Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas sejarah sampai lahirnya kewenangan lembaga peradilan untuk menyelesaikan sengketa dalam penyelenggeraan pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah, mulai dari konsep Nomokrasi dan Demokrasi, Pemilihan oleh DPRD dan Pilkada Langsung sampai dengan pemilu kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah. Pembahasan juga dilakukan terhadap kerangka hukum penyelesaian sengketa (hukum acara) yang dimiliki oleh Pengadilan Tata Usaha Negara dan Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan sengketa penyelenggaraan pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah. Dan yang menjadi inti dari tesis ini adalah Kepatuhan KPU dalam melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dan Mahkamah Konstitusi.

---

This thesis discusses the historical existence of the authority of Judiciary Institution to settle dispute on Local Head dan Vice Head Region Election, Comparation between the concept of Nomocracy and Democracy, between Elected by Local Parliament and Local Direct Election, between Direct Election regime and General Election regime. This thesis also discusses legal framework for Dispute Settlement Procedure (Procedural Law) under Administrative Court and Constitutional Court in Local Head Election Management. Finally, Main discussion of this thesis addresses the Compliance of Election Commission in implementing Administrative and Constitutional Court Decision."

"ABSTRAKBerdasarkan ketentuan Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945 juncto Pasal 10 Ayat (1) UUMK, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhiryang putusannya bersifat final, diantara kewenangan tersebut Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dan memutus perselisihan tentanghasil pemilihan umum, masuknya Pemilihan Umum Kepala daerah (pemilukada)sebagai rezim Pemilihan Umum (Pemilu) menjadi kosekuensi wewenang memutusperselisihan Pemilihan Umum Kepala Daerah berada di Tangah MahkamahKonstitusi, selanjutnya, ditindak lanjuti dengan penandatanganan Berita Acarapengalihan wewenang mengadili sebagaimana pelaksanaan ketentuan Pasl 236C UUNomor 12 Tahun 2008.Pada Putusan Nomor 57/PHPU.D-VI/2008 tentang perselisihan Pemilukada KabuatenBengkulu Selatan, MK manganulir Pasangan Calon menganulir ataumendiskualifikasi pasangan calon Bupati terpilih Pemilukada Kabupaten BengkuluSelatan yaitu Dirwan Mahmud. Kebohongan terhadap rakyat pemilihnya yangberusaha menyembunyikan status pernah menjadi narapidana dalam kasuspembunuhan. Tindakan Dirwan Mahmud dianggap Mahkamah Konstitusi sebagaitindakan mencederai demokrasi.Sedangkan pada putusan nomor 4/PUU-VII/2009, keberkaitan dengan putusanPemilukada Bengkulu Selatan. Dalam putusan ini semakin menguatkan arti pentingsebuah “kejujuran” dalam berdemokrasi. Mahkamah Konstitusi sangat menyadaribahwa hak dipilih dan memilih merupakan hak asasi sebagai warga negara, namunperlindungan terhadap kejahatan dan ketidak jujuran dalam berdemokrasi menjadiperhatian mahkamah supaya rakyat sebagai pemilih tidak salah pilih dalam memilihpemimpinnya. Oleh karena itu, walaupun mantan narapidana dibolehkan ikutmenjadi calon kepala daerah, namun calon kepala daerah yang pernah menjadinarapidana harus mengumumkan bahwa dirinya pernah dipenjara, dengan sayarat diatelah minimal 5 tahun habis menjalankan hukuman tersebut

---

ABSTRACTBased on Article 24 C paragraph 1 of the 1945 Constitution in conjunction withArticle 10 paragraph 1 of the Constitutional Court Act, the Constitutional Court hasthe authority to adjudicate cases at the first and the last level with final verdicts.Their authorities include doing judicial review and deciding disputes concerning onthe general election results. The presence of regional election in the regime ofelection adds the authority of the Court so it should resolve the disputes concerningon the regional election results. It, then, is followed by the signing of the report ofadjudicating authority transfer as an implication of Article 236C Act No. 12/2008.In the verdict No. 57/PHPU.D/VI/2008 on the South Bengkulu district electiondispute, the Constitutional Court annulled the elected regent candidate DirwanMahmud. His attempts to lie the constituents by hiding his past as a convict in amurder case was considered by the Court as an act of damaging the democracy.Furthermore, the verdict No. 4/PUU-VII/2009 has a relation to the case of SouthBengkulu. This verdict strengthens the significance of "honesty" in democracy. TheConstitutional Court is aware that the rights to vote and to be voted are citizen’sbasic rights. However, the Court gives proper attention to the protection againstimmorality and dishonesty in democracy so that the people as voters do not choosethe wrong leaders. Therefore, though the ex-inmates are allowed to participate as acandidate of the regional head, but the candidates who had been prisoners have toannounce that he had been imprisoned, with a requsite that he have served in at least5 years of the sentence."

