Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"AbstractIndonesia Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA) is the first bilateral economic agreement for Indonesia. IJEPA is expected to increase Indonesia manufacture industry competition because the establishment of USDFS and MIDEC. Post IJEPA, Price-cost margins (PCM) fluctuated. PCM has been generally used as a competition indicator, because PCM related to average profit of an industry. This study uses panel data of large and small industry within 2004-2012 periods. This study conclude that IJEPA able to make PCM of manufacture industry fall through efficiency of input factors use, the cost of materials price downfall, and economies of scale in certain industries.AbstrakIndonesia Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA) merupakan perjanjian kerja sama ekonomi bilateral yang pertama untuk Indonesia. IJEPA diharapkan mampu meningkatkan kompetisi industri manufaktur karena disepakatinya fasilitas khusus untuk peningkatan kapasitas dan daya saing industri manufaktur, yaitu USDFS dan MIDEC. Setelah IJEPA, Price-cost Margins (PCM) Indonesia berfluktuasi. PCM digunakan sebagai indikator persaingan, dikarenakan berhubungan dengan keuntungan rata-rata di sebuah industri. Studi ini menggunakan data panel industri besar dan sedang periode 2004-2012. Dari studi ini disimpulkan bahwa IJEPA mampu menurunkan PCM industri manufaktur Indonesia dengan efisiensi faktor input produksi, penurunan biaya bahan baku industri, dan pencapaian skala ekonomi pada industri tertentu."

"AbstractThis study is conducted to develop a model that can be used to estimate the VAT revenue potential, tax gaps, and the impact of policy changes using the Input-Output Table. The amount of VAT revenue projection generated by this model is close to the VAT revenue realisation. The result of this study shows that the VAT compliance rate is only around 53%. Improving VAT compliance rate would generate a higher impact on VAT revenue as compared with raising the VAT rate. On the other hand, removing all VAT exemptions, besides increasing the administrative burden, it could also reduce VAT revenue from certain economic sectors, even though it will reduce economic distortions and avoid the need for special VAT treatment.AbstrakStudi ini dimaksudkan untuk menyusun sebuah model yang dapat digunakan dalam penghitungan potensi dan kesenjangan penerimaan (tax gap) PPN, dan mengestimasi dampak perubahan kebijakan terhadap penerimaan PPN dengan menggunakan Tabel Input-Output (Tabel I-O). Model ini menghasilkan estimasi penerimaan PPN untuk tahun 2013 yang mendekati nilai realisasi penerimaan aktual. Hasil studi menunjukkan tingkat kepatuhan pemenuhan kewajiban PPN di Indonesia hanya sekitar 53%. Peningkatan kepatuhan akan memberikan dampak yang lebih tinggi terhadap penerimaan dibandingkan menaikkan tarif PPN. Sebaliknya, penghapusan seluruh fasilitas PPN (Dibebaskan PPN, Tidak Dipungut PPN, dan PPN Tidak Dikenakan), selain dapat meningkatkan beban administrasi, untuk sektor tertentu justru dapat menurunkan penerimaan PPN, walaupun hal ini akan mengurangi distorsi ekonomi dan menghindari kebutuhan akan perlakuan khusus."

"AbstractThe implication of ASEAN Economic Community (AEC) in 2015 is free mobilization of goods, services, labours, and capital among the member countries. This encourages Indonesia to strengthen its commitments on the construction service sector. This study aims to map Indonesia's commitments in the construction service sector under the ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS) with Hoekman Index and investigates the impacts on the macroeconomic and sector performances. The GTAP model analysis shows that Indonesia does not gain from the service liberalization, there is only slight increase of macroeconomic and sector performance. A 50% or full liberalization cause few increase on the real GDP. Positive impact of liberalization is only seen in the construction sector itself.AbstrakImplikasi terbentuknya Masyarakat Ekonomi ASEAN tahun 2015 adalah kawasan ASEAN akan menjadi suatu kawasan bebas mobilisasi barang, jasa, investasi, tenaga kerja, dan arus modal. Kondisi ini mendorong peningkatan komitmen Indonesia, salah satunya di sektor jasa konstruksi. Studi ini bertujuan memetakan posisi komitmen sektor jasa konstruksi Indonesia di AFAS berdasarkan indeks Hoekman dan menganalisis dampak peningkatan komitmen tersebut. Hasil analisis GTAP menunjukkan bahwa Indonesia belum memperoleh manfaat dari adanya implementasi komitmen tersebut. Hal ini ditunjukkan dengan peningkatan yang relatif kecil terhadap indikator ekonomi makro dan sektoral Indonesia. Liberalisasi 50% maupun penuh hanya menyebabkan peningkatan PDB riil yang kecil. Dampak sektoral hanya tampak pada peningkatan di sektor konstruksi sendiri."

