Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sustainability of System of Rice Intensication (SRI) requires rural institution role. The study was conducted in Karawang and uses institutional economics approach and logit regression. The analysis shows potential problems of SRI related with principal-agent/institutional relation and economics transaction costs. Strengthening the activities within farmer groups will reduce economics transaction costs in beginning of application. Farmer will choose "bagi hasil/revenue sharing" as land management cooperation with moderate risks and transaction costs. Monitoring and incentive mechanism will reduce problems of adverse selection and moral hazard. Some factors which determine the sustainability of SRI are production, principal position, off farm work and ex ante transaction costs.

---

Keberlanjutan penerapan metode System of Rice Intensication (SRI) membutuhkan peran kelembagaan perdesaan. Studi dilakukan di Kabupaten Karawang dan menggunakan pendekatan kelembagaan ekonomi dan regresi logit. Hasil analisis menunjukkan potensi problem metode SRI terkait hubungan kelembagaan principal-agent dan biaya transaksi ekonomi. Penguatan kinerja kelembagaan perdesaan melalui kegiatan bersama dalam kelompok tani mengurangi biaya transaksi ekonomi pada awal aplikasi SRI. Pilihan kerja sama pengelolaan lahan pola bagi hasil banyak dipilih terkait risiko dan biaya transaksi yang moderat. Potensi masalah berupa moral hazard dan adverse selection dapat dikurangi dengan pemantauan dan mekanisme insentif. Faktor determinan keberlanjutan penerapan metode SRI adalah peningkatan produksi padi, posisi sebagai pemilik lahan, pekerjaan di luar usaha tani, dan biaya transaksi sebelum pelaksanaan."

"This study examines the impacts of fiscal capacity on the acceleration of poverty alleviation through a dynamic simultaneous equations model using empirical data of 23 provinces and conducting historical simulation. The increasing of fiscal capacity from local taxes and tax-revenue sharing have signicant impact on poverty reduction, particularly in agricultural household, which has the largest share in number of poor in Indonesia indicated by larger decline of agricultural headcount index than industrial and trade headcount index. However, the increasing of General Allocator Fund/Dana Alokasi Umum (DAU) has negative impact on agricultural headcount index. The policy implication is to increase revenue from taxation by local governments as the impact is more effective in accelerating poverty reduction.AbstrakStudi ini menganalisis dampak kapasitas fiskal dalam mempercepat pengentasan kemiskinan di Indonesia melalui jalur pertumbuhan pro-poor melalui model persamaan simultan dinamis atas data empiris 23 provinsi dan simulasi historis. Peningkatan kapasitas fiskal dari pajak daerah dan bagi hasil pajak berdampak paling besar dalam menurunkan kemiskinan terutama di rumah tangga pertanian yang mendominasi jumlah penduduk miskin di Indonesia di mana headcount index pertanian turun lebih besar dibandingkan headcount index industri dan perdagangan. Sebaliknya, peningkatan Dana Alokasi Umum (DAU) berdampak negatif pada kemiskinan pertanian. Implikasinya adalah pemerintah daerah perlu meningkatkan penerimaan dari perpajakan karena dampaknya lebih efektif mempercepat pengentasan kemiskinan."

"This study aims to evaluate the feasibility of biogas project in Suntenjaya Village, Bandung and identify factors that affect revenues, environment and wider economic benefit of the project, using benefit cost analysis, multiple regression, and descriptive analysis. The results show that biogas project is feasible to be developed. Variables that significantly influence on the biogas project are total amount of poultry's waste, total amount of water, and labor. Economic impact of biogas from employment is 1.96%. Furthermore, fuel cost savings of biogas is IDR1,406,160. Environmental impact shows that mostly of cow farmer agree that biogas development project give positive impacts to environment.

---

Studi ini bertujuan mengevaluasi kelayakan dari usaha biogas di Desa Suntenjaya, Bandung dan mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi usaha pengembangan biogas, serta mengidentifikasi dampak ekonomi dan lingkungan dari keberadaan usaha biogas. Metode yang digunakan adalah analisis keuangan, analisis biaya manfaat, model regresi berganda, dan analisis deskriptif. Evaluasi kelayakan proyek menunjukkan usaha peternakan sapi perah dengan pengembangan biogas adalah layak. Faktor-faktor yang memengaruhi usaha pengembangan biogas ialah jumlah kotoran sapi, jumlah air yang digunakan, dan jumlah tenaga kerja. Dampak ekonomi dari pengembangan biogas, yaitu penyerapan tenaga kerja sebesar 1,96% dan penghematan biaya bahan bakar yang dihemat sebesar Rp1.406.160 per tahun. Dampak lingkungan menunjukkan peternak setuju bahwa biogas memberikan dampak positif terhadap lingkungan."

"This research analyzes the impacts of raw material export restriction on firm performance: value-added, labor, and productivity growth, as well as firm survival ability in the rattan-based final good industry in the 1995-2004 period, which are distinguished based on firm size. This study uses probit method for the survival model, and the Ordinary Least Square (OLS) for the growth model. Data obtained from Medium and Large Scale Industries Statistics (ISIC 33131 and 33212). The result shows that export restriction can improve survival ability of the medium and large-sized firm, and have a positive impact on value-added and labor growth of the medium-sized firm.

