Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAK

Studi ini mengukur bagaimana ketersediaan infrastruktur kesehatan memengaruhi efek asuransi kesehatan nasional terhadap pemanfaatan layanan kesehatan saat ketersediaan infrastruktur kesehatan rendah, dengan mengambil kasus Indonesia. Dengan menggunakan difference-in-differences (DID) dan difference-in-differences-in-differences (DDD), penelitian ini menganalisis data panel pemanfaatan layanan kesehatan di 514 kabupaten kota dan 34 provinsi di Indonesia selama periode 2009-2017. Kami menemukan bahwa efek Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diterapkan di Indonesia sejak tahun 2014 terhadap pemanfaatan layanan kesehatan lebih rendah pada kabupaten-kabupaten dan provinsi-provinsi yang memiliki ketersediaan infrastruktur kesehatan, yaitu puskesmas dan rumah sakit, yang rendah, dan hasil ini signifikan pada tingkat 5%. Selanjutnya, efek JKN tersebut ditemukan lebih rendah lagi pada saat daerah yang memiliki ketersediaan infrastruktur kesehatan rendah juga memiliki rasio penduduk miskin yang tinggi, menunjukkan bahwa kelangkaan infrastruktur kesehatan sangat membatasi akses penduduk miskin terhadap JKN. Temuan ini mendukung literatur yang ada menjelaskan bahwa ketersediaan infrastruktur kesehatan menentukan efektivitas kebijakan asuransi kesehatan nasional dalam memberikan layanan.

---

ABSTRACT

---

This study measures how the availability of health infrastructure influences the effects of the national health insurance on the utilization of health services, taking the case of Indonesia. By using a difference-in-differences (DID) and difference-in-differences-in-differences (DDD), this study analyzes the panel data of health service utilization in 514 municipal districts and 34 provinces in Indonesia during the 2009-2017. We find that the effects of the national health insurance on the utilization of health services are lower in the districts and provinces where the availability of health infrastructures, i.e. public health centers and hospitals, are low, and these results are significant at 5% level. Moreover, the effects of JKN are also lower in the areas where the availability of health infrastructure is low and the poverty level is high, showing that the lack of health infrastructure has limited the access of the poor to JKN. These findings support the existing literature explaining that the availability of health infrastructure would determine the effectiveness of national health insurance in delivering services.

"

"Peningkatan cakupan kepesertaan dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mampu meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan, hal ini terlihat dari laporan total kunjungan di fasilitas kesehatan. Selain faktor kepemilikan jaminan kesehatan, persepsi mengenai kondisi sakit dapat menggambarkan kebutuhan yang mendorong perilaku pengobatan seseorang. Penelitian ini menggunakan tehnik ekonometri untuk menganalisis pemanfaatan fasilitas kesehatan formal untuk rawat jalan pada era JKN. Dengan menggunakan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2016 dan Potensi Desa 2014, didapatkan 289.720 sampel untuk dianalisis Kebutuhan merupakan variabel komposit yang dibentuk dari keparahan, terganggunya aktifitas dan jumlah hari sakit dengan polychoric principal component analysis (PCA). Model Probit digunakan lebih lanjut karena hasil uji Durbin-Wu-Hausman dengan variabel instrumental memperlihatkan bahwa kepemilikan jaminan kesehatan terbukti tidak mengalami permasalahan endogenitas. Secara signifikan, hasil probit marginal effects memperlihatkan bahwa kepemilikan jaminan kesehatan meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan formal untuk rawat jalan, dan kenaikan persepsi sakit meningkatkan kemungkinan responden memanfaatkan fasilitas kesehatan formal untuk rawat jalan. Sebagai implikasi kebijakan, masyarakat perlu difasilitasi untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan dengan tepat dan segera. Keterlambatan yang terjadi dapat berpotensi menurunnya kualitas hidup, meningkatnya persepsi sakit, bertambahnya komplikasi, biaya perawatan yang lebih tinggi dan periode rawat inap menjadi semakin panjang.

---

The increasing coverage of participation in the National Health Insurance (JKN) program is able to increase access to health services, as evidenced by the total number of visits to health facilities. In addition to health insurance status, perceptions of illness may reflect the needs that drive medical seeking behavior. This study uses econometric techniques to analyze the utilization of formal health facilities for outpatient in the era of JKN. Using data from the 2016 National Socioeconomic Survey (2016) and Village Potential 2014, 289,720 samples were obtained for analysis. Needs were composite variables formed from severity, disturbed activity and number of sick days with polychoric principal component analysis (PCA). The Probit model is used further because the Durbin-Wu-Hausman test results with selected instrumental variables indicate that the ownership of health insurance is proven to be exogenous. Significantly, the probit marginal effects resulted that health insurance status increases access to outpatient care utilization, and increased illness perception will increase the likelihood of respondents utilizing outpatient care as well. As a policy implications, the community needs to be facilitated to get their needed health services promptly. Any delays can potentially decrease the quality of life, increased perception of illness, increased complications, higher costs maintenance and longer hospitalization period."

"Skripsi ini membahas tentang bagaimana pelaksanaan dan penerapan Sistem Informasi Kesehatan sebagai bentuk pelayanan publik dalam bidang kesehatan di Indonesia. Masalah terkait Sistem Informasi Kesehatan tersebut penulis kaji berdasarkan pedoman internasional terkait Sistem Informasi Kesehatan ,ketentuan hukum nasional terkait Sistem Informasi Kesehatan, serta tanggung jawab hukum para penyelenggara sistem. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif serta bersifat analitis deskriptif. Hasil dari penelitian adalah bahwa Sistem Informasi Kesehatan Nasional sebagai bentuk pelayanan publik dalam bidang kesehatan merupakan Sistem Informasi Kesehatan yang bersifat lintas sektor dan mencakup berbagai data serta sumber daya dan upaya kesehatan dengan tanggung jawab hukum dari masing-masing penyelenggara di tiap sektornya, mulai dari sektor kesehatan di tingkat kabupaten/kota, tingkat propinsi, hingga Kementerian Kesehatan di sektor pusat.

---

The focus of this study is the implementation and development of Health Information System as the health public service in Indonesia. Problem related is being analyzed using international instrument and national instrument of law related to the Health Information System. This research is qualitative with the approach of analytical descriptive method.

The result of the research is that Health Information System as the health public service is Health Information System which sectorally connected. Health Information System itself is a combination of data, people, indicators, health service, and all the aspects in health sector as the public service which necessitate responsibilities from the organizer in each sector, start from district sector, province, to the Ministry of Health as the highest sector."