"Salah satu upaya pengembangan sektor keuangan adalah melalui perluasan akses keuangan. Studi ini menganalisis kaitan karakteristik masyarakat dengan akses lembaga keuangan yang dapat digunakan untuk menyusun strategi pengembangan keuangan inklusif yang tepat sasaran. Studi ini menggunakan tiga pendekatan, yaitu analisis deskriptif, analisis faktor, dan analisis jalur pada hasil kuesioner yang disebarkan ke 600 responden di seluruh Provinsi Bali. Hasil studi menunjukkan bahwa faktor yang dianggap paling penting dalam mengembangkan akses keuangan adalah kualitas terutama kecepatan transaksi. Selain itu, peningkatan kualitas individu, baik dari sisi pendidikan maupun kekayaan, mendorong peningkatan keinginan menggunakan jasa keuangan berupa layanan branchless banking.

---

Expanding nancial access is one among many ways in developing nancial sector. This study analyzed the connection of communities characteristics to the access of financial institution which can be used in establishing the accurate development strategy of financial inclusion. This study used three approaches: descriptive analysis, factorial analysis, and path analysis based on questionnaires distributed to 600 respondents across Province of Bali. The result of the study shows that the most important factor in developing financial access is quality, especially the speed of transaction. Moreover, individual quality improvement in either education or wealth stimulates the utilization of branchless banking services."

"AbstractHigh inequality rate that tend to decrease every year indicated poor area has reach growth higher than rich area or convergence income. This study aims to analyze income convergence in Sumatera Selatan province used Dynamic Panel. The result shows the existence of income convergence in Sumatera Selatan. But, this condition require six years to decrease inequality between area. Mean year schooling and capital not significantly effect income convergence. Length of street have small contribution in improving per capita income although have positive significant impact. All factor are human capital investment and physical capital investment that have impact to income convergence. It is cause require long time for six year to reach income convergence in Sumatera Selatan. Optimalization of human capital dan physic capital will faster income convergence between area in Sumatera Selatan.Keywords: Conditional Beta Convergence; Human Capital; Physical Capital AbstrakKesenjangan pendapatan antar-kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) yang cenderung besar menunjukkan tingginya ketimpangan yang terjadi. Studi ini bertujuan menganalisis konvergensi pendapatan dengan sigma convergence dan beta conditional convergence di Provinsi Sumsel pada tahun 2006-2012. Hasil analisis dengan menggunakan First Difference General Method of Moment (FD-GMM) menunjukkan terjadinya konvergensi pendapatan dan diperlukan 22 tahun untuk mengurangi setengah ketimpangan yang terjadi dengan melibatkan modal manusia dan modal fisik, yang menunjukkan lambatnya proses konvergensi tersebut di Provinsi Sumsel. Hal ini disebabkan oleh panjang jalan yang memberikan kontribusi kecil terhadap PDRB per kapita. Oleh karena itu, modal manusia dan modal fisik khususnya panjang jalan perlu dioptimalkan untuk mempercepat terjadinya konvergensi pendapatan antar-kabupaten/kota di Provinsi Sumsel."

"AbstractWest Java province's junior secondary school enrollment rate is still below the Millenium Development Goal of universal primary education by 2015. Panel data of 26 districts in West Java, Indonesia, was used to analyze the determinant factors of junior secondary school enrollment rate. The study shows that GRDP per capita and education level of the household head positively infuence junior secondary enrollment rate, in contrast poverty rate and number of child labour had negative impact. This study suggests that government should increase local revenue to enable the people to have sufficient income for attending school, especially for the poor. The government is also expected to increase the availability of schools.AbstrakCapaian Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP Provinsi Jawa Barat yang masih rendah menunjukkan belum tercapainya tujuan MDGs tahun 2015 tentang pendidikan dasar. Dengan menggunakan analisis regresi data panel 26 kabupaten/kota di Jawa Barat tahun 2007-2011, studi ini menemukan bahwa faktor yang menjadi determinan APS SMP adalah PDRB per kapita dan pendidikan orang tua. Adapun kemiskinan dan partisipasi kerja anak usia 13-15 tahun akan mengurangi partisipasi sekolah. Oleh karena itu, untuk meningkatkan partisipasi sekolah SMP, terutama anak dari keluarga miskin, selain peningkatan anggaran pendidikan untuk mendukung partisipasi sekolah (beasiswa dan ketersediaan/fasilitas sekolah), hal itu juga harus didukung dengan penurunan tingkat kemiskinan. Selain itu, peningkatan anggaran pendidikan lebih pro-masyarakat miskin dengan meningkatkan ketersediaan sekolah."

