Hasil Pencarian

Ditemukan 105 dokumen yang sesuai dengan query

Benny Bosu, author

Perkembangan terbaru sertifikat : tanah, tanggungan dan condominium

Jakarta: Mediatama Saptakarya, 1997

346.04 BEN c

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Parlindungan, A.P. (Adi Putera), author

Konvensi hak-hak atas tanah

Bandung: Mandar Maju, 1990

346.04 PAR k

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Boedi Harsono, author

Hukum agraria Indonesia: himpunan peraturan-peraturan hukum tanah

Jakarta: Djambatan, 2006

346.04 BOE h

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Boedi Harsono, author

Hukum agraria Indonesia: himpunan peraturan-peraturan hukum tanah/ Boedi Harsono

Jakarta: Djambatan, 2007

346.04 BOE h

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Naskah komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945: Latar belakang Proses, dan hasil Pembahasan 1999-2002 Buku 5: Pemilihan Umum

Jakarta: Sekjen dan Kepaniteraan Mahkah konstitusi, 2008

342.02 IND n V

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Naskah komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945: Latar belakang Proses, dan hasil Pembahasan 1999-2002 Buku 6: Kekuasaan Kehakiman

Jakarta: Sekjen dan Kepaniteraan Mahkah konstitusi, 2008

342.02 IND n VI

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Boedi Harsono, author

Hukum agraria Indonesia: himpunan peraturan-peraturan hukum tanah/ Boedi Harsono

Jakarta: Djambatan , 1992

346.04 BOE h (1)

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012

Jakarta: Direktorat Jendral Peraturan Perundang-undangan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2012

R 348.02 IND b

Buku Referensi Universitas Indonesia Library

Masa depan hukum pengembalian aset kejahatan di Indonesia

Perangkat hukum yang berlaku di Indonesia saat ini belum mampu secara maksimal mengatur dan menampung kegiatan-kegiatan dalam rangka pengembalian aset hasil kejahatan. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada tidak secara khusus ditujukan untuk mengatur pemulihan aset/pengembalian aset hasil kejahatan secara komprehensif. Indonesia telah melakukan ratifikasi UNCAC dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun...

JLI 7:4 (2010)

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

Sistem pembentukan kepala daerah di era demokrasi langsung

The impeachment system implemented in law no 32 of the year 2004 still uses representative mechanism with centralistic nature. The system is controvercial with direct democratic values. However, referendum can be used as an ideal legal mechanism imposed on the head of region impeachment...

JHUII 13:1 (2006)

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

<< 4 5 6 7 8 9 10 11 >>

Hasil Pencarian :: Kembali

Hasil Pencarian