---

Studi ini membahas pengaruh dari kebijakan larangan ekspor bahan baku terhadap kinerja perusahaan: pertumbuhan nilai tambah, tenaga kerja, dan produktivitas, serta kemampuan bertahan perusahaan barang jadi rotan di dalam industri pada periode 1995-2004, yang dibedakan berdasarkan ukuran perusahaan. Studi ini menggunakan metode probit untuk model kemampuan bertahan perusahaan dan Ordinary Least Square (OLS) untuk model pertumbuhan. Data diperoleh dari Statistik Industri Besar dan Sedang (ISIC 33131 dan 33212). Hasil studi menunjukkan bahwa kebijakan larangan ekspor bahan baku rotan mampu meningkatkan kemampuan bertahan perusahaan sedang maupun perusahaan besar, serta juga akan berdampak positif terhadap pertumbuhan tenaga kerja dan nilai tambah perusahaan sedang."

"AbstractIndonesia has been still experiencing regional economic disparity problems, including in labour productivity. This study employs dynamic panel approach to analyze convergence and to identify determinants of regional labour productivity during the period of 1987-2011. The System Generalized Method of Moments (Sys-GMM) estimation results show that regional convergence process occurs with speed of convergence of 0.06518 per year. Physical capital stock, human capital stock, total trade, and real wage give positive impacts. Therefore, government should prioritize in overcoming labour productivity disparity in Eastern Indonesia in which are more unequal than in Western Indonesia where interventions should be greater for provinces with lower labour productivity.AbstrakIndonesia masih mengalami masalah terkait dengan disparitas perekonomian regional, termasuk dalam hal produktivitas tenaga kerja. Studi ini menggunakan pendekatan panel dinamis untuk menganalisis konvergensi dan mengidentikasi determinan produktivitas tenaga kerja regional selama periode 1987-2011. Model estimasi System Generalized Method of Moments (Sys-GMM) menunjukkan bahwa proses konvergensi regional terjadi dengan kecepatan konvergensi 0,06518 per tahun. Stok modal fisik, stok modal manusia, total perdagangan, dan upah riil ditemukan memberikan pengaruh positif. Pemerintah harus lebih memprioritaskan untuk mengatasi masalah disparitas produktivitas tenaga kerja di Kawasan Timur Indonesia (KTI) yang lebih timpang dibandingkan Kawasan Barat Indonesia (KBI) di mana intervensi harus lebih fokus terhadap provinsi-provinsi dengan tingkat produktivitas tenaga kerja yang lebih rendah."

"AbstractHaving data sample in 1987, 1995, and 2008, this research aims to analyze the impact of trade liberalization on technical efficiency of Indonesian manufacturing firms since deregulation in the 1980s. In addition, the research also analyzes the impact of other efficiency determinants coming from firm characteristics and market structure. Technical inefficiency score is estimated by using stochastic production frontier model, whereas the impact of efficiency determinants is analyzed by using Ordinary Least Squared model (OLS). For each year observed, liberalization has different impacts on technical efficiency. However, as liberalization continues, it has facilitated firms to produce towards their full technical efficient production-level.AbstrakDengan mengambil sampel tahun 1987, 1995, dan 2008, studi ini dilakukan untuk menganalisis dampak liberalisasi perdagangan terhadap efisiensi teknis perusahaan dalam industri manufaktur Indonesia sejak deregulasi pada tahun 1980-an. Selain itu, dianalisis pula pengaruh faktor determinan efisiensi lainnya yang berasal dari karakteristik internal perusahaan dan struktur industri. Nilai inefisiensi teknis diestimasi dengan model stochastic production frontier, sedangkan analisis pengaruh faktor determinan efisiensi teknis menggunakan model Ordinary Least Squared (OLS). Hasil studi menunjukkan bahwa liberalisasi perdagangan memiliki dampak berbeda terhadap efisiensi teknis pada setiap tahun yang diamati. Namun, liberalisasi akhirnya dapat memfasilitasi perusahaan dalam meningkatkan performanya, melalui peningkatan nilai efisiensi teknis."

"In the Indonesia democracy, the multiparty system is used as one of the canal to aggregate the public aspirations. This mechanism is supported by Law No. 25/1999 about fiscal decentralization and a series of related regulations. It is also supported by direct election for regional head (Pilkada). As such, the winning political parties may influence the local government budget allocation which finally transform into the economic growth.This study estimates the influence of party politic concentration on the local economic growth. The data used is the local government election of 2004 and 2009 from 55 regions (cities). The concentration of political power in regional legislatives is measured by using Herfindahl Hirschman Index (HHI). The results of analysis confirm that the more concentrated political power in the regional legislative results lower economic growth.

