Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai penetapan skala prioritas dana desa di Desa Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul serta penyebab Pemerintah Desa Panggungharjo tidak mempertimbangkan tipologi kemajuan desa untuk menetapkan skala prioritas dana desa berdasarkan Permendesa Nomor 21 Tahun 2015. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist melalui teknik pengumpulan data dengan wawancara mendalam dan studi dokumen. Teori yang digunakan dalam analisis penelitian ini adalah kebijakan publik, strategic planning, dan budgeting. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penetapan skala prioritas dana desa di Desa Panggungharjo dilakukan melalui musyawarah desa. Pemerintah Desa Panggungharjo tidak mempertimbangkan tipologi kemajuan desa karena terdapat beberapa masalah terkait Permendesa Nomor 21 Tahun 2015.

---

This thesis discusses about priority scale determination of rural fund in Panggungharjo Village, Sewon District, Bantul Regency and also the reason of Panggungharjo?s local government doesn?t consider the rural progress typology to determine the priority scale of rural fund based on Minister of Rural Rule No. 21 of 2015. This research uses post-positivist approach through indepth-interview and document study as the data collecting techniques. The theories which are used to analyze in this research are public policy, strategic planning, and budgeting. The result of this research shows that priority scale determination of rural fund in Panggungharjo Village is proceeded through public discussion. Panggungharjo?s local government doesn?t consider the village progress typology to determine the priority scale of rural fund because there are some problems on Minister of Rural Rule No. 21 of 2015."

"PT SMF didirikan Pemerintah untuk mengembangkan sektor pembiayaan sekunder perumahan melalui memfasilitasi transaksi sekuritisasi KPR guna menyediakan dana jangka panjang bagi penyalur KPR khususnya perbankan, dalam rangka mengatasi kesenjangan pendanaan pembiayaan perumahan. Sekuritisasi KPR konvensional telah dilakukan oleh PT SMF sebanyak 8 (delapan) kali transaksisejak tahun 2009 hingga tahun 2015, dimana transaksi terakhir menggunakan struktur Efek Beragun Aset Surat Partisipasi (EBA-SP). PT SMF bermaksud mengembangkan sekuritisasi KPR Syariah EBA Syariah Surat Partisipasi (EBASSP)paska diterbitkannya POJK No.20 Tahun 2015. Tujuan dari karya akhir ini adalah untuk mengkaji mengenai akad-akad (akad utama dan akad pendukung) yang dapat diaplikasikan pada transaksi sekuritisasi KPR syariah ? EBAS-SP dan mengkaji langkah-langkah pemenuhan prinsip syariah EBAS-SP agar terhindar dari risiko kepatuhan syariah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui studi literatur, wawancara dan/atau diskusi dengan para ahli syariah. Hasil penelitian menunjukan bahwa, dapat dilakukan transaksi sekuritisasisyariah, pertama: EBAS-SP Ijarah pendapatan tetap dengan underlying assets KPR IMBT dan/atau KPR MMQ, kedua: EBAS-SP Mudharabah pendapatan tidak tetap dengan underlying assets KPR MMQ. Akad pendukung yang dapat digunakan pada transaksi yaitu akad al-bay' ma 'a al-wa'd bi al-syira-muwa?adah, akad al-bay? alhaqiqi,akad wakalah dan akad kafalah. Pemenuhan prinsip syariah transaksi sekuritisasi KPR syariah EBAS-SP untuk menghindari risiko kepatuhan syariah dapat dilakukan melalui pendekatan akad dan pendekatan maqasid syariah.

---

PT SMF was established by Government to develop secondary mortgage finance sector through facilitating mortgage securitization transaction to provide long term funds for mortgage lenders especially banks, in order to address the funding gap in housing finance. Conventional mortgage securitization has been performed by PT SMF amounted to 8 (eight) times transaction since year 2009 to year 2015, where

is in last transaction using Asset Backed Securities Participation Certificate (EBASP)

structure. PT SMF intends to develop islamic mortgage securitization Islamic Asset Backed Securities Participation Certificate (EBAS-SP) post issuance of POJK No.20 Tahun 2015. The purposes of this thesis is to examine kind of