"ABSTRAKPemilihan Umum sebagai sarana pelaksana kedaulatan rakyat telah diatur sedemikian rupa oleh pembuat undang-undang. Disamping mengatur tentang bagaimana Pemilihan Umum itu diselenggarakan, pembuat undang-undang juga membuat peraturan khusus yang melarang sejumlah perbuatan curang dengan ancaman pidana beserta proses penyelesaianya yang disebut sebagai tindak Pidana Pemilu. Penelitian ini dibuat untuk mengkaji salah satu proses penyelesaian tindak pidana Pemilihan Umum yaitu terkait upaya hukum banding sebagai upaya hukum terakhir dalam tindak pidana Pemilihan Umum yang dihubungkan dengan permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan bebas. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pengumpulan data melalui studi lapangan, yakni melalui wawancara langsung dengan Hakim Tinggi dan Jaksa Penuntut Umum khusus perkara tindak pidana Pemilihan Umum, serta studi kepustakaan dengan membaca dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa walaupun tidak diatur jelas oleh Undang-Undang Pemilihan Umum, terkait putusan bebas yang dikecualikan untuk dapat dimintakan banding tetap berlaku sebagai salah satu syarat suatu permintaan banding dapat diterima, dengan pertimbangan bahwa pengecualian tersebut merupakan bentuk perlindungan hak terdakwa yang dijamin oleh undang-undang.

---

ABSTRAKGeneral Election as the implementation of citizen rsquo s sovereignty has been regulated by the legislators. Besides regulating the mechanism of General Election, the legislator also established a peculiar regulation which prohibit corrupt act with penal punishment as Electoral Offences along with its settlement procedures. This research was made to examine one of the Electoral Offences settlement procedures about appeal against the District Court Decision as the last legal action, by analyzing its association with the appeal mechanism by Public Prosecutor on acquittal. This research conducted by collecting data through field data studies by interviewing the Public Prosecutor and High Court Judges for Electoral Offences, and also by observing and reading literary to find the concept, theories, or opinions about the subject matter. The result of this research indicated that acquittal on Electoral Offences still excluded from the decision that could be appeal, by considering Criminal Code Procedures regulation about the right of the defendant."

"Tesis ini dilatarbelakangi perkembangan Lembaga MPR sebelum dan sesudah perubahan UUD 1945 yang mempengaruhi sistem ketatanegaraan di Indonesia sekaligus berdampak pada Produk hukum yang dikeluarkan oleh MPR dalam hal pengangkatan Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Permasalahan pertama pada Tesis ini Bagaimana pengangkatan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Sebelum dan Sesudah perubahan UUD NRI 1945, kedua Bagaimana Konsekuensi yuridis apabila mengeluarkan Ketetapan MPR yang bersifat beschikking tentang Pengangkatan Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Bahwasanya Sebelum perubahan Kedaulatan berada ditangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Presiden mandataris MPR, Pasal 6 ayat (2) UUD 1945 sebelum perubahan yakni memilih dan mengangkat Presiden dan Wakil Presiden kewenangan MPR dalam hal pengangkatan Presiden dan Wakil Presiden terpilih terdapat Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat tentang Pengangkatan Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Sesudah perubahan Undang-Undang Dasar 1945 pelaksanaan kedaulatan rakyat dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar, Pasal 6 A Presiden/Wakil Presiden dipilih oleh rakyat secara langsung. Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya memiliki hubungan yang terbatas terhadap Presiden. Kedua, Ketetapan MPR Nomor: I/MPR/2003 memberikan eksistensi Ketetapan MPR yang masih berlaku. Ketetapan MPR dimasa mendatang hanya bersifat beschikking. Lembaga MPR merupakan Lembaga negara statis namun MPR akan terlihat keberadaannya jika menghasilkan produk-produk untuk menjalankan kewenangannya. Ketetapan MPR tentang Pelantikan Presiden dan wakil Presiden merupakan ketetapan individual konkret dan sekali selesai einmahlig, dimana MPR hanya sekedar mendeklarasi, tidak mengubah pemilihan Presiden dan Wakil Presiden oleh Rakyat, tetapi sekedar menetapkan hasil pemilihan tersebut untuk penetapan atas status Presiden untuk menjalankan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden terpilih.

