pengaruh ketimpangan ekonomi di dalam kabupaten/kota tersebut.

---

The aim of this study is to identify the relationship between economic inequality and crime risks. To fill the research gaps found in previous studies, this study decomposes economic inequality at municipality/regency level in Indonesia into within-region and across-region economic inequality components using national socio-economic survey panel data. This study uses spatial Durbin model to control spatial effects between observed regions. Through the estimation results, this study found that the strong positive effect of within-region and across-region economic inequality on crime risks only exists in own region, while economic inequality factors from neighboring region show weak effect on crime risks. This study also found that across-region economic inequality effect is larger than within- region economic inequality effect on crime risks."

"Perkembangan teknologi yang meliputi semua aspek kehidupan sekarang ini memiliki peranan yang vital dimasyarakat. Akses informasi dapat dipenuhi dengan kehadiran teknologi komputer dibidang informasi yang disebut sebagai internet. Perkembangan dunia usaha penyediaan jasa internet tidak lepas dari kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan informasi terkini lebih cepat dan bisa dilakukan dimana saja.Warnet menjadi satu dari sekian banyak cara dan tujuan dalam mengakses informasi dari waktu ke waktu, sehingga persaingan untuk mendapatkan pelanggan menjadi suatu tantangan bagi para pengelolanya. Fasilitas yang mementingkan aspek kenyamanan dan kepuasan dari pelanggan menjadi kriteria utama yang harus dimiliki warnet.Ketidak-seimbangan antara upaya yang dilakukan untuk mengamankan dengan upaya yang dilakukan untuk memberikan fasilitas menjadi faktor X atas masalah kejahatan yang menimpa usaha warnet. Penggunaan teori Strategi Pencegahan Kejahatan dari Ronald V Clarke dengan teknik pengurangan kesempatan diharapkan dapat menganalisa kekurangan apa saja yang terdapat didalam upaya pengamanan terhadap ancaman kejahatan yang telah dilakukan, dan terdapat beberapa saran yang lebih bertujuan untuk memperbaiki atau menambahkan nilai dari pengamanan terhadap usaha.

---

The technology development which include all aspect of life nowadays having more vital role in the society. Information access fulfilled with the present of computer technology in the field of information called the Internet. The development of internet café business also connected to the needs of getting the latest information and could be done anywhere.

Internet café becoming one of many ways to access information from time to time, a condition that create competition in having more customer and becoming challenges to it?s owner. The facility that fulfill the needs of comfort and privacy is one of the criteria that an internet café must have.

The imbalance between what must be done to secure with the efforts to give more facility is becoming the X factor of criminal problems that occurs in the internet cafe business. The use of Situational Crime Prevention by Ronald V Clarke with his opportunity reducing techniques, to be expected could analyze what has not been done in the terms of security efforts to overcome criminal event, and also included suggestion to improve or adding more value to secure the business."

"Lembaga Kebudayaan Rakyat atau kerap disingkat Lekra adalah wadah untuk mempertahankan eksistensi kebudayaan Indonesia. Selain juga berusaha menyampaikan pesan-pesan politik, seperti kerakyatan dan kemanusiaan melalui karya-karya yang ditelurkan oleh para senimannya. Lekra memang memiliki kedekatan ideologis dengan PKI, yaitu sama-sama memperjuangkan rakyat miskin. Walau begitu, Lekra menolak untuk "dimerahkan" oleh PKI. Meletusnya peristiwa G30S, membuat Lekra dituduh sebagai organisasi masyarakat yang berdiri di bawah PKI. Selanjutnya Lekra turut diberangus oleh Orde Baru dengan alasan mengancam stabilitas keamanan nasional. Karya-karya berlabelkan Lekra diberi stigma komunis oleh penguasa pada masa itu. Tidak cukup di situ, penguasa melalui pemerintah memusnahkan data dan sejarah Lekra untuk selanjutnya disenyapkan dari ruang sejarah politik Indonesia.supaya tidak bisa dipelajari oleh generasi berikutnya.Dalam kajian kriminologi, stigmatisasi menjadi salah satu hal penting yang dipelajari. Arti dari stigmatisasi itu sendiri adalah stigma atau citra yang dilekatkan pada seseorang atau sekelompok orang. Dan, stigmatisasi adalah salah satu bentuk dari aksi kekerasan atau violence. Dalam studi ini, Penulis menggunakan teori yang ditelurkan oleh Louis Althusser dalam rangka membangun kekuasaan melalui peran hakiki negara yang bersifat represif (repressive state apparatus/RSA) dan ideologis (ideological state apparatus/ISA). Selanjutnya, Althusser menempatkan media sebagai media ideologis yang artinya selalu memiliki dan menjalankan ideologi tertentu. Dan, melalui medialah ideologi bisa memiliki eksistensi material. Dengan begitu, bukanlah hal yang aneh bila media dilihat sebagai aparatus ideologi. Disinilah ISA kemudian menyusun sebuah kerangka legitimasi yang akan mengabsahkan tindakan represif tersebut, sehingga masyarakat tidak akan melawan. Dengan begitu, dalam analisa ini, negara bisa dilihat sebagai institusi yang tidak netral dan penuh dengan konsentrasi kekuatan, karena ia berusaha melakukan penciptaan pemaknaan yang sesuai dengan keinginannya. Misalnya, manipulasi media massa, yaitu pengaturan berita di Angkatan Bersenjata dan Berita Yudha adalah salah satunya. Dengan begitu, negara yang dibangun atas kekuasaan yang ada padanya adalah wujud dominasi politik atas masyarakat. Selanjutnya, tindakan penguasa memberikan stigma komunis melalui media kepada Lekra adalah bentuk tindak kekerasan atau state violence.

