Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam pengujian undang-undang, Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Presiden. Keterangan Presiden merupakan keterangan resmi pemerintah baik secara lisan maupun tertulis mengenai pokok permohonan yang merupakan hasil koordinasi dari menteri-menteri dan/atau Lembaga/Badan Pemerintah terkait. Mengingat kesibukan Presiden yang sangat padat baik sebagai Kepala Negara maupun Kepala Pemerintahan, maka Presiden dapat menunjuk kuasa dengan hak substitusi kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia beserta para menteri, dan/atau pejabat setingkat menteri yang terkait. Oleh karena kedudukan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia selaku pembantu Presiden di bidang hukum dan hak asasi manusia, yang salah satu tanggung jawabnya di bidang peraturan perundang-undangan, maka Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia secara permanen ditunjuk menjadi kuasa Presiden dalam pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945."

"Judicial review yang digagas oleh Muhammad Yamin dalam Rapat BPUPKI pada tahun 1945 namun hal itu tidak diterima. Judicial review merupakan salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK), gagasan tersebut dapat dikatakan sebagai cikal bakal MK. Dalam KRIS 1949 judicial review mendapatkan wadah konstitusional namun dalam bentuk pengujian peraturan perundang-undangan tingkat daerah negara bagian terhadap konstitusi, sedangkan undang-undang Federal tidak dapat diganggu gugat dan dilanjtkan dalam UUDS 1950, sebagai cerminan sistem/paham supremasi parlementer. Gagasan tersebut muncul kembali di akhir pemerintahna Orde Lama namun dalam bentuk legislative review/political review namun MPRS gagal mewujudkannya. Barulah pada Era reformasi tahun 2000 legislative review tersebut terwujud melalui TAP MPR No. III/MPR/2000, kemudian dengan dibentuknya MK pada perubahan UUD 1945 tahun 2001-2002 mendapatkan bentuknya yang konkret dan dijabarkan ke dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Dalam waktu singkat MK sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman tumbuh dan berkembang menjadi lembaga negara yang berwibawa dan dapat menyelesaikan berbagai persoalan politik dan hukum ketatanegaraan antara lain penyelesaian sengketa kewenangan antarlembaga negara, sengketa pemilihan umum (legislatif dan pilpres/wapres), dan pengujian UU yang putusannya relatif dapat diterima oleh semua pihak yang bersengketa, karena dianggap cukup adil dan berimbang, dan tidak menimbulkan gejolak sosial dan politik di masyarakat. Selain itu yang berkaitan dengan penghormatan, perlindungan, dan penegakan hak asasi manusia yang merupakan hak dasar bagi warga Negara yang antara lain selama ini termatikan secara politik dan keperdataan."

"Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagai pengemban kuasa permanen Presiden dalam pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi, Direktorat Litigasi Perundang-undangan sebagai unit esselon II pada Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, antara lain melakukan penyiapan penyusunan Keterangan Pemerintah dimulai dengan kegiatan analisis permohonan, pengumpulan bahan/data, melakukan koordinasi dengan instansi yang terkait dengan pengujian undang-undang serta penyusunan konsep Keterangan Pemerintah dan Opening Statement. Oleh karena Keterangan Presiden adalah keterangan resmi pemerintah baik secara lisan maupun tertulis mengenai pokok-pokok permohonan yang merupakan hasil koordinasi dari menteri-menteri dan/atau Lembaga/Badan Pemerintah terkait, maka dalam penyusunan Keterangan pemerintah Direktorat Litigasi Perundang-undangan melakukan korrdinasi dengan Departemen, Lembaga Negara, Lembaga Pemerintah Non Departemen, organisasi kemasyarakatan, organisasi agama, atau organisasi profesi serta mengundang narasumber baik dari lingkungan Akademisi, Praktisi, Profesional dan Lembaga Swadaya Masyarakat guna mencari masukan atau informasi terkait berbagai hal yang berhubungan dengan pokok-pokok permohonan."

"Metamorfosa konstitusi Indonesia selama usia Republik Indonesia (65 tahun) telah terjadi 5 kali. Metamorfosa Pertama merupakan perubahan dari negara jajahan menjadi negara merdeka yang berdaulat dengan konstitusi UUD 1945 yang menggantikan Indische Staatsregeling (IS 1925). Metamorfosa Kedua berupa penggantian juga dari UUD 1945 ke KRIS 1949. Metamorfosa Ketiga berupa perubahan sekaligus penggantian dari KRIS 1949 ke UUDS 1950. Metamorfosa Keempat berupa penggantian dari UUDS 1950 ke UUD 1945. Metamorfosa Kelima berupa perubahan pasal-pasal dan format dari UUD 1945. Metamorfosa ini berdampak sangat luas terhadap proses dan prosedur, jenis dan tata susunan, serta teknik penyusunan peraturan perundang-undangan yang kalau tidak disikapi dengan hati-hati dan konsisten sesuai dengan UUD 1945, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum atau bertentangan dengan asas hierarki peraturan perundang-undangan yang akan bermuara di Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Agung atau dibatalkan pemerintah pusat."

"ABSTRAKPemilihan Umum sebagai sarana pelaksana kedaulatan rakyat telah diatur sedemikian rupa oleh pembuat undang-undang. Disamping mengatur tentang bagaimana Pemilihan Umum itu diselenggarakan, pembuat undang-undang juga membuat peraturan khusus yang melarang sejumlah perbuatan curang dengan ancaman pidana beserta proses penyelesaianya yang disebut sebagai tindak Pidana Pemilu. Penelitian ini dibuat untuk mengkaji salah satu proses penyelesaian tindak pidana Pemilihan Umum yaitu terkait upaya hukum banding sebagai upaya hukum terakhir dalam tindak pidana Pemilihan Umum yang dihubungkan dengan permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan bebas. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pengumpulan data melalui studi lapangan, yakni melalui wawancara langsung dengan Hakim Tinggi dan Jaksa Penuntut Umum khusus perkara tindak pidana Pemilihan Umum, serta studi kepustakaan dengan membaca dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa walaupun tidak diatur jelas oleh Undang-Undang Pemilihan Umum, terkait putusan bebas yang dikecualikan untuk dapat dimintakan banding tetap berlaku sebagai salah satu syarat suatu permintaan banding dapat diterima, dengan pertimbangan bahwa pengecualian tersebut merupakan bentuk perlindungan hak terdakwa yang dijamin oleh undang-undang.

