Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai penerapan ketentuan izin pemeriksaan pejabat terhadap tersangka yang merupakan caleg incumbent dalam tindak pidana pemilu. Ketentuan izin pemeriksaan tersebut diperlukan dalam hal ingin dilakukannya tindakan kepolisian terhadap anggota MPR, DPR, DPD dan DPRD sebagaimana diatur dalam UU No. 22 Tahun 2003. Persoalannya tindak pidana pemilu merupakan tindak pidana khusus yang jangka waktu penyelesaiannya menurut UU No. 10 Tahun 2008 lebih singkat dibandingkan dengan tindak pidana lainnya. Penelitian hukum yang dilakukan adalah penelitian normatif, dengan metode pengolahan data yang bersifat kualitatif. Berdasarkan penelitian yang dilakukan disarankan agar sebaiknya ketentuan izin pemeriksaan tidak diterapkan dalam penyelesaian tindak pidana pemilu, sehingga pelanggaran pidana pemilu yang melibatkan caleg incumbent dapat segera diselesaikan.

---

This thesis discusses the implementation of the regulation concerning permission to investigate an incumbent legislative candidate who is accused of general election crime. A law regulating such examination permit is required in order to enable the police to take measures towards members of the People’s Consultative Assembly (MPR), the House of Representatives (DPR), Regional Representative Council (DPD), and the Regional House of Representatives (DPRD), as stipulated in Law No.22 Year 2003. The problem is that general election crime falls within the category of special crimes, which according to Law No.10 Year 2008 must be resolved faster than other crimes.

The study was carried out through normative research with qualitative data processing. Based on the result of this study, it is recommended that the regulation regarding the examination permit should not be implemented in resolving a general election crime so that the general election crimes involving incumbent legislative candidates can be resolved immediately."

"Skripsi ini membahas strategi anggota legislatif perempuan dalam mengawal ketentuan kuota perempuan di pembahasan RUU Pemilu 2012. Untuk membahas hal tersebut, skripsi ini meggunakan metode kualitatif dengan instrumen wawancara mendalam dan studi dokumen untuk pengumpulan data. Skripsi ini berasumsi bahwa anggota legislatif perempuan bisa dilihat dari 3 aspek, yakni KPP RI, anggota legislatif perempuan di fraksi, dan anggota legislatif perempuan di panitia pembahasan. Temuan penelitian yang diperoleh adalah melalui KPP RI, anggota legislatif perempuan melakukan strategi diskusi internal, audiensi dengan Pansus, audiensi dengan fraksi-fraksi, dan lobi dengan pimpinan partai. Melalui partai politik, anggota legislatif perempuan memperkuat jaringan dengan Divisi Pemberdayaan Perempuan di partai masing-masing, sambil menguatkan lobi kepada pimpinan partai. Anggota legislatif perempuan yang masuk di panitia pembahasan juga melakukan beberapa strategi, diantaranya mempengaruhi secara langsung pembahasan dengan melemparkan usulan dan melakukan perdebatan, juga melakukan lobi di sela-sela rapat dengan fraksi-fraksi lain. Melalui serangkaian strategi tersebut, anggota legislatif perempuan berhasil mempertahankan ketentuan mengenai kuota perempuan dan menambahkan bagian penjelasan dari pasal 56 di UU Pemilu No. 8 Tahun 2012.

---

This research is explaining how the strategy of women MPs to keep the quota regulation in General Election Law revision process on 2012. Using qualitative methods, this research use in-depth interview, as well as, document study to collect the data. The assumption built in this research is that the women MPs can be seen from three aspects, which is KPP RI, women MPs in political party, and women MPs in revision committee.

This research found that from KPP RI, women MPs make an internal discussion, make an audience with the revision committee, and lobbying the head of political parties. Women MPs in the political party are strenghtening coordination with Woman Empowernment Division, as well as, strenghtening lobby to the head of their each political party. Women MPs in the revision committee are directly influencing the process through debates, and lobbying other MPs to supporting the idea of quota. With those explained strategies, women MPs success to keep the regulation of woman quota in General Election Law Number 8 Year 2012."

"On laws and practice of election in the constitutional system of Indonesia."

"Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis persinggungan antara UU PPTPPU dan UU Pemilu dalam konteks pendanaan kampanye Pemilu, membandingkan pengaturan pencucian uang dalam UU PPTPPU dan UU Pemilu, serta merekomendasikan pengaturan ideal penanganan pencucian uang dalam konteks pendanaan kampanye Pemilu kedepan. Persinggungan antara UU PPTPPU dan UU Pemilu mengenai ketentuan arangan menerima uang hasil tindak pidana telah menimbulkan permasalahan hukum yakni undang-undang mana yang seharusnya diterapkan, sehubungan keduanya adalah undang-undang khusus, lebih jauh hal ini juga akan menimbulkan perbedaan pengaturan pada masing-masing undang-undang, seperti halnya tidak dilibatkannya PPATK terhadap penanganan pencucian uang yang telah bertransformasi menjadi tindak pidana Pemilu di bawah rezim UU Pemilu. Permasalahan berlanjut dengan tidak diaturnya larangan pemberian sumbangan dana kampanye Pemilu yang berasal dari hasil tindak pidana dalam UU Pemilu, hal demikian menunjukkan ketidakkonsistenan pembentuk undang-undang dalam mengadopsi konsepsi pencucian uang ke dalam UU Pemilu. Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan asas lex spesialis sistematis undang-undang yang diterapkan adalah UU Pemilu, dalam UU Pemilu tidak diatur ketentuan pencucian uang aktif, hanya diatur mengenai pencucian uang pasif, sementara dalam UU PPTPPU mengatur keduanya, ke depan perlu dirumuskan ketentuan pencucian uang aktif dalam UU Pemilu.."

"Tesis ini mengkaji dan membahas topik fenomena Peran Fraksi-Fraksi DPR RI Periode Periode 2014 ndash;2019 dalam Perumusan Ambang Batas Parlemen dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Topik ini berangkat dari adanya upaya pembubaran fraksi DPR RI oleh Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi GNPK karena keberadaan fraksi dinilai banyak berperan di dalam pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPR dan dinilai bertentangan dengan UUD 1945. Sehubungan dengan itu, penelitian ini memfokuskan pada salah satu pelaksanaan fungsi DPR, yaitu fungsi legislasi dalam perumusan ambang batas parlemen dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Hal ini diangkat karena di Indonesia, ambang batas parlemen parliamentary threshold/PT merupakan salah satu isu krusial yang cukup alot dibahas. Fraksi DPR RI, yang merupakan kepanjangan tangan partai politik, memegang peran penting dalam perumusan ambang batas parlemen tersebut. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori elite dan teori oligarki. Sementara, penelitian ini dianalisis dari perspektif Ilmu Politik dengan pendekatan rancangan penelitian kualitatif, yaitu jenis penelitian kualitatif, dengan strategi penelitian studi kasus, dan teknik pengumpulan datanya melalui studi dokumen dan wawancara. Sementara, teknis analisis data dilakukan berdasarkan hasil studi dokumen dan wawancara yang digunakan untuk memperdalam analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran fraksi-fraksi DPR RI dalam perumusan ambang batas parlemen dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, kuat dan mendominasi. Hal ini sebagaimana terlihat, baik dari aspek penentuan substansi kebijakan maupun aspek pengambilan keputusan. Implikasi teoritis menunjukkan bahwa teori elite Pareto, Mosca, Mills, dan Keller ; dan teori oligarki Michels dalam penelitian ini terbukti dan terkonfirmasi.

---

This thesis examines and discusses the topic of the Role of Factions of the DPR RI of 2014 ndash 2019 Period in the Formulation of Parliamentary Thresholds in Law Number 7 of 2017 on General Election. This topic is based on the effort to dissolve factions of the DPR RI by the National Movement for Corruption Eradication GNPK because while its existence is considered to play a significant role in the implementation of the functions, duties and authority of the DPR RI, its existence is also considered to be contradictory to the 1945 Constitution. With those considerations in mind, this research focused on the implementation of one function of the DPR RI, namely its function on legislation in the formulation of parliamentary threshold in Law Number 7 Year 2017 on General Election. This topic was raised because in Indonesia, the parliamentary threshold PT is one of the crucial issues intensely discussed. Factions of the DPR RI, as they are the extension of political parties, plays an important role in the formulation of parliamentary threshold. The theory used in this research is elite theory, oligarchy theory. Meanwhile, this research is analyzed from the perspective of Political Science with qualitative research design approach, that is qualitative research type, with case study research strategy, and data collection technique through document study and interview. Meanwhile, technical data analysis is conducted based on the results of document studies and interviews used to deepen the analysis. The results showed that the role of factions of the DPR in the formulation of parliamentary threshold in Law Number 7 of 2017 on General Election, was strong and dominating. This is as seen, both from the aspect of determining the substance of policy and decision making aspects. Theoretical implications show that elite theory Pareto, Mosca, Mills, and Keller and Michels rsquo oligarchy theory in this research is proven and confirmed."