Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPerdagangan internasional merupakan bidang yang sangat berkembang saat ini. Aturan-aturan yang menjadi acuan dalam transaksi dagang internasional tersebut beraneka ragam, di mana salah satu aturan tersebut adalah Incoterms. Incoterms digunakan sebagai panduan khusus yang dijadikan standarisasi persyaratan kontrak perdagangan secara umum yang dapat diterapkan dalam suatu transaksi perdagangan di pasar internasional. Incoterms terakhir kali direvisi tahun 2010 dalam rangka mengikuti perkembangan perdagangan internasional. Salah satu ketentuan yang sering digunakan di dalam transaksi perdagangan internasional dalam penggunaan Incoterms adalah ketentuan Free On Board (FOB), yang mempunyai pengertian bahwa penjual berkewajiban menyerahkan barang sebagai objek transaksi sampai di atas kapal yang ditunjuk oleh pembeli di pelabuhan pengiriman barang yang ditentukan. Resiko kehilangan atau kerusakan barang beralih dari penjual kepada pembeli pada saat barang sudah diserahkan di atas kapal dan sejak saat itu pembeli menanggung semua biaya yang timbul. Permasalahan yang dianalisis dalam skripsi ini adalah mengenai kewajiban-kewajiban penjual dan pembeli dalam ketentuan FOB menurut Incoterms 2000 dan Incoterms® 2010, implikasi yuridis ketentuan FOB menurut Incoterms 2000 dan Incoterms® 2010 terhadap pengalihan resiko, biaya dan kepemilikan barang, serta pandangan pengadilan terhadap ketentuan FOB tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah metode yuridis normatif, yaitu dengan cara menganalisa bahan atau sumber pustaka berupa norma hukum tertulis atau hukum positif yang berlaku, khususnya Incoterms 2000 dan Incoterms 2010. Hasil temuan dari penelitian terhadap permasalahan tersebut adalah penjual berkewajiban untuk menyerahkan barang dan menempatkan barang tersebut di atas kapal yang ditunjuk oleh pembeli yang berkewajiban menanggung segala resiko setelah barang tersebut diserahkan di atas kapal oleh penjual. Dengan demikian, pengalihan resiko terjadi pada saat barang telah diserahkan dan ditempatkan di atas kapal yang ditunjuk oleh pembeli. Pengadilan mempunyai pandangan yang sama terhadap ketentuan FOB yang diatur dalam Incoterms.

---

ABSTRACTInternational trade is a field that is evolving today. The rules are a reference in international trade transactions are also varied, in which one of these rules is the Incoterms. Incoterms are used as a guide the standardization of specialized terms used in general trade contract that can be applied in a trade transaction in the international market. Incoterms last revised in 2010 following the development of international trade. One provision that is often used is the provision of Free On Board (FOB), which has the sense that the seller to deliver the goods on board which is appointed by the buyer at the named port of shipment or held the goods delivered. Risk of loss or damage to goods when the goods have been placed switch on the ship and since then the buyer bears all costs. Issues to be discussed is the obligation of the seller and buyer in terms FOB according to Incoterms ® 2010, the juridical implications of the provisions of Incoterms ® 2010 FOB according to the transfer of risk, cost and ownership of the goods, as well as the courts view of the provisions of FOB. The research method used in the answer to these problems is the method of juridical normative, that is by researching library materials or resources in the form of written legal norms or the applicable positive law. The findings of these problems is the seller shall be responsible since delivery of the goods from the seller to place goods on board are appointed by the buyer, as well as the buyer is obliged to be responsible for everything after the goods are delivered on board the ship by the seller. This indicates that the transfer of risk and property rights occurs when the goods have been placed on the ship designated by the purchaser to pay the cost of each. The court also has the same view with regard Incoterms ® 2010 in terms FOB. "

"It is a paradox that Indonesian agriculture would prefer a market oriented condition to enhance its economic performance but al the same time it requires at significant degree cf Government intervention to maintain its economic and non economic goals to face with economic globalization. The existence of marker imperfection as an argument of government intervention on agriculture has been an economic characteristic of agriculture of developing countries and' it is being worsened by biased trade policy applied by developed countries. By realizing its unfaded importance, Indonesia should see the paradox and consider it when making position for negotiations on market liberalization of agriculture."

