Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"The main subject of this research is to identify how the government policy is in implementing the Law No. of 2004 concerning Local Government in local government direct election (Pilkada). What the impact of local government direct election regarding the responsibility and the depose of the head of local government (kepala daerah) is; and how the future prospect relatiop between the head of local government and local parliament (DPRD) in performing the local administration as a result of the local election is.

The secondary source as the collected data is the main source in this research, collected through library research, which is supported by primary source that being fetched through interview with several respondents under purposive sampling. ln addition, all the collected data has been analyzed quantitatively. The outcome of this research is that the direct election of local govemment (pilkada) is the new paradigm of local govemment election in Indonesian history, and the government has already implemented the Law No. 32 of 2004 through law and regulation and socialized the election in order to succeed the local government election that will be started in 1 June 2005.

The impact of this election is that the head of local government only present annual final report to local parliament. Moreover, the head of local government should provide the local government administration progressive report to central government and inform this report to public. The direct impact of these tinal and progressive reports as well as the information to public is without any sanction that could depose the head of local government. The head of local government only can be ousted before the period because of violating the law.

The procedure of depose the head of local government due to the breach of law, may come from public because of the crisis concerning the leadership of the head of local government may also extend from local parliament because of the violation of the vow. Furthermore, the deposing may approach from president due to the allegation of conducting corruption, coup d'etat and terrorism.

The local government direct election (Pilkada) will provide the bright future for the performance of government administration.

The new issue found in this research is that although it is possible under Indonesian regulation, however the fact is that it is difficult for an individual to enter the local election as a personal candidate."

"Penelitian ini menggali bagaimana sepasang kandidat menggunakan pendekatan branding dalam kontestasi pilkada. Perumusan dan penerapan political branding Jokowi-Ahok, pemenang Pilkada DKI Jakarta 2012, menjadi sentral tulisan ini. Melalui wawancara mendalam dengan pihak yang terlibat dalam penerapan konsep ini, ditemukan bahwa kemampuan membaca konteks sosial, politik, historis menjadi dasar political branding Jokowi-Ahok, khususnya dalam menentukan positioning, political brand dan media komunikasi yang sesuai. Berdasarkan analisis tadi, merek politik pun dibuat bertumpu pada kekuatan figur pasangan guna meraih simpati publik, dibantu dengan wacana politik, cara kampanye, dan baju kotak-kotak. Hasil penelitian ini memperlihatkan bagaimana branding diterapkan pada konteks politik untuk menggalang partisipasi di tengah situasi politik yang semakin tersekularisasi.

---

This research studies how a pair of candidates adopts branding approach to win a local election. Jokowi-Ahok’s political branding, the winning pair of the 2012 Jakarta Gubernatorial Election becomes the central of this paper. In depth interviews with their branding expertise were conducted, and it is found that the proficiency in understanding social, political, and historical context became the foundation of Jokowi-Ahok’s political branding, including positioning, political brand, and media used for communicating the brand. Their political brand was then made to rely most on their figures, yet political ideas, campaign maneuvers and checkers shirt also play a part. The result of this research shows how branding approach is applied in political context to gain political participation in the more secularized politics."

"Kedaulatan rakyat, demokrasi, dan pemilihan umum (pemilu) merupakan hal yang terkait satu dengan yang lain. Pemilu menjadi cara yang dipilih untuk menciptakan wakil-wakil rakyat yang dapat merepresentasikan keinginan dan kebutuhan rakyat. Di Indonesia, pemilu dilangsungkan untuk memilih anggota legislatif dan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden. Calon Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia harus memenuhi persyaratan untuk terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia. Persyaratan tersebut adalah syarat suara mayoritas mutlak dan syarat persebaran suara. Kedua syarat tersebut diatur dalam Pasal 6A ayat (3) UUD 1945. Pada pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, syarat persebaran suara tidak diberlakukan. Hal ini karena hanya terdapat dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Padahal, kehadiran syarat persebaran suara adalah untuk mengakomodasi keberagaman antar daerah di Indonesia. Keberagaman atau perbedaan tersebut terutama dalam hal jumlah penduduk. Hadirnya syarat persebaran suara juga menjadikan daerah sebagai objek sehingga kelak daerah dapat memberikan legitimasinya kepada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden tersebut. Ketidakberlakuan syarat persebaran suara akan membawa berbagai dampak baik dari sisi pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden maupun dari sisi daerah. Dampak yang mungkin timbul diantaranya adalah perolehan suara yang terpusat di daerah-daerah tertentu, muncul konsep minority of directors vs. majority of directed, kampanye yang berfokus pada daerah tertentu, dan pengesampingan makna demokrasi.

