Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSeiring dengan kebangkitan revolusi digital, inovasi GUI telah menjadi aset oleh perusahaan elektronik. Produsen perangkat keras dan perangkat lunak seperti: Apple, Samsung, Microsoft, dan perusahaan yang menggunakan ponsel aplikasi sebagai tempat mengembangkan bisnis mereka (Gojek, Grab, Lazada)) dan melindungi GUI di bawah undang-undang kekayaan intelektual sebagai desain dan program. Ada beberapa peraturan di Indonesia yang mengatur tentang perlindungan terhadap rancangan dan program yaitu UU no. 28 Tahun 2014 UU Hak Cipta, UU 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri dan UU No. 3 tahun 2016 tentang Paten. Saat ini, peraturan tersebut tidak mengatur perlindungan GUI secara komprehensif. Ini menciptakan kebingungan bagi pemilik GUI dalam menentukan perlindungan yang paling tepat. Amerika Serikat dan Inggris Raya telah membahas perlindungan GUI sebagai desain dan sebagai program di Hukum Kekayaan Intelektual (IPR) mereka. Indonesia sebagai pasar kekayaan intelektual perlu mempertimbangkan untuk membuat lebih banyak produk hukumspesifik untuk memberikan perlindungan GUI yang proporsional.ABSTRACTAlong with the rise of the digital revolution, GUI innovation has become an asset by electronics companies. Hardware and software manufacturers such as: Apple, Samsung, Microsoft, and companies that use mobile applications as a place to develop their business (Gojek, Grab, Lazada)) and protect GUIs under intellectual property laws as designs and programs. There are several regulations in Indonesia that regulate the protection of designs and programs, namely Law no. 28 of 2014 on Copyright Law, 31 of 2000 on Industrial Design and Law no. 3 of 2016 concerning Patents. Currently, these regulations do not provide comprehensive GUI protection. This creates confusion for GUI owners in determining the most appropriate protection. The United States and United Kingdom have discussed GUI protection as a design and as a program in their Intellectual Property Law (IPR). Indonesia as an intellectual property market needs to consider making more legal products specific to provide proportional GUI protection."

"Laws on intellectual property and anti-monopoly in Indonesian trade."

"ABSTRAKUndang-Undang Rahasia Dagang diundangkan pada tanggal 20 Desember 2000 melalui produk Undang-Unlang Nomor 30 Tahun 2000. Sebagai anggota WTO, Indonesia memiliki tanggung jawab secara moral untuk menegakkan aturan-aturan dalam TRIPs yang di dalamnya terdapat salah satu butir pasal yang mengatur mengenai Protection of Undisclosed Information.Undang-Undang Rahasia Dagang diatur dalam 19 pasal, yang mengatur pasal pidana dalam pasal 17. Delik pidana dalam pelanggaran pidana rahasia dagang diatur dalam pasal l7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 yakni UULIK ADUAN. Sebelum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 20011 diundangkan, pelanggaran pidana berkenaan dengan rahasia dagang diatur dalam bentuk pasal persaingan curing dalam pasal 382 bis KUH Pidana maupun mengenai hub mengenai Membuka Rahasia.Namun, justru pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 sebagai Lex Specialis dalam penegakkan pidana rahasia dagang kurang memadai dan memiliki banyak celah hukum yang dapat menghambat perlindungan penegakkan dan perlindungan rahasia dagang di Indonesia.Sehingga adalah bijak untuk mengkaji kembali unsur-unsur dalam pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 yang mcnguakkan celah hukum yang dapat mengganggu penegakkan rahasia dagang dalam rangka menumbuhkan iklim persaingan usaha yang sehat di Indonesia.Lembar: "

"Skripsi ini membahas mengenai bagaimana passing off diatur dalam hukum Indonesia. Untuk mengetahui bagaimana passing off diatur dalam hukum Indonesia, skripsi ini menganalisis sengketa-sengketa merek di Indonesia yang menggunakan passing off dalam dalil pihaknya. Penelitian hukum ini adalah penelitian yuridis normatif, dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan menghasilkan suatu bentuk penelitian deskriptif. Hasil penelitian hukum dengan menganalisis passing off yang terdapat dalam sengketa-sengketa merek yang terjadi di Indonesia ialah bahwa elemen-elemen passing off dapat dikualifikasikan ke dalam hukum merek Indonesia sebagai kriteria merek terkenal, persamaan pada pokoknya atau keseluruhan, dan kerugian.

---

This thesis discusses how passing off is regulated in Indonesian law. To find out how passing off is regulated in Indonesian law, this thesis analyzed trademark disputes in Indonesia that use passing off in their arguments. This legal research is a normative juridical research, carried out with a qualitative approach and resulted in a form of descriptive research. The result of legal research by analyzing the passing off contained in trademark disputes that occurred in Indonesia is that the elements of passing off can be qualified into Indonesian trademark law as the criteria of well-known mark, similarity in its essential part or its entirely, and damages."