islamic contracts (main contract and supporting contracts) that can be applied in islamic mortgage securitization EBAS-SP and reviewing steps fullfilment of EBAS-SP sharia principles in order to avoid shariah compliance risk. This research uses qualitative descriptive method through literature study, interview and/or

discussion with shariah experties. The result of this research shows, that can perform islamic securitization, first: EBAS-SP Ijarah fixed income with underlying assets IMBT and/or MMQ mortgages, second: EBAS-SP Mudharabah floating income with underlying assets MMQ mortgages. Supporting contracts that can be

used in transaction that is al-bay' ma 'a al-wa'd bi al-syira-muwa?adah contract, albay

al-haqiqi contract, wakalah contract dan kafalah contract. Compliance with shariah principles of islamic mortgage securitization EBAS-SP in order to avoid shariah compliance risk can be made through islamic contracts and maqasid syariah approach."

"Jurnal BPPK merupakan publikasi ilmiah yang berisi tulisan yang di angkat dari hasil penelitian, pengembangan, kajian dan pemikiran di bidang ekonomi dan keuangan negara. "

"Skripsi ini membahas mengenai strategi Pemerintah Kota Bogor dalam mengoptimalkan penerimaan pajak penerangan jalan di Kota Bogor beserta dengan identifikasi dari faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi strategi tersebut. Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi lapangan dan studi literatur. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa terdapat empat macam strategi yang dilakukan, yakni pendataan subjek pajak baru, pendataan potensi objek pajak baru, perubahan tarif pajak penerangan jalan, dan pengawasan terhadap PLN Area Bogor. Kemudian, terdapat beberapa faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi strategi tersebut yang diidentifikasikan berdasarkan analisis SWOT. Faktor internal tersebut yaitu kerja sama antara Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor dengan instansi lain yang terkait kekuatan , keterbatasan sumber daya manusia dan keterbatasan data pelanggan PLN Area Bogor kelemahan . Selanjutnya, faktor eksternal tersebut adalah peraturan perundang-undangan mengenai pajak penerangan jalan dan perjanjian tertulis antara Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor dengan PLN Area Bogor peluang , serta biaya pemungutan pajak penerangan jalan non-PLN ancaman.

---

This thesis focused on Bogor Local Government rsquo s strategies to optimize street light tax revenue in Bogor City along with identification both of internal or external factors which affect the strategy. This study used a qualitative approach by conducting field and literature research. The results showed that there are four main strategies that are conducted by Bogor Local Government, those are the identification of taxpayers, identification of potential tax objects, tax rate amendment, and control of PLN Bogor Area. Furthermore, there are internal and external factors that affect those strategies which identified by using SWOT analysis. Those internal factors are cooperation between Bogor Local Revenue Offices and related institutes strength , lack of human resources and PLN Bogor Area rsquo s customers data weaknesses . And the external factors are tax law related to street light tax and agreement between Bogor Local Revenue Offices and PLN Bogor Area opportunities , and street light tax of non PLN rsquo s collection cost threat."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak dari integrasi zakat dalam sistem keuangan publik daerah terhadap pengelolaan zakat serta kesesuaiannya dengan peraturan pengelolaan keuangan daerah dan prinsip syariah. Metode yang digunakan adalah wawancara dengan berbagai pihak terkait, yaitu Baitul Mal Aceh dan tiga Lembaga Amil Zakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi zakat dalam sistem keuangan publik daerah berdampak pada kenaikan penerimaan zakat secara signifikan yang didominasi oleh zakat profesi. Ditemukan beberapa ketidaksesuaian implementasi pengelolaan zakat terhadap peraturan pemerintah dan prinsip syariah.

---

ABSTRACTThis study aims to know the impact and conformity of regulations of zakat integration in local public financial system and its effect on Amil Zakat Institution rsquo s activity in Aceh Province. The method used is an interview with various related parties, namely Baitul Mal Aceh and three amil zakat institutions. The results show that zakat integration in the local public financial system has an impact on the significant increase of zakat revenue which is dominated by zakat profession. There are some discrepancies in the implementation of zakat management of government regulations and sharia principles. Amil Zakat Institution conducts passive collection of zakat in Aceh province."