Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini menganalisis secara empiris sejauh mana pengaruh Program Keluarga Harapan (PKH) dalam menurunkan angka putus sekolah di tingkat SMA/SMK dengan melihat dampaknya pada periode sebelum dan sesudah pandemi COVID-19. Metode estimasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi Probit disertai dengan Marginal Effect dan Propensity Score Matching (PSM). Estimasi dilakukan dalam 2 (dua) tahap. Pertama, estimasi terhadap keseluruhan sampel mahasiswa di Kawasan Timur Indonesia (KTI) dan non-KTI. Kedua, estimasi terhadap sub-sampel mahasiswa di KTI. Hasil estimasi menunjukkan bahwa kebijakan PKH terbukti lebih efektif pada tahun 2022 untuk sampel keseluruhan sebesar 2,3 persen (p < 0,01) dan 1,4 persen (p < 0,05) untuk sub-sampel dibandingkan dengan tahun 2019 dalam mengurangi probabilitas anak tidak bersekolah di tingkat pendidikan SMA/SMK. PKH memiliki efek yang lebih besar dalam menurunkan angka tidak bersekolah pada sampel keseluruhan dibandingkan dengan sub-sampel KTI baik pada tahun 2022 maupun 2019.

---

This study empirically analyses the extent of the effect of the Program Keluarga Harapan (PKH) in reducing out-of-school rates at the SMA/SMK level by looking at its impact in the period before and after the COVID-19 pandemic. The estimation method used in this study is Probit regression along with Marginal Effect and Propensity Score Matching (PSM). The estimation was conducted in 2 (two) stages. First, the overall sample of students in Eastern Indonesia (KTI) and non-Eastern Indonesia (KTI) will be estimated. Second, the estimation of the sub-sample of students in KTI. The estimation results show that the PKH policy proved more effective in 2022 for the overall sample by 2.3 percent (p < 0,01) and 1.4 percent (p < 0,05) for the sub-sample compared to 2019 in reducing the probability of children not attending school at the SMA/SMK education level. PKH has a greater effect in lowering the out-of-school rate in the overall sample compared to the KTI sub-sample in both 2022 and 2019."

"Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) mengamanatkan bahwa tujuan didirikan Negara Republik Indonesia, antara lain, adalah untuk memajukan kesejahteraan umum dan membuat cerdas bangsa. Mandat menyiratkan kewajiban untuk memenuhi kebutuhan semua warga negara melalui sistem pemerintahan yang mendukung terciptanya pelayanan publik yang berkualitas dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar dan hak-hak sipil setiap warga negara untuk barang-barang publik, pelayanan publik, dan pelayanan administrasi. Umumnya memang konsep pelayanan publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik cukup baik. Hanya saja dalam implementasinya masih tidak ideal, karena konsep yang cukup baik tidak didukung oleh ancaman hukuman yang tepat dan pantas. Sebagai contoh, penulis menemukan dalam Pasal 34 sudah cukup untuk memberikan perilaku yang ideal dari aturan pelaksana pelayanan publik yang profesional, tetapi jika diteliti lebih lanjut dalam Pasal 54 sampai Pasal 58 satu rangkaian sanksi, tidak ada denda yang bisa dikenakan untuk melaksanakan pelayanan publik yakni pelanggaran aturan pelaksanaan perilaku pelayanan publik sebagaimana tercantum dalam Pasal 34. Jadi jika eksekutor melanggar perilaku etis dalam pelayanan publik tidak ada hukuman dapat dikenakan untuk pelanggaran etika pelayanan public tersebut"