Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 50 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Gde Dharma Gita Diyaksa
Abstrak :
ABSTRAK
Menjelang Pemilihan Umum Presiden Indonesia tahun 2014 ramai pemberitaan dengan isu kejahatan, pelanggaran hukum, kecurangan, atau bentuk tindakan lain yang tidak sesuai dengan nilai-nilai moral masyarakat yang dilakukan oleh kandidat calon Presiden, calon Wakil Presiden, atau pendukungnya. Dari sejumlah pemberitaan media massa dengan isu tersebut, peneliti menetapkan pemberitaan Metro TV dan TV One sebagai subjek dalam penelitian ini. Adapun metode yang digunakan adalah analisis framing. Metode tersebut digunakan untuk mengetahui makna dibalik tayangan berita Metro TV dan TV One pada periode 1 Mei 2014 sampai dengan 6 Mei 2014, 1 Juni 2014 sampai dengan 4 Juni 2014, dan 1 Juli 2014 sampai dengan 8 Juli 2014. Hasilnya, peneliti melihat fenomena ini sebagai suatu bentuk kejahatan tersembunyi. Terdapat hubungan yang tidak setara dan konstruksi yang bersifat merugikan yang terkandung dalam makna pemberitan Metro TV dan TV One. Disisi lain juga terdapat pemaksaan makna dan simbol yang mengganggu otonomi pihak lain.
ABSTRACT
Ahead of 2014 Indonesian‟s Presidential Election news are crowded with the issue of crime, lawlessness, fraud, or any other action that is incompatible with the moral values of society by Presidential candidates, candidate for Vice President, or their enthusiasts. Based from a number of news on mass media regarding these issue, researcher establishes Metro TV and TV One news as a subject in this study. The method used is framing analysis. This method used to determine the meaning behind the news shows on Metro TV and TV One between the period of May 1st, 2014 until May 6th, 2014, June 1st, 2014 until June 4th, 2014, and July 1st, 2014 until July 8th, 2014. As a result, the researcher sees this phenomenon as a form of hidden crime. There are unequal relations and constructions that are detrimentals within the meaning of Metro TV and TV One news. On the other hand there is also an imposition of meanings and symbols that interfere with the autonomy of others. ;
2016
S65235
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ahmad
Abstrak :
Skripsi ini membahas fenomena presidentialized party yang terjadi di Indonesia pasca adanya perubahan landasan konstitusional yakni amandemen UUD 1945. Dalam amandemen tersebut, Indonesia mulai mempertegas sistem presidensialismenya dengan melaksanakan pemilihan umum secara langsung presiden dan wakil presiden. Mekanisme ini mendorong partai politik untuk memilih kandidat yang paling populer sekalipun ia merupakan outsider partai. Hal ini memiliki resiko yakni partai atau ketua umumnya selaku principal akan kesulitan mengontrol dan mengendalikan agent atau outsider yang mereka usung. Presidensialisme setidaknya merubah perilaku partai politik dalam hal penominasian nominating , pemilihan electing , dan pemerintahan governing. Melalui metode kualitatif dan tipe penelitian eksplanatif, penelitian ini mengangkat studi kasus perilaku Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDI-P dalam pencalonan Joko Widodo sebagai Calon Presiden Republik Indonesia di Pemilu 2014. Dengan mengombinasikan model presidentialized party Samuels-Shugart 2010 dan Kawamura 2013 sebagai teori utama, ditambah dengan perspektif dari Poguntke-Webb 2005, skripsi ini menghasilkan beberapa temuan. Pertama, PDI-P walaupun tetap didominasi peran Megawati Soekarnoputri dalam keputusan partai, namun memanfaatkan popularitas sosok outsider, Joko Widodo, untuk memenangkan Pemilu 2014. Kedua, dalam kasus PDI-P ini, relasi principal-agent cukup unik karena principalnya hanya Megawati seorang mengingat peran sentralnya dalam partai. Adapun untuk agent terdapat dua pihak yaitu pertama para pengurus partai yang tunduk dengan Megawati, dan sejak Pemilu 2014, muncul agent kedua yaitu Joko Widodo yang mendapat mandat untuk mengelola eksekutif. Ketiga, terdapat beberapa dinamika konflik internal yang didominasi antar agent yang berbeda kepentingan. Keempat, Megawati selaku principal cukup kesulitan memegang/mengontrol agentnya yaitu Jokowi sehingga Megawati kerap mengingatkan dengan istilah ldquo;petugas partai';. Penelitian ini menyimpulkan bahwa PDI-P mengalami presidensialisasi walaupun tetap memiliki karakter personalized party. ......This thesis discusses