---

Lembaga Kebudayaan Rakyat (The Movement of People"s Art and Culture) or commonly abbreviated as LEKRA was believed to be founded to maintain the existence of the Indonesian culture apart from its purpose to deliver any political messages like peoples and humanitarian issues " through the works of its artist members. LEKRA has a close ideology connection with PKI both of which had the spirit to fight for the rights of common people. However, even they shared similar perspective, LEKRA refused to be made "red" by PKI. The G30S incident brought LEKRA to the accusation of being a community organization stands under the PKI flag. This follows the consequences of banning by the government for reason that LEKRA might be a possible threat to the national security. Any works produced by LEKRA membersthen was stigmatized as "communist product" by the government. The government even demolished all data and history of LEKRA and deleted its existence in the political history of the nation in order not to learned by the following generations.

In the study criminology, stigmatization has become one of important substance to study. The meaning of the stigmatization itself is a stigma or an image which is put or created against any individual or some people of the same group. In this study, the writer will bring forward the Louis Althusser"s theory of building a power using the repressive state apparatus (RSA) and ideological state apparatus (ISA). Furthermore, Althusser further put media as ideological media which means always posses and implement certain ideology. And, through media any ideology can have the material existence. Consequently, media will always be seen as an ideological apparatus. ISA has formed a legitimate frame which it used to legalize any repressive action against the people so that they would not be in any position to fight back. With this analysis, a state can be seen as an un-neutral institution and full with power concentration because it hows its efforts to do any "meaning creation" which is in accordance with its purpose. Ideological state apparatus through its mass-media manipulation efforts, which is news management in their Angkatan Bersenjata Daily and Berita Yudha daily, was one of the above mentioned efforts. Meaning, a state has a function to maintain its repression against its people. This study tries to further see that any action of communist stigmatization by the government upon LEKRA members was indeed a representation of a state violence."

"Transnational cyber crime adalah masalah serius yang dihadapi pemerintah Indonesia pada era digital ini. Indonesia menduduki ranking teratas dalam peringkat kejahatan cyber dunia, terutama untuk kejahatan kartu kredit dan hacking. Hal ini menjadi citra buruk bagi Indonesia di mata dunia. Akibatnya Indonesia sulit masuk ke dalam komunitas digital internasional. Beberapa kali Indonesia diblokir dari e-commerce antar negara. Bila hal ini terus terjadi dikhawatirkan posisi Indonesia akan semakin tidak kompetitif dalam perekonomian dunia. Ironisnya Indonesia adalah salah satu negara di dunia yang justru belum memiliki piranti hukum untuk mengatasi masalah cyber crime. Rancangan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang rencananya akan menjadi cyber law Indonesia, tidak kunjung selesai dibahas di parlemen dan pemerintah. Selama ini Indonesia masih menggunakan perangkat hukum konvensional yang jelas sangat tidak memadai untuk berhadapan dengan kejahatan cyber yang bersifat maya dan transnasional. Tesis ini berusaha melihat mengapa pemerintah Indonesia sulit mengkonstruksikan hukum transnational cyber crime pada periode 2003-2006 Untuk membahas tesis ini akan dilihat bagaimana proses konstruksi kesepahaman antar subjek akan menciptakan suatu urgensi mengenai keberadaan hukum cyber di Indonesia. Ada empat variabel yang akan digunakan, yaitu: identitas, tujuan, etika, dan instrumen kerja sama (domestik dan internasional). Penelitian ini menemukan bahwa: (1) pemerintah Indonesia ternyata tidak memiliki kejelasan identitas dalam dunia teknologi informasi; (2) kebijakan teknologi informasi pemerintah selama ini sangat inkonsisten; (3) pemerintah Indonesia belum memiliki etika cyber yang kuat; (4) kerja sama domestik dan internasional belum mampu mengkonstruksikan kesepahaman akan urgensi cyber law bagi pemerintah Indonesia. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kesulitan pemerintah Indonesia mengkonstruksikan hukum transnational cybercrime adalah disebabkan oleh keempat faktor ini.

---

Transnational cyber crime is a serious matter that is faced by Indonesian government in this digital era. Indonesia is positioning the highest rank on cyber crime in the world, especially on the carding and hacking. This is become a bad image for Indonesia. As the result it is hard for Indonesia to enter international digital community. Indonesia has been blocked several times from the ecommerce between countries. If this problem happening continuously, it is afraid that Indonesia position on world economy will become less competitive.