"AbstractPro-poor growth program has not been effective reducing poverty in Papua because the government does not have complete information about the spatial variation of poverty-causing factors (spatial heterogeneity). Therefore, this study will analyze poverty-causing factors using Geographically Weighted Regression (GWR) model. This study finds that the influence of the cultivated land area, use of technical irrigation, source of drinking water, and the electrical infrastructure vary spatially. In additions, multivariate K-means clusteringshows that subdistricts are spatially clustered by geographical conditions. These results imply that poverty alleviation interventions should be dierent for different areas.AbstrakProgram pro-poor growth (program pembangunan ekonomi yang berpihak kepada penduduk miskin) belum efektif mengurangi kemiskinan di Papua karena pemerintah tidak memiliki informasi lengkap mengenai faktor-faktor yang menyebabkan kemiskinan menurut variasi wilayah (spatial heterogeneity). Oleh karena itu, studi ini akan menganalisis faktor-faktor tersebut dengan menggunakan model Geographically Weighted Regression (GWR). Studi ini menemukan pengaruh luas lahan yang diusahakan, penggunaan irigasi teknis, sumber air minum, dan listrik terhadap kemiskinan bervariasi secara spasial. Sementara itu, multivariate K-means clustering menunjukkan kecamatan mengelompok menurut kondisi geografis. Ini menyiratkan bahwa intervensi pengentasan kemiskinan seharusnya berbeda untuk wilayah berbeda."

"Fiscal decentralization can create eficiency and effectiveness to promote growth and change in economic structures as well as to reduce inequalities amongst regions. This study intends to find out whether the fiscal decentralization policies during 2001-2010 contribute to the shift of economic sectors and inequality rates amongst districts/municipalities in the Province of Central Sulawesi. By using econometrics of panel data, the study found that fiscal decentralization supports a shift in the economic sector where the role of primary sector gradually decreased and the secondary and tertiary sector tend to be increased since the implementation of regional autonomy. As a result, the fiscal decentralization creates an economic change in Central Sulawesi, while at the same time, can inevitably generates higher economic inequality amongst regencies/municipalities in the region.

---

Desentralisasi skal dapat menciptakan esiensi dan efektivitas untuk mendorong pertumbuhan dan perubahan struktur ekonomi, serta mengurangi ketimpangan antardaerah. Studi ini ingin mengetahui pengaruh kebijakan desentralisasi fiskal terhadap pergeseran sektor dan ketimpangan antarkabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah. Dengan menggunakan metode ekonometrika melalui persamaan data panel pada periode tahun 2001-2010, studi ini menemukan bahwa kebijakan desentralisasi fiskal dapat mendorong pergeseran sektor, di mana peranan sektor primer kecenderungannya makin menurun, sehingga berakibat pada peningkatan peranan sektor sekunder dan tersier selama pelaksanaan otonomi daerah, dengan demikian kebijakan desentralisasi fiskal dapat menciptakan perubahan struktur ekonomi di Sulawesi Tengah. Kebijakan desentralisasi fiskal mendorong terjadinya peningkatan ketimpangan antara kabupaten/kota di Sulawesi Tengah selama periode studi."

"AbstractThis paper aims to analyze the effect of poverty on migration by using the IFLS 2000 and 2007 data. The results of binary and multinomial logistic regressions on all adults, adults in urban areas, and adults in rural areas show that the poor are less likely to migrate than the non-poorexcept for the case of urban to urban migration, where the poor are more likely to migrate than the non-poor. The results for other economic characteristics such as total value of assets and land ownership for farming consistently show that better economic conditions lower the probability to migrate.AbstrakStudi ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kemiskinan terhadap migrasi dengan menggunakan sampel individu 15 tahun ke atas dari data Survei Aspek Kehidupan Rumah Tangga Indonesia (SAKERTI) tahun 2000 dan 2007. Hasil regresi logistik biner dan multinomial menunjukkan bahwa untuk semua individu, baik individu di perkotaan maupun di perdesaan, peluang orang miskin untuk bermigrasi lebih kecil daripada yang tidak miskin. Namun, untuk individu di perkotaan, ditemukan bahwa peluang orang miskin untuk bermigrasi dari perkotaan ke perkotaan lebih besar dibanding yang tidak miskin. Hasil regresi untuk karakteristik ekonomi lainnya seperti total nilai aset dan kepemilikan lahan pertanian menunjukkan bahwa kondisi ekonomi yang lebih baik menurunkan probabilitas bermigrasi."

"AbstractAbstractThis research identified and analyzed school participation of children in Indonesia from 7 to 15 years old. Using data collected by Survey Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) in 2012, probit model estimates that there are more probabilities in boys rather that girls to leave their education. As well as living environtment supported, citizen have more well educated children than villagers. Elementary schools had been highly needed to full school supply so that out-of-school-children level will drop as low as possible. But an increase in junior high school supplied will not turned out as it applied on elementary schools.AbstrakStudi ini mengidentifikasi dan menganalisis karakteristik partisipasi sekolah anak-anak di Indonesia pada jenjang usia 7 sampai 15 tahun. Dengan menggunakan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) tahun 2012, hasil estimasi model probit menunjukkan bahwa anak laki-laki di Indonesia memiliki peluang lebih besar menjadi out-of-school children (oosc). Begitu pula dengan peluang anak-anak yang tinggal di pedesaan, yang lebih besar menjadi oosc dibandingkan dengan anak-anak yang tinggal di perkotaan. Ketersediaan sekolah sangat diperlukan pada tingkat sekolah dasar untuk mengurangi oosc. Namun, pada tingkat sekolah menengah pertama penambahan jumlah sekolah tampaknya bukanlah pilihan tepat."