Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perkembangan ekonomi yang semakin mengarah kepada terbentuknya pasar bebas tidak dapat dihindari lagi dengan menyatunya ekonomi antar bangsa. Hal tersebut adalah merupakan salah satu tanda bergesernya arah perekonomian dunia menuju arah liberalisasi perekonomian global. Untuk mengatur keseimbangan dan kesamaan antara hak dan kewajiban dalam globalisasi perekonomian antara negara telah disepakati adanya suatu lembaga yang mengatur hal tersebut yaitu World Trade Orgatuzation (WTO) yang dibentuk pada tanggal 15 April 1994 di Marekkesh, Maroko. Indonesia sebagai salah satu negara anggotanya telah meratifikasi Agreemem Eswi?!is/ung the World Trade Orgaiuzation (WTO) dengan dikeluarkannya UU No. 7 tahun 1994 yang secara otomatis juga telah meratifikasi Antidumping Code (1994) yang merupakan salah satu bagian dari perjanjian WTO tersebut. Diratifikasinya perjanjian WTO beserta Antidumping Code (1994) ditindak lanjuti oleh pemerintah Indonesia dengan menyisipkan ketetentuan dasar antidumping sebagaimana diatur dalam antidumping code (1994) dalam UU No. 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan Jo PP No. 34 tahun 1996 tentang Bea Masuk Antidumping dan Bea Masuk Imbalan.Komite Antidumping Indonesia (KADI) sebagai suatu lembaga yang diamanatkan dari ketentuan antidumping tersebut memiliki kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan tentang dumping yang timbul dalam perdagangan antar negara. Kebijakan yang telah dikeluarkan oleh KADI tersebut baik menetapkan pengenaan antidumping maupun tidak, bila dikaji dari persfektif yuridis yaitu : struktur, substansi dan budaya serta dari persfektif ekonomi nasional (kepentingan pengusaha sebagai produsen dan juga kepentingan masyarakat sebagai konsumen).Disarankan bagi KADI sebagai lembaga yang berwenang memutus sengketa dumping atau subsidi hendaknya dalam kebijakan yang dikeluarkannya mempergunakan landasan yuridis yang bersifat khusus yang berbeda dalam hal Kepabeanan dalam suatu undang-undang tersendiri yang tetap memperhatikan ketentuan yang terdapat dalam antidumping code (1994) dan Struktur kelembagaan KADI sebaiknya bersifat SRO yaitu sebagai suatu lembaga yang independen dan mempunyai kewenangan untuk mengatur, menentukan serta memutus sendiri halhal yang diperlukan dalam mengatur sektor yang berada di bawah pengawasannya atau bila bersifat sebagai suatu lembaga inter-departemen, maka sebaiknya KADI berada di bawah koordinasi langsung Menteri Keuangan untuk memangkas alur pengenaan antidumping atau subsidi yang panjang. Untuk kepentingan bersama hendaknya kebijakan antidumping yang dikeluarkan oleh KADI mempertimbangkan semua kepentingan yang terkait dalam perdagangan tersebut serta dapat memberikan gambaran tentang batasan yang jelas kapan suatu praktek dumping dapat dikenakan dan sejauh mana praktek dumping dapat dimaafkan dengan alasan untuk kepentingan masyarakat sebagai konsumen."

"Dumping merupakan praktik perdagangan tidak sehat yang dilakukan dalam konteksperdagangan lintas batas Negara atau perdagangan internasional yang melibatkanpara pelaku usaha antar Negara. Praktik dumping biasanya dilakukan dalam rangkamenguasai pasar suatu Negara dengan cara menjual produk dengan nilai dibawahkewajaran sehingga merugikan industry dalam negeri suatu Negara hingga akhirnyatidak dapat berkembang. Antidumping merupakan suatu hukum yang bertujuanmencegah terjadinya praktik dumping dengan memberlakukan berbagai cara yangbiasanya dikenal sebagai hambatan guna menciptakan persaingan harga yangseimbang. Penyelesaian sengketa dumping merupakan instrumen antidumpingnasional dan internasional yang diajukan oleh pelaku usaha maupun oleh pemerintahsuatu Negara kepada Organisasi Perdagangan Internasional (WTO) denganmembawa kepentingan industry nasionalnya.Penelitian tesis penulis merupakan penelitian normative yang bersifat kualitatifdengan menggunakan teori Critical Legal Studies penulis melakukan pembahasanterhadap pokok-pokok permasalahan guna menghasilkan suatu kesimpulan dansaran-saran atas hasil penelitian