Ironically, Indonesia is one among the countries that doesn?t have cyber law until right now. The Information and Electronic Transaction Draft Bill, which should become Indonesian cyber law, hasn?t finished being reviewed in the parliament and the government. All this time Indonesia is still using the conventional law that obviously very inadequate to meet the challenge for virtual and transnational cyber crime. This thesis tries to see why Indonesia government hard to construct transnational cyber law for the period of 2003-2006.

To asses that, it will be studied how the inter-subjective understanding process will create urgency about cyber law in Indonesia. There will be four variables to be used, there are: identity, purpose, ethics, and instrument of cooperation (domestic and international).

This thesis has found that: (1) Indonesia government has an identity gap in the world of information technology (IT); (2) the existing government IT policy all this time has been very inconsistent; (3) Indonesian government doesn?t have strong cyber ethics; (4) the domestic and international cooperation still cannot construct the understanding about the urgency of cyber law. There for it can be concluded that Indonesian government difficulty on constructing transnational cyber law is caused by these for factors."

"Tdk bisa di copy"

"Tindak pidana korupsi yang terjadi di tanah air ini, membuat tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, yang pada modus operandinya tindak pidana korupsi dilakukan secara kompleksitas dengan mengikutsertakan pihak ketiga didalamnya. Melihat pada kenyataannya terhadap apa yang telah ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi itu maka diperlukannya suatu upaya-upaya yang luar biasa dalam hal penanggulangan serta pemberantasan terhadap tindak pidana korupsi. Dengan ini pemerintah melakukan tindakan "general deterrence" dalam hal legalisasi pada bentuk tindakan perampasan aset terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam melakukan upaya pengembalian aset Negara yang dicuri atas tindak pidana korupsi. Penelitian ditujukan kepada substansi hukum yang khususnya peraturan perundang-undangan terkait dengan tindakan perampasan aset, dengan dilanjutkan pada struktural hukum yang akan membahas tentang mekanisme perampasan aset terhadap subjek hukum dan sebagai tujuan akhir adalah kultur hukum yang memiliki konklusi terhadap penegakan hukum dalam mekanisme perampasan aset terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi terhadap pihak ketiga yang terkait. Penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif, dengan hasil penelitian menyarankan untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang akan disahkan dan dinyatakan memiliki kekuatan hukum yang tetap untuk dapat menerapkan mekanisme perampasan aset dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi; memberikan perluasan di dalam mekanisme perampasan aset terhadap pihak ketiga; memberikan definisi yang jelas terhadap pihak ketiga sehingga secara kedudukan hukum dan secara hak dan tanggungjawabnya dalam mekanisme peradilan pidana memiliki penafsiran yang sama dan dapat lebih memberikan perlindungan terhadap pihak ketiga dalam penyelesaian perkara pidana secara umum maupun secara khusus.

---

Corruption that occurred in this homeland, to make not only negatively impacts the state but has been a violation of the rights of social and economic community at large, that the modus operandi of corruption carried out by involving a third party complexities therein. Seeing the reality of what has been caused by criminal acts of corruption that it needed an effort extraordinary in terms of prevention and eradication of corruption. With the government taking action "general deterrence" in terms of legalization in the form of asset seizure action against the perpetrators of corruption in making efforts to return assets stolen by the State for a crime of corruption. Research addressed to a particular legal substance of legislation related to the act of expropriation of assets, to continue in the law which will discuss the structural mechanism of expropriation of assets of the legal subject and as the final goal is a legal culture that has a conclusion of law enforcement in the mechanism of expropriation of assets against efforts for the eradication of corruption against the third party concerned. This study was qualitative descriptive method, with results suggesting to form legislation that has been validated and declared to have legal force to implement the mechanism of expropriation of assets in an effort to eradicate corruption, provide expansion in the mechanism of expropriation of assets againstthird parties; provide a clear definition of a third party so that the legal position and the rights and responsibilities in the criminal justice mechanisms have the same interpretation and can better provide protection against a third party in settlement of criminal cases generally and specifically."

"ABSTRAKIndonesia masuk ke dalam salah satu negara yang paling sering menerimakejahatan penipuan. Salah satu jenis penipuan tersebut adalah penipuan Go-Pay. Teoriaktivitas rutin dapat digunakan untuk mengetahui mengapa kejahatan ini dapat terjadiberdasarkan data sekudner yang telah dikumpulkan. Hasil tulisan ini menemukan bahwaadanya atribut-atribut yang mendorong terjadinya kejahatan. Pendekatan situationaldigunakan untuk melakukan pencegahan kejahatan berdasarkan analisis teori aktivitasrutin yang telah dilakukan sebelumnya.

---

ABSTRACTIndonesia is one of the countries that often being scam victim. One kind of the scam isGo-Pay scam. Routine activity theory can be used to identify and analyze why thiscrime can exist based on data that has been collected. While based on the data andtheory there is some special attribute on this crime that gives inventives for this crime.Situational crime prevention can be used to prevent the crime for happening based onthe analysis of Routine Activity before."