---

Dalam dinamika demokrasi Indonesia, mekanisme multipartai merupakan salah satu cara untuk mengatur aspirasi. Mekanisme ini didukung Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 mengenai desentralisasi fiskal dan dinamika perubahannya. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) langsung pun turut mendukung mekanisme demokrasi di daerah. Partai politik pemenang pilkada akan memengaruhi pola alokasi anggaran daerah yang akhirnya bisa berdampak pada efektivitas pengeluaran pemerintah.Studi ini mengestimasi seberapa besar pengaruh konsentrasi partai di daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah. Analisis menggunakan data 55 kabupaten/kota tahun 2004 dan 2009. Konsentrasi partai politik di dalam parlemen di daerah diukur dari proporsi anggota dewan dari masing-masing partai politik menggunakan Herfindahl Hirschman Index (HHI). Data tahun 2004 dan 2009 mengonfirmasi bahwa semakin terkonsentrasinya anggota dewan pada satu partai politik tertentu, maka semakin rendah pertumbuhan ekonomi daerah tersebut."

"AbstractTo control supply and demand rice and increase income to farmer, Government assigned a rice purchasing policy. This study apply 2SLS model with time series data 1971--2009 to simulate and forecast the impact of rice purchasing policy on farmer welfare. The responses of rice real price at farmers' level towards the changes of real price of government purchases and rice production is elastic in the long term. Demand of rice is signicantly in uenced by the price of rice, population, and demand for rice at t-1. The increasing of rice purchasing price (HPP) on grain at 9.54% and 15% lead to an increasing of farmer's surplus IDR163,512,308,700 and IDR257,292,128,790.AbstrakGuna mengontrol keseimbangan konsumsi beras dengan produksi padi dan meningkatkan pendapatan petani, pemerintah Indonesia menetapkan kebijakan Harga Pembelian Padi (HPP). Studi ini melihat dampak kebijakan HPP terhadap kesejahteraan petani dilakukan melalui simulasi peramalan dengan Two Stage Least Squares (2SLS) data time series periode 1971--2009. Secara ekonomi, respons harga riil gabah petani terhadap perubahan HPP dan produksi padi bersifat elastis dalam jangka panjang. Permintaan beras dipengaruhi harga beras, jumlah penduduk, dan permintaan beras t-1. Simulasi peramalan terhadap peningkatan HPP gabah 9,54% dan 15% menyebabkan surplus petani meningkat masing-masing Rp163.512.308.700,- dan Rp257.292.128.790,-."

"The intergovernmental transfer system currently applied in Indonesia is intended to prevent the intervention of political powers. However, there are indications of political determinants behind central government transfers to sub-national governments. In order to prove the existence of these political factors, this research utilizes empirical panel data models of Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Dekonsentrasi and Tugas Pembantuan using political variables. Results show that while there are no signicant political variables in the DAU and Dana Dekonsentrasi models, there is a political determinant behind the amount of Dana Tugas Pembantuan, where a higher seat share for the Golkar party representing a province in the national parliament will entitle the province to a relatively higher share of the Dana Tugas Pembantuan.

---

Sistem transfer antarpemerintah di Indonesia dibuat dengan tujuan mencegah campur tangan politik terhadap sistem transfer pemerintah. Namun begitu, terdapat indikasi keberadaan determinan politik dalam menentukan transfer pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah. Untuk membuktikan keberadaan faktor-faktor politik tersebut, digunakan model data panel yang berusaha menunjukkan determinan politik pada Dana Alokasi Umum (DAU) serta Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Hasil studi menemukan bahwa tidak ada campur tangan politik dalam menentukan transfer DAU dan Dana Dekonsentrasi, namun ditemukan determinan politik pada Dana Tugas Pembantuan, di mana provinsi yang memiliki proporsi kursi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Partai Golkar yang lebih tinggi mendapatkan Dana Tugas Pembantuan yang lebih besar."

"This study aims to explain the effect of socio-demographic variables i.e. sex, wage, employment status, and marital status on commuting in Jabodetabek. The result of binary logistic regression using Sakernas 2012 shows that male are more likely to commute than female. Male in formal sector have the highest probability to commute while by marital status, unmarried male have the highest probability to commute. The level of wage is positively related with the probability to commute although at certain level of wage, an increase in wage increases probability to commute among male lower than probability to commute among female.

---

Studi ini bertujuan untuk melihat pengaruh variabel sosio-demografis yaitu jenis kelamin, upah, status kerja, dan status kawin terhadap peluang mobilitas ulang-alik di Jabodetabek. Hasil regresi logit biner menggunakan data Sakernas 2012 menunjukkan bahwa laki-laki lebih cenderung untuk ulang-alik dibandingkan dengan perempuan. Peluang ulang-alik paling tinggi menurut status kerja adalah pada pekerja laki-laki di sektor formal dan menurut status kawin adalah pada pekerja laki-laki belum kawin. Ditemukan hubungan positif antara kenaikan tingkat upah dengan ulang-alik walaupun pada tingkat tertentu, kenaikan peluang ulang-alik untuk laki-laki akibat kenaikan tingkat upah lebih kecil dibandingkan kenaikan peluang ulang-alik untuk perempuan."