---

ABSTRACTDumping is an unfair trade practice which is done in the context of cross-bordertrade or international trade involving inter-State businesses. Dumping practices areusually done in order to dominate the market of a State by selling products with anundervalue prices beyond the fairness to the detriment of the domestic industry of acountry until it cannot evolve. Anti-dumping is a law that aims to prevent thepractice of dumping by imposing a variety of ways which is usually known as thebarriers to entry to create a fair price competition. Dumping dispute resolution is anational and international anti-dumping instrument filed by businesses and by thegovernment of a State to an International Trade Organization (WTO) to bring theinterests of national industry.This thesis is normative qualitative research using the theory of Critical LegalStudies the writers study the thesis problems in order to produce a conclusion andsuggestions on the research results."

"[ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisa ketentuan WTO dan hukumnasional Indonesia berkaitan dengan pengaturan dumping dan antidumping diKawasan Bebas dan upaya yang dapat dilakukan untuk mengenakan atau tidakmengenakan Bea Masuk Antidumping pada barang dumping yang akan masuk keKawasan Bebas di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yangbersifat yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder, diantaranyaperaturan perundang-undangan dan buku. Tindakan Antidumping menurutketentuan WTO pelaksanaannya wajib dilakukan apabila telah dipenuhi syaratsyarattindakan dumping dan berdasarkan hasil investigasi Komite Antidumping.Perbandingan antara nilai normal dengan nilai ekspor hasil investigasi tersebutakan mendapatkan suatu marjin dumping yang dinilai sangat penting dalammenentukan besaran pengenaan Bea Masuk Antidumping. Pada praktiknya, beamasuk antidumping justru dibebaskan dalam Kawasan Perdagangan Bebas danPelabuhan Bebas (Kawasan Bebas) sebagaimana Pasal 14 Peraturan PemerintahNomor 10 Tahun 2012 tentang Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan, dan CukaiSerta Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari Serta Beradadi Kawasan yang Telah Ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas danPelabuhan Bebas. Dengan dibukanya lalu lintas barang yang masuk ke dalamKawasan Bebas tanpa terkena bea masuk, apalagi bea masuk antidumping,ternyata dapat mengakibatkan terjadinya disorientasi pelindungan danpengamanan perdagangan yaitu menimbulkan kerugian produsen ataupun industridalam negeri dan mengakibatkan terhambatnya industri dalam negeri karena kalahbersaing dari produsen luar negeri yang berhasil memasukkan barangnya keKawasan Bebas. Ketentuan WTO mengenai Territorial Application-FrontierTraffic-Customs Unions and Free-trade Areas, memungkinkan masuknya barangke dalam suatu Kawasan Bebas untuk dikenakan Tindakan PemulihanPerdagangan, salah satunya Tindakan Antidumping, sehingga dapat menjadi dasarbagi Pemerintah Indonesia untuk dapat melakukan perubahan pengaturanmengenai bea masuk pada Kawasan Bebas.