the phenomenon of presidentialized party that occurred in Indonesia after the change of constitutional basis namely amendment of UUD 1945. In the amendment, Indonesia began to emphasize its presidential system by conducting direct election of president and vice president. This mechanism encourages the political party to choose the most popular candidate even though he she is a party outsider. It has a risk that the party or the general chairperson as 'principal' will have difficulty controlling the 'agent' or outsider that they have nominated. Presidentialism at least changes the behavior of political parties in terms of nominating, electing, and governing. Through the qualitative method and explanative research type, this research raises the case study of the Indonesian Democratic Party of Struggle PDI P behavior in the nomination of Joko Widodo as the Presidential Candidate of the Republic of Indonesia in the 2014 Election. By combining Samuels Shugart 39 s model of presidentialized party 2010 and Kawamura 2013 as the main theory, coupled with the perspective of Poguntke Webb 2005 , this research produced several findings. First, PDI P, although it was still dominated by Megawati Soekarnoputri role in the party 39 s decision, but exploited the popularity of outsider figure, Joko Widodo, to win the 2014 Election. Second, in the case of PDI P, the principal agent relation is unique because its principal is Megawati only, remembering her central role in the party. As for the agents, there are two parties, first, the party administrators who obedient to Megawati, and since the 2014 election, came the second agent namely Joko Widodo who got the mandate to manage the executive. Third, there are several internal conflict dynamics dominated by conflict between different interests of agents. Fourth, Megawati as principal was having difficulty in controlling her agent, Jokowi, so Megawati was often reminded him with the term party officer . This study concludes that PDI P was presidentialized although it still had a personalized party character.
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2017
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2004
324.602 UND
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Abstrak :
Di dalam pemilu, salah satu kategori pemilih yang mempunyai pengaruh besar terhadap kehidupan demokrasi di masa kini dan mendatang adalah pemilih pemula. Namun layaknya pemilih pemula, mereka selalu dianggap tidak memiliki pengalaman voting. Pendidikan politik yang masih rendah di kalangan pemilih pemula adalah sumber masalah yang cukup signifikan dalam proses pemilu. Beberapa waktu yang lalu, masyarakat DKI Jakarta telah melangsungkan pemilu untuk menentukan Gubernur dan Wakil Gubernur yang baru. Berdasarkan hasil rekapitulasi surat suara, Kota Administrasi Jakarta Timur merupakan wilayah dengan angka golput dan surat suara tidak sah yang tertinggi. Berdasarkan penyebaran kuesioner yang dilakukan di wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur, para pemilih pemula yang didominasi pelajar SMA belum mengerti mengenai prosedur pencoblosan, dan merasa sosialisasi yang selama ini dilakukan KPU kurang menarik sehingga diperlukan sebuah media alternatif baru dalam sosialisasinya. Pembuatan aplikasi simulasi menggunakan teknologi 3D Animation dirasa dapat membantu memecahkan masalah tersebut. Penggunaan teknologi 3D Animation ditambah dengan implementasi teknik collison detect-ion untuk menambah unsur realistis dari simulasi dan implementasi teknik biped-character rigging dalam video animasi diharapkan dapat memberikan kesan yang impresif, menarik minat, serta mudah dipahami dalam penggunaannya. Pembuatan aplikasi ini menggunakan metode pengumpulan data yang terdiri atas observasi, wawancara, kuesioner, studi pustaka dan studi literatur, sedangkan untuk metode perancangan aplikasi menggunakan IMSDD (Interactive Multimedia System Design and Development) yang terdiri dari empat tahapan, yaitu system requirement, design consideration, implementation, dan evaluation.
MULTI 1:1 (2015)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Abstrak :
Indonesia is turning its phase from transition towards democratization through general elections since 1999. After three legislative election in 1999, 2004, and 2009, the country still shows its difficulties in realizing its democratic consolidation ...