"Tesis ini membahas tentang kebijakan diskriminasi yang dilakukan oleh Amerika Serikat, yang mengeluarkan aturan teknis berupa larangan produk tembakau (rokok) untuk mengandung karakteristik rasa, baik diproduksi, didistribusikan dan dipasarkan di Amerika Serikat. Namun aturan tersebut dikecualikan pemberlakuannya bagi rokok berkarakteristik menthol yang mayoritas diproduksi perusahaan lokal Amerika Serikat. Sementara rokok kretek yang sebagian besar merupakan produk impor dari Indonesia terkena dampak larangan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, karena penelitian ini menitik beratkan pada penelitian kepustakaan dan melakukan analisis terhadap bahan-bahan hukum tersebut dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rokok kretek dan rokok menthol adalah sejenis. Kebijakan yang diatur dalam FSPTCA memberikan perlakuan yang kurang menguntungkan bagi produk impor ketimbang produk dalam negeri yang sejenis. Kebijakan Amerika Serikat dalam Family Smoking Prevention and Tobbaco Control Act bertentangan dengan prinsip non diskriminasi yang menjadi prinsip dasar dalam hukum WTO.

---

Main purpose of this study is discriminatory policy of United State’s technical regulation which banning characterized flavour cigarettes, but excempted menthol and tobbaco which products are domestically produce products. While clove cigarettes are largely imported from Indonesia and affected by the ban. This research is juridical normative, because this study emphasizes on the literature research and conducts an analysis to legal materials by using qualitative descriptive method. This research concluded that clove and menthol cigarettes are like products. The measure set out in FSPTCA has been giving less favorable treatment to imported products rather than its domestically produced products. United State measure enacted in the Family Smoking Prevention and Control Act Tobacco is contrary to the principle of non-discrimination under WTO Law."

"Sektor perdagangan merupakan salah satu sektor yang berperan pentingdalam perekonomian nasional. Peranannya dalam perekonomian semakin pentingterutama perdagangan luar negeri. Peranan ekspor dan impor terus meningkatsejak Pelita I sampai dengan Pelita VI dimana selama periode tersebut nilaiekspor meningkat 44,6 kali lipat sedangkan impor meningkat hampir 55 kalilipat. Berkembangnya perdagangan luar negeri dipengaruhi oleh fakor internaldan eksternal. Salah satu faktor internal yang mendukung berkembangnyaperdagangan luar negeri adalah pelaku ekspor atau impor itu sendiri disampingadanya faktor penunjang. Trading House sebagai salah satu pelaku dalamperdagangan luar negeri, keberadaan dan peranannya belum banyak dibahassecara komprehensif. Padahal di negara seperti Jepang dan Korea Selatan perananTrading House sudah terbukti keberhasilannya dalam menunjang perdaganganLuar negeri kedua negara tersebut. Oleh karena itu tulisan ini mengkaji peranan Trading House, sebagai kasusdipilih PT. Dharma Niaga dalam menunjang perdagangan Luar negeri Indonesia.Pengukuran peranan dilakukan dengan melihat kontribusi ekspor dan impor PT.Dharma Niaga, komoditi unggulan yang diperdagangkan serta jenis pelayananjasa yang diberikan oleh perusahaan bagi kelancaran ekspor dan impor. PT. Dharma Niaga sebagai salah satu Tradìng House, peranannya masihrelatif kecil dalam menunjang perdagangan Luar negeri Indonesia. Hal ini terlihatdari kontribusi ekspor dan impor perusahaan terhadap total ekspor dan imporIndonesia yang rata-rata di bawah 1% selama periode 1992-1996. Selain itu, komoditi unggulan perusahaan yang diperdagangkan juga tidaksejalan dengan komoditi unggulan yang ditetapkan oleh pemerintah cq.Departemen Perindustrian dan Perdagangan. Demikian pula jenis jasa yangdiberikan kepada kliennya oleh perusahaan masih terbatas pada jasa paperwork,jasa pergudangan dan jasa distribusi. Peranan trading house sangat diperlukan dalam mengatasi gejolak rupiahagar kinerja ekspor dapat dipertahankan terutama bantuan keuangan baik dalambentuk kredit pinjaman maupun bantuan keuangan lainnya. Selain itu tradinghouse juga harus mampu secara aktif memanfaatkan fasilitas seperti swap danforward yang disediakan untuk membantu eksportir dan importir mengatasigejolak tersebut. Untuk meningkatkan peranan trading house dalam menunjang perdaganganluar negeri Indonesia maka diperlukan adanya dukungan pemerintah terhadappendirian, pendanaan dan dukungan operasional di lapangan oleh pemerintah.pemerintah juga perlu mendukung upaya perluasan pasar ke ncgara-negara yangpotensial untuk dimasuki terutama kawasan Eropa Timur. Selain dukungan pemerintah, perusahaan trading house sendiri juga harusmembangun jaringan yang kuat dan membangun sistem manajemen pemasaranyang handal terutama dalam mengumpulkan informasi mengenai peluang pasar,calon pembeli dan calon penjual tidak hanya di dalam negeri tetapi juga di pasarinternasional. Perusahaan Trading House juga hams menjalin kerjasama yangkuat dengan perusahaan Indonesia yang sudah beroperasi secara global agardapat meningkatkan supply dan demand sehingga volume transaksi perusahaanmencapai skala ekonomi yang paling optimal."