---

This thesis was motivated by the development of the MPR before and after the amendments to the 1945 Constitution which affected the constitutional system in Indonesia as well as had an impact on the legal products issued by the MPR in terms of the appointment of the elected President and Vice President. The first problem in this thesis is how to appoint the elected president and vice president before and after the amendment of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, the second, what are the juridical consequences of issuing beschikking MPR decrees on the appointment of the elected President and Vice President. That before the change, the sovereignty was in the hands of the people, and was carried out entirely by the People's Consultative Assembly. The President mandates the MPR, Article 6 paragraph (2) of the 1945 Constitution before the amendment, namely electing and appointing the President and Vice President, the authority of the MPR in terms of the appointment of the elected President and Vice President, there is a Decree of the People's Consultative Assembly on the Appointment of the elected President and Vice President. After amendments to the 1945 Constitution, the exercise of people's sovereignty is carried out according to the Constitution, Article 6 A The President / Vice President is directly elected by the people. The People's Consultative Assembly has only limited relations with the President. Second, the MPR Decree Number: I / MPR / 2003 provides the existence of the MPR Decree which is still valid. Future MPR decisions are only beschikking. The MPR institution is a static state institution but the MPR will be seen if it produces products to carry out its authority. The MPR Decree regarding the Inauguration of the President and Vice President is a concrete individual decision and once completed einmahlig, where the MPR is just a declaration, does not change the election of President and Vice President by the people, but simply determines the results of the election to determine the status of the President to run the term of office of the President and Vice President elected.

"

"Amandemen konstitusi yang berlangsung sejak tahun 1999 hingga 2022 mempertegas bahwa Negara Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial. Salah satu cara yang sering dibahas untuk meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan presidensial adalah dengan melaksanakan pemilu secara serentak dengan menerapkan ambang batas pencalonan presiden yang sekarang diatur dalam pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang memberikan syarat kepada partai politik harus mendapatkan minimal 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional untuk bisa mengusung Calon Presiden dan Wakil Presiden. Dalam praktiknya, ketentuan ini selalu mengundang kontroversi dan sudah berulang kali diuji di Mahkamah Konstitusi. Tulisan ini akan menjelaskan secara detail bagaimana pengaturan ambang batas pencalonan presiden di Indonesia. Kemudian, tulisan ini juga akan menganalisis bagaimana ambang batas pencalonan presiden menurut putusan mahkamah konstitusi tahun 2022-2023. Tulisan ini disusun menggunakan metode penelitian doktrinal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa norma ambang batas pencalonan presiden tidak diatur dalam UUD NRI Tahun 1945, konstitusi hanya mengatur ambang batas kemenangan yang tercantum pada pasal 6 ayat (3). Norma ambang batas pencalonan presiden diatur secara detail pada undang-undang yang mengatur tentang teknis pelaksanaan pemilihan umum seperti UU No.23 Tahun 2003, UU No.42 Tahun 2008, dan UU No.7 Tahun 2017. Mahkamah Konstitusi dalam putusan-putusan nya selalu menegaskan bahwa norma ambang batas pencalonan presiden merupakan kebijakan hukum terbuka dan tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Mahkamah Konstitusi menilai bahwa norma ambang batas pencalonan presiden memberikan dampak positif kepada sistem pemerintahan presidensial yang kuat.

---

The constitutional amendments that took place from 1999 to 2022 emphasized that Indonesia adheres to a presidential system of government. One way that is often discussed to increase the effectiveness of the presidential government system is to hold elections simultaneously by implementing the presidential nomination threshold which is now regulated in article 222 of Law Number 7 of 2017 concerning Elections which provides conditions for political parties to obtain a minimum of 20 percent of DPR seats. or 25 percent of valid national votes to be able to nominate candidates for President and Vice President. In practice, this provision always invites controversy and has been repeatedly tested at the Constitutional Court. This article will explain in detail how the threshold for presidential candidacy is set in Indonesia. Then, this article will also analyze the threshold for presidential candidacy according to the decision of the constitutional court in 2022- 2023. This article was prepared using doctrinal research methods. The research results show that the threshold norms for presidential candidacy are not regulated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, the constitution only regulates the victory threshold as stated in article 6 paragraph (3). The threshold norms for presidential candidacy are regulated in detail in laws that regulate the technical implementation of general elections, such as Law No. 23 of 2003, Law No. 42 of 2008, and Law No. 7 of 2017. The Constitutional Court in its decisions always emphasized that the threshold norm for presidential candidacy is an open legal policy and does not conflict with the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The Constitutional Court considered that the threshold norm for presidential candidacy had a positive impact on a strong presidential government system."