POL 5:2 (2014)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Saepudin
Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh keterlibatan jawara TTKKDH dalam setiap pemilihan kepala daerah di Banten. Pada pemilihan gubernur Banten tahun 2017, TTKKDH mendeklarasikan dukungan kepada pasangan Wahidin Halim-Andika Hazrumy. Dukungan tersebut mengindikasikan adanya daya tawar TTKKDH dalam pemilihan kepala daerah. Hal ini bisa dimengerti karena TTKKDH adalah organisasi jawara yang mengakar dan tersebar luas di masyarakat Banten. Teori yang digunakan untuk menganalisis dan menjawab permasalahan penelitian ini adalah teori status dan peran dari Linton dan Merton. Teori elit dan kekuasaan yang dikemukakan oleh Pareto, Lipset, Solari, Miriam Budiardjo, Andrain, dan Weber. Teori budaya politik dari Almond dan Verba. Terakhir yaitu teori modal sosial dari Putnam, Bourdieau, dan Fukuyama. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Sedangkan teknik analisa yang digunakan adalah deskriptif-analitis. Penelitian ini menggunakan dua metode pengumpulan data, yaitu wawancara mendalam dengan narasumber yang mempunyai pemahaman tentang kasus penelitian dan penelusuran studi literatur berupa buku, penelitian terdahulu maupun berita cetak atau online. Temuan di lapangan menunjukkan peran jawara TTKKDH dalam mendukung Wahidin Halim-Andika Hazrumy diantaranya sebagai: pemberi dukungan, fasilitator dan pengaman kegiatan, pemuka pendapat, dan tim sukses dan pelobi. Selain itu keterlibatan jawara TTKKDH karena didorong oleh beberapa faktor yaitu persepsi normatif-primordial, melestarikan seni budaya dan trah jawara, faktor historis, modal sosial jaringan, faktor keanggotaan dan pertalekan, faktor pragmatis, dan dualisme TTKKDH dalam pilkada Banten. Implikasi teoritis menunjukkan bahwa teori peran dan status Linton, jawara TTKKDH tidak hanya berperan mengajarkan bela diri aliran Cimande tetapi perannya meluas dalam keterlibatan politik. Keterlibatan mereka didukung karena mempunyai fasilitas-fasilitas peran role facilities berupa peguron yang terstruktur dan tersebar dari tingkat pusat sampai daerah. Selain itu jawara TTKKDH mempunyai hubungan yang luas dengan berbagai kalangan baik pejabat maupun masyarakat biasa yang disebut dengan perangkat peran role set Merton atau modal sosial menurut Putnam, Bourdieau, dan Fukuyama. Dengan modal sosial tersebut memberikan signifikansi pentingnya dukungan TTKKDH untuk diperebutkan. Selain itu sumber kekuasaan jawara TTKKDH tidak hanya tradisional-patrimonialisme tetapi adanya legitimasi dari organisasi. Budaya politik untuk elit TTKKDH berbentuk partisipan, sedangkan anggotanya secara umum budaya politik subyek.
ABSTRACT
This research is motivated by involvement TTKKDH jawara in the Banten local election. In the 2017 Banten gubernatorial election, TTKKDH declare the support of the couple Wahidin Halim Andika Hazrumy. This support indicates the bargaining power of TTKKDH in the local election. This is understandable because TTKKDH is a jawara organization that is rooted and widespread in Banten society. The theory used to analyze and answer the problems of this research is status and role theory of Linton and Merton. The theory of elite and power proposed by Pareto, Lipset, Solari, Miriam Budardjo, Andrain, and Weber. The theory of political culture of Almond and Verba. The last is the theory of social capital by Putnam, Bourdieau, and Fukuyama. This type of research uses a qualitative approach. While the analytical technique using descriptive analytical. This study uses two methods of data collection, namely in depth interviews with resource persons who have an understanding of the case research and search of literature studies in the form of books, previous research and print or online news. The research findings show the role of TTKKDH jawara in supporting Wahidin Halim Andika Hazrumy such as supporters, facilitators and event safekeeping, opinion leaders, and lobbying and successful teams. Besides, the involvement of TTKKDH jawara is motivated by several factors, namely normative primordial perception, preserving cultural arts and jawara breeds, the historical factors, the social capital of network, the factors of membership and pertalekan, the pragmatic factors, and dualism TTKKDH in Banten local election. Theoretical implications indicate that Linton 39 s role and status theory, the TTKKDH jawara not only plays a role in teaching Cimande martial arts but its role extends in political engagement. Their involvement is supported because it has role facilities in the form of structured peguron and spread from central to local level. In addition TTKKDH jawara have a wide relationship with various circles both officials and ordinary people called the role of sets from Merton or social capital by Putnam, Bourdieau, and Fukuyama. With such social capital give significance of the importance of TTKKDH support for grabs in Banten local election. In addition, the source of power of the TTKKDH jawara is not only traditional patrimonialism but the legitimacy of the organization. The political culture for the elite TTKKDH takes the form of participants, while members are generally the political culture of subject.
2018
T51150
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Sumarno
Bandung: Harakatuna Publishing, 2006
324 SUM d
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
cover
cover
Abstrak :
Tujuan penelitian ini adalah menemukan karakteristik sengketa pemilukada di Indonesia dengan menggunakan metode studi kasus terhadap putusan-putusan MK sejak tahun 2008 sampai 2013. Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik pelanggaran sengketa pemilukada adalah terstruktur, sistematis, masif, administratif dan substantif. Berdasarkan penelitian terhadap putusan- putusan tersebut, dapat diketahui bahwa pelanggaran tidak hanya dilakukan oleh pasangan calon peserta pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah, melainkan juga penyelenggara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah
JK 11(1-4)2014
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 >>