---

People’s sovereignty, democracy, and election are connected to each other. Election happens to be the method that is chosen to generate people’s representatives who can represent people’s wishes and needs. In Indonesia, election is held to choose the member of legislature and President and Vice President. The presidential candidates must fulfill the requirements to be elected as President and Vice President of Indonesia. The requirements are the majority requirements votes absolute and distribution requirement votes. Both of these requirements are regulated in Article 6A of the Act of 1945. On the presidential election in 2014, the distribution requirement was not implemented, because there were two pairs of President and Vice President Candidates. As a matter of fact, the existence of the distribution requirement votes is beneficial to accommodate the diversity among regions in Indonesia, particularly in terms of population. The existence of distribution requirement votes also makes the region becomes the object. As a result, the region can provide the legitimacy to the Presidential Candidates. Non-enforcement of distribution requirement votes will impact the Presidential candidates and the region itself. The possible impacts that will come out because of the non-enforcement of absolute distribution requirement are the ballot will be focused in certain regions, the concept of minority if directors vs. majority of directed will be appear, the campaign will be focused on certain regions, and the meaning of democracy will be neglected."

"Dewasa ini suasana di tanah air diwarnai antara lain oleh kesibukan menyongsong pesta demokrasi yakni penyelenggaraan pemilu 2009, baik pemilihan Calon Anggota Legislatif (Caleg), maupun pemilihan Presiden, wakil Presiden. Semua pihak yang terlibat sudah menunjukkan persiapan dan langkah awal yang konkrit, tidak lagi sembunyi-sembunyi dan malu-malu. Uraian berikut mencoba membaca situasi sekaligus membayangkan apa yang bakal terjadi, dari perspektif tertentu kiat Ken Arok dengan mentransformasikannya pada hal-hal yang relefan untuk saat ini."

"Sebagaimana sudah dimaklumi, Pemilu 1997 mendatang memiliki makna yang penting karena pada Pemilu kali ini berlangsung dalam suasana berakhirnya Pelita VI dan memasuki Pelita VII yang merupakan tahap lanjutan setelah lima tahun "tinggal landas" dalam Pembangunan Jangka Panjang II (PJP II) di masa Orde Bam ini. PJP II dianggap telah memberikan berbagai hasil positif, terutama pada skala pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, Pemilu dalam masa Orde Bam ini telah berlangsung secara teratur setiap lima tahun sekali. Kemajuan-kemajuan itu ikut meningkatkan tuntutan-tuntutan masyarakat pada berbagai bidang kehidupan, di samping melebarnya kesenjangan sosial akibat dampak negatif dari pembangunan itu. Perkembangan-perkembangan negatif itu tidak dapat dihindarkan akan mempengamhi persepsi masyarakat yang negatif terhadap pembangunan. "

"Masalah kualitas lembaga tertinggi negara (MPR) dan pelaksanaan pemilihan umum kembali digugat. Letjen (purnawirawan) Sayidiman Suryohadiprojo, dalam salah satu seminar di Jakarta tanggal 14 Oktober 1995 mengatakan bahwa kualitas MPR sangat ditentukan oleh mutu pimpinan dan para anggota lembaga tertinggi negara itu sendiri. Selain mengusulkan agar MPR sekurang-kurangnya bersidang dua kali dalam lima tahun, Sayidiman juga mengharapkan agar diupayakan pemilihan umum yang sebaik-baiknya sehingga menghasilkan pimpinan dan para anggota MPR yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai wakil rakyat. Apa yang dikemukakan mantan gubemur Lemhannas itu tampaknya juga dirasakan oleh banyak kalangan di' negara kita, yaitu tentang perlunya memperbaiki praktek pemilihan umum. Tentu tidak hanya untuk meningkatkan kualitas MPR, DPR dan DPRD, tetapi juga guna meningkatkan kualitas demokrasi politik di republik ini."