Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak yang timbul bagihasil olah pikir otak yang menghasilkan suatu produk atauproses yang berguna untuk manusia. HKI merupakan hak yangperlu dilindungi karena adanya hak alami bagi pemegang HKIyang sah untuk mendapatkan perlindungan atas hasilpemikiran serta daya ciptanya. Selain itu, perlindunganterhadap HKI diperlukan karena dalam bidang ekonomi, HKImerupakan bagian dari investasi di masa depan. Akan tetapi,penegakan hukum atas HKI di Indonesia masih lemah yangmenyebabkan tingginya tingkat pelanggaran HKI. Permasalahanyang sering menjadi sorotan karena dianggap penyebablemahnya penegakan hukum adalah tidak adanya kesamaanpersepsi antar instansi serta aparat yang terkait denganpenanganan pelanggaran HKI. Padahal, persamaan persepsitersebut diperlukan dalam hal melakukan koordinasi antarlembaga yang terkait dengan penegakan hukum HKI. Apalagi,tindak pidana HKI yang terjadi saat ini tidak murnimerupakan tindak pidana HKI sehingga diperlukan adanyakoordinasi antar lembaga. Koordinasi tersebut tentu sajamemiliki mekanisme dan kendala-kendala khusus. Adanyakoordinasi antar lembaga dalam hal penegakan hukum HKI jugamenyebabkan penanganan kasus tindak pidana HKI berbedadengan tindak pidana lainnya. Hal ini terlihat dalampenanganan kasus penyelundupan CD keping Playstationbajakan dan penyelundupan merek Marlboro palsu."

"Skripsi ini membahas tentang public domain sebagai dasar penolakan atau pembatalan pendaftaran desain industri di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Definisi tentang public domain ternyata tidak bisa ditemukan dalam Peraturan Perundang-undangan tentang Desain Industri, karena istilah tersebut tidak ada di dalam Peraturan Perundang-undangan tentang desain industri. Namun dalam PP No. 1 Tahun 2005 tentang Desain Industri dalam penjelasan Pasal 24 ayat (1) huruf b, disinggung masalah kepemilikan umum dalam desain industri, yang dimaksud dengan kepemilikan umum misalnya hasil kerajinan atau karya seni tradisional yang telah dipublikasikan dan lain-lain. Menurut penulis istilah kepemilikan umum tersebut sama dengan istilah public domain. Dalam menilai kebaruan dalam membandingkan antara desain yang telah menjadi milik umum dengan desain yang menjadi objek sengketa, menurut Majelis Hakim seharusnya terdapat dalam bentuk dan konfigurasi secara signifikan. jika tidak mempunyai perbedaan signifikan dengan desain yang umum maka desain industri tersebut tidak dapat didaftarkan karena tidak memenuhi syarat tentang kebaruan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 31 tahun 2000 tentang Desain Industri.

---

The focus of this study is to explore "public domain" as base of rejection or cancellation of industrial design registration in Indonesia. The purpose of this study is to find out the public domain in Indonesian industrial design law. This research is juridical normative. The definition of public domain wasn't found in Indonesian Industrial Design regulation. However, in the PP. 1 Year 2005 regarding Industrial Design in the explanation of Article 24 paragraph (1) letter b, was alluded the definition of public ownership in the design industry, which is common ownership such as the craft or traditional art that has been published and others. According to the authors term public ownership is the same as the term public domain. In assessing the novelty of the comparison between designs that have become public property with the design that became the object of dispute, according to the judges should have the shape and configuration significantly. if do not have significant differences with the general design of the industrial design can not be registered because they do not meet the requirements of novelty as provided in Article 2 of Law No. 31 of 2000 on Industrial Design"

"Pengaturan tentang merek di Indonesia telah mengalami empat kali perubahan dengan penggantian undang-undang, UU merek Kolonial tahun 1912, Undangundang nomor 21 tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan kemudian melakukan penyesuaian dengan perjanjian Internasioanal mengenai Aspek-aspek yang terkait dengan perdagangan dan Hak Kekayaan Intelektual (TRIPs)-GATT, Pemerintah melakukan pembaharuan dengan mengeluarkan UU nomor 14 tahun 1997 dan Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek adalah merupakan UU Merek yang terakhir. Merek telah menjadi kepedulian Negaranegara di dunia. Perubahan yang dilakukan terhadap Undang-undang ini adalah sebagai kontribusi Indonesia di dalam pergaulan ekonomi Negara-negara di dunia dan karenanya Indonesia adalah Negara yang diperhitungkan dalam sistem tatananan perekonomian dunia. Sejak dilakukannya perubahan Undang-undang merek pada tahun 1997, sistem yang digunakan adalah sistem konstitutif, prinsip first to file ini diartikan bahwa perlindungan terhadap suatu merek dilakukan apabila merek tersebut sudah terdaftar dengan kata lain bahwa merek tidak terdaftar tidak mendapatkan perlindungan. Meski demikian, pada suatu kondisi dimana pemilik merek tidak terdaftar dapat membuktikan bahwa ia adalah pemilik merek, pihak pemilik merek tidak terdaftar dapat melakukan upaya upaya hukum yang memenuhi syarat formal untuk membuktikan bahwa yang bersangkutan adalah pemilik merek. Sebab dibatalkannya suatu merek adalah apabila dapat dibuktikan bahwapemilik merek terdaftar beritikad tidak baik dan hal-hal lain yang diatur oleh undang-undang. Suatu kondisi dimana para pihak yang bersengketa memiliki perbedaan dalam menafsirkan undang-undang maka dibutuhkan peran pengadilan dalam memutus suatu perkara yang berdasar pada sifat undang-undang itu sendiri, melindungi dan adil memperlakukan semua pihak.

---

The regulation of brand inIndonesia has been changedfour times through amendment of statutes. The regulation commenced with Act1912Colonialbrand, Act No.21of 1961on Corporate Brand and Brand of Commerce it was then adjusted to the International treaty on aspects related to trade and Intellectual Property Rights (TRIPs) - GATT. Indonesian Government had issued a renewal of the Act No.14 of 1997 and ActNo.15of 2001 regarding brand as the last Trademark Laws in Indonesia. Brand is a concern for countries in the world. Amendment of Brand Act is as an Indonesian contribution to economic relationships within countries in the world. Because of Indonesia‟s contribution, Indonesia matters a lot in the world economic order system. Indonesia Brand Laws using constitutive system started from 1997 amendment.The first to file principle is recognized a legal protection on a brand after registration, which means that an unregistered brand do not have legal protection. In spite of that in particular conditions that the owners of unregistered brand have evidences proving that they are the owner of the right of registered brand can take a legal action as formally required by the law to get their right.Indonesia Brand laws regulating file of brand cancellation in several chapters, cancellation of a registered brand if it‟s proven that owner of a registered brand have a bad faith in the process of registering of brand and other indicators of cancellation as regulated by the law. In regards of discrepancies of law interpretation in a dispute case, a court is required to intervene to give a fair conclusion as nature of law itself, giving protection and equal treatment before the law.All parties have equal legal standing before the law as adage."