---

ABSTRACTThis research aims to analyze the provisions of the WTO and theIndonesian national law relating to dumping and anti-dumping regulation in FreeZone and efforts should be made to wear or not to wear Antidumping Duties ondumping of goods that will go to the Free Zone in Indonesia. This research is anormative juridical law using secondary data, such as legislation and books.Antidumping action under the terms of WTO implementation must be done if theconditions have been fulfilled dumping measures and is based on the results of theinvestigation Antidumping Committee. The comparison between the normal valuewith an export value of the results of the investigation will get a dumping marginwhich was considered very important in determining the amount of the impositionof Antidumping Duty. In practice, anti-dumping duties actually released withinthe Free Trade Zone and Free Port (Free Zone) as well as Article 14 ofGovernment Regulation No. 10 of 2012 on the Treatment of Customs, Taxationand Excise And Procedure Entry and goods to and from And Being in the RegionDefined as Free Trade Zone and Free Port. With the opening of freight trafficcoming into the free zone without incurring customs duties, let alone antidumpingduties, it can result in disorientation protection and trade security that iscausing losses of industrial or domestic producers and resulted in inhibition ofdomestic industry because of competition from producers outside who managed toenter the country the goods to the free zone. WTO provisions concerningTerritorial Application-Frontier Traffic-Customs Unions and Free-trade Areas,allowing the entry of goods into a free zone for the Restoration of Commerceimposed measures, one of which Antidumping Measures, which can be the basisfor the Indonesian government to be able to make changes to the settings on dutyentered the free zone.;This research aims to analyze the provisions of the WTO and theIndonesian national law relating to dumping and anti-dumping regulation in FreeZone and efforts should be made to wear or not to wear Antidumping Duties ondumping of goods that will go to the Free Zone in Indonesia. This research is anormative juridical law using secondary data, such as legislation and books.Antidumping action under the terms of WTO implementation must be done if theconditions have been fulfilled dumping measures and is based on the results of theinvestigation Antidumping Committee. The comparison between the normal valuewith an export value of the results of the investigation will get a dumping marginwhich was considered very important in determining the amount of the impositionof Antidumping Duty. In practice, anti-dumping duties actually released withinthe Free Trade Zone and Free Port (Free Zone) as well as Article 14 ofGovernment Regulation No. 10 of 2012 on the Treatment of Customs, Taxationand Excise And Procedure Entry and goods to and from And Being in the RegionDefined as Free Trade Zone and Free Port. With the opening of freight trafficcoming into the free zone without incurring customs duties, let alone antidumpingduties, it can result in disorientation protection and trade security that iscausing losses of industrial or domestic producers and resulted in inhibition ofdomestic industry because of competition from producers outside who managed toenter the country the goods to the free zone. WTO provisions concerningTerritorial Application-Frontier Traffic-Customs Unions and Free-trade Areas,allowing the entry of goods into a free zone for the Restoration of Commerceimposed measures, one of which Antidumping Measures, which can be the basisfor the Indonesian government to be able to make changes to the settings on dutyentered the free zone., This research aims to analyze the provisions of the WTO and theIndonesian national law relating to dumping and anti-dumping regulation in FreeZone and efforts should be made to wear or not to wear Antidumping Duties ondumping of goods that will go to the Free Zone in Indonesia. This research is anormative juridical law using secondary data, such as legislation and books.Antidumping action under the terms of WTO implementation must be done if theconditions have been fulfilled dumping measures and is based on the results of theinvestigation Antidumping Committee. The comparison between the normal valuewith an export value of the results of the investigation will get a dumping marginwhich was considered very important in determining the amount of the impositionof Antidumping Duty. In practice, anti-dumping duties actually released withinthe Free Trade Zone and Free Port (Free Zone) as well as Article 14 ofGovernment Regulation No. 10 of 2012 on the Treatment of Customs, Taxationand Excise And Procedure Entry and goods to and from And Being in the RegionDefined as Free Trade Zone and Free Port. With the opening of freight trafficcoming into the free zone without incurring customs duties, let alone antidumpingduties, it can result in disorientation protection and trade security that iscausing losses of industrial or domestic producers and resulted in inhibition ofdomestic industry because of competition from producers outside who managed toenter the country the goods to the free zone. WTO provisions concerningTerritorial Application-Frontier Traffic-Customs Unions and Free-trade Areas,allowing the entry of goods into a free zone for the Restoration of Commerceimposed measures, one of which Antidumping Measures, which can be the basisfor the Indonesian government to be able to make changes to the settings on dutyentered the free zone.]"

"The stalling of the Doha Development Round trade negotiations has resulted in bilateral and regional free trade agreements (BRTAs) becoming an important alternative. These agreements have proliferated in recent years, and now all of the major trading countries are engaging in serious bilateral trade negotiations with multiple trading partners. This second edition provides updated and comprehensive analysis of the contents and trends of recent BRTAs. It is unique in that it situates these agreements in their economic, international law and international relations contexts. It also comprehensively reviews the recent agreements in relation to each substantive topic covered (e.g. intellectual property, investment, services and social policy) so as to provide an overview of the law being created in these areas."

"This edited volume aims at examining China's role in the field of international governance and the rule of law under the Belt and Road Initiative from a holistic manner. It seeks alternative analytical frameworks that not only take into account legal ideologies and legal ideals, but also local demand and socio-political circumstances, to explain and understand China's legal interactions with countries along the Road, so that more useful insights can be produced in predicting and analysing China's as well as other emerging Asian countries' legal future. Authors from Germany, Korea, Singapore, Mainland China, Taiwan and Hong Kong have contributed to this edited volume, which produces academic dialogues and conducts intellectual exchanges in specific sub-themes."