Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas tentang penanganan perkara tindak pidana Pemilu khususnya menyangkut koordinasi antara Panwaslu, Kepolisian dan Kejaksaan yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu dengan titik beratnya adalah peran kejaksaan dalam penanganan perkara tindak pidana Pemilu. Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah yuridis normatif yang ditunjang dengan pendekatan perundang-undangan dan konsep. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan selanjutnya diolah secara deduktif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam penanganan perkara tindak pidana Pemilu Legislatif 2009 yang dilakukan oleh Panwaslu, Kepolisian dan Kejaksaan adalah membuat Kesepahaman Bersama tentang Pola Penanganan Perkara Tindak Pidana Pemilu dan Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu sebagai usaha untuk mengefektifkan penanganan perkara tindak pidana Pemilu. Dalam penanganan perkara tindak pidana Pemilu, Kejaksaan yang mempunyai peran sebagai bagian dari sistem peradilan pidana terpadu dan sebagai bagian Sentra Gakkumdu mempunyai berbagai permasalahan dalam melaksanakan fungsinya. Namun yang dapat digarisbawahi dalam penanganan perkara tindak pidana Pemilu Legislatif 2009 adalah adanya reposisi peran kejaksaan sebagai upaya untuk percepatan penanganan perkara pidana dan sebagai usaha rekonstruksi Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu.

---

The thesis discusses the administration of criminal offenses associated to the General Election specifically in aspects related to the coordination between coordination of the Election Supervision Committee (Panwaslu), the National Police and the District Attorney Office as part of the Integrated Law Enforcement Center (Sentra Gakkumdu), wherein the emphasis is on the role of the district attorney office in managing election related offenses. The method used in this study is judicial normative augmented by laws and conceptual approaches. Data gathering is done through literature review then deductively processed.

This study reveals that for the purpose of managing criminal offenses committed during the 2009 Legislative Election, the Election Supervision Committee (Panwaslu), the National Police and the District Attorney Office have set up a Memorandum of Understanding on the Pattern for Managing Election Related Criminal Offenses as well as establishing the Integrated Law Enforcement Center (Sentra Gakkumdu) in the effort to effectively manage election related criminal offenses. In managing election related criminal offenses, the district attorney office in its role as part of the judiciary system and the Sentra Gakkumdu had to content with a number of obstacles to execute its function properly. Furthermore, throughout the management of election related criminal offenses committed during the 2009 Legislative Election, there was a repositioning of the district attorney office's in the effort to accelerate the management of criminal cases and in the attempt to reform the Criminal Court System."

"Penegakan hukum Pemilihan Umum didasarkan pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 yang merupakan lex specialis dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Akan tetapi, dalam peraturan tersebut terdapat ketentuan batas waktu pelaporan Tindak Pidana Pemilihan Umum yang sangat singkat. Hal tersebut mengakibatkan banyak Tindak Pidana Pemilihan Umum yang tidak diperiksa dan diadili karena dilaporkan lebih dari batas waktu pelaporan yang ditentukan. Keadaan itu menimbulkan ketidakadilan dalam masyarakat karena memungkinkan Pelaku Tindak Pidana Pemilihan Umum dapat bebas dari pertanggungjawaban pidana. Berkaitan dengan hal tersebut. Penelitian ini ditujukan untuk meninjau penerapan Prinsip Lex Specialis Derogat Legi Generali dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilihan Umum. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Data primer yang digunakan meliputi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan putusan hakim serta didukung oleh berbagai literatur seperti buku, jurnal akademik, laporan penelitian, dan artikel ilmiah lainnya, termasuk pula wawancara dengan narasumber yang ahli dalam Pemilihan Umum. Data tersebut dianalisis dengan pendekatan kualitatif dan diuraikan secara deskriptif. Kesimpulan dari penelitian ini menyatakan bahwa batas waktu pelaporan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, Undang- Undang Nomor 42 tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, merupakan ketentuan daluwarsa penuntutan karena dengan terlampaunya batas waktu tersebut kewenangan penuntut umum untuk menuntut Pelaku Tindak Pidana Pemilihan Umum menjadi hapus. Untuk menyelesaikan masalah tersebut, Penerapan prinsip Lex Specialis Derogat Legi Generali dalam penegakan hukum pada Tindak Pidana Pemilihan Umum harus disampingkan untuk mewujudkan keadilan dalam masyarakat dengan mengimplementasikan rule breaking yang digagas oleh Teori Hukum Progresif.

---

Election's Law enforcement is based on Act Number 10 Year 2008, Act Number 42 Year 2008, and Government Regulation Number 6 of 2005 which are the lex specialis of the Book of Penal Code (KUHP). However, in that regulation, there is a provision about very short time bar in statute of limitation. This resulted lots of Electoral Crimes that are not investigated and prosecuted because its offences reported over the time bar. This circumstances lead the injustice in society because it allows the Electoral offences Perpetrators can be free from criminal liability.

In this regard, this study aimed to review the application of Lex Specialis derogat Legi Generali principle's in Law Enforcement of Election Offences. This research is a normative juridical research. Primary data used include the Act, Regulation, and the judge's decision and supported by a variety of literature such as books, academic journals, research reports, and other scientific articles, including the interviews with sources who are experts in the General Election. Data were analyzed with a qualitative approach and described descriptively.

The conclusion of this study stated that the time bar for reporting election offences in Law Number 10 Year 2008, Law Number 42 of 2008, and Government Regulation Number 6 of 2005 are a statute of limitation because when time bar's over, the crime will not allowed to prosecute. To resolve this problem, application of the Lex Specialis derogat Legi Generali principles in law enforcement of election offences must be review and set aside to bring justice by implementing rule breaking that was initiated by the Progressive Legal Theory."