---

ABSTRAKGeneral Election as the implementation of citizen rsquo s sovereignty has been regulated by the legislators. Besides regulating the mechanism of General Election, the legislator also established a peculiar regulation which prohibit corrupt act with penal punishment as Electoral Offences along with its settlement procedures. This research was made to examine one of the Electoral Offences settlement procedures about appeal against the District Court Decision as the last legal action, by analyzing its association with the appeal mechanism by Public Prosecutor on acquittal. This research conducted by collecting data through field data studies by interviewing the Public Prosecutor and High Court Judges for Electoral Offences, and also by observing and reading literary to find the concept, theories, or opinions about the subject matter. The result of this research indicated that acquittal on Electoral Offences still excluded from the decision that could be appeal, by considering Criminal Code Procedures regulation about the right of the defendant."

"Adanya gejala yang mengindikasikan bahwa Ombudsman Republik Indonesia tidak melakukan beberapa tahapan yang tertuang dalam konsep change management secara teoritis dalam melakukan perubahan sistem penanganan pengaduan. Oleh karenanya, skripsi ini bertujuan untuk menganalisis proses perubahan sistem penanganan pengaduan yang diterapkan oleh Ombudsman Republik Indonesia menggunakan konsep proses perubahan dari Lewin dan mengidentifikasi tipe perubahan dengan konsep Daft yang terjadi dalam perubahan sistem penanganan pengaduan di Ombudsman Republik Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian post-positivist. Data yang digunakan pada skripsi ini diperoleh dengan cara melakukan wawancara mendalam kepada beberapa informan yang peneliti anggap relavan dengan topik yang diangkat. Berdasarkan hasil analisis, peneliti menyimpulkan bahwa pada proses perubahan sistem penanganan pengaduan di Ombudsman Republik Indonesia masih memiliki beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain pada saat tahap unfreezing, Ombudsman Republik Indonesia tidak menilai kesiapan organisasi dan sumber daya dalam menghadapi perubahan tersebut, tidak menyusun kajian/evaluasi resmi sebelum perubahan dilakukan, dan tidak melibatkan pihak eksternal. Pada tahap moving, Ombudsman Republik Indonesia belum memiliki alat ukur untuk mengevaluasi kinerja para asisten dalam menjalani sistem penanganan pengaduan yang baru. Meskipun demikian, hal tersebut dapat terjadi karena tipe perubahan yang terjadi merupakan tipe incremental change, yang mana tipe tersebut hanya merubah sebagian dari keseluruhan proses dan derajat perubahan yang dimiliki rendah, sehingga perubahan dapat tetap berlangsung walaupun terdapat tahapan-tahapan yang tidak dilaksanakan.

Hasil analisis tersebut menyebabkan peneliti menyarankan agar Ombudsman Republik Indonesia menyusun naskah akademis atau semacam kajian tertulis untuk melandasi rasionalitas perubahan tersebut harus dilakukan agar akuntabilitas perubahan dapat terjaga dan menilai kesiapan organisasi menggunakan SWOT analysis, melibatkan pihak-pihak eksternal, seperti koalisi ataupun lembaga non profit (LSM) yang memang concern terhadap perbaikan pelayanan publik, serta merancang sebuah survey via e-mail yang memungkinkan pelapor untuk dapat memberikan dan mengungkapkan penilaian mereka terhadap penanganan pengaduan yang diberikan Ombudsman Republik Indonesia sebagai instrumen evaluasi.

---

There are symptoms that indicate that the Ombudsman Republic of Indonesia did not carry out several stages contained in the concept of change management theoretically in making changes to the complaint handling system. Therefore, this thesis aims to analyze the change process of the complaints handling system implemented by the Ombudsman Republic of Indonesia using the concept of change process) and identify the type of change that occurred in the change of complaint handling system in the Ombudsman of the Republic of Indonesia. The research method used in this study is a post-positivist research method. The data used in this thesis is obtained by conducting in-depth interviews with several informants that relavant with the topic raised.

Based on the results of the analysis, the researchers concluded that in the process of changing the complaints handling system at the Ombudsman Republic of Indonesia still had several things to consider, including during the unfreezing stage, the Ombudsman Republic of Indonesia did not assess organizational and resource readiness in dealing with these changes, did not compile studies / official evaluation before changes were made, and did not involve external parties. At the moving stage, the Ombudsman Republic of Indonesia did not have a measuring tool to evaluate the performance of assistants in undergoing a new complaint handling system. However, this situation is possibly happen because the type of change that occurs is an incremental change type, which type only changes a part of the whole process and the level of changes that occur are low, so that changes can continue even if there are steps that are not implemented.

The results of the analysis led the researcher to suggest that the Ombudsman Republic of Indonesia develop an academic text or a written study to underlie the rationality of these changes so that change accountability can be maintained and assess organizational readiness using SWOT analysis, involving external parties, such as coalitions or non-profit institutions (NGOs) who are concerned about improving public services, and designing an e-mail survey that allows reporters to be able to provide and disclose their assessments of complaint handling provided by the Ombudsman Republic of Indonesia as an evaluation instrument."